170209 BRTI Minta Telkomsel dan CIA Mobile Bertanggungjawab

cellphoneBadan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) merealisasikan janjinya untuk memberikan sanksi bagi penyedia Konten, Cahaya Intiza Abadi (CIA Mobile), terkait penyelenggaraan SMS Premium Mutiara Hikmah bagi pelanggan Telkomsel pada tahun lalu.

“Kami telah mengeluarkan surat peringatan pada Senin (16/2). Intinya tidak hanya CIA saja yang harus menanggung kerugian pelanggan, Telkomsel juga,” tegas Anggota Komite BRTI Heru Sutadi, kepada Koran Jakarta, Senin (16/2).

Berdasarkan peyelidikan, Telkomsel dan CIA berpotensi melanggar ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Pasal tersebut menyebutkan penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.

“SMS Premium yang diselenggarakan kedua pihak sarat penipuan. Misalnya nama pemenang dipalsukan dan layanan masih berjalan meskipun izin  sudah habis,” katanya.

Karena itu, lanjutnya, Telkomsel dan CIA wajib untuk mengganti biaya SMS kepada peserta kuis yang masih dapat mengirim SMS ke 3545 untuk layanan Mutiara Hikmah periode 1 Agustus 2008 – 9 Desember 2008.

BRTI juga meminta Tim Pertimbangan dan Pengawasan Undian Gratis Berhadiah (PP UGB) dan Departemen Sosial menindaklanjuti hadiah kuis yang belum diserahkan pada para pemenang berhak dan hadiah yang tidak terambil, sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan ternyata hanya ada dua nama pemenang yang eksis. Sedangkan tentang masa layanan, hingga belum lama ini masih bisa diakses. Padahal sesuai batas waktu kerjasama hanya diizinkan hingga Agustus 2008,” tegasnya.

CIA Mobile adalah rekanan Telkomsel yang menyediakan layanan SMS premium Mutiara Hikmah dengan kode akses 3545 khusus bagi 65 juta pelanggan Telkomsel. Indkasi penipuan yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah memalsukan nama para pemenang kuisnya.


Secara terpisah, VP Product & Mobile Data Telekomsel Hendry Mulya Sjam mengatakan, Telkomsel akan segera menjawab surat tertulis dari BRTI tersebut.

Ketika dikonfirmasi tentang masig berfungsinya layanan milik CIA pada periode yang disebutkan oleh BRTI, Hendri mengungkapkan, CIA juga memiliki kerjasama dengan operator lain. “Kemungkinan besar nyasar ke Internet protocol milik kami. Jika dihitung kerugian yang dimaksud jumlahnya kecil sekali,” katanya.[dni]

170209 Depresiasi Rupiah Gerus Investasi Palapa Ring

satelitMelemahnya nilia tukar rupiah membuat nilai investasi dari megaproyek Palapa Ring tergerus sebesar 16 persen. Sebelumnya jika diukur dari dollar AS,proyek yang membangun serat optik di Kawasan Timur Indonesia (KTI) itu senilai 180 juta dollar AS, sekarang menjadi 150 juta dollar AS.

Depresiasi rupiah juga membuat proyek tersebut mundur terus pengerjaanya. Ketika proyek direncanakan, konsorsium mematok nilai tukar rupiah di kisaran 9 ribu rupiah per dolar AS, tetapi setelah ada krisis berubah menjadi 11 ribu rupiah per dolar AS.

“Akibat depresiasi rupiah, terjadi pergeseran jumlah total investasi Palapa Ring dalam dolar yang akan dikeluarkan untuk infrastruktur proyek itu,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh di Jakarta, Senin (16/2).

Menurut Nuh, sekarang ini pemerintah tengah mencari solusi untuk menutup defisit 30 juta dolar tersebut. “Kemungkinan besar yang bisa kita lakukan adalah pembebasan insentif pajak impor bea masuk untuk peralatan infrastruktur palapa ring,” katanya.

Terkait dengan pembebasan pajak, pemerintah, dalam hal ini Departemen Komunikasi dan Informatika sebagai fasilitator sudah mengajukan surat pada Departemen Keuangan sejak Januari 2009. Meski begitu, sampai saat ini belum ada kelanjutannya.

“Kemungkinan besar prosesnya akan cepat, karena pihak Departemen Keuangan berjanji akan memprioritaskan pembebasan pajak untuk sektor infrastruktur, termasuk infrastruktur telekomunikasi,” katanya.

