100209 Penetrasi TV Berbayar Masih Rendah

JAKARTA—Tingkat penetrasi TV berbayar di Indonesia ternyata masih rendah alias baru mencapai dua persen dari total 45 juta rumah tangga pada tahun lalu.

“Penetrasi dari TV berbayar memang masih rendah di Indonesia . Tetapi berkat berbagai inovasi yang dilakukan oleh operator TV berbayar, tingkat pertumbuhan mulai melewati angka 100 persen,” ungkap Direktur Utama Telkomvision Rahadi Arsyad di Jakarta, Senin (9/2).

Dikatakannya, mulai tingginya pertumbuhan dari pelanggan TV berbayar tak dapat dilepaskan dari kemudahan yang banyak ditawarkan oleh penyelenggara kepada pelanggan. Contohnya, paket berlangganan secara prabayar atau berlangganan lebih hemat dengan memilih beberapa stasiun TV saja untuk ditonton.

“Selain itu, saluran pembayaran yang beragam seperti melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan PT Pos Indonesia banyak membantu operator. Hal itu terbukti saat kami menggandeng BCA belum lama ini, pertumbuhan pelanggan langsung terasa,” katanya.

Dikatakannya, pada akhir tahun lalu Telkomvision berhasil menggaet 215 ribu pelanggan dimana sebagian besar adalah dari segmen prabayar. Angka tersebut menjadikan Telkomvision menjadi pemain nomor dua terbesar di pasar. Dan untuk tahun ini diharapkan total jumlah pelanggan bisa menjadi 427 ribu rumah tangga.

“Prabayar tetap menjadi segmen yang diandalkan karena dari survei yang kami lakukan rumah tangga di Indonesia hanya rela mengeluarkan 10 hingga 15 persen pengeluarannya untuk berlangganan TV berbayar,” katanya.

Selanjutnya dikatakan, untuk menggarap segmen pelanggan di perkotaan Telkomvision akan mulai menawarkan perangkat parabola kecil ke pelanggannya layaknya para pemain lain. ”Nantinya layanan ini akan lebih kepada pelanggan pasca bayar,” katanya.

Secara terpisah, Anggota Komisi I DPR RI Joko Susilo menilai industri penyiaran di Indonesia lebih banyak mengangkangi frekuensi ketimbang mengembangkan jasanya.

”Aroma monopoli frekuensi dan pasar lebih terasa di industri penyiaran ketimbang semangat mengembangkan pasar. Buktinya Media Nusantara Citra (MNC) melakukan monopoli melalui kepemilikan di RCTI dan Global,” katanya.

Sedangkan untuk frekuensi, lanjutnya, bukan rahasia lagi MNC dan anak usahanya Media Citra Indostar (MCI) menguasai frekuensi sebesar 150 MHz di spektrum 2,5 GHz untuk TV berbayar Indovision.

“Regulator harus menata ulang lagi industri penyiaran ini terutama masalah frekuensi. Janganlah sumber daya alam terbatas hanya dikuasai oleh satu kelompok media besar saja. Ini bisa mengurangi peluang usaha yang lain untuk mengembangkannya,” katanya.

Menanggapi hal itu, Juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto mengungkapkan, pemerintah terus berupaya menata bisnis penyiaran.

“Hal itu dibuktikan dengan rencana akan menarik kewajiban pembayaran Biaya Hak Penyelenggaran (BHP) berdasarkan pita frekuensi yang diperuntukkan untuk satelit ke MCI,” katanya.[dni]

100208 Permen SMS Kampanye:Regulasi yang Datang Terlambat

Setelah melewati proses pembahasan selama enam bulan, akhirnya pemerintah mengeluarkan regulasi khusus terkait berkampanye melalui jasa telekomunikasi pada Rabu (4/2) lalu.

Regulasi tersebut dituangkan dalan Permenkominfo No.11/2009 tentang Kampanye Pemilu melalui Jasa Telekomunikasi. Dalam regulasi tersebut diatur ketentuan tentang SMS kampanye dan nada sambung yang berkaitan dengan kampanye partai politik (Parpol).

“Regulasi ini mengacu pada UU Pemilu dan UU Telekomunikasi. Kedua aturan yang tercantum dalam UU tersebut kita akomodasi,” ujar Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar di Jakarta, Senin (9/2).

Sesuai regulasi tersebut, lanjutnya, SMS kampanye dapat dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Parpol, operator, atau penyedia konten. “Masalah pola kerjasamanya terserah, kami tidak mengatur sejauh itu. Cuma ada beberapa rambu-rambu yang harus dipatuhi dalam menggelar layanan itu,” katanya.

Basuki mengingatkan, Parpol tidak boleh meminta data pelanggan kepada operator, tidak diperbolehkan untuk menggalang donasi melalui jasa tersebut, dan pelanggan harus diberikan ruang untuk memutuskan menikmati jasa tersebut atau tidak.

