210209 Merpati Terancam Tak Bisa Layani Pasar Perintis

merpatiJAKARTA —Maskapai penerbangan nasional, PT Merpati Nusantara Airlines, terancam tak bisa melayani pasar perintis di Kawasan Timur Indonesia menyusul ancaman gugatan Xian Aircraft Industry Ltd China atas pengurangan sepihak jumlah pesanan pesawat jenis MA-60.

“Adanya gugatan dari pihak luar itu bisa membuat Merpati kehilangan kesempatan menambah armada untuk melayani penerbangan perintis,” ujar Menhub Jusman Syafii Djamal di Jakarta, Jumat (20/2).

Jusman mengatakan, jalur perintis itu tidak mungkin menunggu atau dibiarkan kosong. Jika memang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak bisa mengelola akan diserahkan kepada swasta.

Dijelaskannya, selama ini pihaknya memprioritaskan BUMN penerbangan itu melayani penerbangan perintis di kawasan timur Indonesia yang disubsidi pemerintah.

Pada tahun ini, Departemen Perhubungan mengalokasikan anggaran sebesar 170,1 miliar rupiah untuk subsidi angkutan udara perintis dan BBM pada 101 rute penerbangan.

Ke-101 rute itu tersebar di 15 provinsi anatara lain Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Aceh, dan Sumatra Utara.

“Saya sangat mengharapkan kasus pesanan pesawat MA-60 segera selesai untuk mendukung rencana bisnis Merpati menambah armada. Kalau pesawat itu tidak jadi datang, ya Merpati akan kehilangan kesempatan melayani jalur perintis itu,” sesalnya.

S

ebagai solusi sementara, Menhub menawarkan Merpati menambah pesawat dari dalam negeri bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia .

Namun, Menhub optimistis akan ada jalan keluar penyelesaian kasus MA-60 setelah Dubes China di Indonesia menyampaikan jalan keluar itu melalui negosiasi.

Saat ini, ungkap Menhub , China telah membentuk tim negosiasi untuk menyelesaikan kasus itu setelah pemerintah Indonesia menunjuk Mendag Mari Elka Pangestu sebagai ketua tim negosiasi. “Juru runding kedua belah pihak akan mencari solusinya. Itu kan kerja sama dengan Exxim Bank China . Nanti bisa dibuat aturannya,” katanya.

Untuk diketahui, Kasus MA-60, berawal dari keinginan Merpati mengurangi pesanan pesawat dari 15 unti menjadi tujuh unit karena alasan harga jual terlalu mahal. Namun, dua pesawat buatan Xian sudah didatangkan ke Merpati dan dioperasikan di kawasan timur Indonesia .

Xian, pabrikan pesawat itu mengancam menggugat perusahaan pelat merah itu untuk membayar ganti rugi satu triliun rupiah karena sudah terikat kontrak pemesanan.

Pembelian 15 pesawat MA-60 dilakukan melalui kontrak antara pemerintah China dan Indonesia waktu itu dengan harga per unit 15 juta dollar AS.

Dalam perkembangan, Merpati mengurangi pesanan pesawat itu karena alasan akan membebani keuangan maskapai pelat merah itu.

“Perubahan tersebut bagi China mengejutkan. Karena bagi mereka kontrak yang telah ditandatangani dianggap efektif meski Merpati belum mengganggap mengikat,”katanya.

“Nah, ini yang harus dicari jalan keluarnya supaya nanti Merpati bisa bayar. Sebab, kalau nanti tidak bisa bayar, maka pemerintah yang menanggung,” tambahnya.

Secara terpisah, GM Sekretaris Perusahaan Merpati Sukandi menyatakan pihaknya masih menginginkan memenangi lelang pelayanan angkutan udara perintis di kawasan timur Indonesia .

“Mudah-mudahan kami masih mampu memenuhi persyaratan dari Departemen Perhubungan,” kata Sukandi.

Diungkapkannya, Merpati akan menyiapkan sedikitnya tujuh unit pesawat tipe Twin Otter berkapasitas 18 penumpang, Cassa dengan 22 penumpang satu Fokker F-27 untuk melayani penerbangan perintis.

