290109 Mengangkat Derajat Melalui BHP

ngetik-smsTak dapat dipungkiri, posisi para penyedia konten (Content Provider/CP) di industri telekomunikasi selama ini sangat lemah. Para CP selalu dipandang hanya sebagai pelengkap oleh para operator.

Hal itu terlihat dalam setiap bentuk kerjasama yang dilakukan dimana operator terkesan superior ketimbang para CP. Misalnya, dalam menentukan target atau pola pembagian pendapatan dari satu layanan nilai tambah bagi konsumen.

Namun, seiring keluarnya Permenkominfo No 1/2009 tentang SMS/MMS Premium, posisi yang terpuruk tersebut diperkirakan dapat terangkat. Hal ini karena pemerintah berjanji akan melindungi para CP ketika berbisnis.

“Selama ini para CP tidak ada yang melindungi. Hadirnya regulasi tersebut membuktikan mereka mulai diakui dan bisa membuatnya sejajar dengan pelaku lainnya di industri telekomunikasi,” ujar Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Kamilov Sagala di Jakarta, Rabu (28/1).

Menurut Kamilov, terlepas dari pro dan kontra yang muncul akibat regulasi tersebut, industri telekomunikasi memang membutuhkan aturan tersebut untuk melindungi para pemain dan masyarakat.

“Jika ada kontroversi mari didiskusikan bersama. Masalahnya kan cuma dua hal yakni penarikan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) dan perizinan,” katanya.

Menurut Kamilov, penarikan BHP itu sebagai masalah mendasar yang tak bisa ditolak oleh para CP. “BHP ini bagian dari tanggungjawab CP sebagai pelaku di industri telekomunikasi. Dan ini juga bentuk penyerahan tanggung jawab ke pemerintah. Jadi, masalah itu tak bisa diganggu gugat,” tegasnya.

Anggota Komite lainnya, Heru Sutadi menjelaskan, masalah perizinan tersebut untuk menciptakan tertib administrasi bagi para CP. Selain itu, izin tersebut juga untuk melindungi pemberian kode akses yang diberikan oleh operator ke para CP. “Dan dijamin tidak ada pungutan bayaran untuk mengurus izin tersebut,” tegasnya.

Anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo menambahkan, keluarnya regulasi SMS Premium memang dibutuhkan oleh masyarakat karena selama ini layanan tersebut tidak ada yang mengatur.

“Selama ini kan self regulated. Di Indonesia konsep tersebut tak dapat dijalankan karena mentalnya belum siap. Bagaimana pun memang butuh regulasi yang kongkrit dari pemerintah,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite Tetap Penyiaran Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Teguh Anantawikrama mengaku tidak keberatan jika penarikan BHP ternyata sebagai upaya membuat para CP sejajar dengan operator.

Namun dia menyarankan, sebelum menjalankan regulasi tersebut regulator melakukan pemetaan terlebih dahulu dari industri konten.

“Di era konvergensi nantinya, benarkah pantaskah konten diatur oleh BRTI. Hal ini karena penyiaran pun bisa menyelenggarakan konten melalui IP TV dan lainnya. Mungkin bijaknya, regulasi tersebut melihat semuanya secara holistik. Dan ini bukan pekerjaan BRTI semata,” tuturnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia (APJII) Sylvia W Sumarlin mengungkapkan, penarikan BHP tidak menjadikan pemain di industri mendapatkan kesetaraan dari pemerintah. Hal itu terbukti dari nasib para penyedia jasa internet (PJI) yang justru dihalangi oleh regulator dalam setiap tender pemerintah.

“Ibaratnya pelaku usaha sudah memberikan kewajibannya. Tetapi haknya tidak pernah diberikan oleh pemerintah. Nah, keadilan ini harus diperhatikan. Jangan beraninya janji saja,” tandasnya.

Sylvia meminta, jika CP membayar BHP maka hak-haknya harus diberikan seperti hak untuk ikut tender, hak menetapkan harga, dan hak untuk maju berkreatifitas. “Jangan maunya BHP doang. Besarannya lebih tinggi dari PPH lho,” tandasnya.

Sekjen Indonesia Mobile Content and Online Content Provider Association (IMOCA) Sapto Anggoro mengaku khawatir jika pembayaran BHP dilakukan oleh para CP bisa terjadi penyimpangan di lapangan.

“Konsep selama ini dimana BHP sudah dibayarkan melalui operator ketika bekerjasama itu sudah baik. Jika dipisah seperti itu, dan CP membayar sendiri bisa berkurang setoran pajak ke negara. Ini mungkin terjadi seandainya ada CP nakal yang tidak membayar pajak dan membawa kabur uang tersebut. Kalau begini yang dirugikan tentunya negara juga,” tuturnya.

Internal Affairs Director IMOCA Tjandra Tedja menjelaskan, tidak tepat menarik pungutan BHP dari para CP karena hanya sebagai penyedia konten ke operator. Transaksi penyerahan tersebut bisa offline dan online. Pemanfaatan kedua jalur tersebut tidak dikenakan BHP.

Menanggapi hal itu, Heru menjelaskan, sebenarnya tidak ada perubahan penarikan BHP untuk para CP. Perbedaanya adalah memisahkan pencatatan. Jika selama ini dilakukan oleh operator maka sekarang pembayaran dilakukan sesuai kewajiban masing-masing pihak.

“Dan harus diingat pemerintah tidak menaikkan target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari BHP. Lantas kenapa takut. BHP dari para CP ini kecil ketimbang sewa frekuensi,” tuturnya.

Kamilov mengatakan, regulator siap membuka diri bagi para CP untuk membahas hal dua hal yang ditolak. “Sebenarnya tidak ada aturan yang tidak bisa diubah. UUD 45 saja bisa diamandemen. Nah, berhubung belum ada petunjuk teknis dari regulasi ini, sebaiknya CP memberikan usulan yang komprehensif ke regulator, ketimbang berteriak di media massa ,” katanya.[doni ismanto]


Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s