Sebagai alternatif, selain pembebasan pajak, pemerintah juga akan menjajaki kerjasama dengan negara-negara Asia lain seperti China , Jepang, dan Korea . Alasannya, karena mereka mempunyai skenario besar untuk menghubungkan seluruh negara-negara di asia melalui infrastruktur fiber optik. “Bagaimana itu bisa tercapai kalau di antara negara-negara ASEAN sendiri belum terhubung. Karena itu saya yakin mereka akan membantu merealisasikan proyek Palapa Ring di Indonesia.” tuturnya.

Menkominfo memastikan, tahun 2009 ini proyek Palapa Ring tetap akan berjalan. Hanya mungkin ada modifikasi-modifikasi penting. “Salah satu contoh misalnya adalah beberapa daerah tidak memakai fiber optik, tetapi hanya menggunakan koneksi satelit,” jelasnya.[dni]

170209 Blok Natuna Alpha D: Pertamina akan Pilih Lebih dari Satu Mitra

pertamina1JAKARTA — PT Pertamina (Persero) akan memilih lebih dari satu mitra untuk mengelola Blok Natuna D Alpha.

“Kami akan memilih lebih dari satu mitra, itu sudah pasti. Tentang jumlahnya berapa akan dikaji terlebih dulu,” ungkap Dirut Pertamina Karen Agustiawan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI , di Jakarta, Senin (16/2).

Dikatakannya, saat ini sudah ada delapan perusahaan yang berminat untuk ikut mengelola blok tersebut. Nantinya pemilihan akan tergantung pada tiga kriteria yakni kecakapan teknologi, kekuatan finansial, dan ketersediaan untuk memenuhi semua persyaratan yang diberikan oleh Pertamina.

“Hal yang paling krusial adalah penunjukkan langsung dari pemerintah yang menunjuk Pertamina sebagai pengelola blok tersebut,” tambahnya.

Ditegaskannya, setelah mendapatkan mitra, Pertamina akan tetap menjadi lead operator dengan memiliki saham terbesar di blok tersebut. “Kami ingin menjadi leadernya di blok tersebut,” tegasnya.

Diskors

Sementara itu, jalanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran Pertamina pada sore kemarin berjalan sengit setelah dibuka selama setengah jam. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII Sonny Keraf mendadak menjadi ‘hangat’ ketika ketua sidang membacakan surat dari Sekretaris Perusahaan Pertamina Toharso, yang berisi kekecewaan atas pertanyaan Komisi tersebut dalam rapat dengar pendapat pada 10 Februari 2009.

Dalam surat tersebut, Pertamina mempertanyakan tidakan dari anggota Komisi VII saat RDP terdahulu yang memojokkan direksi Pertamina. Tindakan tersebut dianggap oleh Pertamina melanggar tata tertib DPR. Menurut Pertamina jalannya rapat kala itu sudah menyimpang dari pokok bahasan awal yakni fungsi pengawasan, namun lebih mempersoalkan penunjukkan direksi Pertamina dan bahkan kelayakan direksi.

Sontak angota yang mendengar isi dari surat tersebut menjadi geram dan meminta rapat diskors karena keberatan atas surat tersebut. Selanjutnya, Komisi VII DPR melakukan rapat internal guna membahas surat tersebut.

“Saya kecewa, surat ini merupakan bentuk intervensi,” kata Sonny.

Karen ketika diminta konfirmasinya langsung oleh anggota Dewan mengakui, surat tersebut sudah melalui persetujuan dirinya.” Surat itu dibuat oleh sekretaris perusahaan,’ katanya.

Toharso yang diminta pertanggungjawabannya oleh anggota Komisi VII mengatakan, keluarnya surat tersebut hanya mengacu pada tata tertib milik DPR.[dni]

170209 Garuda Mulai Dipercaya Perbankan

garudaJakarta —Kinerja yang positif dipertunjukkan oleh maskapai penerbangan nasional, Garuda Indonesia , membuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut mulai dipercaya perbankan lokal dalam menyewa pesawat.

Satu bank internasional akan membiayai pengadaan pesawat Boeing 737-800 Next

Generation tak lama lagi. Ini bukti maskapai nasional mulai dipercaya perbankan asing meskipun ada isu embargo oleh Uni Eropa. Untuk nama lembaganya tidak etis diungkap sekarang,” ungkap Direktur Utama Garuda Indonesia , Emirsyah Satar, di Jakarta, Senin (16/2).

