180109 IPO Garuda Tertunda

Jakarta—Rencana maskapai penerbangan pelat merah, Garuda Indonesia, untuk melakukan atau initial public offering (IPO) pada kuartal ketiga tahun ini dipastikan tertunda karena adanya krisis ekonomi global.

“Pemegang saham memutuskan untuk menunda dulu IPO Garuda sampai

kondisi yang memungkinkan, ” kata Direktur Utama Garuda, Emirsyah

Satar di Jakarta, Jumat (16/1).

Menurut Emir, keadaan pasar uang saat ini tidak secerah tahun lalu atau sebelumnya. Jika dipakasakan akan membuat harga saham Garuda menjadi murah.

Menurut rencana, IPO Garuda akan dilakukan untuk keperluan

pembiayaan dan pembayaran utang Garuda. Tahun lalu, pemerintah sebagai pemilik penuh BUMN tersebut menargetkan dana sebesar 4,2 triliun rupiah dari penawaran pertama saham itu.

Dana tersebut rencananya, sebesar 2,5 triliun rupaih akan digunakan untuk membayar utang perusahaan yang hingga kini masih mencapai sekitar 5 triliun rupiah, sedangkan sisanya untuk pengadaan sejumlah pesawat.

Garuda secara bertahap akan mendatangkan 50 pesawat Boeing 737 NG (Next Generation) pada pertengahan 2009 dan 10 Boeing 777-300ER mulai tahun depan. Salah satu pendanaannya diharapkan dari IPO tersebut.

Namun, Emir menyakinkan, meskipun IPO tertuda rencana pengadaan armada tidak akan terganggu karena ada jalan lain untuk membiayai pengadaan pesawat.

Selanjutnya Emirsyah memperkirakan pada tahun ini penumpang Garuda akan mengalami pertumbuhan penumpang sebesar 24 persen dibanding tahun lalu yang mampu mengangkut 10 juta penumpang.

“Berdasarkan hitungan penambahan 18 rute, frekuensi, dan armada akan ada

pertumbuhan penumpang sebesar 24 persen,” katanya.

Rute baru yang dibuka pada minggu ini adalah Jakarta – Tanjung Karang, Jakarta – Malang , dan Jakarta – Kendari. Sedangkan layanan penjualan terbaru adalah berupa pemesanan secara online.[dni]

170109 Exxon Diminta Transparan

JAKARTA—Pemerintah meminta ExxonMobil untuk transparan tentang data yang dimilikinya berkaitan dengan pengembangan empat sumur di Blok Natuna D Alpha.

“Data hasil eksplorasi dan eksploitasi merupakan milik dan dikuasai negara. Sudah sewajarnya perusahaan tersebut memberikan data yang diperlukan di blok tersebut,” tegas Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Jumat (16/1)

Purnomo menegaskan, kebijakan yang diambilnya tersebut sesuai dengan UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyebutkan data hasil eksplorasi dan eksploitasi merupakan milik dan dikuasai negara.

“Jika mereka (Exxon) tidak mau mengembalikan seluruh data pengembangan Blok Natuna D Alpha, saya mengancam akan mempidanakan. Karena ini dilindungi oleh UU. Dan Anda boleh tulis itu gede-gede,” tegasnya.

Menurutnya, sesuai UU Migas, kontraktor bisa terkena pidana berupa kurungan selama satu tahun dan denda paling tinggi 10 miliar rupiah jika tidak memberikan data kepada negara.

Dia memperkirakan, data pengembangan Natuna tidak terlalu banyak karena baru empat sumur yang dibor dan berlangsung sudah cukup lama yakni antara 1980-1983.

PT Pertamina (Persero), lanjutnya, tidak memiliki alasan tidak memiliki data, sebab BUMN tersebut merupakan mitra Exxon dan memang baru empat sumur yang dibor.

Kepala BP Migas R Priyono menambahkan, saat perubahan kepemilikan Natuna pada 1996, Pertamina juga sudah memiliki data tersebut.

Kepala Pusat Data dan Informasi Departemen ESDM Farida Zed mengatakan, sejauh ini Exxon telah mengembalikan data pengembangan empat sumur tersebut.

“Sejauh ini Exxon sudah menyerahkan datanya. Namun, kami terus komunikasikan dengan Exxon, kalau masih ada data lainnya, akan kami minta,” katanya.

