290109 Mengangkat Derajat Melalui BHP

ngetik-smsTak dapat dipungkiri, posisi para penyedia konten (Content Provider/CP) di industri telekomunikasi selama ini sangat lemah. Para CP selalu dipandang hanya sebagai pelengkap oleh para operator.

Hal itu terlihat dalam setiap bentuk kerjasama yang dilakukan dimana operator terkesan superior ketimbang para CP. Misalnya, dalam menentukan target atau pola pembagian pendapatan dari satu layanan nilai tambah bagi konsumen.

Namun, seiring keluarnya Permenkominfo No 1/2009 tentang SMS/MMS Premium, posisi yang terpuruk tersebut diperkirakan dapat terangkat. Hal ini karena pemerintah berjanji akan melindungi para CP ketika berbisnis.

“Selama ini para CP tidak ada yang melindungi. Hadirnya regulasi tersebut membuktikan mereka mulai diakui dan bisa membuatnya sejajar dengan pelaku lainnya di industri telekomunikasi,” ujar Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Kamilov Sagala di Jakarta, Rabu (28/1).

Menurut Kamilov, terlepas dari pro dan kontra yang muncul akibat regulasi tersebut, industri telekomunikasi memang membutuhkan aturan tersebut untuk melindungi para pemain dan masyarakat.

“Jika ada kontroversi mari didiskusikan bersama. Masalahnya kan cuma dua hal yakni penarikan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) dan perizinan,” katanya.

Menurut Kamilov, penarikan BHP itu sebagai masalah mendasar yang tak bisa ditolak oleh para CP. “BHP ini bagian dari tanggungjawab CP sebagai pelaku di industri telekomunikasi. Dan ini juga bentuk penyerahan tanggung jawab ke pemerintah. Jadi, masalah itu tak bisa diganggu gugat,” tegasnya.

Anggota Komite lainnya, Heru Sutadi menjelaskan, masalah perizinan tersebut untuk menciptakan tertib administrasi bagi para CP. Selain itu, izin tersebut juga untuk melindungi pemberian kode akses yang diberikan oleh operator ke para CP. “Dan dijamin tidak ada pungutan bayaran untuk mengurus izin tersebut,” tegasnya.

Anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo menambahkan, keluarnya regulasi SMS Premium memang dibutuhkan oleh masyarakat karena selama ini layanan tersebut tidak ada yang mengatur.

“Selama ini kan self regulated. Di Indonesia konsep tersebut tak dapat dijalankan karena mentalnya belum siap. Bagaimana pun memang butuh regulasi yang kongkrit dari pemerintah,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite Tetap Penyiaran Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Teguh Anantawikrama mengaku tidak keberatan jika penarikan BHP ternyata sebagai upaya membuat para CP sejajar dengan operator.

Namun dia menyarankan, sebelum menjalankan regulasi tersebut regulator melakukan pemetaan terlebih dahulu dari industri konten.

“Di era konvergensi nantinya, benarkah pantaskah konten diatur oleh BRTI. Hal ini karena penyiaran pun bisa menyelenggarakan konten melalui IP TV dan lainnya. Mungkin bijaknya, regulasi tersebut melihat semuanya secara holistik. Dan ini bukan pekerjaan BRTI semata,” tuturnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia (APJII) Sylvia W Sumarlin mengungkapkan, penarikan BHP tidak menjadikan pemain di industri mendapatkan kesetaraan dari pemerintah. Hal itu terbukti dari nasib para penyedia jasa internet (PJI) yang justru dihalangi oleh regulator dalam setiap tender pemerintah.

“Ibaratnya pelaku usaha sudah memberikan kewajibannya. Tetapi haknya tidak pernah diberikan oleh pemerintah. Nah, keadilan ini harus diperhatikan. Jangan beraninya janji saja,” tandasnya.

Sylvia meminta, jika CP membayar BHP maka hak-haknya harus diberikan seperti hak untuk ikut tender, hak menetapkan harga, dan hak untuk maju berkreatifitas. “Jangan maunya BHP doang. Besarannya lebih tinggi dari PPH lho,” tandasnya.