Sedangkan untuk SMS yang dikirimkan melalui perorangan, diperbolehkan dengan ketentuan si penerima sudah menyetujuinya. “Yang penting ada koordinasi diantara pengirim dan penerima,” tuturnya.

Pelaksanaan dari regulasi ini akan diawasi oleh Badan regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Pengawasan yang dilakukan terkait kebocoran data pengguna, adanya aktivasi langganan info partai tanpa ijin pengguna, dan SMS donasi untuk partai.

Internal Affair Director Indonesian Mobile and Online Content Association (Imoca), Tjandra Tedja menilai, keluarnya regulasi tersebut sudah terlambat karena para penyedia konten tidak dapat maksimal memanfaatkan peluang bisnis menyelenggarakan SMS kampanye.

“Biasanya waktu pengurusan izin suatu layanan itu bisa dua hingga tiga minggu. Melihat masa kampanye, setelah keluarnya regulasi tersebut, cuma efektif 20 hari menyelenggarakan SMS kampanye. Kalau begini nilai bisnisnya rendah,” tuturnnya.

Meskipun masih ada peluang bisnis di pemilihan Presiden, Tjandra memperkirakan, justru peluang bisnis yang terbesar saat pemlihan legislatif karena jumlah parpol dan calon legislatif yang besar. “Kalau pemilihan Presiden kan pesertanya jumlah pasangannya tidak banyak. Berbeda dengan calon legislatif,” katanya.

Jika para pelaku bisnis melihat keterlambatan dari sisi peluang menangguk keuntungan, maka Anggota Komisi I DPR Hugo Andreas Pareira menilai lambatnya keluar regulasi tersebut membuat peluang Parpol untuk membangun citra melalui new media seperti SMS menjadi tidak efektif.

‘Sebenarnya parpol sudah menjajaki kerjasama dengan para operator jauh sebelum regulasi ini keluar. Masalahnya, para operator tidak berani menjalankannya karena tidak ada payung hukumnya,” katanya.

“Bagi parpol sendiri kalau hanya digunakan kurang dari sebulan dapat dipastikan tidak efektif menjaring pendukung,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Basuki mengakui pembahasan dari regulasi tersebut lumayan lama karena melibatkan banyak pihak seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Parpol. “Saya akui ini agak terlambat. Tetapi lebih baik terlambat ketimbang tidak ada aturan sama sekali,” katanya.

Secara terpisah, Anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo meminta pelanggan harus dilindungi dalam penyelenggaraan jasa tersebut. “Harus dipastikan fasilitas menolak dan berhenti dari layanan itu berjalan sempurna. Jika tidak, privasi pelanggan bisa terganggu,” katanya.

Pada kesempatan lain, Direktur Pemasaran Indosat Guntur S Siboro menegaskan, operator siap menyalurkan SMS kampanye. “Sehari-hari kami menyalurkan 200 juta SMS. Saya prediksi SMS kampanye yang di-broadcast itu tidak akan besar. Yang besar itu tetap P to P (person to person),” katanya sambil menambahkan Indosat lebih senang menyelenggarakan SMS kampanye dengan menggandeng penyedia konten.[dni]

100209 CIA Mobile Terancam Sanksi

Penyedia Konten, Cahaya Intiza Abadi (CIA Mobile), terancam diberikan sanksi oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) terkait penyelenggaraan SMS Premium Mutiara Hikmah bagi pelanggan Telkomsel pada tahun lalu.

“Draf suratnya sedang dibuat. Kemungkinan besar tidak hanya CIA Mobile saja yang diberikan peringatan, Telkomsel juga. Hari Rabu (11/2) kami akan pleno membahas indikasi penipuan yang dilakukan oleh CIA mobile tersebut,” ungkap Ketua BRTI Basuki Yusuf Iskandar di Jakarta, Senin (9/2).

Anggota BRTI Heru Sutadi menambahkan, dalam draf surat tersebut dicantumkan perintah Telkomsel harus menghentikan layanan SMS Mutiara Hikmah dan CIA Mobile diwajibkan mengembalikan hadiah yang tidak diambil pemenang kepada Departemen Sosial (Depsos).

“Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan ternyata hanya ada dua nama pemenang yang eksis. Sedangkan tentang masa layanan, hingga belum lama ini masih bisa diakses. Padahal sesuai batas waktu kerjasama hanya diizinkan hingga Agustus 2008,” tegasnya.

CIA Mobile adalah rekanan Telkomsel yang menyediakan layanan SMS premium Mutiara Hikmah dengan kode akses 3545 khusus bagi 65 juta pelanggan Telkomsel. Indkasi penipuan yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah memalsukan nama para pemenang kuisnya.

