230109 Pengadaan LPG dan Pupuk : BUMN Langgar UU Anti Monopoli

JAKARTA–Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengurusi pengadaan Liguid Petroleum Gas (LPG) dan pupuk telah melanggar Undang-undang Anti Monopoli.

pertamina1BUMN yang dituding adalah Pertamina melalui pengadaan Elpiji. Sementara di Pupuk dilakoni oleh PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) yang menjadi holding dengan kepemilikan saham hingga 99,9 persen PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda, dan PT Petrokimia Gresik.

“Saya sangat menyayangkan BUMN yang seharusnya menjadi pengayom ekonomi rakyat justru berubah menjadi kapitalis yang menghisap rakyatnya sendiri. Praktik seperti ini harus dihentikan,” tegas Ketua KPPU Benny Pasaribu di Jakarta, Kamis (22/1).

Benny menegaskan, lembaganya akan segera mengirim surat himbauan kepada Menneg BUMN Sofian Djalil sebagai pembina para BUMN tersebut untuk menghentikan praktik yang cenderung membuat perekonomian menjadi tidak sehat dan efisien. Surat rencananya akan dilayangkan juga ke para direksi BUMN tersebut.

“Di KPPU itu ada tahapannya melihat fenomena praktik perekonomian tidak sehat. Jika himbauan tidak diindahkan, bisa berubah menjadi tuntutan hukum atau ganti rugi bagi pelanggan,” tegasnya.

Benny mengingatkan, langkah yang dilakukan oleh KPPU tersebut sudah sesuai dengan UU No 5/99 Pasal 3 ayat A yang menyatakan lembaga tersebut harus melindungi kepentingan umum dan menjaga efisiensi serta kesejahteraan masyarakat.

“Perilaku BUMN ini kan sudah tidak sesuai dengan amanat tersebut. Jadi, ini wajar dilakukan,” katanya.

Modus Operandi

Komisioner KPPU Dedie S Martadisastra menjelaskan, melenggangnya Pertamina melakukan monopoli di pengadaan LPG tak bisa dilepaskan dari adanya Peraturan Menteri ESDM No 21/2007 yang mensyaratkan jika ada pemain baru yang ingin bermain di pengadaan LPG harus memiliki aset kilang pengolahan BBM dan LPG dalam negeri termasuk pengembangannya dalam jangka panjang.

Regulasi ini membuat hanya Pertamina sebagai satu-satunya yang bisa memenuhi ketentuan tersebut. “Ini jelas menjadi entry barrier bagi pemain lain jika mau ikut meramaikan kompetisi. Keharusan ini patut dipertanyakan karena yang dijalankan adalah bisnis LPG bukan BBM,” katanya.

Benny menambahkan, indikasi kartel juga dilakukan oleh Pertamina dengan para agennya dalam mengalihkan konsumsi elpiji 3 Kg ke 12 atau 50 Kg. Hal ini dengan membuat elpiji 3 Kg hilang di pasaran sehingga pola konsumsi berubah. Praktik ini tak mungkin dilakukan jika tidak didukung jaringan distribusi.

Selain itu, harga LPG yang tidak disubsidi (12 dan 50 Kg) yang masih “disubsidi’ oleh Pertamina menimbulkan entry barrier bagi pelaku usaha swasta. Di saat Pertamina ingin mencapai harga keekonomiannya dengan menaikkan harga LPG bersubsidi (3 Kg), pemerintah melakukan intervensi dengan menunda kenaikan.

Hal ni memperlihatkan LPG sepenuhnya telah menjadi komoditas yang diatur dan tidak dapat diserahkan ke pasar sehingga entry barrier tetap ada. “Padahal dengan adanya konversi menjadikan LPG kebutuhan pokok. Namun beberapa kebijakan mengakibatkan pelaku usaha menjadi sulit untuk masuk dalam industri LPG.

Dedie mengatakan, harga Elpiji yang berlaku saat ini tidak wajar dan sudah melampaui harga keekonomian, sehingga harus diturunkan.

Berkaitan dengan dugaan kartel yang terjadi diantara produsen pupuk, kuat dugaan terjadi akibat dikuasainya perusahaan tersebut oleh satu holding sehingga menafikan persaingan di pupuk non subsidi. Bahkan harga input (dalam hal ini gas yang berbeda-beda) yang seharusnya merupakan keuntungan salah satu produsen untuk bersaing tidak menjadi alat persaingan.

Dugaan monopoli makin kental dengan adanya regulasi rayonisasi oleh pemerintah untuk penjualan yang berujung terjadinya kerjasama antara distributo dan produsen mewujudkan hal tersebut. “Praktiknya produk ditahan sehingga harga melambung di atas Harga Eceran tertinggi (HET). Bahkan pada Desember tahun lalu harga keekonomian dan HET bisa berselisih hingga seribu rupiah,” kata Benny.