Sekjen Indonesia Mobile Content and Online Content Provider Association (IMOCA) Sapto Anggoro mengaku khawatir jika pembayaran BHP dilakukan oleh para CP bisa terjadi penyimpangan di lapangan.

“Konsep selama ini dimana BHP sudah dibayarkan melalui operator ketika bekerjasama itu sudah baik. Jika dipisah seperti itu, dan CP membayar sendiri bisa berkurang setoran pajak ke negara. Ini mungkin terjadi seandainya ada CP nakal yang tidak membayar pajak dan membawa kabur uang tersebut. Kalau begini yang dirugikan tentunya negara juga,” tuturnya.

Internal Affairs Director IMOCA Tjandra Tedja menjelaskan, tidak tepat menarik pungutan BHP dari para CP karena hanya sebagai penyedia konten ke operator. Transaksi penyerahan tersebut bisa offline dan online. Pemanfaatan kedua jalur tersebut tidak dikenakan BHP.

Menanggapi hal itu, Heru menjelaskan, sebenarnya tidak ada perubahan penarikan BHP untuk para CP. Perbedaanya adalah memisahkan pencatatan. Jika selama ini dilakukan oleh operator maka sekarang pembayaran dilakukan sesuai kewajiban masing-masing pihak.

“Dan harus diingat pemerintah tidak menaikkan target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari BHP. Lantas kenapa takut. BHP dari para CP ini kecil ketimbang sewa frekuensi,” tuturnya.

Kamilov mengatakan, regulator siap membuka diri bagi para CP untuk membahas hal dua hal yang ditolak. “Sebenarnya tidak ada aturan yang tidak bisa diubah. UUD 45 saja bisa diamandemen. Nah, berhubung belum ada petunjuk teknis dari regulasi ini, sebaiknya CP memberikan usulan yang komprehensif ke regulator, ketimbang berteriak di media massa ,” katanya.[doni ismanto]


290109 Pelaksanaan SKTT: Jalan Tengah Bagi Semua Pihak

telepon meneleponPergulatan panjang yang dilalui oleh PT Pratama Jaring Nusantara (PJN) selama empat tahun lebih untuk menjalankan Sistem kliring trafik telekomunikasi (SKTT) sepertinya mulai menunjukkan titik terang pada Kamis (22/1) lalu.

SKTT merupakan sistem kliring yang telah diagendakan oleh pemerintah sejak 2004 lalu untuk menggantikan sistem otomatisasi kliring interkoneksi (SOKI) milik operator. Guna menyelenggarakan SKTT, pemerintah telah menunjuk PJN menjalankannya. Namun, sejak 2004, SKTT tidak berjalan karena operator beranggapan proses kliring telah dijalankan oleh Asosiasi Kliring Trafik Telekomunikasi (Askitel) melalui Soki.

SKTT rencananya akan dijadikan pemerintah sebagai mekanisme check and balance untuk memverifikasi data trafik kliring operator. Data tersebut nantinya akan menjadi acuan dari pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan makro telekomunikasi seperti penetapan tarif dan lain sebagainya. Hal ini karena dalam SKTT akan tergambar pola trafik, interest tarif, dan intensitas panggilan di suatu daerah.

Faktor lain yang lebih penting, data SKTT dapat dimanfaatkan oleh Ditjen Pajak sebagai bahan verifikasi pembayaran pajak oleh operator ke negara..

Selama ini data-data tersebut hanya didapat oleh regulator melalui operator. Tentunya jika data disediakan oleh pihak ketiga akan menjamin ”kesucian” statistik. Sedangkan bagi operator, SKTT diyakini akan menekan biaya investasi khususnya untuk infrastruktur penagihan

Saat pertemuan yang dihadiri oleh para petinggi operator, PJN, dan regulator Kamis itu, disepakati jalan tengah yang bisa menjadi langkah awal mulusnya PJN menjalankan SKTT.

Sumber Koran Jakarta mengatakan, jalan tengah yang diambil adalah mengubah posisi dari regulator dalam pelaksanaan SKTT. Jika pada konsep terdahulu regulator ikut menjadi pelaksana dari SKTT dengan menunjuk PJN sebagai pelaksana.

