030209 Depkominfo Segera Umumkan Anggota BRTI

brtiDepartemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) akan
segera mengumumkan lima
anggota masyarakat yang menjadi perwakilannya sebagai anggota komite Badan
Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) untuk periode 2009-2011.

Sebelumnya, telah terjaring 10 nama dan lima diantaranya akan dipilih oleh Menkominfo
Muhammad Nuh untuk mendampingi dua wakil pemerintah yakni satu Ketua dan
anggota. Saat ini ketua BRTI dijabat oleh Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar
dan perwakilan pemerintah yang menjadi anggota adalah Abdullah Alkaf.

“Rencananya pengumuman dan pelantikan anggota akan
dilakukan pada Selasa (3/2). Namun, karena ada agenda rapat kabinet terbatas
pada saat bersamaan, terpaksa diundur menjadi Rabu (4/2),” ujar Juru Bicara
Depkominfo Gatot S Dewo Broto kepada Koran Jakarta, Senin (2/2).

Sumber Koran Jakarta mengatakan, terjadi tarik-menarik
lumayan kuat dalam menentukan perwakilan masyarakat di lembaga tersebut karena
banyak kepentingan yang bermain. “Ada
nama yang di-back up oleh kementrian
lain atau didukung oleh lembaga pendidikan dan perusahaan tempat
kandidat berasal,” katanya.

Kuatnya tarik-menarik, ungkapnya,   membuat
merebak kabar  Basuki dan anggota
Komite lama yang ikut kembali dalam pencalalon, Heru Sutadi, akan terdepak
dalam susunan keanggotaan baru.

“Basuki dianggap terlalu keras kepada industri. Sedangkan
Heru terpaksa disingkirkan untuk memberikan jalan bagi para perwakilan dari
lembaga pendidikan atau yang didukung perusahaan besar,” katanya.

Ketua Komite Nasional Telekomunikasi Indonesia (KNTI)
Srijanto Tjokrosudarmo menyayangkan jika dua sosok (Basuki dan Heru) tersebut
dikorbankan oleh Muhammad Nuh demi mengakomodasi berbagai kepentingan.

“Saya memang mendengar kerasnya isu pergantian Pak Basuki
atau penggusuran Saudara Heru. Jika itu menjadi kenyataan, sangat disayangkan,”
tandasnya.

Menurut dia, selama ini kedua sosok tersebut telah
memberikan kontribusi yang positif dalam menata industri telekomunikasi dan
memberikan tambahan pendapatan bagi negara. “Tender frekuensi salah satu bukti
penambahan pendapatan negara. Dan itu tak terbantahkan,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Gatot mengaku tidak tahu-menahu kabar
akan digantinya Basuki sebagai ketua BRTI dan Dirjen Postel. “Saya justru baru
tahu dari Anda. Satu hal yang pasti, pemilihan anggota BRTI sudah melalui
prosedur yang benar,” tukasnya.[dni]

030209 Telkomsel Tingkatkan Penggunaan Data

logo-telkomselGuna menghadapi tekanan dari para pesaingnya yang memberikan bonus pulsa untuk mengakuisisi pelanggan baru, Telkomsel menawarkan skema bonus yang berbeda bagi pelanggan simPATI Pede.

Bonus yang diberikan kepada produk yang digunakan oleh 45 juta penguna itu selain pulsa adalah gratis akses internet sebesar 5 Mbps dan nada sambung pribadi (NSP).

“Kami sengaja tidak memunculka bonus pulsa sebagai jualan utama, melainkan pada akses data. Ini agar tidak terjadi kanibalisasi antara mengisi pulsa atau membeli kartu perdana baru,” ujar GM Marketing Communication Telkomsel Nirwan Lesmana di Jakarta, Senin (2/2) seusai meluncurkan kartu perdana simPATI Pede Banyak Bonusnya.