Berkaitan dengan kemungkinan Exxon mengajukan masalah tersebut pada tingkat arbitrase, Purnomo mengatakan, pemerintah memiliki dasar yang kuat yakni kontrak secara otomatis berakhir, karena belum ada commercial viability (ekonomis untuk dikembangkan).

Sesuai kontrak, pengajuan komitmen pengembangan lapangan hanya bisa diterima kalau BP Migas dan kontraktor bersama-sama sepakat lapangan ekonomis dikembangkan berdasarkan studi kelayakan.

“Jadi, karena belum ada commercial viability, maka kontrak secara otomatis berakhir pada 9 Januari 2005,” ujarnya.

Selanjutnya Purnomo mengatakan, sesuai dengan hasil sidang kabinet terbatas belum lama ini, pemerintah memerintahkan pada Pertamina untuk melakukan studi kelayakan dan mencari rekanan jika telah siap menjadi operator blok tersebut. “Rekanannya tentulah mereka yang memiliki pengalaman di offshore,” katanya.

Secara terpisah, Anggota DPD Marwan Batubara menduga praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sangat sarat di kontrak kerjasama tersebut. “ Ada tidak transparansi yang dilakukan oleh pemerintah. Pada tanggal 8 September 2006 BP Migas dan ESDM menyatakan sudah menterminasi kontrak dengan Exxon namun pada tanggal 16 Nopember 2006 Kepala BP Migas mengatakan Pemerintah dan Exxon sepakat untuk melakukan negosiasi kontrak Blok Natuna D-Alpha. Ini kan membingungkan” katanya.

Dia menyarankan, untuk membantahkan adanya dugaan KKN tersebut pemerintah membuka isi kontrak tersebut kepada publik. “Jangan ada dusta diantara kita,” tegasnya

Untuk diketahui, Blok D-Alpha merupakan salah satu aset strategis sebagai cadangan gas
terbesar di dunia saat ini dengan total potensi gas mencapai 222 triliun kaki kubik (tcf). Dengan potensi sebesar itu, nilai Natuna dapat mencapai sekitar 335,32 miliar dolar AS atau 3.350 triliun rupiah dengan asumsi harga minyak 40 dolar AS per barel dan kurs 10 ribu rupiah untuk 1 dolar AS.

Pada pertengahan Oktober 2008, pemerintah menyerahkan pengelolaan Natuna D-Alpha kepada Pertamina. Saat ini, Pertamina sedang melaksanakan due diligence beberapa calon investor yang potensial sebagai mitranya untuk mengelola blok tersebut.[dni]

170109 Pertumbuhan Pendapatan Indosat Capai Dua Digit

PT Indosat Tbk (Indosat) menyakini pertumbuhan pendapatannya pada 2008 lalu mencapai angka dua digit sesuai target sebelumnya.

“Pada pertengahan 2008 kami menargetkan revenue growth 11 hingga 14 persen. Jika melihat raihan hingga kuartal ketiga, saya yakin target itu tercapai. Tetapi masalah berapa jumlah rupiahnya belum bisa di-disclose karena sedang dihitung akuntan dan dilaporkan ke otoritas bursa dulu,” ujar Direktur Pemasaran Indosat Guntur S Siboro di Jakarta, Jumat (16/1).

Menurut Guntur, untuk capaian jumlah pelanggan sudah pasti tercapai pada tahun lalu. Hal ini karena hingga kuartal ketiga 2008 Indosat telah memiliki 35,5 juta pelanggan. Sedangkan pada awal 2008 posisi jumlah pelanggan Indosat berkisar 24 juta pelanggan.

“Tahun ini kami juga menargetkan jumlah pelanggan akan tumbuh sama dengan 2008 yakni sekitar 11 hingga 12 juta pelanggan,” kata Guntur.

Guntur memperkirakan, tambahan pelanggan tersebut akan dating dari jasa prabayar. Di jasa tersebut Indosat memiliki dua layanan yakni IM3 dan Mentari. Sebanyak 90 persen pelanggan prabayar menggunakan IM3 dan sisanya Mentari.

“Pertumbuhan Mentari memang tertekan, tahun lalu hanya tumbuh sebesar 10 persen. Ini karena segmennya memang tidak untuk tarif murah,” jelasnya.

