120209 SKB, Solusi yang Tak Pernah Terealisasi

Ketika Menteri Komunikasi dan
Informatika (Menkominfo) Muhammad Nuh berencana mengeluarkan Permenkominfo No
2/2008 pada pertengahan Maret 2008 lalu, semangat yang selalu
didengung-dengungkanya adalah tentang kebersamaan dan efisiensi.

“Menara terlalu banyak yang
digunakan sendiri-sendiri oleh operator. Banyaknya menara seperti menunjukkan
keberhasilan menguasai pasar. Ini tidak benar,” tegas Nuh kala itu.

Menurut Nuh, seandainya satu
menara digunakan secara bersama-sama akan membuat biaya berkomunikasi menjadi
lebih murah karena beban operasi lebih ringan. Hal ini karena pendirian dan
pemeliharaan menara merupakan salah satu beban operator dalam menyelenggarakan jasa
telekomunikasi.

Para
operator telekomunikasi pun menyambut gembira niat baik dari Sang Menteri.
Sayangnya, menjelang pengesahan dari regulasi tersebut, operator berbalik
menjadi blingsatan. Hal ini karena dimasukkannya masalah pembatasan kepemilikan
asing sesuai daftar negatif investasi (DNI) sebesar 49 persen dan luasnya
wewenang pemerintah daerah mengatur pendirian menara.

Operator yang sebelumnya berniat
untuk membuat unit usaha penyediaan menara pun menjadi kalang kabut karena akan
terbentur  regulasi itu. Hal ini karena
sudah menjadi kenyataan saham asing lumayan besar di setiap operator lokal.  Belum
lagi para pemain besar di bisnis
penyedia menara yang juga dikuasai oleh investor asing sahamnya.

Bisnis menara memang menggiurkan.
Pada tahun lalu saja diperkirakan nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Saat ini
diperkirakan ada  45.000 menara yang
berdiri di tanah air. Sebanyak  13 persen
diantaranya disediakan oleh pemain lokal.

Untuk melawan beleid yang bisa
merugikan industri tersebut, akhirnya terjadilah perang opini yang berujung
pada kesepakatan untuk mengeluarkan Surat Kesepakatan Bersama (SKB)    tiga
menteri dari tiga departemen yakni  Depkominfo, Departemen Dalam Negeri, Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),  dan
Pekerjaan Umum.

Isi dari SKB itu mengharmonisasi keberatan dari industri terutama
menyangkut dua hal di atas yang dinilai memberatkan. Sayangnya, sejak isu
mengharmonisasi
melalui SKB digulirkan pada pertengahan 2008 lalu hingga sekarang pembuatan
dari surat sakti itu jalan di tempat.

”Tim kami selalu siap sedia untuk membahas isi SKB. Masalahnya setiap
membahas isi SKB, personil yang dikirim departemen lain berganti terus,” kata
juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto kepada Koran Jakarta.

Gatot menegaskan, Depkominfo memiliki kepentingan untuk mengeluarkan SKB
secepatnya karena selama ini secara implementasi Permenkominfo No 2/2008 belum
bisa dijalankan akibat petunjuk teknis (juknis) belum dibuat.

”Bagaimana membuat Juknis jika SKB tidak ada. Seharusnya para penguasa
daerah itu sadar mereka belum bisa bergerak jika payung hukum nasional yang
menjadi acuan saja belum beres,’ katanya.

Menurut Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tresna
P. Soemardi  SKB merupakan solusi yang
terbaik menyelesaikan kisruh masalah penertiban menara di daerah-daerah.

“Kenyataan di lapangan, penguasa daerah itu merasa tidak
perlu mengikuti aturan yang dikeluarkan Depkominfo. Menurut pemda regulatornya
adalah Depdagri ,” katanya.

Dikatakannya, hadirnya SKB akan menjadi win-win solution
antara pemerintah pusat (Depkominfo) dan daerah karena tidak ada yang
kehilangan muka dalam kasus ini.

“Masalah kami turun tangan untuk menyelidiki praktik
monopoli itu hanya memadamkan api. Jika SKB tidak keluar, akan ada lagi kasus
seperti di Badung. Karena itu sebaiknya fundamental ini dulu yang diperbaiki,”
jelasnya.[dni]

130209 Perobohan Menara Telekomunikasi: Arogansi yang Dibungkus Otonomi Daerah

menara2-1Salah satu buah dari reformasi selama satu dekade ini adalah lahirnya konsep otonomi daerah yang diperluas. Konsep ini diharapkan akan mampu membuat suatu daerah menjadi lebih mandiri dalam mengatur dirinya atau menggali potensinya sehingga tidak hanya bergantung dari dana pemerintah pusat.

