230109 Formulasi Tarif Harus Direformasi

macet2JAKARTA–Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendesak pemerintah untuk mereformasi formulasi tarif agar masyarakat dapat memiliki harga jasa angkutan yang layak.

“Reformasi formulasi tersebut mendesak dilakukan karena tren harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dunia naik dan turun secara drastis. Jika tidak diadakan reformasi, yang terjadi seperti sekarang dimana masyarakat tidak merasakan dampak apa-apa dari penurunan biaya BBM,” ujar Sekjen MTI Danang Parikesit di Jakarta, Kamis (22/1).

Dijelaskannya, selama ini formulasi tarif menggunakan Keputusan Menteri (KM) No 89/2002. dalam regulasi tersebut yang dimasukkan sebagai komponen menghitung formulasi tarif adalah biaya pegawai, harga BBM, harga suku cadang, dan biaya bunga bank.

“Komponen tersebut tidak pernah dilakukan audit dalam implementasinya. Contoh, BBM diklaim pemerintah berkontribusi sebesar 20 persen, tetapi kenyataanya 2-3 persen. Gaji pegawai di regulasi seharusnya karyawan tetap, kenyataan di lapangan berbasis setoran,” katanya.

Melihat kenyataan tersebut, Danang menyarankan, revisi formulasi dilakukan dan menambahkan komponen lainnya yakni resiko. Kompenen ini untuk menutupi bergeraknya biaya bunga bank yang di luar kekuasaan pengusaha. “Ini bisa menutupi risiko suku bunga yang bisa tiba-tiba naik,” jelasnya.

Menurut Danang, akibat tidak berjalannya sistem formulasi yang baik membuat elastisitas tarif belum berjalan di Indonesia . Teori ketika tarif naik bersamaan dengan harga BBM dan sebaliknya tidak berlaku. “Di sini tarif tetap naik walau BBM sudah turun. Nah, ini yang harus diklarifikasi,” katanya.

Berkaitan dengan kenyataan yang terjadi dalam penurunan BBM sekarang dimana pemerintah terkesan alot berunding dengan pengusaha angkutan, Danang menyarankan, pemerintah melakukan audit trayek yang dimiliki oleh pengusaha.

“Selama ini yang terjadi pemberian trayek, tetapi tidak ada audit akan trayek yang diberikan. Padahal ini bisa digunakan sebagai alat untuk menekan para pengusaha untuk mengikuti kemauan pemerintah. Seharusnya ini coba dilakukan,” tuturnya.

Ketua MTI Bambang Susantono menambahkan, penataan ulang trayek memang harus dilakukan pemerintah untuk mengetahui biaya transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

“Jika di industri kita bisa menghitung biaya transportasi lebih mudah. Berdasarkan catatan di sektor manufaktur berkontribusi 18-20 persen dan di pertanian serta perkebunan sebesar 38 persen. angka itu tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara lain yang berkisar 8-12 persen,” katanya

“Dan jika memang ingin mewujudkan sistem transportasi yang baik maka harus ada penetapan standar kualitas layanan, penegakkan aturan, sosialisasi etika bertransportasi,d an penyediaan angkutan umum masssal,” katanya.

“Langkah ini diyakini akan memutus lingkaran setan semakin tingginya penggunaan sepeda motor dan kendaraan pribadi,” tambahnya.

Secara terpisah, Dirjen Hubungan Darat Soeroyo Alimoeso menyambut gembira usulan dari MTI tersebut. “Jika memang usulan ini memberikan manfaat bagi masyarakat banyak, kita terbuka untuk melakukan pengkajian akan skema tarif selama ini,” katanya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s