Sebelumnya, Telkomsel melalui VP Product & Mobile Data Telekomsel Hendry Mulya Sjam menegaskan telah mematikan layanan Mutiara Hikmah pada 31 Juli 2008. Telkomsel menduga jika ada pelanggannya yang ternyata masih bisa mengakses layanan milik penyedia konten tersebut kemungkinan besar nyasar ke Internet protocol miliknya karena CIA juga melakukan kerjasama dengan operator lain.

Anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo menyambut gembira tindakan tegas dari regulator tersebut. “Untuk shock therapy jangka pedek memang bagus agar para penyedia konten tidak semena-mena pada pelanggan. Namun, jangka panjangnya pemerintah juga perlu menegaskan dalam regulasi bahwa operator dan penyedia konten harus menanggung renteng kerugian pelanggan,” tegasnya.[dni]

100209 BRTI, Penjaga dengan Peluru Hampa

Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) akhirnya pada 4 Februari lalu mengumumkan nama lima anggota masyarakat yang layak menjadi anggota Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT) di Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) periode 200-2011.

Kelima pandawa yang dinilai layak oleh Menkominfo Muhammad Nuh tersebut adalah Danrivanto Budhyanto, Heru Sutadi, Iwan Krisnadi, Nonot Harsono, dan Ridwan Effendi.

Mereka berlima nantinya akan bahu-membahu bersama dengan dua wakil pemerintah yakni Basuki Yusuf Iskandar (Ketua/ Dirjen Postel) dan Abdullah Alkaf (Staf khusus Menkominfo) untuk menjaga industri telekomunikasi Indonesia agar kompetitif dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Untuk diketahui, BRTI dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2003. Lembaga ini terdiri atas KRT dan Ditjen Postel, Depkominfo.

Adanya unsur Ditjen Postel membuat fungsi regulator tetap dipegang dan dijalankan oleh lembaga tersebut tetapi struktur pimpinannya yang diganti.

Struktur memang berubah sebab jika dulu Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) dipimpin hanya oleh direktur jenderal (dirjen) seorang diri, tetapi sekarang dipimpin oleh suatu komite yang terdiri atas beberapa orang, termasuk dirjen selaku ketua.

Struktur kepimpinan tersebut sebenarnya dimaksudkan agar setiap keputusan dilaksanakan secara kolegial, tidak semaunya dilakukan oleh seorang dirjen. Ini untuk mengharapkan keluarnya suatu keputusan yang transparan, tidak berpihak , dan akuntabel.

Namun, kenyataannya tidak demikian. Pada struktur organisasi yang dibuat, KRT terpisah dan tidak menyatu dengan Ditjen Postel sehingga KRT tidak memiliki garis komando langsung kepada staf ditjen yang ada sekarang ini.

Hal ini membuat peran BRTI akhirnya menjadi tidak kuat, karena keputusan BRTI tak dapat dilepaskan dari pengaruh menteri atau dirjen. Kondisi ini menjadikan BRTI sebagai penjaga hanya terkesan sangar dari luar. Padahal dari sisi amunisi cuma memiliki peluru hampa, bukanlah peluru tajam.

Kepentingan

Ketidakmandirian tersebut makin diperparah lagi dengan pola perekrutan yang menjadikan seorang Menkominfo sebagai tokoh sentral dari penentuan calon terpilih.

Memang, untuk menjaga transparansi Depkominfo membentuk tim panitia seleksi dan para kandidat harus menjalani tes yang lumayan berat. Namun, setelah hanya tersisa 15 calon, maka peran seorang Menkominfo menjadi sedemikian besar.

Hal ini karena Menkominfo harus menyaring jumlah tersebut menjadi 10 besar dan mewawancarai setiap kandidat. Faktor wawancara ini dianggap memiliki bobot tertiggi sehingga faktor subyektifitas sangatlah besar.

“Pemilihan anggota di BRTI berbeda dengan anggota komisi negara lainnya. Di BRTI, menteri memiliki kuasa yang tinggi. Ini membuat celah bermainya banyak kepentingan tak dapat dihentikan ,” ujar seorang kandidat yang masuk dalam 15 besar kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Ucapan dari kandidat itu seperti ada benarnya. Hal ini karena setelah mewawancarai seluruh kandidat 10 besar, Muhammad Nuh, tiba-tiba pada Senin (2/2) memanggil lima nama yang tidak masuk dalam 10 besar untuk di wawancara.

“Salah seorang dari lima yang dipanggil terakhir itu akhirnya menjadi anggota komite dan menggusur kandidat dari salah satu universitas negeri ternama di Jakarta ,” tambah sumber lainnya.

Ya, jika melihat dari susunan para anggota komite yang dipilih oleh Muhammad Nuh, terasa ada unsur akomodasi dan kedekatan jika hanya melihat dari latar belakang masing-masing anggota terpilih.