Bagi wilayah yang memiliki sumber daya alam berlimpah, konsep ini memberikan peluang untuk membuat sumber daya alam atau potensi pajak yang selama ini dikuasai oleh pemerintah pusat, mulai ikut mereka nikmati dalam persentase tertentu.

Biasanya untuk mencapai hal tersebut Pemda membuat regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Perda tersebut umumnya mengacu pada regulasi pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kondisi dari daerah tersebut.

Berbagai sektor industri yang selama ini sepertinya dikuasai pemerintah pusat pun mulai diusik, salah satunya adalah telekomunikasi. Sektor ini menjadi incaran karena Pemda melihat uang berputar triliunan rupiah di industri itu. Tak percaya, pada tahun lalu saja ada uang 70 triliun rupiah berputar di sektor ini. Angka yang sama juga diprediksi terjadi pada tahun ini.

Akhirnya dibuatlah Perda-perda yang mengatur sektor telekomunikasi secara lokal alias dengan semangat kedaerahan. Salah satunya adalah penataan menara bersama telekomunikasi yang mengacu pada Permenkominfo No 2 Tahun 2008 tentang Menara Bersama

Sarat Kepentingan

Sayangnya, meskipun Perda-perda yang dikeluarkan terkesan mengacu pada regulasi menara bersama yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, jika ditelisik lebih mendalam ruh dari Permenkominfo No 2/2008 sudah dicerabut oleh perda-perda itu. Bahkan untuk menutupi arogansinya, penguasa daerah menggunakan alasan otonomi daerah sebagai pembenaran dari langkah yang diambil.

Hal ini tak dapat dilepaskan dari banyaknya kepentingan yang bermain sebelum Perda dikeluarkan oleh penguasa daerah. Kepentingan disini adalah memuluskan langkah dari mitra pemda untuk menjadi pemain di bisnis menara bersama di wilayahnya.

Modus operandi yang biasanya dilakukan oleh Pemda-pemda untuk menjadikan mitranya mendapatkan keistimewaan dalam mengelola menara bersama adalah dengan menentukan titik menara yang diizinkan, tidak memperpanjang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara milik pemain lama, atau membuat kebijakan yang mengarah pada penggunaan fasilitas milik sang mitra.

Padahal, semangat dari Permenkominfo No 2/2008 adalah mengoptimalkan menara yang sudah ada untuk digunakan bersama-sama. Sedangkan dari modus di atas jelas sekali, menara yang sudah ada dirubuhkan, setelah itu Base Transceiver Station (BTS) dipindahkan ke milik mitra Pemda.

Contoh nyata adalah Perda No 6/2008 Pemkab Badung Tentang Penataan, Pembangunan, dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung, Bali . Perda yang keluar setelah adanya Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemkab Badung dengan Bali Towerindo Sentra (BTS) tersebut membuat kalang kabut operator dan penyedia menara telekomunikasi eksisting di kawasan wisata tersebut.

Sebanyak lima menara telah dirubuhkan oleh Pemkab Badung atas nama mengamankan Perda No 6 tersebut. Korbannya adalah satu buah menara milik PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL) di Kecamatan Mengui, tiga buah menara dari PT Solusindo Kreasi Pratama (Indonesian Tower) di kecamatan Abiansemal dan satu unit menara milik United Tower yang berlokasi di Jalan Sunset Road, Kuta.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Bambang P Adiwiyoto mengungkapkan, jika mengacu pada PKS yang dibuat oleh Pemkab Badung dan BTS terdapat beberapa hal yang menabrak regulasi.

Hal itu terlihat dari pasal 8 dalam PKS yang menetapkan tarif sewa, kenaikan tarif sewa, dan uang jaminan. Pasal 9 tentang kontribusi pihak ketiga, dan Pasal 10 tentang jaminan yang akan dilakukan oleh Pemkab demi mengamankan langkah BTS.