Dikatakannya, untuk mendorong pertumbuhan pelanggan Mentari, diluncurkan program gratis nelpon hingga ribuan kali hanya dengan biaya 1.500 rupiah dan SIM Card yang telah mampu mendukung layanan Blackberry. Kemudahan lain adalah mudahnya pelanggan Mentari untuk berpindah paket promosi antara milik IM3 dan Mentari sendiri

“Pelanggan Blackberry terus tumbuh di Indosat. Sekarang Indosat memiliki 30 ribu pelanggan Blackberry. Dengan adanya layanan push email prabayar ini diharapkan akan terjadi pertumbuhan sebesar 100 persen,” katanya.[dni]

180109 Mimpi Membangun Desa Digital

Program membangun desa tertinggal alias Universal Service
Obligation (USO) sebenarnya bukan hanya teradi di Indonesia. Di negara-negara maju,
membuka akses telekomunikasi bagi masyarakat di pelosok juga dilakukan.

Jika ada perbedaan, mungkin pada konsistensi penentuan desa
tertinggal oleh pemerintahnya. Di luar negeri, kategori desa tertinggal adalah
wilayah yang benar-benar belum tersentuh oleh akses telekomunikasi. Sedangkan
di Indonesia, demi mengejar setoran selesainya program, maka desa yang sudah
“terserempet” oleh sinyal seluler pun masuk dalam kategori USO.

Perubahan dari parameter tersebutlah yang membuat munculnya
tudingan sejumlah pihak mulusnya langkah Telkomsel menjadi penguasa dari tender
USO. Hal ini karena tak dapat dipungkiri, Telkomsel sebelumnya sudah “nyolong
start” melalui program Telkomsel Merah Putih pada tahun lalu.

Indikasi lainnya yang memuluskan langkah Telkomsel adalah
diperbolehkannya digunakan teknologi GPRS untuk akses data. Padahal sebelumnya
pemerintah mencanangkan Broadband Wireless Access (BWA) dengan teknologi Wimax
bisa diimplementasikan di USO.

“Jika memang ingin membangun masyarakat digital, bukanlah
hal yang tepat menggunakan GPRS. Kecepatan akses datanya sangat terbatas,” ujar
Anggota Forum Komunikasi Broadband Wireless Indonesia
(FKBWI) Wahyu Haryadi di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Wahyu, desa digital sekurang-kurangnya
membutuhkan teknologi broadband dengan kecepatan sekurang-kurangnya 256 Kbps.
Angka tersebut
berbanding jauh sekali dengan akses data
dengan GPRS yang akan diandalkan oleh Telkomsel yakni GPRS dengan kecepatan
minimal 65 Kbps.

Menurut Wahyu, penggunaan
teknologi GPRS untuk akses data dirasakan
tidak memadai lagi. ”Diperbolehkannya teknologi GPRS karena pemerintah ingin
melapangkan jalan bagi operator seluler menggarap USO. Padahal, untuk lanjutan
dari GPRS saja seperti 3G sudah tidak memadai lagi,” katanya.

Padahal, menurut Wahyu, sebenarnya kalangan Penyedia Jasa
Internet (PJI) juga memiliki kememapuan berpartisipasi dalam USO karena
sebagian sudah melakukan USO secara swadaya. “USO ala swadaya tersebut di salah
satu desa di jawa Barat benar-benar mengimplementasikan desa digital. Tetapi
partisipasi PJI kan
dihalangi dengan aturan tender yang tidak memperbolehkan mereka ikut. Padahal,
UU mendorong semua stake holder berpartisipasi dalam USO,” katanya.

Anggota Masyarakat Telematika Indonesia
(Mastel) Heru Nugroho mengakui jika teknologi GPRS yang digunakan maka
e-Indonesia yang terjadi hanyalah sebatas chating dan mengirim surat elektronik
tanpa ada
lampiran. “Jika yang dimaksud e-Indonesia untuk hal seperti itu memang bisa
didukung GPRS. Tetapi jika digunakan untuk data besar seperti browsing dan
aplikasi ber-database saya
jamin memble,” katanya.

Menanggapi tudingan miring tersebut, juru bicara Depkominfo
Gatot S Dewo Broto membantah keras dengan mengatakan pihaknya tidak memiliki
agenda tertentu yang sengaja atau tidak untuk mendorong Telkomsel menjadi
pemenang tender bernilai ratusan miliar tersebut.

