130209 Perobohan Menara Telekomunikasi: Arogansi yang Dibungkus Otonomi Daerah

menara2-1Salah satu buah dari reformasi selama satu dekade ini adalah lahirnya konsep otonomi daerah yang diperluas. Konsep ini diharapkan akan mampu membuat suatu daerah menjadi lebih mandiri dalam mengatur dirinya atau menggali potensinya sehingga tidak hanya bergantung dari dana pemerintah pusat.

Bagi wilayah yang memiliki sumber daya alam berlimpah, konsep ini memberikan peluang untuk membuat sumber daya alam atau potensi pajak yang selama ini dikuasai oleh pemerintah pusat, mulai ikut mereka nikmati dalam persentase tertentu.

Biasanya untuk mencapai hal tersebut Pemda membuat regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Perda tersebut umumnya mengacu pada regulasi pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kondisi dari daerah tersebut.

Berbagai sektor industri yang selama ini sepertinya dikuasai pemerintah pusat pun mulai diusik, salah satunya adalah telekomunikasi. Sektor ini menjadi incaran karena Pemda melihat uang berputar triliunan rupiah di industri itu. Tak percaya, pada tahun lalu saja ada uang 70 triliun rupiah berputar di sektor ini. Angka yang sama juga diprediksi terjadi pada tahun ini.

Akhirnya dibuatlah Perda-perda yang mengatur sektor telekomunikasi secara lokal alias dengan semangat kedaerahan. Salah satunya adalah penataan menara bersama telekomunikasi yang mengacu pada Permenkominfo No 2 Tahun 2008 tentang Menara Bersama

Sarat Kepentingan

Sayangnya, meskipun Perda-perda yang dikeluarkan terkesan mengacu pada regulasi menara bersama yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, jika ditelisik lebih mendalam ruh dari Permenkominfo No 2/2008 sudah dicerabut oleh perda-perda itu. Bahkan untuk menutupi arogansinya, penguasa daerah menggunakan alasan otonomi daerah sebagai pembenaran dari langkah yang diambil.

Hal ini tak dapat dilepaskan dari banyaknya kepentingan yang bermain sebelum Perda dikeluarkan oleh penguasa daerah. Kepentingan disini adalah memuluskan langkah dari mitra pemda untuk menjadi pemain di bisnis menara bersama di wilayahnya.

Modus operandi yang biasanya dilakukan oleh Pemda-pemda untuk menjadikan mitranya mendapatkan keistimewaan dalam mengelola menara bersama adalah dengan menentukan titik menara yang diizinkan, tidak memperpanjang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara milik pemain lama, atau membuat kebijakan yang mengarah pada penggunaan fasilitas milik sang mitra.

Padahal, semangat dari Permenkominfo No 2/2008 adalah mengoptimalkan menara yang sudah ada untuk digunakan bersama-sama. Sedangkan dari modus di atas jelas sekali, menara yang sudah ada dirubuhkan, setelah itu Base Transceiver Station (BTS) dipindahkan ke milik mitra Pemda.

Contoh nyata adalah Perda No 6/2008 Pemkab Badung Tentang Penataan, Pembangunan, dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung, Bali . Perda yang keluar setelah adanya Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemkab Badung dengan Bali Towerindo Sentra (BTS) tersebut membuat kalang kabut operator dan penyedia menara telekomunikasi eksisting di kawasan wisata tersebut.

Sebanyak lima menara telah dirubuhkan oleh Pemkab Badung atas nama mengamankan Perda No 6 tersebut. Korbannya adalah satu buah menara milik PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL) di Kecamatan Mengui, tiga buah menara dari PT Solusindo Kreasi Pratama (Indonesian Tower) di kecamatan Abiansemal dan satu unit menara milik United Tower yang berlokasi di Jalan Sunset Road, Kuta.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Bambang P Adiwiyoto mengungkapkan, jika mengacu pada PKS yang dibuat oleh Pemkab Badung dan BTS terdapat beberapa hal yang menabrak regulasi.

Hal itu terlihat dari pasal 8 dalam PKS yang menetapkan tarif sewa, kenaikan tarif sewa, dan uang jaminan. Pasal 9 tentang kontribusi pihak ketiga, dan Pasal 10 tentang jaminan yang akan dilakukan oleh Pemkab demi mengamankan langkah BTS.

“Pasal 8 tentang tarif itu seharusnya ditentukan oleh regulator. Sedangkan kontribusi pihak ketiga itu tidak dalam PKS tetapi dituangkan dalam Perda,” katanya kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Menurut Bambang, regulasi yang paling parah ditabrak adalah UU No 5/99 tentang Anti Monopoli melalui Pasal 10. Di Pasal tersebut memang dicantumkan adanya jaminan Pemkab tidak akan menerbitkan izin baru bagi perusahaan lainnya hingga PKS dengan BTS selesai dan menjamin setelah menara bersama secara komersial terwujud dalam jangka waktu satu tahun terhadap menara yang sudaha ada dilakukan pembongkaran melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pasal 10 itu melabrak Pasal 15 dan Pasal 19 UU No 5/99. Untuk pastinya di cek saja ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),” katanya,

Anggota Komite BRTI lainnya, Heru Sutadi, mengungkapkan, BTS sendiri sebagai penyelenggara belum mendapatkan izin jaringan tertutup (Jartup) dari regulator pusat. “Untuk menghubungkan antarmenara itu kan menggunakan serat optik. Itu perlu izin Jartup, dan kami tidak belum memberikannya pada BTS,” katanya.

