270109 Pemda Badung Dinilai Arogan

menara2-11Pemerintah daerah (Pemda) kabupaten Badung, Bali , dinilai arogan dengan tindakannya merubuhkan kembali menara telekomunikasi. Padahal, sebelumnya telah ada pembicaraan dengan pemerintah pusat terkait penataan menara di daerah tersebut.

“Pertemuan terakhir sudah menyepakati adanya pembahasan tentang aturan penataan menara di wilayah tersebut. Kenapa tiba-tiba ada perubuhan menara kembali. Terus-terang, kami kecewa sekali,” ujar juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto di Jakarta, akhir pekan lalu.

Untuk diketahui, setelah merubuhkan menara milik XL menjelang akhir tahun 2008 lalu, Pemda Badung kembali beraksi dengan merubuhkan satu menara pemancar telekomunikasi milik Indonesia Tower yang disewa sebagai menara bersama oleh Telkomsel, XL, Mobile-8 Telecom, dan Natrindo Telepon Seluler (Axis).

Akibat tindakan tersebut ribuan pengguna layanan telepon seluler Telkomsel, Excelcomindo Pratama, Mobile-8 Telecom, dan Natrindo Telepon Seluler (Axis), di Bali, dipastikan bakal kesulitan berkomunikasi. Dampak paling parah akan dirasakan oleh Telkomsel karena di menara itu operator tersebut memasang hub.

Gatot mengatakan, hingga sekarang tidak bisa menerima pola pikir Bupati Badung yang merasa Perda lebih tinggi dari Permenkominfo tentang Menara Bersama. “Bupati merasa karena keluar terlebih dahulu, Perda itu lebih tinggi ketimbang Permen. Ini kan , aneh. Akibatnya mereka bertindak tanpa mengindahkan regulasi yang lebih tinggi,” jelasnya.

Presiden Direktur Indonesia Tower, Sakti Wahyu Trenggono memperkirakan aksi perubuhan menara di Badung akan terus berlanjut. ” Milik Indonesia Tower masih ada dua menara lagi yang akan dirubuhkan. Ini aneh karena semua izin yang kami miliki lengkap,” ungkapnya.

Trenggono mengungkapkan, menerima surat edaran dari pemda Badung yang melarang pihaknya untuk memperpanjang izin menara.Dan surat edaran tersebut dikirmikan juga ke semua operator kecuali satu perusahaan yang menjadi rekanan Pemda yakni Bali Towerindo.

Bali Towerindo dikabarkan salah satu pemiliknya adalah anak Bupati setempat dengan dukungan dana dari Sinar Mas grup. Dugaan adanya dana Sinar Mas grup diperkuat dengan leluasanya anak usaha Sinar Mas, Smart Telecom, menguasai menara milik perusahaan tersebut.

Indikasi dimudahkannya Bali Towerindo melenggang di Badung diperkuat dengan leluasanya perusahaan tersebut membangun menara tanpa kendala berarti, meskipun tak jauh dari situ, menara milik XL dan Indonesia Tower baru saja dirubuhkan.[dni]

270109 KPPU Akan Pelajari Monopoli Frekuensi

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membuka diri untuk menerima masukan dari masyarakat terkait adanya dugaan penguasaan frekuensi di spektrum 2,5 GHz.

“Kami tidak keberatan jika ada kelompok masyarakat yang ingin melaporkan adanya dugaan monopoli di spektrum 2,5 GHz. Jika indikasi praktik monopoli atau penguasaanya melanggar UU anti monopoli, lembaga ini berhak untuk melakukan penyelidikan,” tegas Komisioner KPPU Tadjuddin Noer Said kepada Koran Jakarta, akhir pekan lalu.

Tadjuddin menegaskan, lembaganya tidak pertama kali menyelidiki kasus monopoli di industri telekomunikasi. Dan biasanya ketika KPPU turun tangan, bisa mengubah lanskap persaingan di industri tersebut.

“Bukti nyata saat masalah kartel tarif SMS atau penyelenggaraan Sambungan Langsung Internasional (SLI). Yang diuntungkan adalah pelanggan karena tidak ada lagi tarif tinggi atau dominasi layanan oleh satu operator,” katanya.

Masalah frekuensi pun, diakui Tadjuddin, menjadi perhatian KPPU karena merupakan sumber daya alam terbatas dan berpotensi menjadi sumbangan pendapatan bagi negara. “Karena itu jika benar ada monopoli di frekuensi, laporkan pada kami,” katanya.

