200109 Gapasdap Desak Insentif

JAKARTA— Para pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) mendesak kepada regulator diberikan insentif berupa penurunan harga suku cadang setelah melakukan penurunan tarif sebanyak dua kali.

“Sejak Desember tahun lalu kami memang telah melakukan penurunan tarif sebanyak dua kali. Jadi wajar dong minta insentif ke pemerintah,” ujar Ketua (Gapasdap) M Syarifuddin di Jakarta, Senin (19/1).

Dijelaskannyam angkutan ferry antar provinsi telah melakukan penurunan turun pada Desember 2008 lalu sebanyak 3,55 persen dan yang kedua dilakukan pekan lalu sebesar 3,55 persen.Sehingga secara kumulatif penurunan terjadi sebanyak 7,1 persen.

“Kami minta penurunan ini diiringi dengan insentif terhadap bea masuk spare part,” katanya.

Penurunan tarif, jelasnya, dilakukan untuk mengikuti instruksi dari pemerintah yang menginginkan perekonomian sektor riil terus berjalan dengan murahnya biaya transportasi.

Dikatakannya, saat ini bea masuk spare part bisa mencapai 20 persen, sedangkan

harga BBM pun masih dikenakan pajak pertambahan nilai (PPn) sebesar

10 persen.

Pungutan tersebut dianggap masih sangat memberatkan pengusaha kapal. Hal ini disebabkan harga-harga suku cadang kapal masih dibayar dengan dollar AS, sementara nilai rupiah masih belum stabil.

“Turunnya harga BBM yang diiringi dengan turunnya bea masuk sangat

berguna masyarakat dan pengusaha, karena sektor riil akan berjalan dengan baik,” tandasnya.

Ditegaskannya, subsidi yang dijanjikan pemerintah sebesar 130 miliar rupiah untuk

membayar bea masuk suku cadang penyeberangan dan laut hingga saat ini belum pernah dicairkan. “Kami belum merasakan adanya subsidi itu,” ujarnya.[dni]

200109 NTS Perluas Wilayah

Pengusung merek dagang Axis, Natrindo Telepon Seluler (NTS), mulai Senin (19/1) melayani wilayah Kediri , Jawa Timur.

“Pada akhir Februari tahun lalu Axis telah hadir di Jawa Timur. Sekarang kami mulai mengembangkan jaringan ke kota-kota penyangga, “ ujar Chief Marketing Officer NTS Johan Buse melalui keterangan tertulisnya yang diterima kemarin.

Dijelaskannya, dengan perluasan layanannya di Kediri , jaringan AXIS akan dapat dinikmati oleh lebih dari 1,7 juta orang di wilayah tersebut. “Selanjutnya kami akan berkekspansi ke Jawa Tengah, Jawa Barat, serta wilayah Sumatera bagian Utara dan Selatan,” jelasnya.

Untuk diketahui, sejak diluncurkan pertama kali pada Februari 2008, Axis telah melayani lebih dari 90 kota di Jawa Timur, Jawa Barat, Jabodetabek, Banten, Jawa Tengah, Bali, Lombok, Medan, Kepulauan Riau dan Provinsi Riau, berkat pembangunan rata-rata 80 BTS dibangun setiap minggunya.

Pada kesempatan lain, anak usaha Telkom, Infomedia Nusantara, berani menginvestasikan dana sebesar 26 miliar rupiah untuk mengembangkan layanan
contact center.

“Dana investasi untuk meningkatkan kapasitas  dan menambah jumlah
pusat “contact center, termasuk layanan yellow pages,” ungkap Presiden Direktur
Infomedia Nusantara, Agina Siti Fatimah, di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Agina, layanan contact center akan terus berkembang seiring
bertambahnya jumlah perusahaan di semua sektor.