Sukandi melanjutkan pihaknya berharap kasus MA-60 tidak mengganggu operasional Merpati melayani penerbangan di kawasan timur Indonesia . “Karena pelayanan di kawasan itu bagian misi Merpati sebagai jembatan udara nusantara,” katanya.[dni]

SKB Menara Bersama Segera Dikeluarkan

JAKARTA —Pemerintah berjanji akan segera mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dari empat lembaga negara terkait pengaturan menara bersama guna menunjang Permenkominfo No 2/2008 pada pertengahan Maret 2008 lalu.

Permenkominfo tersebut mengatur tentang menara bersama telekomunikasi. Tetapi karena menuai banyak protes dari industri dan pemerintah daerah, Depkominfo merasa perlu mengharmonisasinya melalui SKB yang melibatkan Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Departemen Pekerjaan Umum.

“Pembahasannya memang memakan waktu yang lumayan lama. Tetapi dua bulan lagi akan keluar SKB yang bisa mejadi solusi dari kisruh perubuhan menara di berbagai daerah dengan dalih mendukung menara bersama,” ungkap Menkominfo Muhammad Nuh, di Jakarta, Kamis (19/2).

Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S Dewa Broto menambahkan, saat ini SKB sudah final dan sedang berada di pejabat eselon I. “Jika langsung ditandatangani Menkominfo, takutnya terjadi koreksi. Kita ingin menjaga nama baik menteri. Akan tetapi kita memberi target satu sampai dua bulan bisa selesai,” tandasnya.

Ditegaskannya, kehadiran SKB akan memberikan beberapa manfaat, seperti adanya kekuatan hukum dalam pendirian menara telekomunikasi sehingga tidak ada alasan lagi bagi pemerintah daerah untuk mendahulukan peraturan daerah. “Jangan ada lagi kasus seperti yang dilakukan Pemkab Badung,” tegasnya.

Berkaitan dengan kasus perubuhan menara yang dilakukan oleh Pemkab Badung, Gatot menegaskan, Depkominfo meminta aksi tersebut dihentikan untuk sementara waktu.

“Kami sudah menyurati Departemen Dalam Negeri dua hari yang lalu agar Pemkab Badung mau menghentikan aksinya tersebut. Langkah ini dipilih karena saat pertemuan di Badung pada 15 Januari lalu, Bupati Badung berkilah dan mengatakan pemerintahannya berada di bawah naungan Depdagri,” jelasnya.

Menurut Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tresna P. Soemardi SKB merupakan solusi yang terbaik menyelesaikan kisruh masalah penertiban menara di daerah-daerah.

“Kenyataan di lapangan, penguasa daerah itu merasa tidak perlu mengikuti aturan yang dikeluarkan Depkominfo. Menurut pemda regulatornya adalah Depdagri ,” katanya.

Dikatakannya, hadirnya SKB akan menjadi win-win solution antara pemerintah pusat (Depkominfo) dan daerah karena tidak ada yang kehilangan muka dalam kasus ini.

“Masalah kami turun tangan untuk menyelidiki praktik monopoli itu hanya memadamkan api. Jika SKB tidak keluar, akan ada lagi kasus seperti di Badung. Karena itu sebaiknya fundamental ini dulu yang diperbaiki,” jelasnya.

Pemkab Badung melalui Perda No 6/2008 Tentang Penataan, Pembangunan, dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung, Bali , telah menjadi topik diskusi hangat di kalangan industri telekomunikasi.

Berdasarkan Perda tersebut sebanyak lima menara telah dirubuhkan oleh Pemkab Badung atas nama mengamankan regulasi tersebut tersebut. Korbannya adalah satu buah menara milik PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL) di Kecamatan Mengui, tiga buah menara dari PT Solusindo Kreasi Pratama (Indonesian Tower) di kecamatan Abiansemal dan satu unit menara milik United Tower yang berlokasi di Jalan Sunset Road, Kuta.

Guna melawan aksi yang dilakukan Pemkab, Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) melawan melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena perjanjian kerjasama (PKS) antara Pemkab dan mitranya sarat dengan praktik monopoli. Sedangkan Indonesian Tower mengambil jalur pengadilan.[dni]

Obligasi Mobile-8 : Jaminan Dinaikkan Akibat Peringkat Turun

JAKARTA —PT Mobile-8 Telecom Tbk (Mobile-8) mengatakan dinaikkannya jaminan pinjaman dalam nilai rupiah belum lama ini tak dapat dilepaskan dari melorotnya peringkat perseroan oleh pemeringkat efek Indonesia (Pefindo).

