130209 UU Minerba Belum Mendukung BUMN

JAKARTA —Hadirnya Undang-undang Mineral dan Batubara (Minerba) dinilai belum mendukung dan berpihak kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor tersebut.

Saat ini beberapa BUMN yang bergerak di sektor tersebut adalah PT Antam Tbk, PT Tambang Batu Bara, dan PT Timah Tbk.

“UU Minerba harus diakui memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Tetapi hal itu tdak cukup untuk mengatakan sudah mendukung dan berpihak kepada BUMN yang bermain di sektor tersebut karena tidak secara tegas ada pernyataanya,” ujar pengamat energi Ryad A. Chairil di Jakarta, Kamis (12/2).

Menurut Ryad, terdapat beberapa hal di dalam UU Minerba yang mengancam posisi BUMN diantaranya masalah pengaturan tentang Wilayah Pencadangan Negara (WPN), ketidakpastian kontrak pertambangan (KP) BUMN, dan masalah Domestic Market obligation (DMO).

“Untuk WPN yang harus ditender membuat filosofinya menjadi hilang. Masalahnya tidak ada jaminan jika dilakukan tender penguasaan WPN akan dikuasai kembali oleh BUMN,” katanya.

Hal lain yang menjadi sorotan adalah masalah izin pengelolaan pertambangan yang diserahkan kepada para kepala daerah setempat. Hal itu memicu adanya permainan pemberian izin. “Berhubung masih ada peraturan teknis yang belum selesai dibahas. Mungkin ada baiknya dikawal ke dalam peraturan pelaksana,” tuturnya.

Anggota Komisi VII DPR RI Tjatur Sapto Edy mengakui, UU Minerba memiliki banyak kelemahan seperti tidak adanya pemisahan antara mineral dan batubara. “Komoditi batubara adalah bagian dari ketahanan energi dari satu negara. dicampuradukkan seperti itu justru menjadi kacau,” katanya.

Selain itu, menurutnya, regulasi yang dikeluarkan tersebut bersifat eksploitatif dan memberi ruang pada perusahaan asing karena tidak membuka ruang mengaji ulang kontrak kerja lama.

Ketua Komite Penyelamatan Kekayaan Negara(KPK-N) Marwan Batubara meminta regulasi tersebut dikajiulang karena dinilai belum optimal mendukung kepentingan nasional dan tidak berpihak kepada perusahaan pertambangan nasional.

Menurut dia aturan peralihan Pasal 169 (a) dan (b) dalam UU Minerba cenderung ambigu karena tidak adanya ketentuan tentang kewajiban pemenuhan pasar dalam negeri (DMO) dan royalti, tidak adanya ketentuan “windfall tax”, tidak optimal mengatur ketentuan dan peran BUMN sesuai amanat konstitusi (Pasal 75), dan potensi terjadinya pelanggaran HAM (Pasal 145).

Dikatakannya, regulasi tersebut tidak adil dan diskriminatif karena perusahaan-perusahaan tambang baru dibebani sejumlah kewajiban dan batasan yang ketat, sedangkan perusahaan-perusahaan lama sangat eksploitatif dan memperoleh sejumlah insensitf hingga kontraknya berakhir.

Marwan menyoroti laporan resmi FCX, bahwa pendapatan yang diperoleh Freeport dari tambang emas di Timika, Papua terus meningkat dari 4,012 miliar dolar AS pada tahun 2005 meningkat menjadi 4,883 miliar dolar AS pada tahun 2006, dan sebesar 5,315 dolar AS pada 2007.

Namun kenyatannnya pemerintah Indonesia hanya menerima pajak dan royalti sekitar seperempat dari total pendapatan Freeport, yaitu 885 juta dolar AS (2005), 1,07 miliar dolar AS (2006), dan 1,459 miliar dolar AS (2007).

“Ketimpangan itu akan terus berlangsung hingga puluhan tahun ke depan, kecuali ada perbaikan lewat UU Minerba ini,” ujar Marwan.

Menurutnya, kondisi ini sangat ironis di satu sisi negara dan rakyat pemilik sah sumber daya alam, namun di sisi lain berbicara pendapatan, kontraktor memperoleh hasil yang jauh lebih besar.

Dalam hal tambang batubara, KPK-N juga mencatat sejumlah keganjilan, yaitu sejumlah kontraktor PKP2B telah menunggak pembayaran royalti kepada negara sekitar 7 triliun rupiah.

Namun Departemen ESDM tidak pernah melaporkan kasus ini dan membiarkan penunggakan berlangsung selama tujuh tahun. “Meskipun para kontraktor mempunyai berbagai alasan untuk menahan pembayaran royalti, namun penunggakan tersebut merupakn tindak pidana,” tegasnya.

KPK-N juga menyoroti penerapan DMO batubara. Dalam 2-3 tahun terakhir terjadi kekurangan pasokan batubara untuk untuk sejumlah indsutri dalam negeri, termasuk untuk PLN.

Padahal Indonesia merupakan salah satu dari lima negara terbesar pengekspor batubara terbesar di dunia. Di sini terlihat minimnya peran pemerintah mengatur DMO dan harga batubara, terutama untuk kebutuhan BUMN/PLN, serta minimnya komitmen kontraktor untuk mendukung kepentingan nasional.

Melihat fenomena tersebut, KPK-N terbuka melakukan advokasi pengajuan gugatan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi tentang UU Minerba ini.

Sementara itu, Dirjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Departemen ESDM Bambang Setiawan mengungkapkan, pemerintah akan melengkapi UU Minerba dengan empat peraturan pemerintah (PP).

Empat PP itu merupakan rangkuman dari 22 pasal UU Minerba yang mengamanatkan aturan lanjutan tersebut.

Dikatakannya, keempat RPP itu adalah RPP tentang Wilayah Pertambangan sesuai amanat UU Minerba Pasal 12, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 33, dan Pasal 89.

Selanjutnya, RPP tentang Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara untuk Pasal 34 ayat 3, Pasal 63, Pasal 49, Pasal 65 ayat 2, Pasal 76 ayat 3, Pasal 84, Pasal 86 ayat 2, Pasal 5 ayat 5, Pasal 103 ayat 3, Pasal 109, Pasal 112 ayat 2, Pasal 116, Pasal 111 ayat 2, dan Pasal 156. Dan RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan untuk Pasal 144 dan Pasal 71 ayat 2.

Terakhir, RPP tentang Reklamasi dan Pascatambang untuk Pasal 101.

Selain RPP, menurut Bambang, pemerintah juga tengah menyiapkan aturan kewajiban pasok ke dalam negeri (DMO) dan penetapan harga jual batubara.

“Kami bekerja sama dengan instansi terkait termasuk pemerintah daerah dalam penyusunan aturan-aturan itu,” katanya.

Bambang melanjutkan, pihaknya telah mengeluarkan edaran Menteri ESDM kepada gubernur dan bupati/walikota tentang perizinan pertambangan mineral dan batubara sebelum terbitnya PP.

Menteri ESDM, tambahnya, juga sudah mengeluarkan edaran kepada
pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan
batubara untuk menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak atau perjanjian sesuai Pasal 171.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s