Saat ini sebanyak 26 perusahaan menggunakan jasa “contact center”
Infomedia, yang tersebar di kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan,
Semarang, dan Bali.[dni]

200109 Penggunaan Frekuensi Akan Dikaji Ulang

Pemerintah akan mengkaji ulang pemberian alokasi frekuensi yang telah dikuasai oleh pemiliknya. Jika ditemukenali tidak efisien dan berlawanan dengan standa r International Telecommunication Union (ITU), tak tertutup kemungkinan akan diambil alih oleh pemerintah.

“Saat ini kita terus mengaji penggunaan frekuensi oleh pemiliknya. Termasuk oleh Media Citra Indostar (MCI) yang menguasai spektrum 2,5 GHz sebesar 150 Mhz,” ujar Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar, di Jakarta akhir pekan lalu.

Basuki membantah, meskipun pemerintah mendukung peluncuran satelit Indostar II pada 17 Maret nanti, berdampak mudahnya perpanjangan penguasaan frekuensi oleh MCI. “Tidak semudah itulah. Beda dong antara slot satelit dan frekuensi. Keduanya sedang kita kaji kembali,” tegasnya.

Penguasaan spektrum frekuensi yang besar oleh operator TV berbayar Indovision tersebut dituding banyak pihak tidak proporsional karena spektrum yang diduduki adalah untuk teknologi Broadband Wireless Access (BWA).

Selain itu banyak pihak menuding, rekanan dari MCI, Protostar, adalah penguasa sebenarnya di slot satelit tersebut. Sedangkan MCI hanya mendapat kompensasi berupa tambahan transponder dan sisanya digunakan untuk melayani negara lain.

Selanjutnya Basuki menegaskan, alokasi frekuensi 2.400 GHz – 2.4835 GHz yang digunakan oleh pemenang tender Universal Service Obligation (USO) juga akan dibersihkan untuk memudahkan Telkomsel menggunakannya.

“Masalah akan bersih sama sekali tentu akan susah. Kita hanya bisa meminta Telkomsel untuk mengadukan pada regulator jika memang terdapat interferensi di spektrum tersebut,” tegasnya.

Secara terpisah, Direktur Utama Telkomsel Kiskenda Suriahardja menjelaskan, alokasi frekuensi sebagai kompensasi pemenang USO akan dijadikan sebagai backbone teknologi Orthogonal Frequency Division Multiplexi (OFDM).

Dalam inovasi tersebut teknologi wimax dijadikan sebagai transmisi penghubung antara backbone sampai ke last mile. Teknologi ini lebih murah ketimbang membangun BTS di green field. Penghematannya bisa mencapai 90 persen atau hanya sekitar 100 juta rupiah dibanding BTS biasa yang bisa membutuhkan biaya satu milar rupiah.[dni]

Permen SMS Premium : perjalanan panjang sebuah regulasi

Akhirnya, perjalanan panjang untuk menertibkan aksi para penyedia konten (Content Provider/CP) nakal itu usai sudah. Pada minggu lalu Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh menandatangani Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No 1/2009 tentang penyelenggara jasa pesan premium.

Regulasi yang usia penggodokannya tergolong paling lama diantara sekian banyak aturan itu (hampir tiga tahun) mengatur secara ketat tentang jasa SMS/MMS Premium yang selama ini lenggang kangkung tanpa aturan main selain kode etik yang dimiliki oleh Indonesia Mobile Content and Online Content Provider Association (IMOCA) dan perjanjian kerjasama (PKS) antara CP dengan para operator.

Dirjen Postel yang juga menjadi Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Basuki Yusuf Iskandar menjelaskan keluarnya Permen tersebut karena regulator ingin menjaga industri tetap berkesinambungan mengingat era broadband sudah di depan mata dan posisi konten akan menjadi signifikan.

“Regulasi ini membutuhkan perjalanan terjal dan panjang untuk dikeluarkan. Ini hasil kompromi terbaik dari menjaga industri dan kenyamanan konsumen,” tegasnya di Jakarta, akhir pekan lalu.
Jika ditelisik, regulasi tersebut memang secara tegas melindungi konsumen telekomunikasi yang selama ini seenaknya dipermainkan oleh para CP melalui layanan tipsani alias tipu sana-sini.

