220109 Indonesia Ferry Merasa di Jalur Benar

ferryJAKARTA—PT Indonesia Ferry merasa sudah berada di jalur yang benar terkait dengan pengaturan kembali jadwal kapal dalam rangka perbaikan layanan angkutan penyeberangan.

“Kami sudah mendapat dukungan penuh dari Dirjen Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso, untuk melakukan pengaturan itu semua. Jadi, jika ada pihak-pihak yang mempertanyakan hal tersebut, sebaiknya membaca kembali regulasinya,” tegas Direktur Utama PT Indonesia Ferry Bambang Soerjanto, di Jakarta, Rabu (21/1).

Menurut dia, wewenang pengaturan jadwal tersebut dipayungi oleh Keputusan Menteri Perhubungan No.11/2002 tentang pelaksanaan kegiatan pemerintah di pelabuhan penyeberangan yang diusahakan.

“Kami melakukan hal ini untuk memberikan pemerataan kesempatan berusaha bagi perusahaan lain sehingga tidak terjadi praktik monopoli. Dan sebenarnya isu ini sangat simple. Wong selama ini memang pengaturan jadwal kacau, makanya kita tertibkan,” tegasnya.

Dia menjelaskan selama ini jadwal perjalanan di lintasan Padangbai-Lembar mengalami kekacauan karena adanya kapal yang tidak mematuhi jadwal.

Dalam aturan, kapal yang mengalami kerusakan langsung digantikan oleh kapal yang terdepan di antrian stan by, namun di lapangan penggantinya harus dari perusahaan yang sama.

Hal tersebut menyebabkan jadwal terganggu. Apalagi perusahaan dengan jumlah kapal terbanyak sering ngetem menunggu penumpang penuh.

Dirjen Perhubungan Darat Dephub Suroyo Alimoeso menjelaskan tidak ada kewajiban dalam aturan tersebut bahwa kebijakan pemegang amanat harus atas persetujuan Gapasdap.

Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Angkutan Danau, Sungai, dan Penyeberangan (Gapasdap) Sjarifuddin Mallarangan,

menuduh Indonesia Ferry telah melakukan pelanggaran KM No 11/2002 dengan mengubah jadwal kapal tanpa persetujuannya, mengacu pada pasal 7 poin a dan b di lintasan Lembar-Padangbai.

“Pengaturan jadwal selama ini tidak ada masalah, PT Indonesia Ferry mengacaukannya,” ujar Ketua Umum Gapasdap Sjarifuddin Mallarangan.

Pasal 7 poin a menyatakan pengaturan jadwal yang dilakukan oleh kepala cabang pelabuhan penyeberangan setempat berdasarkan atas persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan pada lintas tersebut.

Poin b menyatakan pertimbangan pelayanan angkutan dan ketaatan terhadap jadwal yang telah ditetapkan sesuai jumlah trip per hari dan jumlah kapal yang diizinkan melayani lintas bersangkutan.

Sayangnya, Gapasdap mengabaikan poin c, di mana pengaturan jadwal berdasarkan pemerataan kesempatan untuk masing-masing perusahaan pelayaran yang beroperasi di pelabuhan penyeberangan sesuai dengan persetujuan pengoperasian yang diberikan.

Pada tahun lalu, di lintasan Lembar-Padangbai lima perusahaan melayani rute tersebut. Jembatan Madura tercatat sebagai pemilik pendapatan terbesar ( 106 miliar rupiah) dengan 7 kapal. Sedangkan Indonesia Ferry hanya meraih pendapatan sebesar 17,19 miliar rupiah dengan 2 kapal. Ketua umum Gapasdap tercatat sebagai Direktur Utama dari Jembatan Madura. [dni]

220109 Regional Director RIM Asia Pasifik, Adele Beachley: Masyarakat Sudah Kecanduan

adeleTak terasa Blackberry telah berusia empat tahun mewarnai layanan telekomunikasi di Indonesia . Aplikasi push email yang dirancang oleh Research in Motion (RIM) dari Kanada tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Indosat menjelang tutup tahun 2004 untuk pasar korporasinya.

Setelah itu pada kuartal pertama 2005, Indosat meluncurkan layanan tersebut bagi pasar retailnya. Langkah tersebut disusul oleh Telkomsel dan XL.