Sebelumnya, penggiat telematika dari Forum Komunikasi Broadband Wireless Indonesia (FKBWI) Barata Wisnu Wardhana mengatakan, penguasaan frekuensi 2,5 Ghz sebesar 150 Mhz oleh Media Citra Indostar (MCI) tidak sesuai dengan kesepakatan di International Telecommunication Union (ITU) dan cenderung banyak memberikan mudarat bagi masyarakat.

Menurut Barata, jika pemerintah membiarkan penguasaan sedemikian besar oleh MCI membuat terjadinya pemborosan penggunaan frekuensi. Hal ini karena dengan teknologi teresterial spektrum tersebut bisa digunakan untuk melayani 10 juta pengguna. Sedangkan dengan teknologi satelite broadcast hanya melayani 500 ribu pengguna.

Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar mengatakan, pemerintah memang sedang mengaji ulang masalah penggunaan frekuensi yang tidak efisien oleh pemiliknya.

Basuki membantah, meskipun pemerintah mendukung peluncuran satelit Indostar II pada 17 Maret nanti, tidak akan berdampak pada mudahnya perpanjangan penguasaan frekuensi oleh MCI. “Tidak semudah itulah. Beda dong antara slot satelit dan frekuensi. Keduanya sedang kita kaji kembali,” tegasnya.[dni]

270109 Pelanggan FWA Semakin Dimanjakan

nokia-cdmaBerbahagialah masyarakat yang menjadi pelanggan operator berlisensi Fixed Wireless Access (FWA) pada tahun ini. Hal ini karena regulator sedang berencana membahas kemungkinan digabungkannya Point Of Interconection (POI) dan Point of Charging (POC) dari satu wilayah layanan FWA yang berdekatan.

Seperti diketahui, layanan FWA jika merujuk pada Kepmenhub No. 35/2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas adalah jasa telekomunikasi yang memliki wilayah layanan sesuai dengan kode areanya.

Di Indonesia penyelenggara FWA adalah Telkom Flexi, Indosat StarOne, Bakrie Telecom, Hepi. Terbatasnya wilayah layanan tersebut, diakali oleh operator FWA dengan memberikan layanan roaming ala jasa seluler jika pelanggannya keluar dari kode area. Layanan semacam itu oleh Telkom dinamakan Flexi combo, sedangkan Bakrie Telecom terkenal dengan Esia Go Go.

Jika rencana dari regulator itu terwujud, maka pelanggan yang tinggal di satu wilayah berdekatan seperti Jakarta dengan Bogor atau Jakarta dengan Banten, tidak perlu lagi bersusah payah mengaktifkan jasa roaming semu tersebut karena POC dan POI-nya bergabung dalam satu wilayah.

“Dalam kajian kami tentang pentarifan, kebijakan yang mungkin dilakukan untuk men-triger penurunan tarif adalah penggabungan POC dan POI bagi jasa FWA. Sedangkan untuk seluler tidak mungkin lagi dilakukan karena tahun lalu telah terjadi penurunan tarif yang drastis,” ungkap Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi kepada Koran Jakarta, Senin (26/1).

Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjut Heru, regulator akan merevisi aturan terkait interkoneksi yakni Peraturan Menteri No 8/ 2006.

Heru menjelaskan, penggabungan tersebut tidak hanya akan membuat pelanggan FWA bisa menikmati layanan lebih luas tetapi tarif yang lebih murah.

“Selain itu, kebijakan ini akan membuat penggunaan penomoran oleh operator menjadi semakin efisien,” jelasnya

Terkendala Penomoran

Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi menjelaskan, penggabungan POC dan POI nantinya akan terbentur masalah keterbatasan penomoran, khususnya untuk pelanggan di wilayah padat.

”Di Jakarta saja kami sudah hampir kehabisan blok nomor. Jika masalah ini tidak diselesaikan terlebih dulu, tidak ada gunanya penggabungan tersebut,” katanya.

Menurut Rakhmat, jika fundamental penomoran tidak bisa diselesaikan oleh regulator, solusi lainnya adalah memperluas kode area satu wilayah layanan.

”Sistem kode area yang berlaku sekarang sudah kuno dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Banyak wilayah yang telah bersinggungan satu sama lain karena akses transportasi sudah dibuka,” katanya.

Direktur Korporasi Mobile-8 Telecom Merza Fachys mengatakan, sebetulnya POI dan POC diatur lebih ditujukan kepada terjadinya iklim interkoneksi yang sehat. Tidak tersedianya POI di setiap area POC untuk FWA mengakibatkan peningkatan biaya interkoneksi lokal bagi operator FWA yang ingin berinterkoneksi dengan operator eksisting yang tidak punya POI.