Diungkapkannya, pada tahun ini Garuda berencana mengadakan sebanyak 14 Boeing 737-800 NG. Harga pesawat tersebut sebesar 40 juta dolar AS. Untuk pengadaan pesawat tersebut sebagaian dananya akan menggandeng bank asing selain dana internal yang dipersiapkannya.

.

Saat ini Garuda telah memilik sekitar 50 armada yang melayani rute-rute domestik dan internasional. Dengan rencana kedatangan 14 pesawat tersebut, maka maskapai ini bakal menambah rute sebanyak 18 rute yaitu 15 rute domestik dan tiga rute internasional.

Pada kesempatan sama, Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carrier Association

(Inaca) Tengku Burhanuddin mengatakan, hadirnya Undang-Undang No 1 tahun

2009 tentang Penerbangan sangat memungkinkan bagi perbankan untuk

mendanai pembiayaan sektor penerbangan.

“Salah satu pasal yang menyatakan bahwa pesawat bisa dijadikan jaminan menjadi menarik bagi perbankan, karena kalau utang tidak terbayar maka pesawat bisa disita. Ini menjadi pertanda positif dunia penerbangan kita,” katanya.[dni]

170206 Telkom Bidik KTI

logo_telkomJAKARTA —PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) akan membidik Kawasan Timur Indonesia (KTI) jika pemerintah merealisasikan janjinya melakukan tender Broadband Wireless Access (BWA) pada April nanti.

“Kami akan bidik zona dimana Telkom belum hadir dengan wimax saat tender nanti. Untuk sementara ini kawasan yang belum terjamah itu adalah KTI,” ujar Direktur Pemasaran Telkom I Nyoman G Wiryanata, kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Dikatakannya, selama ini Telkom telah melayani teknologi broadband dengan mulus di kawasan barat Indonesia melalui Speedy. Selain itu pemanfaatan frekuensi 3,3 GHz juga membuat mulus jalannya teknologi broadband.

“KTI belum optimal. Karena itu kita akan ikut tender untuk zona tersebut,” katanya.

Selanjutnya dikatakan, untuk mengembangkan penggunaan jaringan telepon kabelnya Telkom akan mengembangkan triple play. Jasa yang memungkinkan data, suara , dan gambar berjalan dalam satu jaringan tersebut rencananya akan diluncurkan pada kuartal pertama tahun ini.

“Triple Play ini identik dengan IPTV. Kami menganggarkan dana sebesar satu triliun rupiah untuk infrastrukturnya dan pengembangan konten sekitar 10 hingga 15 juta dollar AS. Besaran dana tersebut diambil dari belanja modal perseroan tahun ini yang dianggarkan sebesar 2,5 miliar dollar AS,” ungkap Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah.

IPTV adalah layanan televisi berbasis internet protocol yang menggunakan jaringan kabel untuk penghantarnya.

Diungkapkannya, dalam jangka waktu dua tahun terakhir ini pendapatan suara dari telepon kabel terus mengalami penurunan. Tercatat, pada 2007 terjadi penurunan sebesar 9 persen dan pada tahun lalu turun sekitar 13 hingga 14 persen. Saat ini telepon kabel digunakan 8,7 juta pelanggan. Sebanyak 20 persen dari jumlah tersebut dinilai mampu untuk menyelenggarakan IPTV.

“Secara trafik suara memang terus terjadi penurunan. Hal ini karena berubahnya gaya hidup masyarakat dari telepon tetap ke layanan bergerak seluler. Namun, meskipun terjadi pernurunan, telepon tetap masih berkontribusi sebesar 80 persen bagi pendapatan perusahaan yang belum dikonsolidasi,” katanya.

Selanjutnya Rinaldi mengatakan, untuk mengembangkan jasa triple play dibutuhkan waktu yang lama agar diterima pasar. “Tetapi kita harus melakukan sesuatu agar tren penurunan tidak berlanjut. Karena itu Telkom mulai bermain dengan menawarkan tarif paket berlangganan bagi telepon tetap kabel,” jelasnya.

Diungkapkannya, pola pemasaran yang ditawarkan adalah mengubah sistem penarikan tagihan telepon tetap sesuai dengan pola berkomunikasi dari pelanggan dengan menawarkan berbagai paket berlangganan.

“Ini untuk membuat telepon rumah yang selama ini hanya digunakan untuk menerima telepon digunakan untuk melakukan panggilan,” tuturnya.