Aplikasi yang identik dengan handset keluaran RIM tersebut mulai menunjukkan taringnya pada tahun lalu. Tercatat, hingga saat ini ada 70-80 ribu pengguna Blackberry di Indonesia. Indosat menguasai 55 persen pangsa pasarnya, disusul XL dan Telkomsel.

Melihat pasar yang terus tumbuh di Indonesia, para petinggi RIM telah menjadikan negeri ini sebagai salah satu prioritas untuk meluncurkan produk baru. Hal itu dibuktikan dengan diluncurkannya BlackBerry Curve 8900 dan BlackBerry Pearl Flip 8220 di Jakarta, Selasa (20/1).

Tak tangung-tanggung yang dikirim adalah orang nomor satu untuk mengurus kawasan Asia Pasifik yakni Adele Beachley. Wartawan Koran Jakarta, Doni Ismanto, berhasil mewawancarai Wanita yang menduduki posisi Regional Director RIM Asia Pasifik tersebut seusai pembukaan Indosat Blackberry Store pada Selasa (20/1). Berikut kutipannya.

Apa yang membuat Blackberry akhirnya diterima oleh pasar Indonesia ?

Simplicity dan kemudahan. Handset yang kami miliki tidak hanya menawarkan push email, tetapi berkembang menjadi alat untuk bersosialisasi. Ini berkat adanya aplikasi Face Book, Blackberry Messenger, atau Yahoo Messenger yang membuat biaya berkomunikasi menjadi lebih murah..

Selain itu?

Inovasi yang dilakukan oleh mitra kami yang membuat entry barrier di pasar berkurang. Misalnya dengan diluncurkannya Blackberry On Demand yang membuat segmen prabayar bisa mencicipi aplikasi ini. Tak dapat dipungkiri masuknya Blackberry ke prabayar membuat pertumbuhan positif di Indonesia dapat diraih pada tahun lalu. Dan tentu saja produk-produk yang kami keluarkan semakin modis seperti Blackberry Bold atau dua yang terbaru ini.

Secara global berapa pengguna Blackberry saat ini?

Hingga kuartal ketiga 2008, tercatat 21 juta pengguna. Dan pada dua bulan terakhir sebelum tutup tahun 2008 ada penambahan sekitar 2,6 juta pelanggan. Untuk angka pastinya kita tunggu laporan akhir tahun kami yang dipublikasikan sebentar lagi.

Bagaimana RIM melihat pasar Indonesia?

Secara umum, pasar di sini sama dengan Singapura. Ada potensi yang besar, tergantung bagaimana menggarapnya. Dan kami percaya kepada para mitra di sini untuk mengembangkan pasar.

RIM terkesan eksklusif menjual alat ini dengan hanya menggandeng para operator, apakah strategi ini akan diubah di masa mendatang?

Di Indonesia kami memang menggandeng tiga operator besar (Telkomsel, Indosat, dan XL) dan satu distributor, Trikomsel. Strategi ini belum berubah. Rekanan kami ini memiliki jalur distribusi yang sudah mumpuni. Satu lagi yang perlu diingat, produk ini high end, perlu kehati-hatian memasarkannya. Kami tidak bisa langsung dengan para distributor selain rekanan kami, terlalu beresiko.

Di Indonesia mulai marak masuk Blackberry selundupan. Bagaimana melihat fenomena ini?

Kami hanya berurusan dengan rekanan yang ditunjuk langsung. Masalah ada barang selundupan saya tidak tahu. Saran saya belilah produk asli dari rekanan kami. Hal ini karena menyangkut jaminan kualitas produk.

Bagaimana melihat perkembangan ke depan, khususnya dikaitkan dengan krisis ekonomi yang membuat daya beli masyarakat menurun?

Saya tetap yakin akan terjadi pertumbuhan yang positif. Hal ini karena masyarakat sudah kecanduan dengan Blackberry. Bahakn di saat krisis ini justru menjadi peluang bagi layanan ini. biaya transportasi akan ditekan. Ujungnya frekeunsi berkomunikasi untuk koordinasi akan meningkat. Kalau sudah begini tentu permintaan akan Blackberry meningkat.