Dijelaskannya, tren persaingan di industri saat ini mulai bergeser dari layanan suara ke data. “Tahun lalu gila-gilaan banting harga suara, sekarang mulai ke data. Sebagai pemimpin pasar tentu kami ingin memulainya terlebih dulu,” tuturnya.

VP Product dan Mobile Data Telkomsel Hendry Mula Syam menambahkan, untuk mendukung kelancaran penggunaan bonus data tersebut Telkomsel telah meningkatkan kapasitas jaringannya. “Tidak mungkin kami menawarkan sesuatu jika belum siap. Asalkan tidak digunakan secara abuse oleh pelanggan, jaringan masih bisa menanganinya,” tuturnya.

Berdasarkan catatan, pada tahun lalu ketika Telkomsel mengenalkan program akses data Telkomsel Flash secara unlimited menjadi pukulan balik bagi operator tersebut. Kala itu, pelanggan susah berkoneksi internet menggunakan layanan tersebut dan balik meninggalkan jasa tersebut untuk berpindah ke operator lain.[dni]

030209 Agar Wimax Berjalan Mulus

wimax-1Hadirnya teknologi worldwide interoperability for Microwave Access (Wimax) diyakini akan membuat masyarakat Indonesia memasuki gerbang baru dalam berkomunikasi.

Ya, wimax yang diyakini lebih sederhana dalam pembangunan jaringan dan memiliki kecepatan akses hingga 70 Mbps, digadang-gadang akan mampu menghadirkan e-Indonesia dalam waktu singkat.

Konsep tersebut akan membuat sendi-sendi kehidupan yang penting di Indonesia akan berbasis kepada internet. Seperti pendidikan dengan e-education atau perekonomian dengan e-commerce.

“Pemerintah sedang menggalakkan buku digital. Tetapi bagaimana anak-anak di pedesaan mengaksesnya jika tidak ada internet. Jika wimax sudah masuk ke pedesaan tentunya itu akan menjadi mudah,” ujar Chairperson Lembaga Riset Telematika Sharing Vision Dimitri Mahayana kepada Koran Jakarta, akhir pekan lalu.

Presiden Direktur TRG Wimax Sakti Wahyu Trenggono mengakui, hadirnya teknologi tersebut akan mengubah lanskap industri telekomunikasi di Indonesia. “Bisa jadi nantinya komunikasi suara akan menjadi gratis akibat adanya Voice Over Internet Protocol (VoIP) dengan kecepatan tinggi dari wimax,” tuturnya.

Juru Bicara Komunitas Broadband Wireless Access (BWA) Wahyu Haryadi mengingatkan, menggadang-gadangkan wimax boleh saja dilakukan, tetapi pemerintah jangan melupakan hal fundamental dalam menjalankan teknologi ini.

“Penataan frekuensi adalah salah satu Pekerjaan Rumah (PR) yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Di spektrum 2,3 hingga 3,3 Ghz tersebut memerlukan penataan yang komprehensif agar wimax berjalan mulus tanpa ada gangguan,” jelasnya.

Menurut dia, terdapat beberapa hal di Permen BWA terkait frekuensi harus diklarifikasi agar investor yang ingin menanamkan sahamnya menjadi aman. Pertama, soal rentang waktu migrasi bagi pengguna eksisting di frekuensi 3,3 Ghz, ijin kelas untuk pengguna di spektrum 2,4 dan 5,8 GHz, dan penguasaan frekuensi yang terlalu besar oleh Media Citra Indostar (MCI) sebesar 150 MHz di spektrum 2,5 GHz

“Penguasaan frekuensi yang cenderung dikuasai satu pihak membuat masyarakat dirugikan karena tidak mendapat alternatif layanan. Apalagi oleh MCI yang hanya digunakan untuk penyiaran. Padahal, jika digunakan untuk teresterial bisa dinikmati puluhan juta masyarakat ketimbang ratusan ribu pengguna seperti saat ini,” tegasnya.

