040209 Bundling Diancam Unlock

Apabila selama ini Bundling menjadi andalan bagi operator berbasis teknologi CDMA untuk menerobos pasar, maka sudah waktunya para punggawa pemasaran di operator tersebut harus berpikir keras mencari formula baru untuk menggelembungkan jumlah pelanggan.

Hal ini karena belum lama ini praktik unlock kembali marak di pusat-pusat penjualan ponsel terhadap produk bundling yang dijual oleh operator CDMA.

Unlock adalah tindakan illegal berupa membobol software ponsel yang dijual untuk operator tertentu dan diganti dengan nomor operator lain.

Kasus unlock terbaru dialami oleh Bakrie Telecom yang menggandeng vendor Huawei dalam program bundling-nya belum lama ini. Sedangkan kasus unlock pertama terjadi empat tahun lalu dimana kesialan menimpa program Frensip Mobile-8.

Kala itu ponsel Samsung SCH N 356 yang telah disuntik langsung dengan nomor Fren prabayar berhasil “dicuci” software-nya dan diganti dengan nomor baru.

Ada dua faktor yang memicu terjadinya Unlock. Pertama, berlakunya konsep “supply dan demand” yakni adanya permintaan dari pelanggan untuk mengubah nomor. Kedua, karena masih adanya kelangkaan varian dari ponsel CDMA.

Pelanggan ingin mengubah nomor biasanya karena kecewa dengan sistim pentarifan dari operator dan tergoda menggunakan layanan pesaingnya.

Konsultan hukum Huawei dari Kantor Hukum Supriyadi Devianty & Rekan, Supriyadi, menegaskan, tindakan unlock tersebut merupakan pelanggaran hak cipta karena mengingkari hak atas kekayaan intelektual (HaKI) yang merupakan buah karya, inovasi, pemikiran, kecerdasan, usaha keras, dan eksklusivitas dari si pemilik HaKI

.
Atas pelanggaran hak cipta tersebut, UU mengenai Hak Cipta memberikan ancaman denda ganti kerugian terhadap pelaku pelanggaran atas hak cipta.

Menurut dia, software yang melekat pada beberapa produk ponsel merek Huawei telah didukung dengan Software Sarana Kontrol Teknologi atau pengaman yang diciptakan secara khusus agar ponsel hanya dapat digunakan untuk layanan jasa telekomunikasi milik Bakrie Telecom yakni Esia.

Dijelaskannya, produk bundling tersebut merupakan usaha kedua belah pihak untuk membantu masyarakat Indonesia mendapatkan layanan telekomunikasi yang murah dan berkualitas.

”Adanya praktik unlock membuat Huawei berfikir ulang untuk berinvestasi atau memasarkan produknya di Indonesia. Hal ini akan merugikan industri secara umum dan masyarakat karena sulit mendapatkan lagi fasilitas yang terjangkau dan berkualitas,” tuturnya kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Dikataknnya, konsumen juga akan dirugikan dengan adanya praktik unlock tersebut karena dengan membeli produk yang sudah di-unlock, pengguna tidak memperoleh lagi jaminan atau garansi dari Huawei apabila ponsel mengalami kerusakan dalam tenggang waktu tertentu.

Diungkapkannya, belum lama ini Huawei telah mngambil upaya hukum pidana terhadap pelaku unlock dan pengedar barang yang melanggar hak cipta. “Belum lama ini pelaku telah dijatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusannya, pengadilan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Hak Cipta dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan serta dihukum untuk membayar denda 1,.5 juta rupiah,” katanya.

Secara terpisah, Wakil Direktur Utama Bidang Pemasaran Bakrie Telecom, Erik Meijer mengaku sudah mengetahui adanya praktik unlock di lapangan terhadap ponsel yang dijual bersama paket Esia. “Sudah nature di Indonesia jika ada barang yang dikunci para hacker tertantang untuk membukanya. Padahal mereka tahu itu ilegal,” katanya.

Erik mengatakan, masalah ini diserahkan kepada pihak Huawei untuk menyelesaikannya secara hukum. “Lebih baik tanya pengacara Huawei,” katanya.[doni ismanto]

050209 Pelni Targetkan Angkut 4,9 juta Penumpang

Jakarta—PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) menargetkan terjadi peningkatan jumlah penumpang yang diangkutnya pada tahun ini sebesar 6,5 persen yakni dari 4,6 juta penumpang pada tahun lalu menjadi 4,9 juta penumpang pada akhir tahun nanti.

Direktur Utama Pelni Jusabella Sahea mengungkapkan, target tersebut realistis diraih mengingat pada tahun ini banyak inovasi yang dilakukan oleh perseroan.

