Pengadaan LPG dan Pupuk: Pertamina dan Pusri Lakukan Penyimpangan

JAKARTA—Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tetap bersikukuh dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat dalam pengadaan pupuk dan LPG melakukan penyimpangan praktik bisnis yang menjurus pelanggaran pada Undang-undang anti monopoli.

Kedua BUMN itu adalah Pertamina melalui pengadaan Elpiji. Sementara di Pupuk dilakoni oleh PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) yang menjadi holding dengan kepemilikan saham hingga 99,9 persen PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda, dan PT Petrokimia Gresik.

“Saya tegaskan, indikasi penyimpangan yang mereka lakukan itu ada dan kuat sekali. KPPU menduga keras praktik monopoli dilakukan kedua BUMN tersebut. Dan itu tidak berubah,” tegas Ketua KPPU Benny Pasaribu kepada Koran Jakarta, Jumat (23/1)

Benny mengakui, sesuai Pasal 33 UUD 45 memang mewajibkan penguasaan ekonomi oleh negara untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Dan biasanya dalam praktik diserahkan pada BUMN.

“Tetapi menjadi masalah jika para BUMN tersebut melakukan penyimpangan sehingga menjurus pada praktik monopoli. Kalau sudah begini, tentu berurusan dengan KPPU sebagai pelaksana UU No 5/99,” katanya.

Komisioner KPPU Dedie Martadisastra mengatakan, monopoli diperbolehkan dilakukan, asalkan tidak mengarah pada memengaruhi dan menciptakan praktek monopoli di pasar yang berujung terjadinya distorsi dn inefisien.

Tadjuddin Noer Said yang juga menjadi Komisioner KPPU mengatakan, sebenarnya imonopoli hanya berlaku paad dua BUMN yakni Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Jamsostek. Kedua perusahaan ini melakukan monopoli dengan dipayungi oleh UU.

Sementara diluar kedua BUMN tersebut monopoli dilakukan dengan bantuan pemerintah melalui peraturan menteri. “Kalau masalah monopolinya memang untuk rakyat kami tidak bermasalah. Namun, kenyataan di lapangan terjadi praktik penyimpangan yang membuat barang menjadi langka dan harga melambung. Ini yang kita lawan,” tegasnya.

Dia mengingatkan, hak monopoli bisa dijalankan jika masyarakat masih percaya kepada negara. Dan kepercayaan itu bisa dicabut melalui UU. “Kedua perusahaan itu kan sudah dicabut hak monopolinya oleh UU. Karena itu sekarang kami yang menjadi pengawas praktiknya,” katanya.

Menurut Tadjuddin, masalah ini harus diklarifikasi karena persepsi masyarakat negaralah yang melakukan monopoli karena BUMN adalah alat pemerintah. “Padahal banyak BUMN itu yang menjadi PT dan profit oriented. Jadi, jangan sampai jika praktik ini dibiarkan, masyarakat semakin tidak percaya kepada negara,” katanya.

Secara terpisah, pengamat persaingan usaha Rikrik Rizkiyana mengatakan, tudingan praktik monopoli muncul karena adanya tata niaga yang diatur oleh pemerintah. “Langkah pemerintah melakukan itu kan untuk mensejahterakan rakyat. Nah, ketika dalam implementasinya terjadi penyimpangan, wajar KPPU turun tangan,” katanya.

Sebelumnya, KPPU menuding Pertamina melakukan monopoli di pengadaan LPG berkat adanya Peraturan Menteri ESDM No 21/2007 yang mensyaratkan jika ada pemain baru yang ingin bermain di pengadaan LPG harus memiliki aset kilang pengolahan BBM dan LPG dalam negeri termasuk pengembangannya dalam jangka panjang.

Regulasi ini membuat hanya Pertamina sebagai satu-satunya yang bisa memenuhi ketentuan tersebut dan menjadi entry barrier bagi pemain lain jika mau ikut meramaikan kompetisi.

Indikasi kartel juga dilakukan oleh Pertamina dengan para agennya dalam mengalihkan konsumsi elpiji 3 Kg ke 12 atau 50 Kg. Hal ini dengan membuat elpiji 3 Kg hilang di pasaran sehingga pola konsumsi berubah. Praktik ini tak mungkin dilakukan jika tidak didukung jaringan distribusi.

Selain itu, harga LPG yang tidak disubsidi (12 dan 50 Kg) yang masih “disubsidi’ oleh Pertamina menimbulkan entry barrier bagi pelaku usaha swasta. Di saat Pertamina ingin mencapai harga keekonomiannya dengan menaikkan harga LPG bersubsidi (3 Kg), pemerintah melakukan intervensi dengan menunda kenaikan.

Berkaitan dengan dugaan kartel yang terjadi diantara produsen pupuk, kuat dugaan terjadi akibat dikuasainya perusahaan tersebut oleh satu holding sehingga menafikan persaingan di pupuk non subsidi. Bahkan harga input (dalam hal ini gas yang berbeda-beda) yang seharusnya merupakan keuntungan salah satu produsen untuk bersaing tidak menjadi alat persaingan.

Dugaan monopoli makin kental dengan adanya regulasi rayonisasi oleh pemerintah untuk penjualan yang berujung terjadinya kerjasama antara distributo dan produsen mewujudkan hal tersebut.