Ditegaskannya, jika PR tersebut tidak diselesaikan oleh pemerintah sebelum menggelar tender wimax, komunitas BWA akan melakukan legal action seandainya proses bermusyawarah berjalan di tempat.

Menanggapi hal itu, juru bicara Depkominfo Gatot S Dewa Broto menjelaskan, kebijakan rentang waktu migrasi bagi pengguna eksisting 3.3 GHz sudah sangat tepat dan telah diinformasikan sebelumnya. “Waktu 7 bulan itu hanya satu sisi saja. Migrasi eksisting 3.3 GHz ke pita sesuai dengan Permen waktunya 7 bulan, dan setelah itu dilanjutkan dengan migrasi BWA 3.5 ke pita 3.3 GHz dengan masa paling lama 1 tahun 5 bulan sehingga total penataannya 2 tahun. Jadi, ini bukan sesuatu hal yang baru,” katanya.

Berkaitan dengan penggunan pita frekuensi 2.4 dan 5.8 GHz, maka Depkominfo ke depannya memang merencakan akan mengubah izin penyelenggaraan menjadi izin kelas. Persoalannya adalah penggunaan pita frekuensi tersebut sudah terlalu kompleks walaupun ada pembatasan operasional perangkat yang harus distandarisasi secara ketat.

Namun, faktanya ketersediaan perangkat di pasar sangat banyak dan cenderung ilegal. “Hal ini nantinya akan diatur melalui peraturan tersendiri,” jelasnya.

Sedangkan terkait dengan MCI, pemerintah sedang mengaji dibuatkannya peraturan tersendiri dengan konsep awal penggunaan 150 MHz di pita 2520 – 2670 MHz oleh pengguna eksisting non BWA adalah layanan BSS. “Kami juga akan mengenakan kewajiban pembayaran Biaya Hak Penyelenggaran (BHP) berdasarkan pita frekuensi yang diperuntukkan untuk satelit,” katanya.

Dimitri mengatakan, masalah penataan frekuensi memang menjadi pekerjaan berat karena di masa lalu sumber daya tersebut diberikan tidak terencana, bahkan cenderung unlisence. “Solusinya untuk yang menguasai terlalu besar dikaji ulang sesuai perkembangan teknologi dan dikenakan BHP yang tinggi jika tidak mau mengurangi frekuensinya,” tuturnya.[doni ismanto]

030209 Permen BWA: Wimax Bagi Pemain Lokal

wimax-logoKeluarnya dua peraturan menteri (Permen) dan dua Keputusan Menteri (KM) oleh Menkominfo Muhammad Nuh terkait pita lebar nirkabel (Wireless Broadband/ BWA) pada pertengahan Januari lalu ternyata tidak hanya memberikan angin segar bagi masuknya teknologi Wimax, tetapi industri lokal yang juga mendukungnya.

Bagaimana tidak, dalam regulasi tersebut secara tegas dikatakan penyedia perangkat harus memenuhi unsur lokal sebesar 30 persen untuk Subscriber Station (SS) dan 40 persen bagi Base Station (BS).

Tidak hanya sebagai penyedia perangkat pemain lokal dimanjakan, regulator pun bersikap tegas dengan membatasi dominasi asing dari sisi penyelenggaraan. Hal itu terlihat dengan bersikerasnya pemerintah akan menggelar tender frekuensi selebar 100 MHz yang dibagi atas 15 zona diprioritaskan bagi Wimax Nomadic terlebih dulu.

Untuk diketahui, teknologi Worldwide interoperability for Microwave Access (Wimax) terdiri dari dua standar yang berbeda sama sekali. Pertama, menggunakan IEEE 802.16d-2004 untuk Fixed atau Nomadic Wimax dengan teknik modulasi Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM).

Kedua, IEEE 802.16e-2005 untuk Mobile Wimax dengan teknik modulasi Spatial Orthogonal Frequency Division Multiplex Access (SOFDMA).