Nyoman mengungkapkan, terdapat tujuh paket pola berlangganan telepon tetap kabel sesuai kebutuhan konsumen. “Bahkan diantara paket tersebut terdapat yang membebaskan abonemen bulanan atau biaya telepon Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ),” tuturnya.

Nyoman mengaku, konsep pemasaran tersebut sudah mendapatkan restu dari regulator karena sistem penagihan yang ditawarkan tidak memaksa pelanggan. “Kami akui sistem tarif di telepon kabel harus mendapatakan persetujuan dari regulator. Namun, karena konsep dari berlangganan ini tidak memaksa pelanggan, regulator mempersilahkan,” jelasnya.

Nyoman mengklaim, jika pelanggan memilih konsep berlangganan tujuh paket tersebut maka akan lebih menghemat nilai rupiah yang dikeluarkan hingga 58 persen ketimbang berlangganan tanpa paket. “Kami harapkan adanya program ini tidak lagi membuat adanya penurunan trafik suara jasa telepon rumah. Jika pun ada penurunan maksimal cukup 4 persen saja,” tegasnya.[dni]

170209 Menanti UU ITE Unjuk Gigi

cybercrime1Ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjelang akhir Maret 2008, semua pemangku kepentingan di sektor telematika menyambut gembira hadirnya regulasi tersebut.

Bagaimana tidak. Meskipun secara kuantitatif Indonesia memiliki penetrasi internet yang rendah, tetapi jangan anggap remeh tentang kemampuan dari kejahatan elektronik di negeri ini. Nama Indonesia selalu berada di peringkat tiga besar jika berkaitan dengan kejahatan dunia maya (Cyber Crime).

Tak percaya? Data yang pernah dikeluarkan salah satu perusahaan kemanan teknologi informasi dunia, VeriSign, dapat menjadi rujukan. Perusahaan tersebut mencatat negeri ini berada pada peringkat paling atas di dunia dalam hal persentase kejahatan penipuan perbankan di dunia.

Sementara dalam hal kuantitas, posisi Indonesia berada di urutan ketiga. Akhirnya, karena dicap sebagai sarang teroris dunia maya, orang Indonesia yang ingin berbelanja lewat internet sering tidak dipercaya lagi oleh merchant luar negeri.

Penggiat internet Onno W Purbo mengatakan, hadirnya UU ITE membuat adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik.

“Ruhnya regulasi tersebut ingin melindungi transaksi elektronik, pengguna teknologi informasi, dan mencoba mengatur “akhlak” para pelaku,” katanya kepada Koran Jakarta, Senin (16/2).

Jika ditelisik, regulasi yang dibahas sejak 2001 tersebut memang mengupas secara rinci enam hal yang biasa terjadi di dunia maya. Keenam hal tersebut adalah masalah transaksi elektronik (17 pasal), nama domain dan hak cipta (3 pasal), urusan perbuatan tidak baik (10 pasal), urusan pemerintah, penyidik, dan sengketa (6 pasal), serta urusan pidana dan hukuman (7 pasal).

Digugat

Layaknya regulasi yang baru keluar, setelah memahami beberapa saat, maka euforia dari UU ITE pun sirna. Sebagian masyarakat balik mempertanyakan kehadiran UU ini yang berujung tidak pernahnya regulasi tersebut unjuk gigi sejak disahkan.

Pasal yang dipertanyakan adalah pasal 27 ayat 3 yang berbunyi ‘Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendustribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan’

Dan Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi: ‘Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tak tanggung-tanggung, sebagian masyarakat yang tidak senang dengan pasal tersebut pun melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alasannya rumusan pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum.

“Rumusan pasal itu begitu umum. Kenapa yang bebas berekspresi tetapi hukumannya lebih berat dari pasal 310 KUHP,” ujar Pemohon uji materi UU ITE, Narliswandi Piliang saat sidang di MK Januari lalu.

Terlalu Umum

Penggiat internet dari Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Heru Nugroho mengakui, UU ITE masih jauh dari ideal. “Di Malaysia untuk mengatur cyber crime itu ada enam. Indonesia cuma satu dan banyak bolongnya,” katanya.

Menurut dia, karena isi dari regulasi tersebut terlalu umum, maka ada pasal-pasal tetentu yang juga berbunyi terlalu umum. Misalnya, persoalan kebebasan menyebarkan informasi yang berujung pada uji materi oleh mereka yang menjunjung tinggi kebebasan menulis melalui media online.