“Pasal 8 tentang tarif itu seharusnya ditentukan oleh regulator. Sedangkan kontribusi pihak ketiga itu tidak dalam PKS tetapi dituangkan dalam Perda,” katanya kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Menurut Bambang, regulasi yang paling parah ditabrak adalah UU No 5/99 tentang Anti Monopoli melalui Pasal 10. Di Pasal tersebut memang dicantumkan adanya jaminan Pemkab tidak akan menerbitkan izin baru bagi perusahaan lainnya hingga PKS dengan BTS selesai dan menjamin setelah menara bersama secara komersial terwujud dalam jangka waktu satu tahun terhadap menara yang sudaha ada dilakukan pembongkaran melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pasal 10 itu melabrak Pasal 15 dan Pasal 19 UU No 5/99. Untuk pastinya di cek saja ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),” katanya,

Anggota Komite BRTI lainnya, Heru Sutadi, mengungkapkan, BTS sendiri sebagai penyelenggara belum mendapatkan izin jaringan tertutup (Jartup) dari regulator pusat. “Untuk menghubungkan antarmenara itu kan menggunakan serat optik. Itu perlu izin Jartup, dan kami tidak belum memberikannya pada BTS,” katanya.

Wakil Ketua KPPU Tresna P. Soemardi mengakui, jika melihat secara sekilas PKS yang dibuat oleh Pemkab Badung dengan BTS, indikasi adanya praktik monopoli memang menyembur kencang.

Hal itu karena dari PKS tersebut memenuhi tiga unsur kategori praktik monopoli yakni mengurangi jumlah pelaku usaha secara signifikan, tarif sewa yang tinggi, praktik diskriminatif, dab perjanjian sewa menyewa yang eksploitatif.

“Selain di Badung, praktik semacam ini juga terjadi di Makassar, Palu, dan Yogyakarta . Namun, di tiga kota terakhir ini bisa dilakukan mediasi sehingga tidak ada aksi perobohan seheboh Badung,” tuturnya.

Khusus untuk kasus Badung, lanjutnya, KPPU telah menurunkan tim untuk memferivikasi laporan dari Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI). “Sekitar April nanti akan ditentukan, kasus tersebut layak menjadi perkara atau tidak. Untuk sementara baiknya Pemkab Badung tidak melakukan aksi apa-apa terlebih dulu,” katanya.

Langkah dari KPPU tersebut mendapatkan dukungan dari Komisi I DPR-RI dan Menkominfo Muhammad Nuh.

“Jika memang ada indikasi monopoli, sewajarnya KPPU turun tangan. Tetapi saya minta operator telekomunikasi juga mawas diri. Apa benar menara yang dimiliki sudah sesuai dengan izin atau regulasi,” katanya.

Sedangkan Ketua Komisi I DPR RI Theo L Sambuaga meminta, Pemda dalam menjalankan regulasi yang dimilikinya harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan industri yang menjalankannya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Badung I Gede Adnyana balik menuding terjadi penyesatan permasalahan di media massa oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

“Pembongkaran yang dilakukan Pemkab Badung telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemkab juga telah memberikan kesempatan bagi pemilik menara untuk membongkar sendiri bangunan liar tersebut. Jangan dibelokkan menjadi tuduhan monopoli, tuduhan tindakan kriminal, atau kerugian publik yang tak terlayani dan lainnya,” tegasnya.

Menurunkan Citra

Ketua Umum ATSI Merza Fachys mengatakan, arogansi yang dipertunjukkan oleh Pemda-pemda dalam menata industri telekomunikasi sebenarnya berdampak buruk pada citra Indonesia secara keseluruhan.

“Di sektor telekomunikasi ini banyak investor asingnya, mulai dari penyedia jaringan hingga operator. Adanya ribut-ribut seperti ini menjadi pembenaran country risk Indonesia itu tinggi,” katanya.

Sedangkan secara mikro, lanjutnya, Bali pun menjadi tercoreng citranya karena investor asing di sektor lainnya menjadi was-was akan ada perda sejenis yang mengatur bisnis di luar telekomunikasi. “Kalau yang seperti itu lolos, mereka akan berpikir, sebentar lagi giliran industri yang dijalaninya,” katanya.

Merza mengingatkan, segmen yang paling menderita dari aksi perubuhan adalah pelanggan telekomunikasi karena tidak bisa mendapatkan layanan yang berkualitas. Jika dalam kasus Badung, tentu akan lebih menjatuhkan nama baik Bali , mengingat kawasan wisata tidak memiliki layanan telekomunikasi yang baik.

“Lebih berbahaya lagi adalah tarif tidak bisa menjadi murah karena operator akan membebani biaya sewa menara yang tinggi dari mitra Pemda itu ke konsumen. Nah, kalau begini siapa yang rugi,” katanya.

Merza menegaskan, secara prinsip menara bersama ATSI tidak keberatan dengan upaya pemda untuk menata ulang tata ruang daerahnya sepanjang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, serta berdasarkan juga kepada disiplin ilmu telekomunikasi yang benar.