”Urusan POC dan POI tergantung pengaturan sajalah dan dijalankan konsisten sesuai aturan. Sebenarnya hal ini tidak menjadi terlalu signifikan karena kebanyakan penawaran operator berlaku untuk panggilan ke sesama,” katanya.

Pada kesempatan lain, Direktur Pemasaran Indosat Guntur S Siboro mengaku tidak iri dengan kebijakan dari regulator yang terkesan memanjakan operator FWA.

”Soal pentarifan seluler dan FWA jika lintas operator (off net) tergantung biaya interkoneksi. Selama ini persepsi tarif murah lebih banyak terjadi pada tarif on net,” katanya.

Dan untuk tarif on nett, lanjutnya, angka yang ditawarkan seluler lebih murah dari FWA. ”Di seluler tarif off net terlihat lebih mahal ketimbang FWA karena biaya interkoneksi seluler masih tetap lebih tinggi dari FWA,” jelasnya.

Sementara itu, Sekjen Indonesia Telecommunication Users Group (IDTUG) Muhammad Jumadi Idris menilai, langkah regulator menggabungkan POC dan POI wilayah layanan FWA yang berdekatan merupakan langkah yang tepat untuk membuka medan persaingan yang seimbang antara FWA dan seluler.

”Kebijakan ini diharapkan membuat operator FWA menurunkan tarifnya agar pengguna merasakan langsung beleid yang akan dikeluarkan oleh regulator tersebut. Karena saya lihat ini seperti soft policy untuk menurunkan tarif, berbeda dengan kebijakan pada April 2008,” jelasnya.[doni ismanto]

270109 Maaf, Tahun Ini Tidak Ada Penurunan Tarif

teleponPada tahun lalu di Indonesia terjadi peningkatan penggunaan SIM Card sebesar 72 persen ketimbang 2007. Angkanya dari 103 juta nomor menjadi 172 juta nomor.

Dari jumlah sebesar itu, nomor yang bisa dikategorikan sebagai pelanggan hanya sebanyak 91 juta nomor alias meningkat 38 persen ketimbang 2007.

Tingginya penjualan SIM Card tersebut tak dapat dilepaskan dari beleid pemerintah pada April 2008 yang menurunkan biaya interkoneksi sebesar 20 hingga 40 persen.

Pada tahun ini industri telekomunikasi diprediksi memiliki angka pertumbuhan pelanggan sebesar 10 hingga 20 persen. Sedangkan untuk revenue yang tak akan bisa menembus angka dua digit.

Pola persaingan di industri telekomunikasi pada tahun ini diperkirakan tak akan berubah banyak ketimbang tahun lalu. Jor-joran tarif murah ala operator tetap akan dilakukan meskipun mulai terkendali bentuk komunikasi pemasarannya karena pelanggan sudah mulai sadar dengan bentuk penawaran yang penuh tipsani alias tipu sana sini tersebut.

Sedangkan dari sisi regulator, telah ditetapkan tidak ada lagi keluar beleid penurunan tarif ala April 2008 lalu. Prioritas utama yang harus diselesaikan pada tahun ini adalah meningkatkan kualitas layanan dari industri.

”Berbeda dengan tahun lalu dimana prioritas yang dijalankan adalah menurunkan tarif telekomunikasi, maka pada tahun ini kami mengutamakan masalah kualitas layanan,” ujar Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi kepada Koran Jakarta, Senin (26/1).

Heru menjelaskan, setiap kebijakan yang dibuat oleh regulator terkait masalah tarif mengacu pada Regulatory Finance Report (RFR) yang di-submit oleh operator setiap tahun pada September.

Penurunan biaya interkoneksi 2008 lalu, dihitung pada 2007 dengan menggunakan data RFR 2005. “Jika mengacu pada data lama seharusnya ada penurunan tarif lagi sebesar lima persen. Tetapi menurut kami data lama sudah tidak valid karena industri sudah berubah. Karena itu kita akan mengolah masalah tarif dengan data 2007 nantinya, untuk kebijakan tarif 2010,” jelasnya.

Diakuinya, akibat dari regulasi penurunan tarif yang dilakukan pada April 2008, terjadi peningkatan trafik komunikasi yang berujung pada turunnya kualitas layanan dari semua operator.

Regulator memang telah mengantisipasi hal tersebut dengan mengeluarkan regulasi kualitas layanan (Quality Of Services/Qos) pada Mei 2008.