“Bahwasanya yang menang secara kebetulan adalah satu
penyelenggara telekomunikasi tertentu, dalam hal ini Telkomsel bagi saya itu
bukan by design. Kita menetapkan parameter tender semuanya sesuai regulasi,”
tegasnya.

Gatot juga mengaku tidak ada perubahan dalam penggunaan
akses data yang ditetapkan oleh pemerintah karena semuanya sudah diklarifikasi
menjelang tender dilangsungkan.
“Kami tetap firm dengan masalah akses data. Dan masalah penggunaan standar akses
data sudah dijelaskan saat klarifikasi tender,”
katanya.

Sedangkan Direktur Utama Telkomsel Kiskenda Suriahardja
masih optimistis dengan teknologi yang diusungnya akan mampu mewujudkan mimpi
pemerintah membangun desa digital. “Kita akan wujudkan e-Indonesia itu. Bahkan
kami akan mewujudkan less cash society di desa dengan dompet digital,”
tegasnya.

Berkaitan dengan Wimax,
Kiskenda mengatakan, akan dijadikan sebagai backbone teknologi Orthogonal Frequency
Division Multiplexi (OFDM).

Dalam inovasi tersebut teknologi
wimax dijadikan sebagai transmisi penghubung antara backbone sampai ke last
mile. Teknologi ini lebih murah ketimbang membangun BTS di green field.
Penghematannya bisa mencapai 90 persen atau hanya sekitar 100 juta rupiah
dibanding BTS biasa yang bisa membutuhkan biaya satu milar rupiah.[doni ismanto]

181009 Program USO: Berharap Pada “Merah Putih”

Ramalan banyak pihak bahwa program telepon pedesaan akan
dikuasai PT Telekomunikasi Seluler
(Telkomsel) akhirnya mendekati kenyataan. Hal itu terbukti dengan diumumkannya
oleh pemerintah pada Rabu (14/1) lalu telah tercapai kesepakatan harga dengan
anak usaha Telkom tersebut untuk pengerjaan paket I, III, dan VI.

Sebelumnya untuk pengerjaan paket II dan VII, Telkomsel
juga telah menjadi pemenang dalam lelang murni
yang dilakukan panitia lelang Balai Telekomunikasi dan Informatika
Perdesaan, (BTIP) Ditjen Postel.

Paket II untuk pengerjaan dari program yang dikenal dengan
nama Universal Service Obligation (USO) tersebut meliputi wilayah Jambi, Riau,
Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka
Belitung,

Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Dalam paket ini
Telkomsel bersaing dengan

PT Indonusa System Integrator Prima, dan PT Indosat Tbk
(Indosat).

Sementara untuk paket
tujuh mengerjakan wilayah
Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Di
wilayah ini anak usaha Telkom tersebut berkompetisi dengan PT
Sampoerna Telekomunikasi Indonesia
dan PT Indonusa System Integrator Prima.

USO rencananya akan menjamah 31.824 desa dari 32 provinsi. Jumlah ini
menyusut 6.647 dari sasaran tender sebelumnya, yaitu 38.471 desa di seluruh
Indonesia. Hal
itu karena ada beberapa wilayah perdesaan yang telah terjangkau layanan seluler
dan dikategorikan sebagai skema USO.

Adapun pagu anggaran paket untuk penggelaran telepon
perdesaan mencapai sebesar 814, 82 miliar rupiah dalam bentuk tujuh paket
pekerjaan, yang mencakup 11 blok wilayah pelayanan universal telekomunikasi
(WPUT). Pagu tersebut dianggap sebagai
bagian dari pembiayaan kegiatan penyediaan jasa akses telekomunikasi untuk lima tahun.

Untuk paket tujuh Telkomsel menang dengan nilai total
bobot 92,56 dan nilai harga
penawaran 201.070.814.184 rupiah.
Sementara di paket II nilai total bobot
yang diraih sebesar 89,63 dengan nilai
harga penawaran 333.070.219.110 rupiah.