“Inovasi yang kami lakukan diantaranya menggandeng PT Pos Indonesia untuk melakukan penjualan tiket Pelni di kantor-kantor pos dan outlet terdekat,” katanya di Jakarta , Rabu (4/2).

Diharapkannya, dengan menggandeng PT Pos akan mampu menjangkau pelanggan di tempat terpencil untuk membeli tiket Pelni.

Selain penjualan tiket di kantor pos, lanjutnya, program Pelni tahun ini antara lain dengan menjual ticket melalui sistem elektronik dengan e-ticketing dan e-paymet. Pelni juga akan menambah sistem departure control ke sepuluh pelabuhan di Indonesia .

“Adanya departure control akan membuat penumpang menjadi lebih tertib karena nama yang akan naik sesuai dengan nama yang tertera dalam tiket. Sistem ini berguna untuk menghindari penumpang gelap yang masuk ke kapal,” tuturnya.

Secara terpisah, Kepala Pusat Komunikasi Publik Dephub, Bambang Supriyadi Ervan, mengungkapkan, regulator sedang mengaji penurunan tarif kelas ekonomi milik Pelni.

Diungkapkannya, direksi Pelni telah bertemu dengan Direktur Jenderal
Perhubungan Laut Dephub, Sunaryo, belum lama ini, guna membahas penurunan tarif angkutan laut. Penurunan diharapkan dilakukan selain karena harga BBM telah turun, juga
untuk keseimbangan tarif di mana hampir seluruh moda transportasi telah menurunkan tarifnya.

Penurunan tarif akan dilakukan untuk jarak rute minimal 1.000 kilometer sebesar 10 persen. “Diharapkan dapat dilakukan secepatnya,” katanya.

Dikatakannya, pertimbangan penurunan tarif baru pada rute berjarak minimal 1.000 agar
pengusaha pelayaran swasta yang selama ini melayani pelayaran kurang dari
1.000 km tidak terganggu. Selama ini pelayaran swasta mengenakan tarif jauh
di atas kapal-kapal Pelni karena swasta tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Sementara Pelni setiap tahunnya mendapat subsidi melalui public services
obligations (PSO) sebesara ratusan miliar rupiah. Tercatat, pada 2008 Pelni
diguyur PSO untuk kelas ekonomi sebesar 850 miliar rupiah dan pada tahun ini diperkirakan 600 miliar rupiah.[dni]

040209 Regulator Belum Berani Cabut Izin DV

JAKARTA—Regulator ternyata belum berani mencabut izin milik PT Direct Vision Izin (DV) meskipun hingga batas waktu yang ditetapkan yakni 20 Januari 2009, operator TV berbayar tersebut tak berhasil memenuhi permintaan pemerintah terkait tanggungjawabnya setelah menghentikan siaran pada 20 Oktober 2008.

“Saya belum berani mencabut Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) milik DV. Jika dipaksakan, bisa jadi malah negara yang dirugikan,” tutur Dirjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (SKDI) SKDI Depkominfo, Freddy Tulung kepada Koran Jakarta, Rabu (4/2).

Menurut Freddy, kerugian yang diderita negara berupa menguapnya pungutan frekuensi bisa terjadi jika pencabutan dilakukan saat ini. Selain itu masyarakat juga dirugikan karena kewajiban perusahaan tersebut untuk mengganti rugi kerugian pelanggan bisa hilang.

“Jika sudah tidak ada lagi perusahaanya kemana lagi orang mau menuntut. Karena itu saya perlu hati-hati melangkah. Jika main keras nanti malah balik saya yang dituntut konsumen DV,” katanya.

Ditegaskannya, regulator telah memanggil manajemen DV pada 20 Januari lalu dan meminta komitmennya menyelesaikan masalah terkait dengan kewajiban publik. “Tetapi ya begitu. Tidak ada kemajuan berarti, misalnya soal pengembalian uang pelanggan,” sesalnya.

DV adalah penyelenggara TV berbayar yang sebelumnya bekerjasama dengan Astro Malaysia . Terhitung sejak 20 Oktober 2008 pukul 00.00 WIB sampai batas waktu yang tidak ditentukan, DV menghentikan siarannya karena tidak diperpanjangnya trade mark license agreement penggunaan brand Astro. Hal itu berujung kepada dihentikannya berbagai layanan Astro Malaysia kepada DV seperti pasokan channel dan transmisi satelit.

Saham DV dimiliki oleh PT Ayunda Prima Mitra (49 persen) dan Silver Concord Holdings Limited (51 persen). Keduanya merupakan entitas usaha milik Lippo Group.