Contohnya Danrivanto Budhyanto dan Iwan Krisnadi. Kedua tokoh ini memiliki masa lalu yang pernah bersinggungan dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk alias Telkom. Danrivanto disebut-sebut sebagai konsultan hukum ketika Telkom terbentur kasus VoIP. Sedangkan

Iwan sempat mengabdi puluhan tahun di perusahaan tersebut.

Masuknya dua nama yang pernah terafiliasi dengan incumbent itu disebut-sebut sebagai upaya pemerintah mengakomodasi suara Telkom yang selama ini selalu dalam posisi terpojok oleh para KRT sebelumnya.

Contoh lainnya adalah masuknya nama Nonot Harsono yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan sang Menteri dan KRT dari unsur pemerintah, Abdullah Alkaf. Hal ini karena ketiganya jebolan ITS Surabaya .

Masuknya Nonot ke susunan KRT membuat isu ITS-isasi di Depkominfo kembali marak. Hal ini karena beberapa bulan sebelumnya Muhammad Nuh mengangkat beberapa jebolan ITS menduduki posisi strategis di Ditjen Postel.

Banyaknya kepentingan yang bermain tersebut membuat sebagian kalangan mengkhawatirkan keputusan yang dibuat BRTI nantinya akan memakan waktu lama karena harus melalui voting. Dan bertambah kacau jika keputusan yang keluar benjol-benjol alias tidak bulat akibat harus mengakomodasi berbagai pihak dan melupakan kepentingan masyarakat.

Lebih Baik

Terlepas dari itu semua, Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Telekomunikasi Johnny Swandi Sjam meminta KRT yang baru terpilih bisa membenahi regulasi yang kontradiktif dan tidak kondusif dengan instansi lainnya di bidang telekomunikasi.

Contohnya, regulasi menara bersama yang berniat baik, malah berbalik membuat industri menjadi kalang kabut menghadapi implementasi yang salah di daerah-daerah.

“Selain itu, dalam menangani masalah antaroperator, lembaga ini sebaiknya mengambil peran yang kondusif bagi industri. Sebaiknya konsultasi dululah dengan operator. Janagn main sanksi saja,” tuturnya.

Pengamat Telematika Ventura Elisawati mengingatkan, industri telekomunikasi telah tumbuh menjadi salah satu indikator kemajuan bangsa. Tantangan paling berat yang dihadapi oleh BRTI ke depan adalah mengeluarkan aturan yang mampu mengharmonisasi antara kepentingan publik dan bisnis.

“Saya lihat KRT sekarang banyak didominasi dari kalangan non bisnis. Jika terlalu banyak akademisi, dikhawatirkan keluar regulasi yang kehilangan ruh bisnisnya. Padahal di industri telekomunikasi, dinamika bisnis lebih cepat ketimbang regulasinya,” tukasnya.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Husna Zahir meminta, BRTI sebagai pengawas harus lebih responsif dalam menidaklanjuti pengaduan pelanggan yang merasa dirugikan oleh operator telekomunikasi.

“Lembaga ini harus cepat melihat ketidakberesan. Umumnya yang dipermasalahkan pelanggan itu kan masalah layanan. Jadi, jangan terpaku pada masalah yang besar saja seperti mengembangkan teknologi,” jelasnya.

Dia meminta, BRTI juga melakukan fungsi edukasi ke masyarakat tentang cara berkomunikasi yang benar sehingga tidak terjadi pemborosan oleh pengguna.

“Sekarang biaya berkomunikasi lebih murah daripada merokok. Ini membuat masyarakat cenderung konsumtif. BRTI harus mencegah ini menjadi wabah dengan edukasi yang tepat. Khususnya bagaimana mencermati iklan operator yang cenderung mengelabui pelanggan” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Menkominfo Muhammad Nuh membantah keras memilih anggota KRT berdasarkan kedekatan atau mengakomodasi suara incumbent.

“Tidak benar itu. Semua melewati seleksi yang ketat. Masalah munculnya isu ITS-isasi itu kan karena banyak orang melihat jebolan ITS sekarang mulai muncul. Padahal, ada juga KRT yang lulusan Unpad, UI, dan ITB, “katanya.

Sementara itu, Ketua BRTI Basuki Yusuf Iskandar, meminta masyarakat untuk tidak apatis dengan para KRT yang terpilih. “Semuanya sudah melalui seleksi ketat. Biarkan bekerja dan membuktikan dirinya,” tegasnya.

Basuki membantah, keputusan yang dikeluarkan BRTI nantinya tidak bulat atau condong menguntungkan satu operator. “Selagi saya masih Ketuanya, akan dijamin tidak ada itu putusan titipan. Selama ini sudah terbukti dalam kasus pembukaan kode akses Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) atau penurunan biaya interkoneksi yang tidak menguntungkan incumbent,” tandasnya.[dni]