Berkuasanya satu holding juga dicurigai oleh KPPU membuat terjadinya diskriminasi syarat-syarat menjadi distributor. [dni]


240109 Regulator Non Aktifkan Dua Adpel

kapal-tenggelam-2JAKARTA —Direktorat Jenderal Hubungan Laut, Departemen Perhubungan, menonaktifkan dua pejabat administrator pelabuhan (Adpel) yang terlibat dalam tenggelamnya KM Teratai Prima.

Kedua pejabat itu adalah Adepl Samarinda, Soediono, dan Adpel Pare-pare, Nurwahidah.

Dirjen Hubungan Laut Sunaryo menjelaskan, langkah tersebut diambil pihaknya untuk memperlancar keperluan investigasi internal terkait tenggelamnya kapal nahas tersebut di perairan Majene.

“Penonaktifan pejabat itu untuk investigasi internal untuk mengetahui lebih lanjut penyebab tenggelamnya KM Teratai,” katanya di Jakarta , Jumat (23/1).

Diungkapkannya, penonaktifan kedua pejabat tersebut tertuang dalam Surat Dirjen dengan Nomor: UK.11/2/1/DJPL-09 tertanggal 22 Januari 2009.

Untuk mengisi kekosongan jabatan dari kedua pejabat tersebut, Dirjen Hubla menetapkan Capt Thamrin yang masih menjabat Kabusdit Sarana dan Prasarana Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) sebagai pelaksana tugas harian Adpel Samarinda

Sedangkan pejabat Kepala Seksi Kelaikan Kapal, Jhonny Silalahi mengisi posisi Adpel Pare-pare.

“Penonaktifan ini juga bagian dari investigasi dikaitkan dengan pembinaan personil dan sumber daya manusia di lingkungan perhubungan laut,”tegasnya.

Secara keseluruhan, ujarnya, investigasi dilakukan dengan menunjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah dengan sanksi administrasi terhadap profesi dan kompentensi jika melanggar aturan dan ketentuan.

Namun tidak tertutup kemungkinan diberikan sanksi hukum jika dalam investigasi tersebut secara nyata kesalahan pada personil adpel, sehingga ia memastikan bahwa investigasi internal tersebut tidak terkait atau terpisah dengan penyelidikan yang dilakukan Komite Keselamatan Nasional Tranportasi (KNKT), penyidik Polri, dan Tim SAR

Diungkapkannya, investigasi akan dilakukan berkaitan dengan kondisi kapal apakah laik layar atau tidak, mulai dari perawatan dok, pergantian mesin, rancangan kapal, regulasi menyangkut surat pemberian izin berlayar, dan kepastian jumlah manifest kapal.

Untuk diketahui, KM Teratai Prima yang tenggelam di perairan Majene, Sulawesi Barat pada Sabtu (10/1) itu dibangun pada tahun 1999 dan lama operasi mencapai 10 tahun dengan rata-rata operasional sebanyak 4 kali dalam satu bulan.

Kapasitas penumpang kapal yang dimiliki H. Muhammadong tersebut sebanyak 250 orang penumpang dan 274,4 ton barang menggunakan mesin Nissan berkekuatan 2X550 tenaga kuda (PK).

Berdasarkan investigasi sementara, diperoleh informasi bahwa KM Teratai Prima telah berganti mesin dari merek Yanmar berkekuatan 2?1500 PK menjadi merek Nissan berkekuatan 2×550 PK.

Pergantian mesin itu dilakukan pada 31 Maret 2008 saat peralihan kepemilikan kapal dari PT Bunga Teratai ke PT Batari Mulya.

KM Teratai Prima termasuk kapal nonklas karena belum memperoleh sertifikasi dari PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Akan tetapi, pernah didaftarkan untuk diproses di lembaga klasifikasi itu.

Kasubdit Nautis Teknis & Radial Kapal Ditkapel Ditjen Perhubungan Laut Dephub, Erwin Rosmali menambahkan, kapal telah diproses di BKI tetapi belum mendapatkan klas boleh berlayar. Untuk diketahui, salah satu kewajiban memperoleh proses klasifikasi BKI adalah keharusan masuk docking (galangan kapal) 12 bulan sekali.

KM Teratai Prima terakhir kali masuk docking pada 1-28 Maret 2008 di Samarinda. “Untuk docking masih memenuhi syarat, akan tetapi investigasi dikembangkan terkait pemeriksaan peralatan kapal, peralatan radio, alat keselamatan bagi penumpang dan lainnya,” ujar Sunaryo.

Secara terpisah, Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit menilai, sebagai kebijakan reaktif atas tuntutan masyarakat langkah tersebut hal yang wajar dilakukan. “Rantai komandonya memang begitu. Tetapi selain itu sebaiknya dicari juga akar masalahnya,” katanya.

Menurut dia, selama ini pemerintah tidak memiliki perencanaan yang matang mengembangkan angkutan laut. “Masalah fundamentalnya belum diselesaikan oleh pemerintah. Di angkutan udara sudah terjadi perbaikan. Ada baiknya di laut juga dilakuakn hal yang sama dengan regulasi ketat,” jelasnya.[dni]