Hal itu terlihat dalam keharusan proses aktivasi yang harus semudah proses deaktivasi, adanya customer service yang bisa dihubungi pelanggan, kemudian pelanggan juga harus tahu mengenai tarif berlangganan dan berapa kali akan menerima layanan dalam sehari.

Selain itu, pelanggan telekomunikasi yang merasa dirugikan oleh layanan SMS Premium berpeluang besar meminta ganti rugi kepada CP atas kelalain yang dilakukannya melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan.

Implementasi dari regulasi ini diserahkan kepada BRTI untuk mengawasi karena lembaga tersebut nantinya yang akan mengeluarkan izin bagi para CP untuk beroperasi. Hal ini berbeda dengan praktik selama ini dimana izin untuk CP diberikan oleh para operator.

Jika para CP terbukti melanggar aturan, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan larangan untuk menyelenggarakan jasa pesan premium.

Mendukung
Menanggapi keluarnya regulasi tesebut, para pelaku di industri telekomunikasi langsung menunjukkan dukunganya.

Direktur Pemasaran Indosat Guntur S Siboro mengatakan, keluarnya regulasi tersebut membuat operator lebih ringan melangkah karena selama ini terkesan masalah CP dibebankan ke operator untuk menyelesaikannya.

“Sebenarnya masalah SMS Premium ini gampang-gampang susah. Di operator ini kontribusi ke total pendapatannya hanya sekitar tiga persen. Tetapi jika ditiadakan akan membuat sebagian pelanggan marah. Hal ini karena ada segmen yang menyenangi layanan tersebut,” jelasnya.

VP VAS and New Services Development XL I Made Harta Wijaya mengatakan, keluarnya regulasitersebut membuat adanya acuan parameter bagaiamana suatu layanan dijalankan.

”Jadinya sekarang jelas hal dan tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat, hingga mana yang boleh atau tidak. Selama ini hal-hal tersebut hanya berdasarkan kebijakan dari para operator yang penjabarannya bisa berbeda-beda,” katanya.

Made mengharapkan, keluarnya peraturan tersebut akan menutupi lubang perbedaan interprestasi dan celah yang memungkinkan ”kenakalan” dari para CP. ”Untuk diketahui, hampir semua kenakalan para CP dilakukan saat aplikasi layanan. Jika saat business plan yang diberikan ke operator semuanya, terkesan bagus,” jelasnya.

Secara terpisah, Sekjen Indonesia Telecommunication Users Group (IDTUG) Muhammad Jumadi Idris mengharapkan permen tersebut bisa menjadikan BRTI lebih bergigi dan ditakuti oleh para CP.

“Selama ini BRTI hanya bisa mengeluarkan peringatan dan meminta operator mencabut kode akses para CP tersebut. Ini karena domain BRTI memang di operator. Tetapi dengan jelas sekarang BRTI ikut mengatur para CP, maka mereka tidak bisa mengelak lagi,” katanya.

Jumadi meminta untuk memberikan shock therapy bagi para CP, lembaga tersebut secepatnya menyelesaikan kasus penyedia konten Cahaya Intiza Abadi (CIA) yang sudah sudah berjalan hampir satu bulan tetapi tidak ada kabar-kabarinya lagi.

CIA adalah penyelenggara SMS Premium Mutiara Hikmah untuk pelanggan Telkomsel. Perusahaan ini disinyalir oleh IDTUG melakukan penipuan pemenang layanannya sehingga banyak peserta yang mengikuti kuis tersebut merasa dirugikan.

“Kasus ini menjadi pintu masuk keadilan dan membuat BRTI ditakuti karena indikasi penipuannya menyeramkan sekali,” kata Jumadi.

Selanjutnya Jumadi melihat, masih terdapat kelemahan dari regulasi tersebut karena kerugian hanya ditanggung oleh para CP, sedangkan operator yang ikut kecipratan dari bisnis tersebut bisa lenggang kangkung.

“Seharusnya kerugian pelanggan ditanggung renteng. Tidak bisa dilepas seperti itu saja. Enak sekali para operator,” katanya.