“Kami mengerjakan tender USO ini dengan menyelesaikan
tahapan sesuai prioritas. Saat awal Januari kita membereskan proses lelang
murni di paket II dan VII. Nah, karena di
I, III, dan VI hanya ada satu
perusahaan yang lolos prakualifikasi (Telkomsel), kita melakukan negosiasi harga
sesuai dengan Keppres 80 tentang pengadaan barang dan jasa,” ujar juru bicara
Departemen Komunikasi dan Informatika Gatot S Dewa Broto kepada Koran Jakarta,
Jumat (16/1).

Untuk diketahui, paket I
wilayah pengerjaan meliputi
Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera

Utara, dan Sumatera Barat. Paket III meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Dan paket VI meliputi Bali, Nusa Tenggara
Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

DI ketiga paket yang membutuhkan negosiasi harga itu
akhirnya pemerintah menemukan kata
sepakat dengan Telkomsel pada harga 553.598.298.243 rupiah (Paket I),
365.898.864.682 rupiah (Paket II), dan 209.042.257.717 rupiah (paket III).

“Itu sudah merupakan best price yang didapat pemerintah
hasil negosiasi yang alot dengan Telkomsel,” kata Gatot.

Gatot menjelaskan, setelah lima paket pengerjaan diselesaikan proses
lelangnya, maka pekerjaan rumah BTIP berikutnya adalah menyelesaikan lelang di
paket IV dan V. Menariknya, di dua paket tersisa kali ini Telkomsel bersaing
dengan induk usahanya yakni Telkom.

Paket IV meliputi pekerjaan di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara.
Sedangkan paket V meliputi wilayah Papua dan Irian Jaya Barat.

Terhambatnya proses lelang di dua paket tersebut karena
Telkom mengajukan syarat permintaan insentif ke pemerintah atas kerja kerasnya
selama ini yang telah mengurangi jumah desa dalam kategori USO.

Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah membantah keras
pihaknya meminta insentif kepada pemerintah. “Kata siapa Telkom meminta
insentif. Kami Cuma bilang bahwa
wilayah dua paket pengerjaan itu sangat keras tantangannya. Di Papua
transportasi terbatas. Jadi, bagaimana solusinya membawa alat kesana. Itu
insentif yang dipikirkan,” elaknya.

Rinaldi mengingatkan, Telkom memiliki komitmen kuat untuk
menyukseskan USO karena keikutsertaan dari Telkomsel tidak dapat dilepaskan
dari induk anak usaha. “Di luar dua paket yang kami ikut, memang lebih cocok
dilayani oleh seluler. Karena itu kita suruh Telkomsel yang maju. Sedangkan
Telkom maju di paket empat dan lima.
Dan itu tak akan berubah,” tegasnya.

Sementara Direktur Utama Telkomsel Kiskenda Suriahardja
mengungkapkan, Telkomsel hanya lulus di prakualifikasi untuk paket empat dan lima.
Sedangkan yang
mengajukan penawaran harga adalah Telkom. “Tetapi jika akhirnya Telkom mundur,
kami siap ambil alih,” katanya.

Gatot menyakini, masalah dua paket pengerjaan yang masih tersisa akan selesai
pada minggu depan. “Saya yakin Telkom
tidak akan ngeyel dengan permintaannya dan semua bisa diselesaikan pada akhir
bulan ini sehingga target pengerjaan lima
dari tujuh paket selesai pada September nanti tercapai,” tegasnya.

Andalkan Merah Putih

Direktur
Perencanaan dan Pengembangan Telkomsel
Syarif Syarial Ahmad mengatakan, pihaknya akan langsung menggeber
pembangunan begitu penandatanganan kontrak dilakukan.

Dijelaskannya, untuk menjalankan program
USO tersebut Telkomsel akan mengandalkan program Telkomsel “Merah Putih” yang
telah menelan biaya 50 miliar rupiah sejak di jalankan pada tahun lalu.

Program yang menggunakan teknologi GSM-IP tersebut merupakan salah satu strategi
Telkomsel memperluas wilayah layanan ke area tertinggal di pelosok Nusantara.
Beberapa wilayah yang telah merasakan program tersebut adalah desa tertingal di
sekitar Sulawesi.

Sedangkan GSM-IP adalah teknologi berbasis internet
protocol (IP) dengan dukungan very small aperture terminal (VSAT) yang
mengandalkan Base Transceiver Station (BTS) Pico-IP untuk menangkap sinyal dari
satelit.