220109 Permen BWA: Wimax Mulai Mengetuk Pintu

wimax-logoSetelah molor dari jadwal hampir setahun lebih, pemerintah akhirnya menunjukkan keseriusan mengembangkan Broadband Wireless Access (BWA). Hal itu dibuktikan dengan ditanda tanganinya dua peraturan menteri (Permen) dan dua Keputusan Menteri (KM) oleh Menkominfo Muhammad Nuh terkait BWA pada Senin (19/1) lalu.

Keluarnya empat payung hukum itu tentu sebagai sinyal akan dimulainya tender BWA untuk pintu masuknya teknologi Wimax di Indonesia. Pemerintah sendiri telah melakukan uji coba teknologi tersebut di Bandung sejak beberapa bulan lalu untuk mengetahui kesiapan perangkat lokal mendukung Wimax di Indonesia.

“Memang benar Pak Menteri sudah menandatangani payung hukum untuk BWA berupa Permen dan KM. Sebentar lagi akan dirilis secara lengkap,” ujar juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto kepada Koran Jakarta , Rabu (21/1).

Dikatakannya, satu permen akan memayungi masalah peluang usaha dan migrasi pengguna frekuensi radio eksisting untuk keperluan layaanan pita lebar nirkabel di spektrum 3,4Ghz hingga 3,6 Ghz ke spektrum 3,3 Ghz. Sedangkan Permen lainya mengatur pembagian pita frekuensi radio untuk wireless broadband di spektrum 2,3 Ghz.

Sementara untuk KM diterbitkan tentang peluang usaha penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis paket switch yang menggunakan frekuensi 2,3 Ghz untuk keperluan pita lebar nirkabel berbasis broadband.

Dan KM lainnya mengatur tentang penetapan blok pita frekuensi radio dan zona layanan wireles broadband pada pita 3,3 Ghz untuk pengguna pita frekuensi radio eksisting yang menyelenggarakan layanan pita lebar nirkabel.

Gatot mengatakan, sesuai aturan, proses tender atau seleksi akan dimulai paling lambat tiga bulan setelah KM tersebut dikeluarkan. “Sekarang ini tim kami sedang menyiapkan dokumen tender. Prosesnya diperkirakan mulai bulan depan. Sekarang kami mau fokus membereskan tender telepon desa dulu,” katanya.

Jika merujuk pada rencana semula untuk pengembangan BWA, terdapat 100 Mhz pita frekuensi yang akan ditender di pita 2,3 GHz dan 3,3 GHz. Dari kedua pita tersebut, 75 persen akan dialokasikan untuk BWA Nomadic, sementara 25 persen bagi BWA Mobile.

Masih jika merujuk pada rencana awal, tender akan digelar untuk tiap region atau wilayah. Di tiap wilayah, akan dipilih delapan operator untuk memenangkan lisensi yang bisa dimanfaatkan untuk menggelar layanan broadband dengan teknologi Wimax. Tiap operator di satu wilayah berkesempatan memenangkan pita BWA selebar 12,5 MHz.

Dua operator besar telah menyatakan tekad untuk mengikuti tender BWA juga pemerintah membuka peluang yakni Telkom dan Indosat.

Tata Ulang

Menanggapi keluarnya permen tersebut, penggiat telematika dari Forum Komunikasi Broadband Wireless Indonesia (FKBWI) Barata Wisnu Wardhana menyambut gembira karena selama ini masyarakat sudah tak sabar untuk mencicipi teknologi Wimax.

“Ini kan perjuangan selama tahunan. Baguslah kalau sudah ditanda tangani payung hukumnya. Sudah ada kemajuan,” jelasnya.

Dia mengingatkan, sebelum tender BWA dimulai pemerintah memiliki pekerjaan rumah yang krusial yakni menata mengaji ulang pemanfaatan spektrum frekuensi BWA yang tak maksimal dikuasai oleh pemiliknya.

Bukti yang paling gamblang adalah dikuasainya frekuensi 2,5 Ghz sebesar 150 Mhz oleh Media Citra Indostar (MCI). Sesuai kesepakatan di International Telecommunication Union (ITU) spektrum tersebut seharusnya untuk pengembangan broadband access. Spektrum tersebut bisa digunakan untuk standard BWA wimax 82016e atau kemungkinan Long Term Eevolution (LTE) yang merupakan lanjutan dari teknologi 3G.