Maka di konsep jalan tengah tersebut posisi regulator berubah menjadi murni sebagai pengawas dari SKTT. Sedangkan untuk pelaksanaanya diserahkan pada operator yang meng-outsourcing pekerjaan tersebut pada PJN.

”Jadi, regulator murni sebagai pengawas. Perbedaan konsep ini mengharuskan adanya perubahan regulasi atau harmonisasi aturan dengan peraturan Menteri (Permen) sebelumnya. Biasanya implementasi dapat dijalankan enam bulan setelah Permen dikeluarkan,” ujar sumber tersebut kepada Koran Jakarta, Rabu (28/1).

Untuk diketahui, payung hukum dari SKTT adalah Keputusan Menteri (KM) No 84/2002 tentang kliring trafik telekomunikasi. Sejak KM No 84/2002 diterbitkan dan telah terjadi empat kali pergantian menteri yang membawahi Pos dan Telekomunikasi tidak ada satu pun yang mampu menjadikan sistem itu berjalan.

Selama ini regulator telah menjalankan tugasnya mengamankan KM No 84/2002 dengan membereskan aspek teknis berupa penyelesaian proses uji laik operasi (ULO) terhadap PJN pada 2007 lalu. Tahapan yang selalu mentok adalah negosiasi bisnis untuk Service Level Agreement (SLA). Untuk tahapan tersebut regulator menyerahkan kepada mekanisme business to business (B2B) antara PJN dan operator.

Guna mewujudkan SLA antara PJN dengan para operator berbagai konsep kerjasama telah ditawarkan oleh regulator sebagai fasilitator. Misalnya, Askitel membeli sebagian saham PJN, Asikitel mengakuisisi PJN, atau PJN menjalankan SKTT murni sebagai rekanan operator.

Dalam negosiasi terakhir, operator tidak lagi menggunakan bendera Askitel sebagai alat bernegosiasi dengan PJN, tetapi berganti menjadi Forum Operator. Penggantian ini untuk memunculkan kesejajaran antara PJN dengan para operator. Jika masih bernegosiasi menggunakan Askitel, dikhawatirkan tidak akan tercapai kesepakatan mengingat dua pihak bersaing menjalankan sistem kliring.

Masih menurut sumber tersebut, dari pertemuan itu juga disepakati biaya dari setiap call data record (CDR) sebesar 40 sen rupiah. Sebelumnya masalah fee untuk tiap transaksi juga menjadi isu hangat.

Untuk diketahui, SKTT memiliki 12 tahapan, sedangkan Soki hanya tiga tahapan. Beberapa tahapan yang dilakukan SKTT diantaranya pemisahan panggilan onnet (ke sesama pelanggan), rating, dan call detail record guna dilakukan volume compare.

Jika ditemukan perbedaan penagihan, SKTT akan kembali mengolahnya dengan membandingkan volume dan data panggilan mentah (raw call detail). Sementara Soki membolehkan adanya perbedaan tagihan di bawah satu persen.

Karena mutakhirnya tahapan yang dimiliki SKTT, biayanya pun lebih mahal daripada Soki per transaksi. Biaya yang dibanderol SKTT sebelumnya adalah 5,9 rupiah, sementara Soki hanya 0,4 rupiah untuk setiap transaksi.

Juru Bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto ketika dikonfirmasi tentang pertemuan Kamis tersebut mengakui adanya rapat tersebut. “Rapat tersebut memang membahas soal SKTT. Tetapi tentang isinya terus terang saya tidak tahu karena tidak ikut rapat hingga selesai,” elak Gatot.

Namun, Gatot mengakui, hasil rapat tersebut akan dibawa ke Menkominfo Muhammad Nuh dalam minggu ini. “Terus terang hasilnya detail saya tidak tahu. Tetapi jika Pak Menteri berkenan dengan hasil rapat tersebut tentunya akan menerbitkan Peraturan Menteri baru. Lebih baik kita tunggu saja bersama keputusan Pak Menteri,” katanya.

Secara terpisah, juru bicara Forum operator yang juga Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi mengaku kaget ketika dikonfirmasi tentang hasil pertemuan Kamis tersebut.