Regulator pada akhir Oktober 2008 telah memberikan peringatan secara tertulis kepada kedua perusahaan (PT. Ayunda Prima dan PT. Silver Concord) untuk memenuhi kewajiban terhadap publik (pelanggan) dalam bentuk pengembalian hak-haknya (refund). Dan melakukan pengkajian kembali terhadap perizinan yang dikeluarkan pada PT. Direct Vision dan pihak-pihak yang terafialiasi.

Astro Malaysia sendiri pindah ke lain hati yakni PT Karya Megah Adijaya (KMA) yang menjadi pemilik merek dagang Aora TV.

Untuk diketahui, Freddy adalah pejabat pemerintah yang selalu berkoar-koar akan mencabut IPP milik DV pada 20 Januari 2009. “Sesuai prosedur, tiga bulan setelah dihentikan harus ada langkah kongkrit yang dilakukan oleh pemerintah. Dan jika hingga batas waktu ditentukan belum ada kemajuan, tentu IPP-nya kita cabut,” tegasnya pada akhir tahun lalu.[dni]

050209 PP PNBP: Agar Regulasi Lebih Bertaring

Akhirnya pergulatan untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2005 selesai juga pada pertengahan bulan lalu. Regulasi yang mengatur tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tersebut ditunggu-tunggu oleh banyak lembaga pemerintahan sebagai acuan untuk melakukan pungutan atau denda bagi industri yang dibinanya.

Salah satu lembaga negara yang menyambut gembira keluarnya PP No. 7 Tahun 2009 sebagai revisi PP lama itu adalah Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). Hal ini karena sejumlah regulasi yang selama ini telah dibuat hanya menjadi macan kertas karena sanksi denda belum bisa dimplementasikan.

”Selama ini kita menunggu dulu hasil revisi PP PNBP. Adanya revisi ini membuat peraturan yang memiliki denda menjadi lebih bertaring dan tidak hanya berujung pada peringatan. Sekarang kita bicara rupiah yang harus dikeluarkan oleh pelanggar aturan,” tegas Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar di Jakarta, Rabu (4/2).

Dijelaskannya, PP revisi tersebut mengatur jenis PNBP yang berasal dari jasa pos dan telekomunikasi, penyelenggaraan penyiaran, jasa sewa sarana dan prasarana, serta jasa pendidikan dan latihan.

PP tersebut diklaim oleh Depkominfo lebih komprehensif dan lengkap karena juga mengatur antara lain kewajiban pelaksanaan universal (USO) operator telekomunikasi dari semula 0,75 persen menjadi 1,25 persen.

Sedangkan pungutan Biaya Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi diturunkan menjadi 0,50 persen dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi dari sebelumnya sebesar 1 persen.

”Perubahan besaran pungutan ini justru lebih menguntungkan masyarakat karena dana USO menjadi lebih besar. Ditjen Postel sendiri memiliki target meraih PNBP sekitar tujuh triliun rupiah pada tahun ini,” kata Basuki.

Berkaitan dengan sanksi denda, jelas Basuki, ditetapkan sebesar 200 juta rupiah jika tidak memenuhi standar kualitas layanan (quality of services/QoS), denda 600 juta rupiah jika melanggar ketentuan jadwal penyediaan interkoneksi. Dan sanksi denda 10 miliar rupiah jika penyelenggara telekomunikasi melakukan diskriminasi harga dan akses interkoneksi.

Parameter denda Qos akan mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) yang dikeluarkan pada Mei 2008. dalam regulasi tersebut kualitas layanan operator diantaranya dilihat dari kinerja perhitungan tagihan, lamanya penyelesaian keluhan pelanggan, jumlah gangguan, jumlah panggilan yang terputus, keberhasilan panggilan, dan lamanya waktu menjawab panggilan pelanggan ke pusat layanan.

Berikutnya dikatakan, denda juga dikenakanan bagi operator yang tidak dapat memenuhi pembangunan jaringan sesuai dengan lisensi modern yang dimilikinya. Jika pengembangan jaringan hanya 0-40 persen dari kewajiban per tahun dikenakan denda 600 juta rupiah, selanjutnya jika 41-70 persen (Rp 400 juta), dan 71-90 persen (Rp 200 juta).

Terakhir, sanksi denda juga berlaku jika operator tidak memenuhi ketentuan penggunaan produk lokal dalam penyerapan belanja modalnya. Nilai denda untuk pelanggaran ini tergantung pada besaran dari belanja modal operator setiap tahunnya.

