120209 SKB, Solusi yang Tak Pernah Terealisasi

Ketika Menteri Komunikasi dan
Informatika (Menkominfo) Muhammad Nuh berencana mengeluarkan Permenkominfo No
2/2008 pada pertengahan Maret 2008 lalu, semangat yang selalu
didengung-dengungkanya adalah tentang kebersamaan dan efisiensi.

“Menara terlalu banyak yang
digunakan sendiri-sendiri oleh operator. Banyaknya menara seperti menunjukkan
keberhasilan menguasai pasar. Ini tidak benar,” tegas Nuh kala itu.

Menurut Nuh, seandainya satu
menara digunakan secara bersama-sama akan membuat biaya berkomunikasi menjadi
lebih murah karena beban operasi lebih ringan. Hal ini karena pendirian dan
pemeliharaan menara merupakan salah satu beban operator dalam menyelenggarakan jasa
telekomunikasi.

Para
operator telekomunikasi pun menyambut gembira niat baik dari Sang Menteri.
Sayangnya, menjelang pengesahan dari regulasi tersebut, operator berbalik
menjadi blingsatan. Hal ini karena dimasukkannya masalah pembatasan kepemilikan
asing sesuai daftar negatif investasi (DNI) sebesar 49 persen dan luasnya
wewenang pemerintah daerah mengatur pendirian menara.

Operator yang sebelumnya berniat
untuk membuat unit usaha penyediaan menara pun menjadi kalang kabut karena akan
terbentur  regulasi itu. Hal ini karena
sudah menjadi kenyataan saham asing lumayan besar di setiap operator lokal.  Belum
lagi para pemain besar di bisnis
penyedia menara yang juga dikuasai oleh investor asing sahamnya.

Bisnis menara memang menggiurkan.
Pada tahun lalu saja diperkirakan nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Saat ini
diperkirakan ada  45.000 menara yang
berdiri di tanah air. Sebanyak  13 persen
diantaranya disediakan oleh pemain lokal.

Untuk melawan beleid yang bisa
merugikan industri tersebut, akhirnya terjadilah perang opini yang berujung
pada kesepakatan untuk mengeluarkan Surat Kesepakatan Bersama (SKB)    tiga
menteri dari tiga departemen yakni  Depkominfo, Departemen Dalam Negeri, Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),  dan
Pekerjaan Umum.

Isi dari SKB itu mengharmonisasi keberatan dari industri terutama
menyangkut dua hal di atas yang dinilai memberatkan. Sayangnya, sejak isu
mengharmonisasi
melalui SKB digulirkan pada pertengahan 2008 lalu hingga sekarang pembuatan
dari surat sakti itu jalan di tempat.

”Tim kami selalu siap sedia untuk membahas isi SKB. Masalahnya setiap
membahas isi SKB, personil yang dikirim departemen lain berganti terus,” kata
juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto kepada Koran Jakarta.

Gatot menegaskan, Depkominfo memiliki kepentingan untuk mengeluarkan SKB
secepatnya karena selama ini secara implementasi Permenkominfo No 2/2008 belum
bisa dijalankan akibat petunjuk teknis (juknis) belum dibuat.

”Bagaimana membuat Juknis jika SKB tidak ada. Seharusnya para penguasa
daerah itu sadar mereka belum bisa bergerak jika payung hukum nasional yang
menjadi acuan saja belum beres,’ katanya.

Menurut Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tresna
P. Soemardi  SKB merupakan solusi yang
terbaik menyelesaikan kisruh masalah penertiban menara di daerah-daerah.

“Kenyataan di lapangan, penguasa daerah itu merasa tidak
perlu mengikuti aturan yang dikeluarkan Depkominfo. Menurut pemda regulatornya
adalah Depdagri ,” katanya.

Dikatakannya, hadirnya SKB akan menjadi win-win solution
antara pemerintah pusat (Depkominfo) dan daerah karena tidak ada yang
kehilangan muka dalam kasus ini.

“Masalah kami turun tangan untuk menyelidiki praktik
monopoli itu hanya memadamkan api. Jika SKB tidak keluar, akan ada lagi kasus
seperti di Badung. Karena itu sebaiknya fundamental ini dulu yang diperbaiki,”
jelasnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s