220109 Permen BWA: Wimax Mulai Mengetuk Pintu

wimax-logoSetelah molor dari jadwal hampir setahun lebih, pemerintah akhirnya menunjukkan keseriusan mengembangkan Broadband Wireless Access (BWA). Hal itu dibuktikan dengan ditanda tanganinya dua peraturan menteri (Permen) dan dua Keputusan Menteri (KM) oleh Menkominfo Muhammad Nuh terkait BWA pada Senin (19/1) lalu.

Keluarnya empat payung hukum itu tentu sebagai sinyal akan dimulainya tender BWA untuk pintu masuknya teknologi Wimax di Indonesia. Pemerintah sendiri telah melakukan uji coba teknologi tersebut di Bandung sejak beberapa bulan lalu untuk mengetahui kesiapan perangkat lokal mendukung Wimax di Indonesia.

“Memang benar Pak Menteri sudah menandatangani payung hukum untuk BWA berupa Permen dan KM. Sebentar lagi akan dirilis secara lengkap,” ujar juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto kepada Koran Jakarta , Rabu (21/1).

Dikatakannya, satu permen akan memayungi masalah peluang usaha dan migrasi pengguna frekuensi radio eksisting untuk keperluan layaanan pita lebar nirkabel di spektrum 3,4Ghz hingga 3,6 Ghz ke spektrum 3,3 Ghz. Sedangkan Permen lainya mengatur pembagian pita frekuensi radio untuk wireless broadband di spektrum 2,3 Ghz.

Sementara untuk KM diterbitkan tentang peluang usaha penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis paket switch yang menggunakan frekuensi 2,3 Ghz untuk keperluan pita lebar nirkabel berbasis broadband.

Dan KM lainnya mengatur tentang penetapan blok pita frekuensi radio dan zona layanan wireles broadband pada pita 3,3 Ghz untuk pengguna pita frekuensi radio eksisting yang menyelenggarakan layanan pita lebar nirkabel.

Gatot mengatakan, sesuai aturan, proses tender atau seleksi akan dimulai paling lambat tiga bulan setelah KM tersebut dikeluarkan. “Sekarang ini tim kami sedang menyiapkan dokumen tender. Prosesnya diperkirakan mulai bulan depan. Sekarang kami mau fokus membereskan tender telepon desa dulu,” katanya.

Jika merujuk pada rencana semula untuk pengembangan BWA, terdapat 100 Mhz pita frekuensi yang akan ditender di pita 2,3 GHz dan 3,3 GHz. Dari kedua pita tersebut, 75 persen akan dialokasikan untuk BWA Nomadic, sementara 25 persen bagi BWA Mobile.

Masih jika merujuk pada rencana awal, tender akan digelar untuk tiap region atau wilayah. Di tiap wilayah, akan dipilih delapan operator untuk memenangkan lisensi yang bisa dimanfaatkan untuk menggelar layanan broadband dengan teknologi Wimax. Tiap operator di satu wilayah berkesempatan memenangkan pita BWA selebar 12,5 MHz.

Dua operator besar telah menyatakan tekad untuk mengikuti tender BWA juga pemerintah membuka peluang yakni Telkom dan Indosat.

Tata Ulang

Menanggapi keluarnya permen tersebut, penggiat telematika dari Forum Komunikasi Broadband Wireless Indonesia (FKBWI) Barata Wisnu Wardhana menyambut gembira karena selama ini masyarakat sudah tak sabar untuk mencicipi teknologi Wimax.

“Ini kan perjuangan selama tahunan. Baguslah kalau sudah ditanda tangani payung hukumnya. Sudah ada kemajuan,” jelasnya.

Dia mengingatkan, sebelum tender BWA dimulai pemerintah memiliki pekerjaan rumah yang krusial yakni menata mengaji ulang pemanfaatan spektrum frekuensi BWA yang tak maksimal dikuasai oleh pemiliknya.

Bukti yang paling gamblang adalah dikuasainya frekuensi 2,5 Ghz sebesar 150 Mhz oleh Media Citra Indostar (MCI). Sesuai kesepakatan di International Telecommunication Union (ITU) spektrum tersebut seharusnya untuk pengembangan broadband access. Spektrum tersebut bisa digunakan untuk standard BWA wimax 82016e atau kemungkinan Long Term Eevolution (LTE) yang merupakan lanjutan dari teknologi 3G.

