Pemerintah Jamin Tender BWA Tidak Molor

JAKARTA—Pemerintah menjamin pelaksanaan tender Broadband Wireless Access (BWA) tidak akan molor dari jadwal yang ditentukan meskipun terjadi rotasi pejabat di lingkungan eselon satu Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) pada akhir Maret nanti.

“Kami tetap sesuai dengan jadwal yakni pada April nanti akan ada tender BWA. Jika memang ada pergantian pejabat, selama ini sudah dibangun sistemnya. Jadi, semua tinggal dijalankan,” tegas Ketua Tim Penyelenggara BWA Suhono Supangkat, di Jakarta, Kamis (19/2).

Ditegaskannya, Menkominfo Muhammad Nuh telah menandatangani dua peraturan menteri (Permen) dan dua Keputusan Menteri (KM) oleh Menkominfo Muhammad Nuh terkait BWA pada pertengahan Januari lalu. Sesuai aturan, proses tender atau seleksi akan dimulai paling lambat tiga bulan setelah KM tersebut dikeluarkan.

Pemerintah rencananya akan melelang 100 Mhz pita frekuensi yang akan ditender di spektrum 2,3 GHz dan 3,3 GHz. Tender rencananya akan digelar untuk 15 wilayah dimana setiap operator di satu wilayah berkesempatan memenangkan pita selebar 12,5 MHz.

Rencananya, Ditjen Postel akan bertindak sebagai pihak yang menyiapkan tender. Tetapi belakangan menyeruak isu, Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar akan dirotasi ke direktorat lain pada Maret nanti. Rotasi ini dikhawatirkan banyak pihak membuat tender BWA kembali menjadi molor. Untuk catatan, tender BWA telah mundur dari jadwal sejak tahun lalu karena berbagai alasan.

Secara terpisah, Basuki menambahkan, saat ini telah dibentuk tim untuk menyiapkan persyaratan dokumen tender dan lainnya. “Tidak ada perubahan jadwal. Semua tetap sesuai tenggat waktu yakni, April,” tegasnya.

Dorong Perekonomian

Suhono menjelaskan, pemerintah merasa perlu untuk mendorong tender BWA agar konsep Broadband Economy dapat berjalan. “Konsep ini tidak hanya membangun infrastruktur broadband, tetapi juga ekosistemnya. Jika ekosistemnya terbentuk seperti industri konten dan lainnya, itu bisa mendorong perekonomian negara,” jelasnya.

Berdasarkan catatan, pada tahun lalu fixed broadband internet memiliki 600.000 pelanggan, sedangkan mobile broadband digunakan 10.756.880 pelanggan. Dan satu dekade ke depan diperkirakan broadband akan digunakan 120 juta pengguna.

Sedangkan tarif akses internet per 20 jam pada tahun lalu sekitar 40 ribu rupiah. Hal itu membuat tarif internet di Indonesia per 20 jam penggunaan adalah 6 persen dari pendapatan per kapita. Sementara secara keseluruhan industri perangkat lunak atau konten lokal mampu memberikan kontribusi sebesar 6,8 persen bagi GDP.

Nilai bisnis dari jasa internet berbasis teknologi Worldwide interoperability for Microwave Access (Wimax) yang akan berjalan di spektrum BWA sendiri diperkirakan dalam tahun pertamanya di Indonesia bisa mencapai dua hingga 3,6 triliun rupiah jika berhasil meraih satu juta pelanggan.

Secara terpisah, Direktur Pemasaran Telkom I Nyoman G Wiryanata mengungkapkan, perseroan akan membidik Kawasan Timur Indonesia (KTI) jika pemerintah merealisasikan janjinya melakukan tender BWA pada April nanti.

“Kami akan bidik zona dimana Telkom belum hadir dengan wimax. Untuk sementara ini kawasan yang belum terjamah itu adalah KTI,” ujarnya.

Dikatakannya, selama ini Telkom telah melayani teknologi broadband dengan mulus di kawasan barat Indonesia dengan pemanfaatan frekuensi 3,3 GHz.

Selain Telkom, operator besar yang tertarik untuk mengikuti tender BWA adalah Indosat. Namun, langkah perusahaan ini akan tersandung masalah kepemilikan asing karena persyaratan untuk menjadi penyelenggara wimax mengacu pada aturan Daftar Negatif Investasi (DNI). Regulasi tersebut menegaskan kepemilikan asing bagi penyelenggara maksimal sebesar 49 persen.

Menanggapi ikutnya operator besar bermain di tender BWA, Suhono mengaku tidak keberatan, “Memang yang kuat membangun infrastruktur itu adalah operator besar. Tetapi kami sebagai regulator harus membuka kesempatan bagi semua pihak”.

Pada kesempatan lain, Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Mas Wigrantoro Roes Setiyadi meragukan teknologi Wimax akan sukses secara bisnis jika pemerintah hanya mendorong penyelenggaranya bermain di data.

“Jika pemenang tender tidak diberikan alokasi nomor, maka nasib dari Wimax tidak akan beda jauh dengan teknologi 3G. Pemberian alokasi nomor itu akan membuat penyelenggara memiliki posisi yang setara dengan pemain lain di industri. Dan itu dibutuhkan sebagai pengakuan adanya persaingan di industri komunikasi,” tegasnya.[dni]


Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s