“Perencanaan jaringan dari masing-masing operator itu berbeda-beda. Semuanya berdasarkan pola trafik dari konsumen yang dimiliki. Jika dipaksa semuanya seragam mengacu pada titik yang dingini oleh Pemda, bisa black out sinyal di wilayah tertentu. Hal semacam ini harus dimengerti sebelum membuat regulasi,” jelasnya.

Secara terpisah, pengamat telematika Ventura Elisawati melihat fenomena mulai tingginya tingkat cawe-cawe Pemda mengurusi sektor telekomunikasi karena menganggap industri ini sebagai tambang berlian.

“Pemda berpikiran uang banyak berputar di sektor ini. Padahal, mulai tahun lalu sektor telekomunikasi memasuki masa konsolidasi dari masa bulan madu ke masa perjuangan,” tuturnya.

Ventura mengungkapkan, operator telekomunikasi sudah tidak ada lagi yang menikmati margin tinggi sejak diberlakukannya biaya interkoneksi baru pada April 2008. “Rata-rata semua operator sedang berjuang untuk bertahan dari krisis. Adanya regulasi yang menjadikan beban ekonomi tinggi tentu makin menyulitkan mereka,” jelasnya.

Ventura mengingatkan, semua pemangku kepentingan di negeri ini untuk bersama-sama menyelamatkan industri telekomunikasi dari beban ekonomi yang tinggi karena sektor ini memiliki kontribusi yang signifikan bagi negara.

“Pendapatan negara bukan pajak dari sektor ini ditargetkan 7 triliun rupiah. Belum lagi implikasi turunan ekonominya dalam membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Jika dibiarkan diperas oleh beban ekonomi tinggi tentu tidak sehat,” katanya.[dni]

130209 UU Minerba Belum Mendukung BUMN

JAKARTA —Hadirnya Undang-undang Mineral dan Batubara (Minerba) dinilai belum mendukung dan berpihak kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor tersebut.

Saat ini beberapa BUMN yang bergerak di sektor tersebut adalah PT Antam Tbk, PT Tambang Batu Bara, dan PT Timah Tbk.

“UU Minerba harus diakui memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Tetapi hal itu tdak cukup untuk mengatakan sudah mendukung dan berpihak kepada BUMN yang bermain di sektor tersebut karena tidak secara tegas ada pernyataanya,” ujar pengamat energi Ryad A. Chairil di Jakarta, Kamis (12/2).

Menurut Ryad, terdapat beberapa hal di dalam UU Minerba yang mengancam posisi BUMN diantaranya masalah pengaturan tentang Wilayah Pencadangan Negara (WPN), ketidakpastian kontrak pertambangan (KP) BUMN, dan masalah Domestic Market obligation (DMO).

“Untuk WPN yang harus ditender membuat filosofinya menjadi hilang. Masalahnya tidak ada jaminan jika dilakukan tender penguasaan WPN akan dikuasai kembali oleh BUMN,” katanya.

Hal lain yang menjadi sorotan adalah masalah izin pengelolaan pertambangan yang diserahkan kepada para kepala daerah setempat. Hal itu memicu adanya permainan pemberian izin. “Berhubung masih ada peraturan teknis yang belum selesai dibahas. Mungkin ada baiknya dikawal ke dalam peraturan pelaksana,” tuturnya.

Anggota Komisi VII DPR RI Tjatur Sapto Edy mengakui, UU Minerba memiliki banyak kelemahan seperti tidak adanya pemisahan antara mineral dan batubara. “Komoditi batubara adalah bagian dari ketahanan energi dari satu negara. dicampuradukkan seperti itu justru menjadi kacau,” katanya.

Selain itu, menurutnya, regulasi yang dikeluarkan tersebut bersifat eksploitatif dan memberi ruang pada perusahaan asing karena tidak membuka ruang mengaji ulang kontrak kerja lama.

Ketua Komite Penyelamatan Kekayaan Negara(KPK-N) Marwan Batubara meminta regulasi tersebut dikajiulang karena dinilai belum optimal mendukung kepentingan nasional dan tidak berpihak kepada perusahaan pertambangan nasional.

Menurut dia aturan peralihan Pasal 169 (a) dan (b) dalam UU Minerba cenderung ambigu karena tidak adanya ketentuan tentang kewajiban pemenuhan pasar dalam negeri (DMO) dan royalti, tidak adanya ketentuan “windfall tax”, tidak optimal mengatur ketentuan dan peran BUMN sesuai amanat konstitusi (Pasal 75), dan potensi terjadinya pelanggaran HAM (Pasal 145).