Jika mengacu pada aturan investasi yang berlaku saat ini, investasi asing dibatasi kepemilikannya sebagai penyelenggara jaringan tetap sebesar 49 persen. Nah, seandainya regulasi ini dijalankan dengan ketat, tentunya peserta tender akan dibatasi kepemilikan asingnya mengingat pemenang lelang akan menjadi penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet switched pada pita frekuensi radio 2.3 GHz.

Tumbal pertama dari persyaratan di atas tentunya adalah Indosat. Hal ini mengingat kepemilikan asing dari perusahaan tersebut sudah mencapai 65 persen. Padahal, Indosat dan Telkom adalah dua perusahaan yang dari awal menyatakan minat mengikuti tender BWA tiga bulan
lagi.

Belum Siap

Juru Bicara Komunitas BWA Wahyu Haryadi menilai, kebijakan pemerintah untuk memberikan porsi besar bagi pemain lokal sebagai penyedia perangkat kebablasan tanpa melihat kondisi riil di lapangan.

“Di Indonesia penyedia perangkat wimax terbatas sekali yang di sebut pemain lokal. Apa mampu nantinya memenuhi permintaan pasar,” katanya kepada Koran Jakarta, Senin (2/2).

Dia menyarankan, pemerintah bersikap fleksibel pada vendor global dalam memenuhi kandungan lokal dengan melakukannya secara bertahap. Misalnya, dimulai dengan 5-10 persen untuk SS dan BS pada tahun pertama, tetapi dalam waktu dalam 5 tahun kandungan lokal harus mencapai 50 persen.

Beleid seperti itu diyakini akan membuat vendor global terpacu karena untuk memenuhi keinginan pemerintah ada beberapa tahapan yang harus dijalani seperti proses relokasi dan investasi di suatu negara yang memerlukan pengajian mendalam.

Chairperson Lembaga Riset Telematika Sharing Vision Dimitri Mahayana mengakui jika hanya ada dua atau tiga pemain lokal yang menjadi penyedia perangkat wimax akan membuat teknologi tersebut susah berkembang. Idealnya dibutuhkan 10 hingga 15 pemain lokal dengan kondisi dalam waktu satu tahun ke depan terdapat satu juta pelanggan wimax.

“Berdasarkan survei yang dilakukan belum lama ini masyarakat rela merogoh kocek hinggan 300 ribu rupiah untuk berlangganan wimax. Jika ada satu juta pelanggan, berarti ada nilai bisnis sekitar 3,6 triliun rupiah. Ini tentunya menjadi gula-gula bagi industri lokal untuk
menggarapnya,” katanya.

Menurut dia, masyarakat berharap banyak kepada teknologi Wimax mengingat inovasi ini memiliki kecepatan akses hingga 70 Mbps dengan investasi yang murah dalam pembangunan jaringannya.

“Adanya wimax akan membuat penetrasi internet menjadi tinggi. Syaratnya, perangkat bagi pengguna (SS) dijual murah. Kalau seharga 400 dollar AS dan terbatas seperti sekarang, tentunya akan berat,” tuturnya.

Berdasarkan catatan, dua perusahaan telah memenuhi syarat dari regulasi BWA. Kedua perusahaan tersebut adalah PT Hariff Daya Tunggal Engineering (Hariff) dan TRG Wimax. Hariff disinyalir sanggup memproduksi hingga 20 ribu unit base station pemancar Wimax dan 200 ribu unit untuk perangkat pengguna hingga akhir tahun ini.

Sedangkan TRG Wimax akan membangun pabrik di Cikarang tak lama lagi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Untuk sementara, assembly dilakukan di Batam bersama rekanannya.

Dimitri juga mengingatkan, regulasi BWA masih memiliki celah untuk terjadinya monopoli oleh operator besar mengingat dalam tender diperbolehkan menawar semua zona frekuensi. “Pemain besar nature bisnisnya adalah menguasai frekuensi secara nasional. Dampaknya jika ini terjadi wimax tidak dapat dirasakan secara massal di seluruh Indonesia ,” katanya.

