180209 Operator Diduga Sepelekan Izin

menara2-11JAKARTA —Operator telekomunikasi diduga menyepelekan proses perizinan pendirian menara di satu daerah sehingga menabrak penataan ruang dan budaya.

“Operator merasa banyak uang sehingga menabrak beberapa izin di daerah. Nah, ketika ada penertiban, mereka kelabakan,” ujar Guru Besar Arsitektur UI Gunawan Tjahjono di Jakarta, Selasa (17/2).

Menurut dia, banyaknya terjadi kasus perubuhan menara di beberapa daerah sebenarnya karena tiga hal yakni penataan tata ruang, benturan budaya, serta pelanggaran izin bangunan. “Contoh nyata yang terjadi di Pembkab Badung, Bali ,” tuturnya.

Meski tak berani memastikan, Gunawan menduga, Pemda Badung mengeluarkan kebijakan tegas merubuhkan menara karena adanya pelanggaran perizinan dan sikap operator yang terkesan menggampangkan proses perizinan bangunan.

“Menara dibongkar jelas karena belum memiliki izin. Namun, mengapa belum punya izin tapi tetap bisa bangun menara, ini yang perlu dipertanyakan,” ujarnya.

Gunawan menyakini, kelahiran Perda No.6/2008 yang disetujui DPRD Bali telah melalui studi kelayakan yang dilakukan pada 2004 dan 2006 dengan pertimbangan Badung merupakan daerah wisata mancanegara maupun nasional.

“Munculnya menara BTS tidak ubahnya dengan jamur yang membuat blueprint dinas tata kota di berbagai kota, khususnya Badung, jadi berantakan dan sangat berpotensi untuk jadi hutan menara, Ini yang coba ditertibkan oleh Pemkab” tegasnya.[dni]

180209 TV Berbayar Belum Didukung Regulasi

televisiJAKARTA—Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai penyelenggaraan TV berbayar di Indonesia belum didukung oleh regulasi yang memadai selama ini.


“Televisi berbayar telah menjadi industri yang terus berkembang di Indonesia . Sayangnya belum didukung oleh regulasi yang memadai sehingga kompetisinya belum sempurna,” ungkap Ketua KPPU Benny Pasaribu kepada Koran Jakarta, Selasa (17/2).


Menurut Benny, akibat tidak adanya regulasi yang memadai terjadi indikasi praktik monopoli di pasar TV berbayar khususnya berkaitan dengan penguasaan siaran-siaran yang menarik minat masyarakat.


“Praktiknya pemodal kuat menguasai siaran yang diminati masyarakat untuk disiarkan secara eksklusif. Kalau begini yang dirugikan masyarakat,” katanya.


Disarankannya, untuk mengatasi praktik tersebut regulator penyiaran membuat ketentuan umum mengenai standar dan kualifikasi konten yang penting (premium content) dalam bidang penyiaran.


Selanjutnya, membuat regulasi yang mewajibkan peralihan konten yang penting (premium content) melalui proses kompetitif dan transparan untuk disiarkan oleh operator yelevisi di wilayah Indonesia .


Terakhir, membuat regulasi terhadap konten-konten yang tidak boleh disiarkan secara eksklusif oleh operator televisi berbayar.


Menanggapi hal itu, Dirjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (SKDI) Depkominfo, Freddy Tulung menyambut terbuka saran yang diberikan oleh KPPU tersebut.


“Memang di dalam sedang ada wacana untuk membuat regulasi terkait konten yang diminati masyarakat. Wacana ini perlu kami bahas dulu dengan para pemangku kepentingan industri penyiaran, merevisi regulasi terkait, setelah itu kita lakukan konsultasi publik,” katanya.


Direktur Utama IM2 Indar Atmanto mengakui, adanya kepastian pengaturan mekanisme perolehan konten memang dibutuhkan industri TV berbayar. “Industri memang membutuhkan regulasi semacam ini agar masyarakat diuntungkan,” katanya.


Berdasarkan catatan, saat ini terdapat 15 pelaku usaha di bidang televisi berbayar, Penguasa pasar saat ini adalah Indovision, diiukuti oleh Telkom Vision, Aora TV, IM2, dan lainnya. Saat ini Aora TV menjadi penguasa siaran Liga Inggris setelah berhasil menggandeng

Di Indonesia tingkat penetrasi jasa ini masih rendah alias baru mencapai dua persen dari total 45 juta rumah tangga pada tahun lalu.

Secara terpisah, Anggota Komisi I DPR RI Joko Susilo menilai industri penyiaran di Indonesia lebih banyak mengangkangi frekuensi ketimbang mengembangkan jasanya.

”Aroma monopoli frekuensi dan pasar lebih terasa di industri penyiaran ketimbang semangat mengembangkan pasar. Buktinya Media Nusantara Citra (MNC) melakukan monopoli melalui kepemilikan di RCTI dan Global,” katanya.

Sedangkan untuk frekuensi, lanjutnya, bukan rahasia lagi MNC dan anak usahanya Media Citra Indostar (MCI) menguasai frekuensi sebesar 150 MHz di spektrum 2,5 GHz untuk TV berbayar Indovision.

“Regulator harus menata ulang lagi industri penyiaran ini terutama masalah frekuensi. Janganlah sumber daya alam terbatas hanya dikuasai oleh satu kelompok media besar saja. Ini bisa mengurangi peluang usaha yang lain untuk mengembangkannya,” katanya.[dni]