270109 Maaf, Tahun Ini Tidak Ada Penurunan Tarif

teleponPada tahun lalu di Indonesia terjadi peningkatan penggunaan SIM Card sebesar 72 persen ketimbang 2007. Angkanya dari 103 juta nomor menjadi 172 juta nomor.

Dari jumlah sebesar itu, nomor yang bisa dikategorikan sebagai pelanggan hanya sebanyak 91 juta nomor alias meningkat 38 persen ketimbang 2007.

Tingginya penjualan SIM Card tersebut tak dapat dilepaskan dari beleid pemerintah pada April 2008 yang menurunkan biaya interkoneksi sebesar 20 hingga 40 persen.

Pada tahun ini industri telekomunikasi diprediksi memiliki angka pertumbuhan pelanggan sebesar 10 hingga 20 persen. Sedangkan untuk revenue yang tak akan bisa menembus angka dua digit.

Pola persaingan di industri telekomunikasi pada tahun ini diperkirakan tak akan berubah banyak ketimbang tahun lalu. Jor-joran tarif murah ala operator tetap akan dilakukan meskipun mulai terkendali bentuk komunikasi pemasarannya karena pelanggan sudah mulai sadar dengan bentuk penawaran yang penuh tipsani alias tipu sana sini tersebut.

Sedangkan dari sisi regulator, telah ditetapkan tidak ada lagi keluar beleid penurunan tarif ala April 2008 lalu. Prioritas utama yang harus diselesaikan pada tahun ini adalah meningkatkan kualitas layanan dari industri.

”Berbeda dengan tahun lalu dimana prioritas yang dijalankan adalah menurunkan tarif telekomunikasi, maka pada tahun ini kami mengutamakan masalah kualitas layanan,” ujar Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi kepada Koran Jakarta, Senin (26/1).

Heru menjelaskan, setiap kebijakan yang dibuat oleh regulator terkait masalah tarif mengacu pada Regulatory Finance Report (RFR) yang di-submit oleh operator setiap tahun pada September.

Penurunan biaya interkoneksi 2008 lalu, dihitung pada 2007 dengan menggunakan data RFR 2005. “Jika mengacu pada data lama seharusnya ada penurunan tarif lagi sebesar lima persen. Tetapi menurut kami data lama sudah tidak valid karena industri sudah berubah. Karena itu kita akan mengolah masalah tarif dengan data 2007 nantinya, untuk kebijakan tarif 2010,” jelasnya.

Diakuinya, akibat dari regulasi penurunan tarif yang dilakukan pada April 2008, terjadi peningkatan trafik komunikasi yang berujung pada turunnya kualitas layanan dari semua operator.

Regulator memang telah mengantisipasi hal tersebut dengan mengeluarkan regulasi kualitas layanan (Quality Of Services/Qos) pada Mei 2008.

Aturan tersebut memberikan parameter untuk mengukur kualitas layanan operator mulai dari kinerja perhitungan tagihan, lamanya penyelesaian keluhan pelanggan, jumlah gangguan, jumlah panggilan yang terputus, keberhasilan panggilan, dan lamanya waktu menjawab panggilan pelanggan ke pusat layanan.

Agar lebih bertaring, regulasi ini juga disertakan dengan sanksi denda. Regulator mengajukan denda maksimal 10 miliar rupiah bagi operator yang tidak mampu memenuhi standar kualitas layanan untuk interkoneksi dan sewa jaringan.

Denda yang berlaku bagi kedua hal tersebut adalah jika operator terbukti melakukan manipulasi akses, terlambat mengembangkan titik interkoneksi, mendiskriminasi harga dan akses, serta pemberian informasi yang tidak benar.

Sedangkan untuk kegagalan dalam memenuhi kualitas layanan yang bersangkutan dengan pelanggan seperti lambat menanggapi pengaduan dan lainnya, operator terancam denda mulai 500 ribu rupiah hingga 10 juta rupiah.

Meskipun regulasi tersebut mengancam sanksi denda, berhubung peraturan pemerintah (PP) tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum disahkan, maka pada tahun lalu aturan Qos ibarat macan ompong yang tidak membuat takut para operator.

”Prioritas kami adalah mendorong secepatnya disahkan PP PNBP tersebut. Jika beleid tersebut disetujui, ini akan membuat pengawasan yang dilakukan oleh regulator menjadi efektif karena sanksi denda berupa rupiah langsung dijatuhkan. Bukan seperti selama ini dimana memberikan peringatan tertulisa saja,” jelasnya.

Masa Tenggang

Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Merza Fachys meminta regulator memberikan tenggang waktu selama dua hingga tiga tahun sebelum aturan QoS diterapkan secara ketat.

”Tenggang waktu itu dibutuhkan karena ada hal-hal yang mempengaruhi QoS tetapi belum dapat dikendalikan sepenuhnya oleh para operator,” tandas Merza.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah iklim investasi, right of way untuk pembangunan infrastruktur, ketersediaan sumber daya penunjang seperti listrik, proses perijinan menyangkut menara dan frekuensi, serta iklim tenaga kerja.

Merza menyarankan, sebelum BRTI menerapkan pengawasan yang ketat untuk menegakkan aturan QoS, lembaga tersbut harus kembali bercermin kepada khittahnya sebagai pengayom seluruh stakeholders di industri telekomunikasi yakni pemerintah, pengguna, dan operator.

”Sekarang QoS dan denda yang akan menjadi fokus program kerja 2009 ini untuk kepentingan siapa ? Katanya untuk konsumen, fine. Pemerintah dapat PNBP. Nah untuk operator apa?,” tanyanya.

Merza menegaskan, dalam suasana kompetisi yang keras saat ini tidak ada satu operator pun yang dengan sengaja mempunyai program kerja menurunkan QoS. Jika pun ada QoS yang turun hingga di bawah standar, tentunya tak dapat dilepaskan dari faktor di luar kontrol operator. ”Lantas kalau itu terjadi, apa wajar didenda,” katanya.

Direktur Pemasaran Indosat Guntur S Siboro mengingatkan, masalah pengawasan QoS akan menjadi susah-susah gampang dijalankan oleh regulator.

”Pengukuran pelayanan itu susah diukur. Apalagi terkait tingkat keluhan karena itu sangat subyektif,” katanya.

Menurut Guntur, juri yang paling adil terkait QoS adalah pelanggan operator. Bagi pemain yang tidak menerapkan strategi customer centric, maka tentu akan ditinggalkan oleh pelanggan. ”Ini jamannya kompetisi. Dan letaknya indah kompetis ya, disitu,” tegasnya.

Sedangkan VP Public and Marketing Communication Telkom Eddy Kurnia menegaskan, tidak khawatir dengan rencana dari regulator tersebut. ”Kami siap u melakukan ketentuan regulator tersebut. Sumber daya Telkom paling siap untuk memenuhi regulasi QoS,” tegasnya.

Sekjen Indonesia Telecommunication Users Group (IDTUG) Muhammad Jumadi Idris mengharapkan, seandainya pengawasan terhadap QoS semakin ketat dilakukan regulator akan menggeser kompetisi dari tarif murah ke penyajian layanan berkualitas.

”Regulasi QoS tersebut akan menjadi early warning bagi operator untuk tidak terus-menerus menawarkan tarif murah tanpa ada layanan berkualitas. Dan pelanggan pun akan memiliki daya tawar, karena berpeluang menuntut operator jika layanannya buruk,” tandasnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s