Berdasarkan catatan, MCI yang memiliki TV berbayar Indovision memang menjadi penguasa di spektrum tersebut. Mulusnya MCI menguasai spektrum tersebut tak dapat dilepaskan dari komitmennya akan meluncurkan satelit Indostar II pada Maret nanti.

Menurut Barata, jika pemerintah membiarkan penguasaan sedemikian besar oleh MCI membuat terjadinya pemborosan penggunaan frekuensi. Hal ini karena dengan teknologi teresterial spektrum tersebut bisa digunakan untuk melayani 10 juta pengguna. Sedangkan dengan teknologi satelite broadcast hanya melayani 500 ribu pengguna.

Belum lagi ada perkembangan dari teknologi satelite broadcast yang memungkinkan digunakannya MP4 yang membuat penggunaan frekuensi lebih efisien. Dan makin efisien jika TV digital mulai diterapkan di Indonesia. Pemerintah pun mendapatkan keuntungan karena Biaya Hak Penyelenggara (BHP) telekomunikasi dapat dioptimalkan karena kepemilikan frekuensi terbagi-bagi.

“Jika pemerintah memang ingin memajukan teknologi broadband di Indonesia, sudah saaatnya bersikap tegas dalam masalah penataan frekuensi. Jangan mau diatur oleh vendor asing atau operator. Idealnya MCI itu cukup menguasai 70 Mhz saja,” katanya.

Selanjutnya Barata mengatakan, perlu kejelasan tentang status satelit Prostar yang di klaim oleh Indovision sebagai satelit Cakrawarta 2 atau Indostar II terutama terkait filling dan peruntukannya sebagai satelit Indonesia atau satelit asing.

Jika satelit Indoesia harus jelas dari sisi teknis dan legal formalnya (kepemilikan, slot orbit, dan pengontrolan dilakukan di Indoesia). Dan jika setelit asing maka sudah selayaknya dilakukan izin Landing Right (Hak Labuh) seperti para penyewa satelit lain.

Pada kesempatan lain, Anggota Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Heru Nugroho mengatakan, penataan ulang frekuensi memang mendesak dilakukan karena pengalokasian di Indonesia masih amburadul.

Menurut Heru, salah satu penyebabnya adalah terlalu banyak pemegang lisensi, sedangkan penggunaan belum jelas. “Harapan saya bukan cuma menata ulang, tetapi sekaligus mengevaluasi penggunaan spektrum frekuensi. Jika ada yang punya ijin, tetapi tidak digunakan dalam waktu sekian lama, seharusnya ditarik kembali supaya bisa digunakan oleh yang lain,” katanya.

“Jika tidak dilakukan harmonisasi frekeuensi baik regional maupun global, Indonesia bisa menjadi negara yang unik dan berakhir pada ketersedian perangkat yang terbatas,” tambahnya.

Secara terpisah, Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar mengatakan, pemerintah memang sedang mengaji ulang asalah penggunaan frekuensi yang tidak efisien oleh pemiliknya.

Basuki membantah, meskipun pemerintah mendukung peluncuran satelit Indostar II pada 17 Maret nanti, berdampak mudahnya perpanjangan penguasaan frekuensi oleh MCI. “Tidak semudah itulah. Beda dong antara slot satelit dan frekuensi. Keduanya sedang kita kaji kembali,” tegasnya.

Sebelumnya, Dirut Indovision Rudy Tanoesoedibjo mengungkapkan, dalam pengadaan satelit tersebut MCI bekerja sama dengan Protostar sehingga nama satelit pun layak disebut satelit Protostar II.

Satelit yang menelan investasi sebesar 300 juta dollar AS tersebut
memiliki kapasitas transponder S-band sepuluh buah dengan menggunakan teknologi MPEG-2 dan MPEG-4.

Selain S-band, satelit Indostar II ini juga menyediakan transponder Ku-band sebanyak 12 buah yang diarahkan ke India dan 10 buah ke arah Indonesia, Filipina, dan Taiwan.

Penambahan jumlah transponder akan menambah jumlah saluran televisi Indovision menjadi 100-150 kanal termasuk untuk saluran High Definition TV. [dni]