Berdasarkan catatan, MCI yang memiliki TV berbayar Indovision memang menjadi penguasa di spektrum tersebut. Mulusnya MCI menguasai spektrum tersebut tak dapat dilepaskan dari komitmennya akan meluncurkan satelit Indostar II pada Maret nanti.

Menurut Barata, jika pemerintah membiarkan penguasaan sedemikian besar oleh MCI membuat terjadinya pemborosan penggunaan frekuensi. Hal ini karena dengan teknologi teresterial spektrum tersebut bisa digunakan untuk melayani 10 juta pengguna. Sedangkan dengan teknologi satelite broadcast hanya melayani 500 ribu pengguna.

Belum lagi ada perkembangan dari teknologi satelite broadcast yang memungkinkan digunakannya MP4 yang membuat penggunaan frekuensi lebih efisien. Dan makin efisien jika TV digital mulai diterapkan di Indonesia. Pemerintah pun mendapatkan keuntungan karena Biaya Hak Penyelenggara (BHP) telekomunikasi dapat dioptimalkan karena kepemilikan frekuensi terbagi-bagi.

“Jika pemerintah memang ingin memajukan teknologi broadband di Indonesia, sudah saaatnya bersikap tegas dalam masalah penataan frekuensi. Jangan mau diatur oleh vendor asing atau operator. Idealnya MCI itu cukup menguasai 70 Mhz saja,” katanya.

Selanjutnya Barata mengatakan, perlu kejelasan tentang status satelit Prostar yang di klaim oleh Indovision sebagai satelit Cakrawarta 2 atau Indostar II terutama terkait filling dan peruntukannya sebagai satelit Indonesia atau satelit asing.

Jika satelit Indoesia harus jelas dari sisi teknis dan legal formalnya (kepemilikan, slot orbit, dan pengontrolan dilakukan di Indoesia). Dan jika setelit asing maka sudah selayaknya dilakukan izin Landing Right (Hak Labuh) seperti para penyewa satelit lain.

Pada kesempatan lain, Anggota Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Heru Nugroho mengatakan, penataan ulang frekuensi memang mendesak dilakukan karena pengalokasian di Indonesia masih amburadul.

Menurut Heru, salah satu penyebabnya adalah terlalu banyak pemegang lisensi, sedangkan penggunaan belum jelas. “Harapan saya bukan cuma menata ulang, tetapi sekaligus mengevaluasi penggunaan spektrum frekuensi. Jika ada yang punya ijin, tetapi tidak digunakan dalam waktu sekian lama, seharusnya ditarik kembali supaya bisa digunakan oleh yang lain,” katanya.

“Jika tidak dilakukan harmonisasi frekeuensi baik regional maupun global, Indonesia bisa menjadi negara yang unik dan berakhir pada ketersedian perangkat yang terbatas,” tambahnya.

Secara terpisah, Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar mengatakan, pemerintah memang sedang mengaji ulang asalah penggunaan frekuensi yang tidak efisien oleh pemiliknya.

Basuki membantah, meskipun pemerintah mendukung peluncuran satelit Indostar II pada 17 Maret nanti, berdampak mudahnya perpanjangan penguasaan frekuensi oleh MCI. “Tidak semudah itulah. Beda dong antara slot satelit dan frekuensi. Keduanya sedang kita kaji kembali,” tegasnya.

Sebelumnya, Dirut Indovision Rudy Tanoesoedibjo mengungkapkan, dalam pengadaan satelit tersebut MCI bekerja sama dengan Protostar sehingga nama satelit pun layak disebut satelit Protostar II.

Satelit yang menelan investasi sebesar 300 juta dollar AS tersebut
memiliki kapasitas transponder S-band sepuluh buah dengan menggunakan teknologi MPEG-2 dan MPEG-4.

Selain S-band, satelit Indostar II ini juga menyediakan transponder Ku-band sebanyak 12 buah yang diarahkan ke India dan 10 buah ke arah Indonesia, Filipina, dan Taiwan.

Penambahan jumlah transponder akan menambah jumlah saluran televisi Indovision menjadi 100-150 kanal termasuk untuk saluran High Definition TV. [dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s