170209 Menanti UU ITE Unjuk Gigi

cybercrime1Ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjelang akhir Maret 2008, semua pemangku kepentingan di sektor telematika menyambut gembira hadirnya regulasi tersebut.

Bagaimana tidak. Meskipun secara kuantitatif Indonesia memiliki penetrasi internet yang rendah, tetapi jangan anggap remeh tentang kemampuan dari kejahatan elektronik di negeri ini. Nama Indonesia selalu berada di peringkat tiga besar jika berkaitan dengan kejahatan dunia maya (Cyber Crime).

Tak percaya? Data yang pernah dikeluarkan salah satu perusahaan kemanan teknologi informasi dunia, VeriSign, dapat menjadi rujukan. Perusahaan tersebut mencatat negeri ini berada pada peringkat paling atas di dunia dalam hal persentase kejahatan penipuan perbankan di dunia.

Sementara dalam hal kuantitas, posisi Indonesia berada di urutan ketiga. Akhirnya, karena dicap sebagai sarang teroris dunia maya, orang Indonesia yang ingin berbelanja lewat internet sering tidak dipercaya lagi oleh merchant luar negeri.

Penggiat internet Onno W Purbo mengatakan, hadirnya UU ITE membuat adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik.

“Ruhnya regulasi tersebut ingin melindungi transaksi elektronik, pengguna teknologi informasi, dan mencoba mengatur “akhlak” para pelaku,” katanya kepada Koran Jakarta, Senin (16/2).

Jika ditelisik, regulasi yang dibahas sejak 2001 tersebut memang mengupas secara rinci enam hal yang biasa terjadi di dunia maya. Keenam hal tersebut adalah masalah transaksi elektronik (17 pasal), nama domain dan hak cipta (3 pasal), urusan perbuatan tidak baik (10 pasal), urusan pemerintah, penyidik, dan sengketa (6 pasal), serta urusan pidana dan hukuman (7 pasal).

Digugat

Layaknya regulasi yang baru keluar, setelah memahami beberapa saat, maka euforia dari UU ITE pun sirna. Sebagian masyarakat balik mempertanyakan kehadiran UU ini yang berujung tidak pernahnya regulasi tersebut unjuk gigi sejak disahkan.

Pasal yang dipertanyakan adalah pasal 27 ayat 3 yang berbunyi ‘Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendustribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan’

Dan Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi: ‘Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tak tanggung-tanggung, sebagian masyarakat yang tidak senang dengan pasal tersebut pun melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alasannya rumusan pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum.

“Rumusan pasal itu begitu umum. Kenapa yang bebas berekspresi tetapi hukumannya lebih berat dari pasal 310 KUHP,” ujar Pemohon uji materi UU ITE, Narliswandi Piliang saat sidang di MK Januari lalu.

Terlalu Umum

Penggiat internet dari Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Heru Nugroho mengakui, UU ITE masih jauh dari ideal. “Di Malaysia untuk mengatur cyber crime itu ada enam. Indonesia cuma satu dan banyak bolongnya,” katanya.

Menurut dia, karena isi dari regulasi tersebut terlalu umum, maka ada pasal-pasal tetentu yang juga berbunyi terlalu umum. Misalnya, persoalan kebebasan menyebarkan informasi yang berujung pada uji materi oleh mereka yang menjunjung tinggi kebebasan menulis melalui media online.

“Karena klausul itu memang belum terlalu rinci mengurai soal kebebasan informasi yang sah atau tidak sah untuk ditulis. Akhirnya langsung menjadi kontraproduktif dengan karakter dasar di internet yang pada dasarnya merupakan ajang melepaskan belenggu kebebasan berekspresi,” tuturnya.

Onno mengatakan, pasal yang dimaksud tersebut memang tidak rinci mengatur jika dikaitkan dengan masalah teknis. Misalnya, komputer pengguna terkena virus dan mengirimkan informasi atau menyebarkan virus. “Apa ini terkena pasal tidak menyenangkan juga. Wong, yang punya komputer juga tidak tahu,” katanya.