”Untuk masalah kandungan lokal tersebut nantinya akan ada regulasi tersendiri yang menjadi acuan menghitung konsumsi produk lokal. Ini untuk menghilangkan subyektivitas,” tegasnya.

Minta Insentif

Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Telekomunikasi Johnny Swandi Sjam menegaskan, tidak keberatan dengan implementasi denda berupa rupiah tak lama lagi. ”Saya tidak keberatan. Namun, pemerintah juga harus berlaku adil ke industri. Berikan juga kami insentif, jangan bicara punishment terus,” tegasnya.

Insentif yang diminta berupa pengurangan besaran pungutan BHP frekuensi sebesar 20 persen dari yang berlaku saat ini dan pemberian tambahan frekuensi 3G secara gratis.

Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Merza Fachys meminta regulator memberikan tenggang waktu selama dua hingga tiga tahun sebelum aturan QoS diterapkan secara ketat.

”Tenggang waktu itu dibutuhkan karena ada hal-hal yang mempengaruhi QoS tetapi belum dapat dikendalikan sepenuhnya oleh para operator,” tandas Merza.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah iklim investasi, right of way untuk pembangunan infrastruktur, ketersediaan sumber daya penunjang seperti listrik, proses perijinan menyangkut menara dan frekuensi, serta iklim tenaga kerja.

Berkaitan dengan penggunaan barang lokal, Merza menyarankan pemerintah memetakan terlebih dulu kemampuan industri perangkat telekomunikasi dalam negeri saat ini, dan berapa besar kandungan lokal masing-masing.

”Dari situ baru diketahui berapa besaran kandungan lokal yang harus dicapai oleh masing-masing operator untuk setiap teknologi. Tidak bisa main hantam kromo main sama rata untuk setiap teknologi,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Basuki mengakui, masalah insentif tidak dibahas dalam PP tersebut. ”Insentif akan diberikan secara kasuitis. Untuk sementara insentif yang diberikan secara umum terkait masalah pengurusan administrasi dan penggunaan frekuensi secara bersama-sama,” katanya.

Implikasi

Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi mengatakan, implikasi dari adanya sanksi denda berupa rupiah tersebut membuat operator akan lebih berhati-hati dalam mengembangkan jaringan.

”Operator harus punya contingency plan jika jaringannya bermasalah. Jika tidak, berarti siap-siap saja didenda. Namun, sebenarnya hukuman yang paling berat itu pelanggan berpindah operator bukan masalah dendanya,” katanya.

Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno mengaku tidak takut dengan adanya sanksi denda tersebut karena merupakan bagian dari kepatuhan operator terhadap regulasi. ”Meskipun tahun lalu Telkomsel banyak bermasalah dengan jaringan, tetapi kami berjanji akan memperbaiki diri untuk mempertahankan pelanggan,” katanya.

Juru bicara XL, Myra Junor mengakui, beberapa pengaturan denda seperti kualitas layanan akan untuk pelanggan. Namun, harus diingat era otonomi daerah membuat banyak operator menjadi terjepit karena regulasi dari pemerintah pusat sering tidak dipandang oleh penguasa daerah. “Ini membuat kami bingung mau ikut yang mana,” katanya.

Pada kesempatan lain, Pengamat telematika Ventura Elisawati mengatakan, pembahasan revisi PP tersebut dilakukan sejak dua hingga tiga tahun lalu. Hal ini membuat beberapa item menjadi tidak kontekstual seperti ketentuan pembangunan jaringan dan konsumsi barang domestik.

”Kasus perobohan menara di Badung itu bukti nyata bagaimana faktor luar menjadi pemicu menurunnya kualitas layanan. Solusinya untuk kondisi seperti ini ada klausul yang menyatakan jika pelanggaran disebabkan oleh pihak ketiga maka sanksi denda tidak berlaku,” tegasnya.

Sedangkan untuk sanksi denda QoS, Ventura menilai tidak tepat jika dinilai berdasarkan per pelanggaran,”Seharusnya per tahun. Karena evaluasi dilakukan per tahun. Ini sepertinya ada standar ganda”.

Secara terpisah, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Husna Zahir mengaku gembira adanya sanksi denda berupa rupiah bagi operator telekomunikasi yang merugikan konsumen.

“Selama ini hanya diberikan peringatan. Adanya sanksi denda akan memberikan efek jera bagi pelakunya,” katanya.

Husna meminta, denda yang dipungut dari operator dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk edukasi ke pelanggan tentang cara menggunakan jasa telekomunikasi secara benar dan sehat.

“Selama ini konsumen saling berlomba dengan operator yang ingin menipunya. Jika ada edukasi yang tepat, tentu tidak ada lagi korban penipuan,” tandasnya.[dni]