“Karena klausul itu memang belum terlalu rinci mengurai soal kebebasan informasi yang sah atau tidak sah untuk ditulis. Akhirnya langsung menjadi kontraproduktif dengan karakter dasar di internet yang pada dasarnya merupakan ajang melepaskan belenggu kebebasan berekspresi,” tuturnya.

Onno mengatakan, pasal yang dimaksud tersebut memang tidak rinci mengatur jika dikaitkan dengan masalah teknis. Misalnya, komputer pengguna terkena virus dan mengirimkan informasi atau menyebarkan virus. “Apa ini terkena pasal tidak menyenangkan juga. Wong, yang punya komputer juga tidak tahu,” katanya.

Dibatalkan

Pada kesempatan lain, Mantan Anggota Pokja Tim Draft UU ITE Rudi Rusdiah menegaskan, UU ITE harus dibatalkan karena dibahas terlalu singkat.

“UU ini memiliki turunan sebanyak sembilan rancangan peraturan pemerintah (RPP). Hingga sekarang RPP tersebut belum ada. Bagi saya jika turunannya belum siap, justru menimbulkan ketidakpastian hukum,” katanya.

Rudi mengatakan, pasal 27 ayat 3 jika disandingkan dengan pasal 45 memang sangat menakutkan masyarakat informasi. “Seharusnya ayat ini dibuat seperti UU Pers dengan mengatur hak jawab. Tidak perlulah mengatur hingga seperti pencemaran nama baik, pers, dan pornografi. Semuanya itu sudah ada UU-nya di KUHP, UU Pers dan UU Pornografi,” tegasnya.

Sementara itu, Pengamat Cyber Crime Heru Sutadi menyesalkan, jika ada permintaan dari sekelompok masyarakat yang ingin membatalkan UU ITE. “Pembatalannya jika karena pembahasannya dalam waktu singkat itu tidak masuk di akal. Ini dibahas sejak 2001. Harus diingat, Indonesia butuh regulasi semacam ini untuk menertibkan penggunaan internet,” katanya.

Menurut dia, membatalkan UU ITE adalah langkah mundur. Jika pun perlu diperbaiki, cukup meleuruskan beberapa hal sesuai wewenang MK.

“Hanya saja harus diingat internet memang berpotensi menjadi media agitasi dan provokasi yang tak bertanggung jawab. Jika pers, jelas siapa penulis dan redaksinya. Namun di blog dengan anonimous, semua bisa dilakukan. Ini yang diatur oleh UU ITE,” katanya.

Senada dengan Heru, Ketua Umum Asosiasi Warnet Indonesia (Awari) Iwin Day mengatakan, ketimbang dibatalkan, lebih baik pihak yang tidak puas mengawal UU ITE melalui pembuatan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). “Jangan lagi dipermasalahkan UU ini belum ideal. Yang perlu diawasi sekaranga adalah RPP-nya,” katanya.

Siapkan PP

Menanggapi hal itu, Juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto mengungkapkan, pemerintah akan meyiapkan sembilan PP untuk mendukung UU ITE.

Diungkapkannya, berdasarkan hasil rapat Tim Antardepartemen, diputuskan untuk menyusun 3 RPP yang sejak Juni 2008 sudah mulai disusun.

Gatot membantah UU ITE terlalu singkat pembahasannya, krn embrio UU itu sudah mulai dibahas pada saat Ditjen Postel masih di bawah Departemen Perhubungan. “Namun kemudian oleh Menhub Agum Gumelar kala itu secara resmi dilimpahkan ke Menteri Negara Komunikasi dan Informasi sesuai dengan kompetensinya. Dan sejak awal adanya Depkominfo dibahas lebih intensif,” katanya.

Gatot menegaskan, UU ITE tidak akan menjadi macan kertas, karena selain di dukung PP dan Permen, juga akan disirnergiskan dengan berbagai pihak yang terkait dengan penegakan hukum.[dni]

Rancangan Peraturan Pemerintah untuk UU ITE

No

Nama

Status

1

Lembaga Sertifikasi Keandalan (Pasal 10)

2

Tanda Tangan Elektronik (Pasal 11)

3

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Pasal 13)

4

Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Pasal 16)

5

Transaksi Elektronik (Pasal 17)

6

Penyelenggara Agen Elektronik (Pasal 22)

7

Pengelola Nama Domain (Pasal 24)

8

Tatacara Lawful Interception (Pasal 31)

Dibahas sejak Juni 2008

9

Perlindungan Data Strategis (Pasal 40).