Sementara itu, praktisi telematika Judith MS menegaskan, kenakalan CP bisa diredam oleh satu hal yaitu tegaknya hukum bukan sekedar penertiban yang bak macan ompong karena tidak membuat jera pelaku sama sekali.

“Seharusnya jika sudah terbukti bersalah jangan hanya dicabut izinnya tetapi dibawa juga ke hukum dengan menggunakan pasal-pasal KUHAP seperti penipuan dan tindakan tidak menyenangkan. Nah, itu baru bikin semuanya jera,” tandasnya.

Judith juga melihat ada hal yang ironis dengan bisa lepasnya para operator dari tanggung jawab jika CP merugikan pelanggan. Padahal secara jelas jaringan operator digunakan untuk menipu pelanggan.

“Saya melihat ini hal yang ironis. Kenapa permen itu bisa melupakan operator yang menjadi sarana bagi para CP nakal beraksi. Seharusnya penertiban dimulai dari operator,” sesalnya.

Menanggapi hal itu, Made meminta dalam melihat kenakalan yang dilakukan oleh para CP harus dilihat per kasus dan melalui investigasi yang mendalam. “Operator pasti ikut menanggung kerugian akibat ulah para CP. Kerugian terbesar adalah hilangnya pelanggan karena selama ini konsumen hanya tahu berurusan dengan operator tanpa mengindahkan itu ulah para CP,” katanya sambil menambahkan kehilangan pelanggan merupakan kerugian terbesar bagi operator.

Sedangkan Basuki mengatakan, tidak dimasukkannya kewajiban operator menanggung kerugian karena ada klausul di PKS dengan CP, yang menyatakan para operator wajib menjaga jaringannya untuk memberikan layanan berkualitas.

“Di PKS mereka kan sudah jelas tanggung jawab dari operator sebagai penyedia sarana. Jadi, kenapa mereka harus menanggung kerugian. Wong yang dimanfaatin pelanggan operator kok,” katanya.[dni]

Dua Hal yang Mengganjal

Keluarnya regulasi baru untuk mengatur industri yang sedang berada di zona nyaman biasanya selalu menimbulkan penolakan oleh para pelakunya.

Hal yang sama juga berlaku untuk Permenkominfo No 1/2009 tentang SMS/MMS Premium. Indonesia Mobile Content and Online Content Provider Association (IMOCA) menolak kehadiran dari regulasi tersebut khususnya dua hal yang mengganjal yakni berkaitan dengan pungutan Biaya Hak Penyelenggara (BHP) telekomunikasi dan perizinan yang harus melewati Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

Padahal, ketika ditanya tentang akan hadirnya regulasi tersebut oleh Koran Jakarta pertengahan November 2008, Internal Affairs Director IMOCA Tjandra Tedja mengaku tidak khawatir dengan adanya regulasi yang khusus mengatur para penyedia konten (Content Provider/CP).

“Kita kan dilibatkan dalam membuat aturan tersebut. Sebenarnya dalam regulasi yang akan keluar itu, isinya tak jauh beda dengan kode etik Imoca. Jika sekarang jadi Permen, akan baguslah. Berarti bisa mengikat non anggota Imoca,” tutur Tjandra kala itu.

Tetapi saat diminta keterangan setelah regulasi keluar akhir pekan lalu, suara Tjandra berbeda,” Permen ini tidak sesuai dengan semangat pengembangan industri kreatif yang didengungkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Atas dasar apa CP diminta tarikan pungutan BHP?. Ini sudah keblinger”.

Memang dalam regulasi tersebut, para CP ditarik BHP sebesar satu persen dari pendapatan kotornya. Perlakuan ini disamakan oleh regulator dengan penyelenggara jaringan.

Sedangkan Tjandra berpendapat, CP adalah penyedia jasa konten, bukan jasa telekomunikasi baik dasar maupun non dasar. “Regulasi ini juga mengatakan semua konten multimedia yang melalui jaringan telekomunikasi akan dikenakan BHP,” katanya.