“Peringkat kami belum lama ini melorot oleh Pefindo. Sesuai perjanjian, jika peringkat melorot, kami harus menaikkan jaminan,” ujar Driketur Korporasi Mobile-8 Telecom, Merza Fachys kepada Koran Jakarta, Kamis (19/2).

Dikatakannya, kenaikan jaminan obligasi senilai 670 miliar rupiah adalah 130 persen dari 110 persen. “Aset kami sebesar tiga triliun rupiah. Jadi, bukan masalah besarlah bagi Mobile-8,” katanya.

Diungkapkannya, aset yang dijaminkan berupa infrastruktur perusahaan dan perangkat telekomunikasi lainnya. Berkaitan dengan tuntutan di pengadilan oleh salah satu Debitur, DB Trustee, Merza mengatakan, sidang pertama akan dilakukan pada 19 April nanti. “Kami belum menunjuk pengacara. Tetapi ini masalah yang berbeda lho dengan jaminan tadi,” katanya.

Dijelaskannya, adanya tuntutan bermula dari berubahnya kepemilikan saham Mobile-8 dimana Media Comm menjual sebagian sahamnya ke Jerash Investment. Saat ini Jerash memiliki 32 persen saham Mobile-8, Media Comm 19 persen, dan sisanya publik. Akibat perubahan kepemilikan tersebut, DB Trustee menuntut Mobile-8 membayar hutangnya sebelum jatuh tempo.

Telkom

Pada kesempatan lain, Vice President Public and Marketing Communication Telkom, Eddy Kurnia mengungkapkan, perseroan telah menyalurkan dana untuk Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Mikro (UKM) sejak tahun 2006 hingga 2008 mencapai lebih dari 481 miliar rupiah. Di sisi lain, untuk Program Bina Lingkungan Telkom telah menyalurkan dana tak kurang dari 110 miliar rupiah.

Jumlah dana yang disalurkan tersebut mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tercatat, pada tahun 2007 dana yang disalurkan baru sekitar 182 miliar rupiah, sedangkan pada tahun 2008 meningkat menjadi sekitar 205 miliar rupiah.

Begitupun jumlah mitra binaan naik cukup dratis. Pada tahun 2007 baru ada sekitar 9.700 mitra binaan maka pada tahun 2008 jumlahnya mencapai lebih dari 11 ribu mitra binaan, sedangkan total jumlah penerima bantuan mencapai 27 ribu.

”Program program kemitraan dengan usaha kecil bertujuan untuk mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi, terciptanya lapangan kerja serta kesempatan berusaha untuk masyarakat. Di samping itu, ini bagian dari tanggung jawab perusahaan menjalankan good corporat governance,” katanya melalui keterangan tertulis yang diterima, kemarin.

Untuk program kemitraan, dana bantuan disalurkan kepada sektor industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan jasa. Penyerapan dana terbesar adalah pada sektor usaha perdagangan sebesar 43 persen setelah itu diikuti sektor usaha jasa 34 persen dan sektor usaha industri 11 persen.

Dilihat dari sisi sebarannya, Propinsi Jawa Timur menempati posisi sebagai penerima bantuan terbanyak. Di Jawa Timur Telkom memiliki sekitar 3.700 mitra binaan yang menyerap bantuan senilai kurang lebih 50 miliar rupiah.[dni]

Pemerintah Jamin Tender BWA Tidak Molor

JAKARTA—Pemerintah menjamin pelaksanaan tender Broadband Wireless Access (BWA) tidak akan molor dari jadwal yang ditentukan meskipun terjadi rotasi pejabat di lingkungan eselon satu Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) pada akhir Maret nanti.

“Kami tetap sesuai dengan jadwal yakni pada April nanti akan ada tender BWA. Jika memang ada pergantian pejabat, selama ini sudah dibangun sistemnya. Jadi, semua tinggal dijalankan,” tegas Ketua Tim Penyelenggara BWA Suhono Supangkat, di Jakarta, Kamis (19/2).

Ditegaskannya, Menkominfo Muhammad Nuh telah menandatangani dua peraturan menteri (Permen) dan dua Keputusan Menteri (KM) oleh Menkominfo Muhammad Nuh terkait BWA pada pertengahan Januari lalu. Sesuai aturan, proses tender atau seleksi akan dimulai paling lambat tiga bulan setelah KM tersebut dikeluarkan.