Berkuasanya satu holding juga dicurigai oleh KPPU membuat terjadinya diskriminasi syarat-syarat menjadi distributor. “Dan biasanya makin lebih parah jika pabrik juga memiliki distributor. Kalau sudah begini pasar dikuasai sepenuhnya,” katanya.

Secara terpisah, pengamat persaingan usaha Rikrik Rizkiyana menilai langkah KPPU mempertanyakan praktik monopoli tersebut kepada pembina BUMN sudah tepat. “Tak dapat dipungkiri dua komoditi tersebut sudah well regulated untuk mensejahterakan rakyat. Nah, ketika dalam implementasinya terjadi penyimpangan, wajar ditanya ke pembinanya, setelah itu baru investigasi pelakunya,” katanya.

Rikrik mengatakan, terjadinya monopoli tak dapat dilepaskan adanya tata niaga yang menafikan mekanisme pasar bebas. Seperti rayonisasi di pupuk, kebijakan tersebut jelas sekali melakukan market segmentation. “Tetapi itu kan ada payung hukumnya. Nah, jika ingin diperbaiki itu mungkin masalah penetapan pricing dan distribusinya. Bagaimanapun ini menyangkut daya tahan petani,” jelasnya.[dni]

220109 Antisipasi Imlek, Maskapai Tambah Frekuensi Penerbangan

garuda-pesawat JAKARTA —Beberapa maskapai penerbangan menambah frekuensi penerbangannya ke rute-rute tertentu untuk mengantisipasi lonjaka penumpang saat Tahun Baru China (Imlek) nanti.

Demikian rangkuman pendapat dari juru bicara Mandala Airlines Trisia Megawati dan Sriwijaya Air Hanna Simatupang ketika dihubungi secara terpisah, Rabu (21/1).

“Imlek ini kan beriringan dengan hari Sabtu dan Minggu, jadi selain

warga Tionghoa yang sibuk, masyarakat lainnya juga banyak yang

terbang untuk berlibur. Jadi kita akan menyiapkan 20.000 kursi

tambahan,” kata Trisia.

Sedangkan Sriwijaya Air menyatakan akan meningkatkan penerbangan

beberapa rute saja, misalnya yaitu JakartaPangkalpinang pp dan

Jakarta – Pontianak pp.

“Kita menyediakan tambahan satu lagi penerbangan ke Pangkalpinang

dan Pontianak itu,” kata Kepala Komunikasi Sriwijaya, Hanna

Simatupang.

Untuk rute-ruta lain, masih bisa disokong dengan penerbangan

reguler yang ada saat ini.”Saya prediksikan perayaan Imlek tidak seperti Lebaran atau Natal yang membutuhkan kapasitas penumpang banyak, karenanya Sriwijaya tidak memberikan perhatian khusus selain dua kota tersebut,” jelasnya.

Sementara itu Garuda Indonesia menyatakan tidak akan menambah kapasitas atau frekuensi penerbangan pada saat Imlek ini.

Manajer Komunikasi Eksternal Garuda, Ikhsan Rosan mengatakan, kapasitas

Garuda masih memenuhi permintaan. “Secara umum kapasitas kita masih memenuhi permintaan. Rute Imlek, secara tradisional terjadi di Medan dan Pontianak . Garuda telah

melakukan penerbangan kesana delapan kali ke Medan dan tiga kali ke

Pontianak ” ujarnya.[dni]

230109 Formulasi Tarif Harus Direformasi

macet2JAKARTA–Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendesak pemerintah untuk mereformasi formulasi tarif agar masyarakat dapat memiliki harga jasa angkutan yang layak.

“Reformasi formulasi tersebut mendesak dilakukan karena tren harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dunia naik dan turun secara drastis. Jika tidak diadakan reformasi, yang terjadi seperti sekarang dimana masyarakat tidak merasakan dampak apa-apa dari penurunan biaya BBM,” ujar Sekjen MTI Danang Parikesit di Jakarta, Kamis (22/1).

Dijelaskannya, selama ini formulasi tarif menggunakan Keputusan Menteri (KM) No 89/2002. dalam regulasi tersebut yang dimasukkan sebagai komponen menghitung formulasi tarif adalah biaya pegawai, harga BBM, harga suku cadang, dan biaya bunga bank.

“Komponen tersebut tidak pernah dilakukan audit dalam implementasinya. Contoh, BBM diklaim pemerintah berkontribusi sebesar 20 persen, tetapi kenyataanya 2-3 persen. Gaji pegawai di regulasi seharusnya karyawan tetap, kenyataan di lapangan berbasis setoran,” katanya.