Menurut dia, pemain besar nantinya akan cenderung untuk menggarap pasar di perkotaan. Apalagi, jika pemain besar itu sudah memiliki jasa akses internet dengan teknologi beragam. Pengembangan wimax dikawatirkan tidak menjadi prioritas.

Padahal pemerintah berkeinginan wimax dipasang di area rural mengingat jangkauannya lumayan luas untuk mewujudkan masyarakat e-Indonesia yang berbasis internet.

“Sebaiknya celah tersebut ditambal dalam persyaratan tender. Jika tidak, penyedia jasa internet (PJI) bisa minder berkompetisi dengan operator besar saat tender nantinya,” katanya.

Menanggapi hal itu, Juru bicara Depkominfo Gatot S Dewa Broto menjelaskan, kewajiban memenuhi konten lokal bagi penyedia perangkat telah melewati berbagai kajian dan benchmarking yang ada serta juga mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian No. 11 Tahun 2006 sebagai induk dari pelaksanaan kandungan lokal secara nasional, maka kewajiban pemenuhan sesuai dengan Permen BWA sudah tepat.

Menurut Gatot, jika dilakukan secara bertahap dengan persentase yang terlalu kecil dan jangka waktu lama, dikhawatirkan tidak cukup efektif untuk melindungi kepentingan industri nasional.

“Kondisi tersebut memang mununtut adanya kebutuhan yang harus dipaksakan. Jika tidak, kalangan industri akan terlalu convenient dengan produk asing,” tegasnya.

Masih Mengaji

Pada kesempatan lain, Direktur Pemasaran Indosat Guntur S Siboro mengungkapkan, pihaknya sedang mengaji untuk ikut tender pita lebar yang akan diselenggarakan pemerintah.

“Kita sedang mengaji dulu, kemungkinan Indosat maju sendiri atau bekerjasama dengan perusahaan lain untuk menyelenggarakan teknologi ini. Hal ini karena pada prinsipnya teknologi ini hanya komplimentary bagi kami yang berbisnis inti di komunikasi mobile,” jelasnya.

Guntur mengingatkan, kunci sukses dari menyelenggarakan bisnis berbasis Wimax adalah pada model bisnis yang ingin diciptakan. “Teknologi ini masih baru, jika belum apa-apa pemerintah sudah menarik pungutan biaya frekuensi yang tinggi, dijamin harapan untuk meningkatkan penetrasi internet tak akan tercapai karena operator memilih membangun di wilayah yang memberikan keuntungan besar ketimbang rural area,” tuturnya.

Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Merza fachys menegaskan, hadirnya wimax tidak akan menggilas teknologi akses internet lainnya seperti 3G yang diusung oleh banyak operator seluler.

“Kedua teknologi tersebut sebenarnya salaing melengkapi dan memiliki segmen masing-masing. Sekarang pun operator sedang mengaji irisan dari kedua teknologi tersebut agar tidak saling mematikan,” katanya.

Menanggapi kekhawatiran dari penyelenggara tentang harga frekuensi yang akan dilepas, Gatot menegaskan, skema up front fee tetap akan diberlakukan karena hal itu memliki regulasi tersendiri.

“Kebijakan pungutan tetap ada. Masalah harganya, karena ini melalui lelang tentu berdasarkan harga terbaik yang ditawarkan ke pemerintah. Jadi, semua tergantung pada perserta lelang nantinya,” tuturnya.

Melihat hal itu, Dimitri mengingatkan pemerintah berhati-hati menetapkan pungutan biaya frekuensi karena jika dilepas ke pasar, harga bisa melambung tinggi. “Yang terjadi nantinya peserta tender berlomba-lomba menawarkan harga terbaik. Pemerintah memang akan mendapat pendapatan besar, tetapi pengembangan teknologi akan mandek mengingat investasi banyak tersedot untuk membeli frekuensi,” jelasnya.

