230109 Pengadaan LPG dan Pupuk : BUMN Langgar UU Anti Monopoli

JAKARTA–Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengurusi pengadaan Liguid Petroleum Gas (LPG) dan pupuk telah melanggar Undang-undang Anti Monopoli.

pertamina1BUMN yang dituding adalah Pertamina melalui pengadaan Elpiji. Sementara di Pupuk dilakoni oleh PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) yang menjadi holding dengan kepemilikan saham hingga 99,9 persen PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda, dan PT Petrokimia Gresik.

“Saya sangat menyayangkan BUMN yang seharusnya menjadi pengayom ekonomi rakyat justru berubah menjadi kapitalis yang menghisap rakyatnya sendiri. Praktik seperti ini harus dihentikan,” tegas Ketua KPPU Benny Pasaribu di Jakarta, Kamis (22/1).

Benny menegaskan, lembaganya akan segera mengirim surat himbauan kepada Menneg BUMN Sofian Djalil sebagai pembina para BUMN tersebut untuk menghentikan praktik yang cenderung membuat perekonomian menjadi tidak sehat dan efisien. Surat rencananya akan dilayangkan juga ke para direksi BUMN tersebut.

“Di KPPU itu ada tahapannya melihat fenomena praktik perekonomian tidak sehat. Jika himbauan tidak diindahkan, bisa berubah menjadi tuntutan hukum atau ganti rugi bagi pelanggan,” tegasnya.

Benny mengingatkan, langkah yang dilakukan oleh KPPU tersebut sudah sesuai dengan UU No 5/99 Pasal 3 ayat A yang menyatakan lembaga tersebut harus melindungi kepentingan umum dan menjaga efisiensi serta kesejahteraan masyarakat.

“Perilaku BUMN ini kan sudah tidak sesuai dengan amanat tersebut. Jadi, ini wajar dilakukan,” katanya.

Modus Operandi

Komisioner KPPU Dedie S Martadisastra menjelaskan, melenggangnya Pertamina melakukan monopoli di pengadaan LPG tak bisa dilepaskan dari adanya Peraturan Menteri ESDM No 21/2007 yang mensyaratkan jika ada pemain baru yang ingin bermain di pengadaan LPG harus memiliki aset kilang pengolahan BBM dan LPG dalam negeri termasuk pengembangannya dalam jangka panjang.

Regulasi ini membuat hanya Pertamina sebagai satu-satunya yang bisa memenuhi ketentuan tersebut. “Ini jelas menjadi entry barrier bagi pemain lain jika mau ikut meramaikan kompetisi. Keharusan ini patut dipertanyakan karena yang dijalankan adalah bisnis LPG bukan BBM,” katanya.

Benny menambahkan, indikasi kartel juga dilakukan oleh Pertamina dengan para agennya dalam mengalihkan konsumsi elpiji 3 Kg ke 12 atau 50 Kg. Hal ini dengan membuat elpiji 3 Kg hilang di pasaran sehingga pola konsumsi berubah. Praktik ini tak mungkin dilakukan jika tidak didukung jaringan distribusi.

Selain itu, harga LPG yang tidak disubsidi (12 dan 50 Kg) yang masih “disubsidi’ oleh Pertamina menimbulkan entry barrier bagi pelaku usaha swasta. Di saat Pertamina ingin mencapai harga keekonomiannya dengan menaikkan harga LPG bersubsidi (3 Kg), pemerintah melakukan intervensi dengan menunda kenaikan.

Hal ni memperlihatkan LPG sepenuhnya telah menjadi komoditas yang diatur dan tidak dapat diserahkan ke pasar sehingga entry barrier tetap ada. “Padahal dengan adanya konversi menjadikan LPG kebutuhan pokok. Namun beberapa kebijakan mengakibatkan pelaku usaha menjadi sulit untuk masuk dalam industri LPG.

Dedie mengatakan, harga Elpiji yang berlaku saat ini tidak wajar dan sudah melampaui harga keekonomian, sehingga harus diturunkan.

Berkaitan dengan dugaan kartel yang terjadi diantara produsen pupuk, kuat dugaan terjadi akibat dikuasainya perusahaan tersebut oleh satu holding sehingga menafikan persaingan di pupuk non subsidi. Bahkan harga input (dalam hal ini gas yang berbeda-beda) yang seharusnya merupakan keuntungan salah satu produsen untuk bersaing tidak menjadi alat persaingan.

Dugaan monopoli makin kental dengan adanya regulasi rayonisasi oleh pemerintah untuk penjualan yang berujung terjadinya kerjasama antara distributo dan produsen mewujudkan hal tersebut. “Praktiknya produk ditahan sehingga harga melambung di atas Harga Eceran tertinggi (HET). Bahkan pada Desember tahun lalu harga keekonomian dan HET bisa berselisih hingga seribu rupiah,” kata Benny.

Berkuasanya satu holding juga dicurigai oleh KPPU membuat terjadinya diskriminasi syarat-syarat menjadi distributor. “Dan biasanya makin lebih parah jika pabrik juga memiliki distributor. Kalau sudah begini pasar dikuasai sepenuhnya,” katanya.

Secara terpisah, pengamat persaingan usaha Rikrik Rizkiyana menilai langkah KPPU mempertanyakan praktik monopoli tersebut kepada pembina BUMN sudah tepat. “Tak dapat dipungkiri dua komoditi tersebut sudah well regulated untuk mensejahterakan rakyat. Nah, ketika dalam implementasinya terjadi penyimpangan, wajar ditanya ke pembinanya, setelah itu baru investigasi pelakunya,” katanya.

Rikrik mengatakan, terjadinya monopoli tak dapat dilepaskan adanya tata niaga yang menafikan mekanisme pasar bebas. Seperti rayonisasi di pupuk, kebijakan tersebut jelas sekali melakukan market segmentation. “Tetapi itu kan ada payung hukumnya. Nah, jika ingin diperbaiki itu mungkin masalah penetapan pricing dan distribusinya. Bagaimanapun ini menyangkut daya tahan petani,” jelasnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s