“Wah, saya tidak mau komentar dulu. Lebih baik tunggu saja keputusan yang diambil Pak Menteri terkait hasil rapat pada Kamis (22/1). Sudah menjadi kesepakatan bersama tidak ada pernyataan yang keluar ke media, agar tidak ada polemik,” katanya.

Moral Hazard

Pada kesempatan lain, pengamat telematika Abimanyu Panca Kusuma Wachjoewidajat mengatakan, jika konsep pelaksanaan SKTT diubah bisa menimbulkan persaingan yang makin keras diantara operator.

”Selama ini untuk interkoneksi yang tahu pola trafiknya hanya antara dua operator. Namun, dengan adanya pihak ketiga ini, semua operator terbuka untuk mengetahui pola trafik dari kompetitornya,” ujarnya.

Jika PJN mampu menahan godaan, lanjutnya, tentu bisa mempertahankan data yang dimilikinya untuk tidak keluar ke pihak yang tidak bertanggungjawab. Tetapi jika tergoda memberikan data, maka profil dari setiap pelanggan aktif operator akan diketahui oleh kompetitor dan bisa menjadi alat untuk persaingan.

”Nomor-nomor yang aktif akan diketahui pola trafiknya. Jika kompetitor tahu kebutuhannya, akan diberikan program pemasaran yang diinginkan konsumen. Setelah itu pelanggan produktif tersebut berpindah ke operator yang sebelumnya justru tidak pernah berinterkoneksi dengannya,” jelasnya.

Abimanyu menyarankan, untuk menekan adanya penyimpangan tersebut tak ada jalan lain yakni seluruh operator menanamkan sahamnya di PJN agar memiliki hak untuk mengetahui dapur dari perusahaan. ”Di Indonesia beda dengan luar nergeri. Konsep baru ini memang jamak di luar negeri karena penegakkan hukumnya jelas,” tandasnya.

Selanjutnya Abimanyu mengakui, sisi positif dari pelaksanaan SKTT adalah diketahui data sebenarnya dari pelanggan telekomunikasi di Indonesia. Nomor-nomor yang mati suri dan dibiarkan aktif di server operator untuk menggelembungkan jumlah pelanggan tentu akan menjadi sejarah seandainya SKTT dijalankan.

Dampaknya, tentunya alokasi penomoran akan semakin efektif dan permintaan blok nomor tidak segila seperti sekarang dimana operator mengklaim lima kali dari kebutuhannya setiap meminta blok nomor. Padahal, nomor merupakan sumber daya alam terbatas di industri telekomunikasi.[dni]

290109 Regulator Mulai Fokus Pada Pelayanan

JAKARTA—Regulator penerbangan lokal akan lebih memprioritskan program kerjanya pada tahun ini untuk meningkatkan pelayanan dari maskapai setelah tahun lalu menitikberatkan mengangkat kepatuhan maskapai pada aspek keselamatan.

”Tahun lalu memang kita ingin mengangkat aspek keselamatan dari para maskapai. Ini tak bisa dilepaskand dari lemahnya aspek keselamatan dari para maskapai. Dan tahun lalu terjadi peningkatan yang positif,” ujar Direktur Angkutan Udara Departemen Perhubungan Tri S Sunoko, kepada Koran Jakarta, Selasa (27/1).

Dijelaskannya, selama ini pola pemeringkatan berjalan selama tiga bulan sekali dengan nomor peringkat satu, dua, dan tiga. Maskapai yang berada di peringkat ketiga biasanya akan dibekukan izin AOC-nya. Regulator mensyaratkan minimal maskapai berada di peringkat kedua atau pertama.

Secara terpisah, pengamat penerbangan Suharto Madjid menyarankan untuk hanya ada dua pemeringkatan yakni layak terbang dan tidak layak terbang. ”Pembagian tiga peringkat itu tidak sehat bagi industri. Konsumen pun jadi ribet untuk mengetahui peringkat maskapai,” katanya.