Aturan tersebut memberikan parameter untuk mengukur kualitas layanan operator mulai dari kinerja perhitungan tagihan, lamanya penyelesaian keluhan pelanggan, jumlah gangguan, jumlah panggilan yang terputus, keberhasilan panggilan, dan lamanya waktu menjawab panggilan pelanggan ke pusat layanan.

Agar lebih bertaring, regulasi ini juga disertakan dengan sanksi denda. Regulator mengajukan denda maksimal 10 miliar rupiah bagi operator yang tidak mampu memenuhi standar kualitas layanan untuk interkoneksi dan sewa jaringan.

Denda yang berlaku bagi kedua hal tersebut adalah jika operator terbukti melakukan manipulasi akses, terlambat mengembangkan titik interkoneksi, mendiskriminasi harga dan akses, serta pemberian informasi yang tidak benar.

Sedangkan untuk kegagalan dalam memenuhi kualitas layanan yang bersangkutan dengan pelanggan seperti lambat menanggapi pengaduan dan lainnya, operator terancam denda mulai 500 ribu rupiah hingga 10 juta rupiah.

Meskipun regulasi tersebut mengancam sanksi denda, berhubung peraturan pemerintah (PP) tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum disahkan, maka pada tahun lalu aturan Qos ibarat macan ompong yang tidak membuat takut para operator.

”Prioritas kami adalah mendorong secepatnya disahkan PP PNBP tersebut. Jika beleid tersebut disetujui, ini akan membuat pengawasan yang dilakukan oleh regulator menjadi efektif karena sanksi denda berupa rupiah langsung dijatuhkan. Bukan seperti selama ini dimana memberikan peringatan tertulisa saja,” jelasnya.

Masa Tenggang

Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Merza Fachys meminta regulator memberikan tenggang waktu selama dua hingga tiga tahun sebelum aturan QoS diterapkan secara ketat.

”Tenggang waktu itu dibutuhkan karena ada hal-hal yang mempengaruhi QoS tetapi belum dapat dikendalikan sepenuhnya oleh para operator,” tandas Merza.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah iklim investasi, right of way untuk pembangunan infrastruktur, ketersediaan sumber daya penunjang seperti listrik, proses perijinan menyangkut menara dan frekuensi, serta iklim tenaga kerja.

Merza menyarankan, sebelum BRTI menerapkan pengawasan yang ketat untuk menegakkan aturan QoS, lembaga tersbut harus kembali bercermin kepada khittahnya sebagai pengayom seluruh stakeholders di industri telekomunikasi yakni pemerintah, pengguna, dan operator.

”Sekarang QoS dan denda yang akan menjadi fokus program kerja 2009 ini untuk kepentingan siapa ? Katanya untuk konsumen, fine. Pemerintah dapat PNBP. Nah untuk operator apa?,” tanyanya.

Merza menegaskan, dalam suasana kompetisi yang keras saat ini tidak ada satu operator pun yang dengan sengaja mempunyai program kerja menurunkan QoS. Jika pun ada QoS yang turun hingga di bawah standar, tentunya tak dapat dilepaskan dari faktor di luar kontrol operator. ”Lantas kalau itu terjadi, apa wajar didenda,” katanya.

Direktur Pemasaran Indosat Guntur S Siboro mengingatkan, masalah pengawasan QoS akan menjadi susah-susah gampang dijalankan oleh regulator.

”Pengukuran pelayanan itu susah diukur. Apalagi terkait tingkat keluhan karena itu sangat subyektif,” katanya.

Menurut Guntur, juri yang paling adil terkait QoS adalah pelanggan operator. Bagi pemain yang tidak menerapkan strategi customer centric, maka tentu akan ditinggalkan oleh pelanggan. ”Ini jamannya kompetisi. Dan letaknya indah kompetis ya, disitu,” tegasnya.

Sedangkan VP Public and Marketing Communication Telkom Eddy Kurnia menegaskan, tidak khawatir dengan rencana dari regulator tersebut. ”Kami siap u melakukan ketentuan regulator tersebut. Sumber daya Telkom paling siap untuk memenuhi regulasi QoS,” tegasnya.

Sekjen Indonesia Telecommunication Users Group (IDTUG) Muhammad Jumadi Idris mengharapkan, seandainya pengawasan terhadap QoS semakin ketat dilakukan regulator akan menggeser kompetisi dari tarif murah ke penyajian layanan berkualitas.

”Regulasi QoS tersebut akan menjadi early warning bagi operator untuk tidak terus-menerus menawarkan tarif murah tanpa ada layanan berkualitas. Dan pelanggan pun akan memiliki daya tawar, karena berpeluang menuntut operator jika layanannya buruk,” tandasnya.[dni]