Teknologi ini diyakini lebih murah dan efektif dibanding
membangun BTS Femto. BTS Femto biasanya digunakan untuk jaringan
perumahan dengan kapasitas terbatas. Sedangkan BTS Pico
mampu melayani pelanggan mobile dalam kapasitas lebih besar yakni delapan kanal
suara secara bersamaan

Syarif menjelaskan, strategi yang dilakukan
oleh Telkomsel dalam menggarap USO nantinya dengan memasang repeater di desa yang
telah terkena
sinyal Telkomsel dan menggunakan
satelit dan teknologi GSM-IP
untuk desa yang benar-benar masih perawan dari sinyal seluler.

Kiskenda menambahkan, perseroan menyiapkan
anggaran sebesar 600 miliar rupiah atau empat persen dari belanja modal tahun
ini yang mencapai 15 triliun rupiah untuk pembangunan di tahun pertama.
Sedangkan untuk pengoperasian selama lima
tahun dibutuhkan dana sebesar 2,5 triliun rupiah.

“Angka itu memunculkan selisih dengan
insentif yang diberikan pemerintah sebesar 900 miliar rupiah. Terus terang
angka insentif sebesar 1,6 triliun
rupiah yang diberikan oleh pemerintah itu tak menutup biaya operasi,”
kata Kiskenda.

Namun, Kisekenda optimistis, dari sisi lain
ada keuntungan yang diraih oleh Telkomsel dalam mengerjakan USO seperti
didapatnya lisensi jaringan tetap dan Wimax di wilayah USO dan menolong usaha
Telkomsel yang memang ingin mengembangkan sayap hingga ke pelosok.

“Target kita akan ada tambahan dua hingga
tiga juta pelanggan baru dari program USO ini. Sedangkan target pelanggan
secara keseluruhan tahun ini mencapai 10 juta pelanggan untuk mencapai 75 juta
pelanggan pada akhir tahun nanti,” katanya.

Investasi

Pada kesempatan lain, Menkominfo Muhammad Nuh meminta
operator melihat program USO sebagai investasi jangka panjang bukanlah proyek
sesaat.

“Program ini demi kesejahteraan rakyat di pedesaan
tertinggal. Kami ingin menjadikan USO sebagai pintu e-Indonesia di wilayah
tersebut agar masyarakat terangkat perekonomiannya. Jadi, ini program mulia,”
kata Nuh.

Nuh mengharapkan, dengan adanya USO nantinya desa-desa
tertinggal tersebut dapat mengaplikasikan kegiatan seharihari berbasis
teknologi telekomunikasi (e-based) seperti e-Health, e-commerce, dan lainnya.

Nuh mengaku tak habis pikir jika ada operator yang belum
apa-apa sudah memita insentif pada pemerintah karena merasa telah mengerjakan
program USO. “ Tak dapat dipungkiri sebenarnya pada satu masa jaringan operator
itu akan mencapai desa-desa teringgal juga pada akhirnya,” katanya.

“Nah, ini kita sudah bantu dengan dana. Jika mau bicara
bisnis sewajarnya pemerintah hanya mengeluarkan dana 10 persen dari total nili
proyek, karena toh nantinya operator juga yang untung. Pola pikir belum apa-apa
minta insentif itulah yang saya tak habis pikir,” sesalnya.

Sementara itu, Ketua Komite
Nasional Telekomunikasi Indonesia Srijanto Tjokrosudarmo meminta, program USO
sudah lari dari ruh UU No 36/99 Pasal 16
tentang kewajiban setiap penyelenggara jaringan melaksanakan program tersebut.
Pasal tersebut secara tegas menyebutkan setiap penyelenggara telekomunikasi wajib
melaksanakan
USO. Dan bagi di luar penyelenggara telekomunikasi wajib menyumbangkan dana
untuk USO.

“UU itu jelas sekali menyebutkan setiap penyelenggara
jaringan wajib membangun infrastruktur di pedesaan. Lalu kenapa harus ada USO?.
Ini kan
seperti mencari proyek saja,” katanya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh pengamat telematika dari
Universitas Indonesia GUnawan Wibisono yang melihat USO telah melenceng dari
semangat awal UU Telekomunikasi. “Seharusnya memang semua operator didorong
membangun jaringan hingga ke pedesaan. Soalnya di perkotaan itu sudah terlalu
crowded,” katanya.[dni]

160109 Pengusaha Siap Turunkan Harga

JAKARTA — Para pengusaha menyatakan siap menurunkan harga barang yang diproduksinya seiring dengan turunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk industri.