Suharto pun memperkirakan, pada tahun ini penggunaan dari maskapai sewaan akan meningkat ketimbang tahun lalu akibat adanya aktifitas kampanye Pemilu. ”Kenaikan penggunaan maskapai sewaan itu bisa 100 persen. Selain itu maskapai dengan konsep Low Cost Carrier (LCC) juga akan menangguk keuntungan karena biaya operasional lebih efisien,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Tri menyakini peningkatan penggunaan pesawat sewaan akan berdampak positif untuk mendorong semakin banyaknya maskapai berjadwal. Hal ini karena adanya kemudahan dari UU No 1 Tentang penerbangan yang mempermudah pengalihan cara berbisnis asalkan kecukupan finansial, operasional, dan kepatuhan layanan yang dipersyaratkan terpenuhi.[dni]

290109 Izin Jasa Titipan Bisa Direvisi

JAKARTA— Para pemain di industri jasa titipan tidak bisa lagi ongkang-ongkang kaki dengan izin yang dikantonginya. Jika selama ini, izin yang dikantongi berlaku selama perusahaan berdiri, maka dalam regulasi baru yang sedang digodog, setiap dua tahun izin tersebut ditinjau ulang oleh regulator.

“Regulasi lama yang memayungi bisnis ini tidak kondusif lagi. Karena itu perlu kami revisi. Sekarang dalam tahap rancangan peraturan menteri. Salah satunya tentang masa berlaku izin selama dua tahun dan selanjutnya bisa diperpanjang kembali,” ujar juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto di Jakarta, Selsa (27/1).

Dijelaskannya, dalam Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan, sebagai perubahan dari Peraturan Menteri Perhubungan No. KM.5 Tahun 2005, perusahaan jasa titipan juga harus memiliki rencana kerja selama lima tahun ke depan. Pemerintah akan mencabut izin usaha jasa titipan apabila tidak dapat memenuhi rncana kerja yang sudah disusunnya sendiri.

Dikatakannya, selama ini izin industri jasa titipan berlaku seterusnya, sepanjang perusahaan tersebut masih beroperasi. Namun dalam perubahannya, pemerintah ingin membatasi dalam jangka waktu tertentu, yaitu dua tahun untuk kemudian dievaluasi kembali perizinannya.

Selain itu, dalam regulasi terbaru izin jasa titipan juga hanya berlaku dalam wilayah regional tertentu, tidak secara otomatis mencakup nasional seperti yang selama ini berlaku.

Menurut Gatot, apabila perusahaan jasa titipan ingin membuka cabangnya di ibu kota provinsi harus meminta izin pemprov, sementara apabula ingin membuka kantor cabang di wilayah kabupaten atau kota maka perlu minta izin ke pemkab atau pemkot setempat.

Selanjutnya dikatakan, pemerintah juga berencana membuat penilaian secara skoring agar diperoleh penyelenggara yang tangguh dalam menghadapi pasar bebas.

Penyelenggara jasa titipan juga dapat dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan asing yang bergerak di bidang jasa titipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kerja sama tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh kantor pusat penyelenggara jasa titipan dan wajib dilaporkan kepada Dirjen Postel dan dibatasi hanya 35 persen kepemilikan asingnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) Mohammad Kadrial menyambut baik rencana pemerintah yang hanya akan membatasi perizinan jasa titipan kurir selama dua tahun saja dan boleh diperpanjang.

“Hal tersebut sangat bagus, sehingga keberadaan perusahaan jasa titipan bisa lebih termonitor,” ujarnya.

Menurut dia, seharusnya pemerintah bisa melakukan hal yang lebih dari itu dalam rangka pengembangan jasa titipan yang umumnya adalah usaha kecil menengah (UKM).

Asperindo mengusulkan perizinan sebaiknya didasarkan kepada kualifikasi, misalnya, izin untuk jangkauan laynaan internasional tentu membutuhkan persyaratan yang lebih dibandingkan dengan untuk cakupan dalam negeri sehingga kepastian layanan untuk pengguna jasa bisa lebih terjamin

Namun Kadrial menyayangkan, dalam rancangan terbaru pemerintah masih memberikan keistimewaan pada PT Pos Indonesia (Posindo) berupa monopoli surat “Ini kami tolak. Dan itu diperjuangkan melalui revisi UU No. 6/1984 ,” tegasnya.[dni]