Padahal, menurut dia, syarat utama bisa berkembangnya wimax di Indonesia selain murahnya harga perangkat ke konsumen dan banyaknya penyelenggara tentunya investasi yang murah dalam berbisnis seperti pembelian frekuensi tersebut.[dni]

020209 Garuda Kembali layani Surabaya – Hongkong

JAKARTA— Maskapai nasional, Garuda
Indonesia kembali membuka rute penerbangan Surabaya –
Hongkong mulai tanggal 1 Februari 2009. Rute penerbangan ini merupakan
salah satu dari 18 rute yang dikembangkan pada tahun ini.

Rute dari Surabaya menuju Hongkong tersebut akan dilayani
sebanyak 3 kali seminggu yaitu setiap hari Selasa, Kamis, dan Minggu
menggunakan pesawat Boeing 737-800 Next Generation (NG) dengan kapasitas
sebanyak 156 kursi, terdiri dari 12 kursi kelas bisnis dan 144 kelas ekonomi.

Dari Surabaya, GA—874 berangkat menuju Hongkong pukul 08.50 (WIB), tiba
di Hongkong pukul 14.35 (LT), sementara GA-875 berangkat dari Hongkong menuju
Surabaya pukul 15.35 (LT) dn tiba di Surabaya pukul 19.20 (WIB).

Direktur Keuangan Garuda Indonesia, Eddy Porwanto melalui
keterangan tertulisnya mengatakan, pembukaan
kembali rute Surabaya – Hongkong ini dilaksanakan mengingat semakin
berkembangnya pasar penerbangan antara
Indonesia dan Hongkong yang mencapai lebih dari 600 ribu orang.

“Sebanyak 30 persen diantaranya merupakan pasar antara Surabaya dan Hongkong.
Rute ini biasanya dari 25 persen
pebisnis, 55 persen TKI, dan 20 persen penumpang yang bermaksud mengunjungi
keluarga,”
jelasnya.

Dikatakannya, untuk jalur ini Garuda Indonesia menargetkan passenger
load factor diatas 75 persen, dan
direncanakan pada akhir tahun nanti frekuensi penerbangan dari Surabaya ke
Hongkong dapat ditingkatkan dari tiga
kali menjadi tujuh kali setiap minggu.

Garuda sebelumnya pernah melayani rute Surabaya – Hongkong sekitar tahun 1998, dan
rute tersebut dihentikan penerbangannya mengingat kondisi pasar yang mengalami
penurunan pada saat itu.[dni]

020209 Nilai Bisnis Wimax Capai Rp 3,6 Triliun

JAKARTA—Nilai bisnis dari jasa internet berbasis teknologi Worldwide interoperability for Microwave Access (Wimax) dalam tahun pertamanya di Indonesia bisa mencapai dua hingga 3,6 triliun rupiah.

“Angka tersebut bisa diraih jika dalam waktu satu tahun perjalanannya di Indonesia sejak ditender ada satu juta pelanggan yang diraih oleh penyelenggara,” ujar Chairperson Lembaga Riset Telematika Sharing Vision Dimitri Mahayana, kepada Koran Jakarta, Minggu (1/2).

Dia optimis, jumlah pelanggan sebesar itu dapat dicapai karena frekeunsi dibagi berdasarkan 15 zona di seluruh Indonesia . Seandainya di setiap zona dapat diraih sekitar 60 ribu pelanggan, maka target yang dicanangkan tentu menjadi realistis.

Wimax merupakan teknologi akses nirkabel pita lebar dengan kecepatan akses hingga 70 Mbps yang ditunjang jangkauan luas. Pada pertengahan Januari lalu, pemerintah telah mengeluarkan keputusan menteri komunikasi dan informatika sebanyak empat buah terkait penataan teknologi pita lebar.