Wakil Ketua KPPU Tresna P. Soemardi mengakui, jika melihat secara sekilas PKS yang dibuat oleh Pemkab Badung dengan BTS, indikasi adanya praktik monopoli memang menyembur kencang.

Hal itu karena dari PKS tersebut memenuhi tiga unsur kategori praktik monopoli yakni mengurangi jumlah pelaku usaha secara signifikan, tarif sewa yang tinggi, praktik diskriminatif, dab perjanjian sewa menyewa yang eksploitatif.

“Selain di Badung, praktik semacam ini juga terjadi di Makassar, Palu, dan Yogyakarta . Namun, di tiga kota terakhir ini bisa dilakukan mediasi sehingga tidak ada aksi perobohan seheboh Badung,” tuturnya.

Khusus untuk kasus Badung, lanjutnya, KPPU telah menurunkan tim untuk memferivikasi laporan dari Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI). “Sekitar April nanti akan ditentukan, kasus tersebut layak menjadi perkara atau tidak. Untuk sementara baiknya Pemkab Badung tidak melakukan aksi apa-apa terlebih dulu,” katanya.

Langkah dari KPPU tersebut mendapatkan dukungan dari Komisi I DPR-RI dan Menkominfo Muhammad Nuh.

“Jika memang ada indikasi monopoli, sewajarnya KPPU turun tangan. Tetapi saya minta operator telekomunikasi juga mawas diri. Apa benar menara yang dimiliki sudah sesuai dengan izin atau regulasi,” katanya.

Sedangkan Ketua Komisi I DPR RI Theo L Sambuaga meminta, Pemda dalam menjalankan regulasi yang dimilikinya harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan industri yang menjalankannya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Badung I Gede Adnyana balik menuding terjadi penyesatan permasalahan di media massa oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

“Pembongkaran yang dilakukan Pemkab Badung telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemkab juga telah memberikan kesempatan bagi pemilik menara untuk membongkar sendiri bangunan liar tersebut. Jangan dibelokkan menjadi tuduhan monopoli, tuduhan tindakan kriminal, atau kerugian publik yang tak terlayani dan lainnya,” tegasnya.

Menurunkan Citra

Ketua Umum ATSI Merza Fachys mengatakan, arogansi yang dipertunjukkan oleh Pemda-pemda dalam menata industri telekomunikasi sebenarnya berdampak buruk pada citra Indonesia secara keseluruhan.

“Di sektor telekomunikasi ini banyak investor asingnya, mulai dari penyedia jaringan hingga operator. Adanya ribut-ribut seperti ini menjadi pembenaran country risk Indonesia itu tinggi,” katanya.

Sedangkan secara mikro, lanjutnya, Bali pun menjadi tercoreng citranya karena investor asing di sektor lainnya menjadi was-was akan ada perda sejenis yang mengatur bisnis di luar telekomunikasi. “Kalau yang seperti itu lolos, mereka akan berpikir, sebentar lagi giliran industri yang dijalaninya,” katanya.

Merza mengingatkan, segmen yang paling menderita dari aksi perubuhan adalah pelanggan telekomunikasi karena tidak bisa mendapatkan layanan yang berkualitas. Jika dalam kasus Badung, tentu akan lebih menjatuhkan nama baik Bali , mengingat kawasan wisata tidak memiliki layanan telekomunikasi yang baik.

“Lebih berbahaya lagi adalah tarif tidak bisa menjadi murah karena operator akan membebani biaya sewa menara yang tinggi dari mitra Pemda itu ke konsumen. Nah, kalau begini siapa yang rugi,” katanya.

Merza menegaskan, secara prinsip menara bersama ATSI tidak keberatan dengan upaya pemda untuk menata ulang tata ruang daerahnya sepanjang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, serta berdasarkan juga kepada disiplin ilmu telekomunikasi yang benar.

“Perencanaan jaringan dari masing-masing operator itu berbeda-beda. Semuanya berdasarkan pola trafik dari konsumen yang dimiliki. Jika dipaksa semuanya seragam mengacu pada titik yang dingini oleh Pemda, bisa black out sinyal di wilayah tertentu. Hal semacam ini harus dimengerti sebelum membuat regulasi,” jelasnya.

Secara terpisah, pengamat telematika Ventura Elisawati melihat fenomena mulai tingginya tingkat cawe-cawe Pemda mengurusi sektor telekomunikasi karena menganggap industri ini sebagai tambang berlian.

“Pemda berpikiran uang banyak berputar di sektor ini. Padahal, mulai tahun lalu sektor telekomunikasi memasuki masa konsolidasi dari masa bulan madu ke masa perjuangan,” tuturnya.

Ventura mengungkapkan, operator telekomunikasi sudah tidak ada lagi yang menikmati margin tinggi sejak diberlakukannya biaya interkoneksi baru pada April 2008. “Rata-rata semua operator sedang berjuang untuk bertahan dari krisis. Adanya regulasi yang menjadikan beban ekonomi tinggi tentu makin menyulitkan mereka,” jelasnya.

Ventura mengingatkan, semua pemangku kepentingan di negeri ini untuk bersama-sama menyelamatkan industri telekomunikasi dari beban ekonomi yang tinggi karena sektor ini memiliki kontribusi yang signifikan bagi negara.

“Pendapatan negara bukan pajak dari sektor ini ditargetkan 7 triliun rupiah. Belum lagi implikasi turunan ekonominya dalam membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Jika dibiarkan diperas oleh beban ekonomi tinggi tentu tidak sehat,” katanya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s