Menurut Tjandra, itu membuat stasiun televisi, online game, radio, sms banking, label music yang melalui online, industri animasi, dan lain-lain juga akan dikenakan pungutan BHP.

Dampaknya adalah para penyedia konten bisa memindahkan hosting-nya keluar negeri karena sehingga terjadi pelarian modal. Ujung-ujungnya, masyarakat pengguna menanggung beban biaya bandwidth yang tinggi, meski mengakses konten buatan asli Indonesia.

“Kita sudah menolak saat diundang BRTI untuk mendiskusikan ide tersebut. Tetapi mereka memaksakan kehendaknya soal itu. Dan anehnya dalam pengantar Permen yang disampaikan ke publik mengesankan bahwa IMOCA sudah menyetujui. Ini abuse of power,” sesalnya.

Tjandra menduga, munculnya ide untuk menarik pungutan BHP tersebut karena BRTI melihat industri SMS Premium memiliki nilai bisnis yang menggiurkan. “Rasanya aneh, karena tahu nilai bisnisnya mencapai dua triliun rupiah tahun ini dan terus tumbuh terus dikenakan BHP tanpa menggunakan dasar hukum. Kalau begini, bagaimana industri kreatif bisa tumbuh,” katanya.

Tjandra juga menegaskan, masalah BHP tersebut sebenarnya sudah dibayarkan oleh para CP dengan menitipkan ke operator melalui revenue sharing.

Sedangkan berkaitan dengan perizinan, Tjandra melihat adanya tabrakan wewenang antara Ditjen Aplikasi dan Telematika, Ditjen Pos dan Telekomunikasi, serta BRTI. “BRTI jelas bukan lembaga perizinan. Lalu kenapa setiap layanan dilaporkan ke BRTI, fungsi Postel dan Aptel kemana? Saya juga khawatir jika setiap layanan butuh izin akan menyuburkan KKN,” tandasnya.

Melihat ketidakadilan yang dialaminya, Imoca akan membawa permen tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) jika pertemuan dengan pihak regulator telekomunikasi menemui jalan buntu.

“Secara hukum keputusan menteri terbagi dua yaitu bersifat mengatur atau menetapkan. Jika sifatnya menetapkan maka dapat dibatalkan lewat Tata Usaha Negara, namun jika sifatnya mengatur maka dapat diminta uji materil ke MK. Alternatif pembatalan juga bisa diminta melalui MA dalam waktu 180 hari sejak dikeluarkan,” katanya.

Menanggapi hal itu, Anggota Komite BRTI Heru Sutadi mempersilahkan Imoca menempuh jalur hukum. “Cuma saya kadang bingung Imoca mewakili siapa? Saat ini banyak surat masuk ke BRTI yang menanyakan tentang tata cara perizinan itu. Dan itu semua para CP juga,” katanya.

Heru menyarankan, Imoca membaca terlebih dulu secara detail isi dari regulasi tersebut sebelum mengeluarkan pernyataan yang cenderung memperkeruh suasana. “Saya heran, jika menemukan kenakalan para CP komunikasinya lancar dengan kami. Tetapi kenapa untuk urusan yang tidak menguntungkan, mereka langsung mengambil posisi di media massa. Kan semuanya bisa didiskusikan,” sesalnya.

Diakuinya, dalam regulasi memang dikatakan penyelenggara jasa pesan premium harus mendapat ijin. Namun begitu, ijin yang dimaksud adalah hanya berupa mendaftar ke BRTI dan tidak dipungut bayaran.

“Dan harus diingat Permen ini tidak mengatur hal yang melebar seperti Imoca tudingkan yakni Ring Back Tone. Ini murni untuk SMS dan MMS Premium,” tegasnya.

Berkaitan dengan pungutan (BHP), Heru menegaskan, biaya tersebut bukanlah hal yang baru dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi. “Sebenarnya tidak ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh CP, sebab BHP sudah pernah diterapkan,” katanya.