Keluarnya empat peraturan tersebut membuat peluang dibukanya tender wimax terbuka lebar pada April nanti. Telkom dan Indosat sudah menyaakan diri berminat untuk mengikuti tender tersebut.

Diungkapkannya, berdasarkan riset yang dilakukan pada pengguna internet di Bandung dan Jakarta belum lama ini, terbukti masyarakat sudah memiliki pengetahuan (awareness) terhadap layanan Wimax .

“Dari 150 responden, sebanyak 63 persen sudah mengetahui tentang teknologi ini. tetapi mereka ingin mengetahui dulu keampuhan dari teknologi tersebut sebelum mencobanya,” tuturnya.

Kabar lain yang menggembirakan, lanjut Dimitri, responden siap membayar 200 ribu-300 ribu rupiah per bulan dengan skema pembayaran adalah bebas menggunakan setiap bulan (time based).”Nah, karena itu saya bisa katakana pasar dari layanan berbasis teknologi ini lumayan besar,” katanya.

Selanjutnya Dimitri mengingatkan, kondisi ideal di atas dapat tercapai jika pemenang tender tidak dikuasai oleh satu operator besar untuk mencapai skala ekonomis . “Pada dasarnya ide pemerintah membagi frekuensi dalam 15 zona adalah bagus. Ini untuk pemerataan. Tetapi saya khawatir jika pemenangnya adalah operator besar. Yang terjadi pembangunan secara bertahap untuk memenuhi lisensi modern, bukan membangun akses internet secara massal,” katanya.

Selain itu, hal lain yang mengkhawatirkan adalah kesiapan perangkat lokal dalam menyediakan infrastruktur. Angka satu juta perangkat dikhawatirkan tidak tercapai karena hanya ada dua pemain lokal yakni Harif dan TRG. Idealnya ada 10 hingga 15 pemain lokal.

“Jika pemain lokal bisa memenuhi permintaan operator akan perangkat tentu akan baik sekali. Operator tentunya ingin mengembalikan investasi dari pembelian frekuensi dan salah satunya dari ketersedian perangkat pengguna,” katanya.

Untuk diketahui, pemerintah memang memiliki aturan yang ketat tentang konten lokal dari produk wimax. Pemerintah mewajibkan pemenuhan konten lokal sekurang-kurangnya tetap 30 persen untuk Subscriber Station (SS) dan 40 persen bagi Base Station.

Berdasarkan catatan, PT Hariff Daya Tunggal Engineering disinyalir sanggup memproduksi hingga 20 ribu unit base station pemancar Wimax dan 200 ribu unit untuk perangkat pengguna hingga akhir tahun ini.

Secara terpisah, Presiden Direktur TRG Sakti Wahyu Trenggono mengaku siap memenuhi kebutuhan nasional bersama Hariff. “Kami siap karena sebentar lagi mau mendirikan pabrik,” tegasnya tanpa menyebut kapasitas produksi yang dimiliki.

Pada kesempatan lain, Direktur Pemasaran Indosat Guntur S Siboro mengungkapkan, pihaknya sedang mengaji untuk ikut tender pita lebar yang akan diselenggarakan pemerintah.

“Kita sedang mengaji dulu, kemungkinan Indosat maju sendiri atau bekerjasama dengan perusahaan lain untuk menyelenggarakan teknologi ini. Hal ini karena pada prinsipnya teknologi ini hanya komplimentary bagi kami yang berbisnis inti di komunikasi mobile,” jelasnya.

Guntur mengingatkan, kunci sukses dari menyelenggarakan bisnis berbasis Wimax adalah pada model bisnis yang ingin diciptakan. “Teknologi ini masih baru, jika belum apa-apa pemerintah sudah menarik pungutan biaya frekuensi yang tinggi, dijamin harapan untuk meningkatkan penetrasi internet tak akan tercapai karena operator memilih membangun di wilayah yang memberikan keuntungan besar ketimbang rural area,” tuturnya.[dni]