290109 Pelaksanaan SKTT: Jalan Tengah Bagi Semua Pihak

telepon meneleponPergulatan panjang yang dilalui oleh PT Pratama Jaring Nusantara (PJN) selama empat tahun lebih untuk menjalankan Sistem kliring trafik telekomunikasi (SKTT) sepertinya mulai menunjukkan titik terang pada Kamis (22/1) lalu.

SKTT merupakan sistem kliring yang telah diagendakan oleh pemerintah sejak 2004 lalu untuk menggantikan sistem otomatisasi kliring interkoneksi (SOKI) milik operator. Guna menyelenggarakan SKTT, pemerintah telah menunjuk PJN menjalankannya. Namun, sejak 2004, SKTT tidak berjalan karena operator beranggapan proses kliring telah dijalankan oleh Asosiasi Kliring Trafik Telekomunikasi (Askitel) melalui Soki.

SKTT rencananya akan dijadikan pemerintah sebagai mekanisme check and balance untuk memverifikasi data trafik kliring operator. Data tersebut nantinya akan menjadi acuan dari pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan makro telekomunikasi seperti penetapan tarif dan lain sebagainya. Hal ini karena dalam SKTT akan tergambar pola trafik, interest tarif, dan intensitas panggilan di suatu daerah.

Faktor lain yang lebih penting, data SKTT dapat dimanfaatkan oleh Ditjen Pajak sebagai bahan verifikasi pembayaran pajak oleh operator ke negara..

Selama ini data-data tersebut hanya didapat oleh regulator melalui operator. Tentunya jika data disediakan oleh pihak ketiga akan menjamin ”kesucian” statistik. Sedangkan bagi operator, SKTT diyakini akan menekan biaya investasi khususnya untuk infrastruktur penagihan

Saat pertemuan yang dihadiri oleh para petinggi operator, PJN, dan regulator Kamis itu, disepakati jalan tengah yang bisa menjadi langkah awal mulusnya PJN menjalankan SKTT.

Sumber Koran Jakarta mengatakan, jalan tengah yang diambil adalah mengubah posisi dari regulator dalam pelaksanaan SKTT. Jika pada konsep terdahulu regulator ikut menjadi pelaksana dari SKTT dengan menunjuk PJN sebagai pelaksana.

Maka di konsep jalan tengah tersebut posisi regulator berubah menjadi murni sebagai pengawas dari SKTT. Sedangkan untuk pelaksanaanya diserahkan pada operator yang meng-outsourcing pekerjaan tersebut pada PJN.

”Jadi, regulator murni sebagai pengawas. Perbedaan konsep ini mengharuskan adanya perubahan regulasi atau harmonisasi aturan dengan peraturan Menteri (Permen) sebelumnya. Biasanya implementasi dapat dijalankan enam bulan setelah Permen dikeluarkan,” ujar sumber tersebut kepada Koran Jakarta, Rabu (28/1).

Untuk diketahui, payung hukum dari SKTT adalah Keputusan Menteri (KM) No 84/2002 tentang kliring trafik telekomunikasi. Sejak KM No 84/2002 diterbitkan dan telah terjadi empat kali pergantian menteri yang membawahi Pos dan Telekomunikasi tidak ada satu pun yang mampu menjadikan sistem itu berjalan.

Selama ini regulator telah menjalankan tugasnya mengamankan KM No 84/2002 dengan membereskan aspek teknis berupa penyelesaian proses uji laik operasi (ULO) terhadap PJN pada 2007 lalu. Tahapan yang selalu mentok adalah negosiasi bisnis untuk Service Level Agreement (SLA). Untuk tahapan tersebut regulator menyerahkan kepada mekanisme business to business (B2B) antara PJN dan operator.

Guna mewujudkan SLA antara PJN dengan para operator berbagai konsep kerjasama telah ditawarkan oleh regulator sebagai fasilitator. Misalnya, Askitel membeli sebagian saham PJN, Asikitel mengakuisisi PJN, atau PJN menjalankan SKTT murni sebagai rekanan operator.

Dalam negosiasi terakhir, operator tidak lagi menggunakan bendera Askitel sebagai alat bernegosiasi dengan PJN, tetapi berganti menjadi Forum Operator. Penggantian ini untuk memunculkan kesejajaran antara PJN dengan para operator. Jika masih bernegosiasi menggunakan Askitel, dikhawatirkan tidak akan tercapai kesepakatan mengingat dua pihak bersaing menjalankan sistem kliring.