Pemerintah rencananya akan melelang 100 Mhz pita frekuensi yang akan ditender di spektrum 2,3 GHz dan 3,3 GHz. Tender rencananya akan digelar untuk 15 wilayah dimana setiap operator di satu wilayah berkesempatan memenangkan pita selebar 12,5 MHz.

Rencananya, Ditjen Postel akan bertindak sebagai pihak yang menyiapkan tender. Tetapi belakangan menyeruak isu, Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar akan dirotasi ke direktorat lain pada Maret nanti. Rotasi ini dikhawatirkan banyak pihak membuat tender BWA kembali menjadi molor. Untuk catatan, tender BWA telah mundur dari jadwal sejak tahun lalu karena berbagai alasan.

Secara terpisah, Basuki menambahkan, saat ini telah dibentuk tim untuk menyiapkan persyaratan dokumen tender dan lainnya. “Tidak ada perubahan jadwal. Semua tetap sesuai tenggat waktu yakni, April,” tegasnya.

Dorong Perekonomian

Suhono menjelaskan, pemerintah merasa perlu untuk mendorong tender BWA agar konsep Broadband Economy dapat berjalan. “Konsep ini tidak hanya membangun infrastruktur broadband, tetapi juga ekosistemnya. Jika ekosistemnya terbentuk seperti industri konten dan lainnya, itu bisa mendorong perekonomian negara,” jelasnya.

Berdasarkan catatan, pada tahun lalu fixed broadband internet memiliki 600.000 pelanggan, sedangkan mobile broadband digunakan 10.756.880 pelanggan. Dan satu dekade ke depan diperkirakan broadband akan digunakan 120 juta pengguna.

Sedangkan tarif akses internet per 20 jam pada tahun lalu sekitar 40 ribu rupiah. Hal itu membuat tarif internet di Indonesia per 20 jam penggunaan adalah 6 persen dari pendapatan per kapita. Sementara secara keseluruhan industri perangkat lunak atau konten lokal mampu memberikan kontribusi sebesar 6,8 persen bagi GDP.

Nilai bisnis dari jasa internet berbasis teknologi Worldwide interoperability for Microwave Access (Wimax) yang akan berjalan di spektrum BWA sendiri diperkirakan dalam tahun pertamanya di Indonesia bisa mencapai dua hingga 3,6 triliun rupiah jika berhasil meraih satu juta pelanggan.

Secara terpisah, Direktur Pemasaran Telkom I Nyoman G Wiryanata mengungkapkan, perseroan akan membidik Kawasan Timur Indonesia (KTI) jika pemerintah merealisasikan janjinya melakukan tender BWA pada April nanti.

“Kami akan bidik zona dimana Telkom belum hadir dengan wimax. Untuk sementara ini kawasan yang belum terjamah itu adalah KTI,” ujarnya.

Dikatakannya, selama ini Telkom telah melayani teknologi broadband dengan mulus di kawasan barat Indonesia dengan pemanfaatan frekuensi 3,3 GHz.

Selain Telkom, operator besar yang tertarik untuk mengikuti tender BWA adalah Indosat. Namun, langkah perusahaan ini akan tersandung masalah kepemilikan asing karena persyaratan untuk menjadi penyelenggara wimax mengacu pada aturan Daftar Negatif Investasi (DNI). Regulasi tersebut menegaskan kepemilikan asing bagi penyelenggara maksimal sebesar 49 persen.

Menanggapi ikutnya operator besar bermain di tender BWA, Suhono mengaku tidak keberatan, “Memang yang kuat membangun infrastruktur itu adalah operator besar. Tetapi kami sebagai regulator harus membuka kesempatan bagi semua pihak”.

Pada kesempatan lain, Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Mas Wigrantoro Roes Setiyadi meragukan teknologi Wimax akan sukses secara bisnis jika pemerintah hanya mendorong penyelenggaranya bermain di data.

“Jika pemenang tender tidak diberikan alokasi nomor, maka nasib dari Wimax tidak akan beda jauh dengan teknologi 3G. Pemberian alokasi nomor itu akan membuat penyelenggara memiliki posisi yang setara dengan pemain lain di industri. Dan itu dibutuhkan sebagai pengakuan adanya persaingan di industri komunikasi,” tegasnya.[dni]