“Hanya saja, ke depannya, BHP akan dipisahkan. Mana yang menjadi benar-benar pendapatan operator dan mana yang pendapatan dari penyedia. Jadi tidak perlulah mengeluarkan pendapat mempertanyakan fungsi BRTI segala. Wong ketua BRTI itu juga Dirjen Postel,” tambahnya.

Praktisi telematika Judith MS mengatakan, hal yang wajar CP ditarik pungutan BHP karena komponen tersebut juga berlaku bagi pelaku lainnya di industri. “Penarikan BHP itu membuat industri menjadi lebih teratur,” tegasnya.

Sementara itu, VP VAS and New Services Development XL I Made Harta Wijaya dan Direktur Pemasaran Indosat Guntur S Siboro mengaskan tidak ada dalam perjanjian dengan para CP yang menyebutkan ada titipan pembayaran BHP.

“Kami membayar BHP sesuai dengan kewajiban yang diatur oleh aturan pemerintah,” kata keduanya.[doni ismanto]

190109 ATDI Turunkan Tarif Sebesar 6 %

JAKARTA—Asosiasi Transporter Darat Indonesia (ATDI) akhirnya memutuskan untuk menurunkan tarif angkutan barang rata-rata sebesar enam persen seiring berlakunya harga bahan bakar minyak (BBM) baru pada Kamis (15/1) lalu.

“Kami memutuskan untuk menggunakan hitungan versi ATDI ketimbang Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda). Hal ini karena metode perhitungannya berbeda antara kedua belah pihak ini,” ujar Sekjen ATDI, Desril Muchtar kepada Koran Jakarta,Minggu (18/1).

Diungkapkannya, berdasarkan kajian ATDI sementara penurunan tarif akan disesuaikan dengan jarak tempuh untuk mengangkut barang karena parameter perhitungan mempertimbangkan komponen tingkat index konsumsi BBM.

“Organda menghitung berdasarkan tarif angkutan penumpang. Jika menggunakan metode ini maka biaya konsumsi BBM hanya berkontribusi sekitar 2 hingga tiga persen. Tetapi jika menggunakan metode ATDI, BBM itu berkontribusi hingga 30 persen untuk biaya produksi,” jelasnya.

Dicontohkannya, jika barang yang diangkut dari PuloGadung ke Blok M, maka tarif yang biasanya mencapai 500 ribu rupiah kemungkinan besar terpotong sebesar 12 persen. Sementara untuk barang yang dibawa dari Jakarta ke Medan yang biasanya dikenakan ongkos sebesar 15 juta rupiah kemungkinan didiskon tarifnya sebesar tujuh persen.

Dikatakannya, sebagai para pengusaha yang bergerak di segmen korporasi tentunya pola berbisnis berbeda dengan Organda yang lebih ke angkutan penumpang. “Di segmen ini jika kita pasang harga tinggi sementara yang lain menurunkan harga yang terjadi bisa ditinggal pasar. Untuk itu kita sudah menyiapkan formulasi jika terjadi penurunan solar agar harga tetap terjaga,” jelasnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan dan Logistik Benny Soetrisno menyatakan siap menurunkan harga barang seiring dengan turunnya harga BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk industri.

“Penurunan kedua komponen tersebut memang signifikan menurunkan ongkos produksi. Tetapi berapa besarannya, itu berbeda-beda karena tergantung kepada industrinya. Di tekstil misalnya, bisa terjadi penurunan harga hingga lima persen, “ ujarnya.

Benny meminta, masyarakat dan pemerintah tidak terlalu memaksakan penurunan harga produk yang dikeluarkan para pengusaha, karena kondisi pasar pun sedang tidak menentu.

“Yang jelas karena ada stimulus penurunan BBM dari pemerintah tentunya menaikkan daya beli dan biaya produksi. Rasanya tidak ada pengusaha yang mau bunuh diri masih mantengin harga tinggi untuk produknya,” tegasnya.