Melihat kenyataan tersebut, Danang menyarankan, revisi formulasi dilakukan dan menambahkan komponen lainnya yakni resiko. Kompenen ini untuk menutupi bergeraknya biaya bunga bank yang di luar kekuasaan pengusaha. “Ini bisa menutupi risiko suku bunga yang bisa tiba-tiba naik,” jelasnya.

Menurut Danang, akibat tidak berjalannya sistem formulasi yang baik membuat elastisitas tarif belum berjalan di Indonesia . Teori ketika tarif naik bersamaan dengan harga BBM dan sebaliknya tidak berlaku. “Di sini tarif tetap naik walau BBM sudah turun. Nah, ini yang harus diklarifikasi,” katanya.

Berkaitan dengan kenyataan yang terjadi dalam penurunan BBM sekarang dimana pemerintah terkesan alot berunding dengan pengusaha angkutan, Danang menyarankan, pemerintah melakukan audit trayek yang dimiliki oleh pengusaha.

“Selama ini yang terjadi pemberian trayek, tetapi tidak ada audit akan trayek yang diberikan. Padahal ini bisa digunakan sebagai alat untuk menekan para pengusaha untuk mengikuti kemauan pemerintah. Seharusnya ini coba dilakukan,” tuturnya.

Ketua MTI Bambang Susantono menambahkan, penataan ulang trayek memang harus dilakukan pemerintah untuk mengetahui biaya transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

“Jika di industri kita bisa menghitung biaya transportasi lebih mudah. Berdasarkan catatan di sektor manufaktur berkontribusi 18-20 persen dan di pertanian serta perkebunan sebesar 38 persen. angka itu tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara lain yang berkisar 8-12 persen,” katanya

“Dan jika memang ingin mewujudkan sistem transportasi yang baik maka harus ada penetapan standar kualitas layanan, penegakkan aturan, sosialisasi etika bertransportasi,d an penyediaan angkutan umum masssal,” katanya.

“Langkah ini diyakini akan memutus lingkaran setan semakin tingginya penggunaan sepeda motor dan kendaraan pribadi,” tambahnya.

Secara terpisah, Dirjen Hubungan Darat Soeroyo Alimoeso menyambut gembira usulan dari MTI tersebut. “Jika memang usulan ini memberikan manfaat bagi masyarakat banyak, kita terbuka untuk melakukan pengkajian akan skema tarif selama ini,” katanya.[dni]

230109 Telkom Investasi di Kabel Laut

logo_telkomJAKARTA – PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom)menginvestasikan dana sebesar 115.409.973 dollar AS untuk membangun tulang punggung jaringan (backbone) komunikasi berbasis kabel laut yang menghubungkan Pulau Jawa-Kalimantan-Sulawesi-Denpasar-Mataram dengan kapasitas 320 Gbps.

Proyek yang dikenal dengan nama.  JaKa2LaDeMa tersebut telah ditandatangani pada 30 Desember 2008 dengan konsorsium Fujitsu-Norddeutsche Seekabelwerke GmbH (NSW).

Vice President Public and Marketing Communication Telkom, Eddy Kurnia menjelaskan  JaKa2LaDeMa proyek meliputi Ring 4 yang terdiri dari Pontianak-Ketapang-Pangkalan Bun-Banjarmasin dan Ring 8 meliputi Sangata-Donggala. Serta DMCS Benduluk-Denpasar-Mataram.

“Diperkirakan proyek ini.  selesai pada  pertengahan tahun 2010,” katanya melalui keterangan tertulis yang diterima Kamis (22/1).

Dijelaskannya, infrastruktur  tersebut  dapat meningkatkan kapasitas  telekomunikasi antar pulau-pulau, baik itu untuk kepentingan komunikasi data, e-commerce, video, maupun suara.

“JaKa2LaDeMa sangat penting bagi Indonesia karena dengan demikian kita nantinya bisa memiliki suatu sistem dan infrastruktur telekomunikasi yang handal untuk menangani trafik telekomunikasi, yang diyakini semakin meningkat di masa-masa yang akan datang,” katanya

Eddy  mengatakan, terpilihnya konsorsium Fujitsu-NSW karena telah memiliki reputasi selama ini di bidang pembangunan kabel laut. “Karena itu kami yakin mereka  akan bekerja secara profesional untuk menyelesaikan proyek yang sangat penting tersebut sesuai jadwal,”tegasnya.

Untuk diketahui, NSW juga salah satu vendor yang mengikuti penyediaan jaringan Palapa Ring di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Dalam proyek yang bernilai sebesar 180 juta dollar AS tersebut, Telkom berkontribusi sebesar 50 persen. Anggota konsorsium lainnya dari Palapa Ring adalah Bakrie Telecom, XL, dan Indosat.[Dni]