Dikatakannya, regulasi tersebut tidak adil dan diskriminatif karena perusahaan-perusahaan tambang baru dibebani sejumlah kewajiban dan batasan yang ketat, sedangkan perusahaan-perusahaan lama sangat eksploitatif dan memperoleh sejumlah insensitf hingga kontraknya berakhir.

Marwan menyoroti laporan resmi FCX, bahwa pendapatan yang diperoleh Freeport dari tambang emas di Timika, Papua terus meningkat dari 4,012 miliar dolar AS pada tahun 2005 meningkat menjadi 4,883 miliar dolar AS pada tahun 2006, dan sebesar 5,315 dolar AS pada 2007.

Namun kenyatannnya pemerintah Indonesia hanya menerima pajak dan royalti sekitar seperempat dari total pendapatan Freeport, yaitu 885 juta dolar AS (2005), 1,07 miliar dolar AS (2006), dan 1,459 miliar dolar AS (2007).

“Ketimpangan itu akan terus berlangsung hingga puluhan tahun ke depan, kecuali ada perbaikan lewat UU Minerba ini,” ujar Marwan.

Menurutnya, kondisi ini sangat ironis di satu sisi negara dan rakyat pemilik sah sumber daya alam, namun di sisi lain berbicara pendapatan, kontraktor memperoleh hasil yang jauh lebih besar.

Dalam hal tambang batubara, KPK-N juga mencatat sejumlah keganjilan, yaitu sejumlah kontraktor PKP2B telah menunggak pembayaran royalti kepada negara sekitar 7 triliun rupiah.

Namun Departemen ESDM tidak pernah melaporkan kasus ini dan membiarkan penunggakan berlangsung selama tujuh tahun. “Meskipun para kontraktor mempunyai berbagai alasan untuk menahan pembayaran royalti, namun penunggakan tersebut merupakn tindak pidana,” tegasnya.

KPK-N juga menyoroti penerapan DMO batubara. Dalam 2-3 tahun terakhir terjadi kekurangan pasokan batubara untuk untuk sejumlah indsutri dalam negeri, termasuk untuk PLN.

Padahal Indonesia merupakan salah satu dari lima negara terbesar pengekspor batubara terbesar di dunia. Di sini terlihat minimnya peran pemerintah mengatur DMO dan harga batubara, terutama untuk kebutuhan BUMN/PLN, serta minimnya komitmen kontraktor untuk mendukung kepentingan nasional.

Melihat fenomena tersebut, KPK-N terbuka melakukan advokasi pengajuan gugatan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi tentang UU Minerba ini.

Sementara itu, Dirjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Departemen ESDM Bambang Setiawan mengungkapkan, pemerintah akan melengkapi UU Minerba dengan empat peraturan pemerintah (PP).

Empat PP itu merupakan rangkuman dari 22 pasal UU Minerba yang mengamanatkan aturan lanjutan tersebut.

Dikatakannya, keempat RPP itu adalah RPP tentang Wilayah Pertambangan sesuai amanat UU Minerba Pasal 12, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 33, dan Pasal 89.

Selanjutnya, RPP tentang Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara untuk Pasal 34 ayat 3, Pasal 63, Pasal 49, Pasal 65 ayat 2, Pasal 76 ayat 3, Pasal 84, Pasal 86 ayat 2, Pasal 5 ayat 5, Pasal 103 ayat 3, Pasal 109, Pasal 112 ayat 2, Pasal 116, Pasal 111 ayat 2, dan Pasal 156. Dan RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan untuk Pasal 144 dan Pasal 71 ayat 2.

Terakhir, RPP tentang Reklamasi dan Pascatambang untuk Pasal 101.

Selain RPP, menurut Bambang, pemerintah juga tengah menyiapkan aturan kewajiban pasok ke dalam negeri (DMO) dan penetapan harga jual batubara.

“Kami bekerja sama dengan instansi terkait termasuk pemerintah daerah dalam penyusunan aturan-aturan itu,” katanya.

Bambang melanjutkan, pihaknya telah mengeluarkan edaran Menteri ESDM kepada gubernur dan bupati/walikota tentang perizinan pertambangan mineral dan batubara sebelum terbitnya PP.

Menteri ESDM, tambahnya, juga sudah mengeluarkan edaran kepada
pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan
batubara untuk menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak atau perjanjian sesuai Pasal 171.[dni]