Dibatalkan

Pada kesempatan lain, Mantan Anggota Pokja Tim Draft UU ITE Rudi Rusdiah menegaskan, UU ITE harus dibatalkan karena dibahas terlalu singkat.

“UU ini memiliki turunan sebanyak sembilan rancangan peraturan pemerintah (RPP). Hingga sekarang RPP tersebut belum ada. Bagi saya jika turunannya belum siap, justru menimbulkan ketidakpastian hukum,” katanya.

Rudi mengatakan, pasal 27 ayat 3 jika disandingkan dengan pasal 45 memang sangat menakutkan masyarakat informasi. “Seharusnya ayat ini dibuat seperti UU Pers dengan mengatur hak jawab. Tidak perlulah mengatur hingga seperti pencemaran nama baik, pers, dan pornografi. Semuanya itu sudah ada UU-nya di KUHP, UU Pers dan UU Pornografi,” tegasnya.

Sementara itu, Pengamat Cyber Crime Heru Sutadi menyesalkan, jika ada permintaan dari sekelompok masyarakat yang ingin membatalkan UU ITE. “Pembatalannya jika karena pembahasannya dalam waktu singkat itu tidak masuk di akal. Ini dibahas sejak 2001. Harus diingat, Indonesia butuh regulasi semacam ini untuk menertibkan penggunaan internet,” katanya.

Menurut dia, membatalkan UU ITE adalah langkah mundur. Jika pun perlu diperbaiki, cukup meleuruskan beberapa hal sesuai wewenang MK.

“Hanya saja harus diingat internet memang berpotensi menjadi media agitasi dan provokasi yang tak bertanggung jawab. Jika pers, jelas siapa penulis dan redaksinya. Namun di blog dengan anonimous, semua bisa dilakukan. Ini yang diatur oleh UU ITE,” katanya.

Senada dengan Heru, Ketua Umum Asosiasi Warnet Indonesia (Awari) Iwin Day mengatakan, ketimbang dibatalkan, lebih baik pihak yang tidak puas mengawal UU ITE melalui pembuatan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). “Jangan lagi dipermasalahkan UU ini belum ideal. Yang perlu diawasi sekaranga adalah RPP-nya,” katanya.

Siapkan PP

Menanggapi hal itu, Juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto mengungkapkan, pemerintah akan meyiapkan sembilan PP untuk mendukung UU ITE.

Diungkapkannya, berdasarkan hasil rapat Tim Antardepartemen, diputuskan untuk menyusun 3 RPP yang sejak Juni 2008 sudah mulai disusun.

Gatot membantah UU ITE terlalu singkat pembahasannya, krn embrio UU itu sudah mulai dibahas pada saat Ditjen Postel masih di bawah Departemen Perhubungan. “Namun kemudian oleh Menhub Agum Gumelar kala itu secara resmi dilimpahkan ke Menteri Negara Komunikasi dan Informasi sesuai dengan kompetensinya. Dan sejak awal adanya Depkominfo dibahas lebih intensif,” katanya.

Gatot menegaskan, UU ITE tidak akan menjadi macan kertas, karena selain di dukung PP dan Permen, juga akan disirnergiskan dengan berbagai pihak yang terkait dengan penegakan hukum.[dni]

Rancangan Peraturan Pemerintah untuk UU ITE

No

Nama

Status

1

Lembaga Sertifikasi Keandalan (Pasal 10)

2

Tanda Tangan Elektronik (Pasal 11)

3

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Pasal 13)

4

Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Pasal 16)

5

Transaksi Elektronik (Pasal 17)

6

Penyelenggara Agen Elektronik (Pasal 22)

7

Pengelola Nama Domain (Pasal 24)

8

Tatacara Lawful Interception (Pasal 31)

Dibahas sejak Juni 2008

9

Perlindungan Data Strategis (Pasal 40).

Dibahas sejak Juni 2008

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s