Benny memperkirakan, penurunan BBM akan membuat tarif angkutan barang darat hanya akan turun berkisar tujuh persen untuk jarak tempuh menengah. Sedangkan untuk jarak tempuh dalam kota bisa mencapai 10 persen. Penurunan terbesar justru terjadi di angkutan laut yakni mencapai 50 persen “Kompenen angkutan ini kan macam-macam pengaruhnya bagi ongkos produksi setiap pengusaha. Ada yang 20 persen tetapi bisa juga 40 persen. semua tergantung industrinya,” katanya.[dni]

190109 Pemerintah Diminta Tegas Soal Exxon

JAKARTA—Pemerintah diminta bersikap tegas dengan memutus kontrak ExxonMobil di Blok Natuna D Alpha

“Exxon tidak mengembangkan daerah eksplorasi tersebut. Sudah sepantasnya pemerintah memutus secara permanen kontrak dengan perusahaan tersebut,” tegas Pengamat Pertambangan Ryad Chairil kepada Koran Jakarta , Minggu (18/1).

Dikatakannya, setelah kontrak diputus pemerintah harus memberikan ruang pada Pertamina untuk mengembangkan wilayah ekplorasi tersebut. “Masalah nantinya Pertamina menggandeng Exxon kembali, itu bab baru. Yang jelas putus dulu kontrak Exxon secara permanen. Jangan berwacana terus,” tandasnya.

Dia mengatakan, jika pemerintah melakukan hal tersebut semua komponen masyarakat akan mendukung. Bahkan jika Exxon membawa kasus tersebut ke arbitrase internasional sekalipun. “Secara hukum internasional pemerintah tidak salah. Wong, Exxon tidak mengembangkan wilayah tersebut. Jadi, jangan takutlah,” tuturnya.

Ryad juga mengatakan, sudah sepantasnya Exxon memberikan data hasil eksplorasi ke pemerintah karena kewajiban tersebut sesuai dengan UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Sebelumnya, Anggota DPD Marwan Batubara menduga praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sangat sarat di kontrak kerjasama tersebut. “ Ada tidak transparansi yang dilakukan oleh pemerintah. Pada tanggal 8 September 2006 BP Migas dan ESDM menyatakan sudah menterminasi kontrak dengan Exxon namun pada tanggal 16 Nopember 2006 Kepala BP Migas mengatakan Pemerintah dan Exxon sepakat untuk melakukan negosiasi kontrak Blok Natuna D-Alpha. Ini kan membingungkan” katanya.

Dia menyarankan, untuk membantahkan adanya dugaan KKN tersebut pemerintah membuka isi kontrak tersebut kepada publik. “Jangan ada dusta diantara kita,” tegasnya

Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan, sesuai kontrak, pengajuan komitmen pengembangan lapangan hanya bisa diterima kalau BP Migas dan kontraktor bersama-sama sepakat lapangan ekonomis dikembangkan berdasarkan studi kelayakan.

“Jadi, karena belum ada commercial viability, maka kontrak secara otomatis berakhir pada 9 Januari 2005,” ujarnya.

Selanjutnya Purnomo mengatakan, sesuai dengan hasil sidang kabinet terbatas belum lama ini, pemerintah memerintahkan pada Pertamina untuk melakukan studi kelayakan dan mencari rekanan jika telah siap menjadi operator blok tersebut. “Rekanannya tentulah mereka yang memiliki pengalaman di offshore,” katanya.

Untuk diketahui, Blok D-Alpha merupakan salah satu aset strategis sebagai cadangan gas
terbesar di dunia saat ini dengan total potensi gas mencapai 222 triliun kaki kubik (tcf). Dengan potensi sebesar itu, nilai Natuna dapat mencapai sekitar 335,32 miliar dolar AS atau 3.350 triliun rupiah dengan asumsi harga minyak 40 dolar AS per barel dan kurs 10 ribu rupiah untuk 1 dolar AS.

Pada pertengahan Oktober 2008, pemerintah menyerahkan pengelolaan Natuna D-Alpha kepada Pertamina. Saat ini, Pertamina sedang melaksanakan due diligence beberapa calon investor yang potensial sebagai mitranya untuk mengelola blok tersebut.[dni]