Dibahas sejak Juni 2008

170209 UU ITE: Penyelamat Pendapatan Negara

cybercrimeHadirnya UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebenarnya tidak hanya ingin mengamankan para pengguna transaksi elektornik dari cyber crime. Tetapi ada yang lebih besar lagi, yakni menyelamatakan pendapatan negara.

Dirjen Aplikasi Telematika KomInfo, Cahyana Amadjayadi memprediksi jika UU ITE dijalankan ada potensi pendapatan yang diterima negara sebesar 400 miliar rupiah dalam tahap pertama mplementasinya.

Angka tersebut merupakan 20 persen dari total dua triliun rupiah yang sebelumnya dinikmati lembaga Certification Authority (CA) asing.

CA merupakan lembaga penjamin yang mensertifikasi setiap transaksi elektronik yang dilakukan. Saat ini Indonesia belum memiliki CA karena tidak ada payung hukumnya yakni UU ITE. Hal itu membuat setiap transaksi yang dilakukan oleh manusia dengan alat elektronik disertifikasi oleh pihak asing.

Pada dua tahun lalu, dunia perbankan saja melakukan transaksi elektronik melalui kartu debit dan kartu kredit senilai 230 triliun rupiah. Sedangkan secara total di dunia pada transaksi e-commerce tercatat sebanyak 150 miliar dollar AS. Dan pada tahun lalu diperkirakan mencapai 200 miliar dollar AS.

“Pada tahap awal yang bisa dihitung sebagai pendapatan yang mungkin diterima itu adalah dari CA. sedangkan dari nilai pajak untuk setiap transaksi belum dilakukan. Sejauh ini sudah ada 10 perusahaan lokal yang tertarik menjadi CA,” jelas Cahyana kala UU ITE baru dirilis pada Maret lalu.

Selain peluang di CA, hadirnya UU ITE juga membuat adanya kepastian dari berkembangnya e-procurement, uang digital, dan e-commerce karena payung hukumnya sudah jelas yakni UU ITE.

Selama ini para pelaku bisnis tidak berani untuk mengembangkan transaksi berbasis elektronik karena Indonesia posisinya belum sejajar di dunia akibat tidak ada UU ITE.

Juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto mengakui, UU ITE membuat black list nama Indonesia di kancah transaksi elektronik dunia dicabut karena sudah ada kepastian hukum.

“Industri yang langsung memperoleh manfaat adalah jasa keuangan dan perbankan serta korespondensi perikatan hukum karena transaksi komunikasi elektroniknya memperoleh kepastian hukum dari kemungkinan pihak lain yang meragukan keabsahannya,” katanya kepada Koran Jakarta, Senin (16/2).

Penggiat internet Onno W Purbo memperkirakan, harapan dari pemerintah untuk menyelamatkan pendapatan akan sulit berjalan karena transaksi elektronik sangat tergantung pada konsep tanda tangan digital dan CA. “Kenyataan di Indonesia sebagian besar transaksi di internet indonesia masih berbasis surat elektronik. Angkanya mencapai 99,9 persen,” katanya.

Hal lain yang diingatkan adalah kemampuan dari certificate authorities Indonesia di percaya oleh komunitas internasional dan masuk ke daftar certificate authorities di browser. “Tingginya angka pencurian kartu kredit di Internet dari Indonesia membuat komunitas internasional sulit mempercayai Indonesia,” jelasnya.

Mantan Anggota Pokja Tim Draft UU ITE Rudi Rusdiah mengakui jika dilihat dari perdagangan, regulasi ini memang dibutuhkan. “Namun apa gunanya sebuah ayat jika Peraturan Pemerintah (PP) belum ada. Jadi, sebaiknya disiapkan amandemen dan PP-nya terlebih dahulu sebelum diberlakukan,” katanya.

Menurut dia, jika UU tersebut tidak tidak tumpang tindih dan terlalu umum yang berujung pada timbulnya multitafsir barulah bisa diukur nilai ekonomisnya.[doni ismanto]

Daftar Certificate Authority (CA) yang digunakan oleh beberapa situs e-banking Indonesia,

Nama Situs

CA

Kedudukan

http://www.permatanet.com

VeriSign International Server

AS

Ibank,klikbca,com

Cybertrust SureServer Standard Validation CA

AS

http://www.bankbii.com

VeriSign International Server CA

AS

Ebanking.lippobank.co.id

VeriSign International Server CA

AS

http://www.permatae-business.com

VeriSign International Server CA

AS

Sumber: Onno W Purbo