Masih menurut sumber tersebut, dari pertemuan itu juga disepakati biaya dari setiap call data record (CDR) sebesar 40 sen rupiah. Sebelumnya masalah fee untuk tiap transaksi juga menjadi isu hangat.

Untuk diketahui, SKTT memiliki 12 tahapan, sedangkan Soki hanya tiga tahapan. Beberapa tahapan yang dilakukan SKTT diantaranya pemisahan panggilan onnet (ke sesama pelanggan), rating, dan call detail record guna dilakukan volume compare.

Jika ditemukan perbedaan penagihan, SKTT akan kembali mengolahnya dengan membandingkan volume dan data panggilan mentah (raw call detail). Sementara Soki membolehkan adanya perbedaan tagihan di bawah satu persen.

Karena mutakhirnya tahapan yang dimiliki SKTT, biayanya pun lebih mahal daripada Soki per transaksi. Biaya yang dibanderol SKTT sebelumnya adalah 5,9 rupiah, sementara Soki hanya 0,4 rupiah untuk setiap transaksi.

Juru Bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto ketika dikonfirmasi tentang pertemuan Kamis tersebut mengakui adanya rapat tersebut. “Rapat tersebut memang membahas soal SKTT. Tetapi tentang isinya terus terang saya tidak tahu karena tidak ikut rapat hingga selesai,” elak Gatot.

Namun, Gatot mengakui, hasil rapat tersebut akan dibawa ke Menkominfo Muhammad Nuh dalam minggu ini. “Terus terang hasilnya detail saya tidak tahu. Tetapi jika Pak Menteri berkenan dengan hasil rapat tersebut tentunya akan menerbitkan Peraturan Menteri baru. Lebih baik kita tunggu saja bersama keputusan Pak Menteri,” katanya.

Secara terpisah, juru bicara Forum operator yang juga Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi mengaku kaget ketika dikonfirmasi tentang hasil pertemuan Kamis tersebut.

“Wah, saya tidak mau komentar dulu. Lebih baik tunggu saja keputusan yang diambil Pak Menteri terkait hasil rapat pada Kamis (22/1). Sudah menjadi kesepakatan bersama tidak ada pernyataan yang keluar ke media, agar tidak ada polemik,” katanya.

Moral Hazard

Pada kesempatan lain, pengamat telematika Abimanyu Panca Kusuma Wachjoewidajat mengatakan, jika konsep pelaksanaan SKTT diubah bisa menimbulkan persaingan yang makin keras diantara operator.

”Selama ini untuk interkoneksi yang tahu pola trafiknya hanya antara dua operator. Namun, dengan adanya pihak ketiga ini, semua operator terbuka untuk mengetahui pola trafik dari kompetitornya,” ujarnya.

Jika PJN mampu menahan godaan, lanjutnya, tentu bisa mempertahankan data yang dimilikinya untuk tidak keluar ke pihak yang tidak bertanggungjawab. Tetapi jika tergoda memberikan data, maka profil dari setiap pelanggan aktif operator akan diketahui oleh kompetitor dan bisa menjadi alat untuk persaingan.

”Nomor-nomor yang aktif akan diketahui pola trafiknya. Jika kompetitor tahu kebutuhannya, akan diberikan program pemasaran yang diinginkan konsumen. Setelah itu pelanggan produktif tersebut berpindah ke operator yang sebelumnya justru tidak pernah berinterkoneksi dengannya,” jelasnya.

Abimanyu menyarankan, untuk menekan adanya penyimpangan tersebut tak ada jalan lain yakni seluruh operator menanamkan sahamnya di PJN agar memiliki hak untuk mengetahui dapur dari perusahaan. ”Di Indonesia beda dengan luar nergeri. Konsep baru ini memang jamak di luar negeri karena penegakkan hukumnya jelas,” tandasnya.

Selanjutnya Abimanyu mengakui, sisi positif dari pelaksanaan SKTT adalah diketahui data sebenarnya dari pelanggan telekomunikasi di Indonesia. Nomor-nomor yang mati suri dan dibiarkan aktif di server operator untuk menggelembungkan jumlah pelanggan tentu akan menjadi sejarah seandainya SKTT dijalankan.

Dampaknya, tentunya alokasi penomoran akan semakin efektif dan permintaan blok nomor tidak segila seperti sekarang dimana operator mengklaim lima kali dari kebutuhannya setiap meminta blok nomor. Padahal, nomor merupakan sumber daya alam terbatas di industri telekomunikasi.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s