“Penurunan kedua komponen tersebut memang signifikan menurunkan ongkos produksi. Tetapi berapa besarannya, itu berbeda-beda karena tergantung kepada industrinya. Di tekstil misalnya, bisa terjadi penurunan harga hingga lima persen, “ ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan dan Logistik Benny Soetrisno di Jakarta, Kamis (15/1),

Benny meminta, masyarakat dan pemerintah tidak terlalu memaksakan penurunan harga produk yang dikeluarkan para pengusaha, karena kondisi pasar pun sedang tidak menentu. “Yang jelas karena ada stimulus penurunan BBM dari pemerintah tentunya menaikkan daya beli dan biaya produksi. Rasanya tidak ada pengusaha yang mau bunuh diri masih mantengin harga tinggi untuk produknya,” tegasnya.

Benny memperkirakan, penurunan BBM akan membuat tarif angkutan barang darat hanya akan turun berkisar tujuh persen untuk jarak tempuh menengah. Sedangkan untuk jarak tempuh dalam kota bisa mencapai 10 persen. Penurunan terbesar justru terjadi di angkutan laut yakni mencapai 50 persen “Kompenen angkutan ini kan macam-macam pengaruhnya bagi ongkos produksi setiap pengusaha. Ada yang 20 persen tetapi bisa juga 40 persen. semua tergantung industrinya,” katanya.

Sebelumnya, Asosiasi Transporter Darat Indonesia (ATDI) bersama Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) sedang mengaji penurunan tarif angkutan barang seiring turunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar pada Kamis (15/1).

“Kami sedang mendiskusikan penurunan tarif setelah adanya revisi harga BBM oleh pemerintah ketiga kalinya pada 15 Januari nanti. Pada Sabtu (17/1) akan diumumkan,” ujar Sekjen ATDI, Desril Muchtar.

Diungkapkannya, berdasarkan kajian sementara penurunan tarif akan disesuaikan dengan jarak tempuh untuk mengangkut barang karena parameter perhitungan mempertimbangkan komponen tingkat index konsumsi BBM.

Jika semakin jauh jarak tempuh, kemungkinan penurunan dari tarif angkutan barang sekitar 4 hingga 5 persen. Sedangkan jika jarak tempuh jarak dekat, penurunan bisa mencapai 10 hingga 12 persen.

Dicontohkannya, jika barang yang diangkut dari PuloGadung ke Blok M, maka tarif yang biasanya mencapai 500 ribu rupiah kemungkinan besar terpotong sebesar 12 persen. Sementara untuk barang yang dibawa dari Jakarta ke Medan yang biasanya dikenakan ongkos sebesar 15 juta rupiah kemungkinan didiskon tarifnya sebesar tujuh persen.

“Perhitungan yang kami buat memang berbeda dengan regulator. Kita hanya menghitung dampak konsumsi BBM. Karena ada komponen lainnya yang mempengaruhi seperti suku cadang, retribusi, dan lainnya,” jelasnya sambil menambahkan penurunan ini hanya berlaku untuk angkutan barang.

Secara terpisah, Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit memperkirakan dampak penurunan tarif angkutan barang secara umum hanya akan menurunkan harga komoditi sebesar dua hingga tiga persen.

“Penurunan BBM tujuannya untuk menstimulus daya beli masyarakat. Apa akan efektif atau tidak. Kita lihat saja nanti,” kataanya.[dni]

160109 Pemerintah Akan Bentuk Forum Komunikasi

JAKARTA—Pemerintah akan membentuk forum komunikasi yang berisikan pihak-pihak terkait dengan Permendag 53/2008 untuk meredam konflik di tataran implementasi regulasi baru tersebut.

“Forum tersebut akan berisi para pemasok, pedagang pasar tradisional, dan retailer modern. Semua keluhan tentang regulasi ini bisa dikomunikasikan di forum tersebut nantinya. Tidak perlu lagi berdebat di media massa ,” ujar Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan,

di Jakarta, Kamis (15/1).

Untuk diketahui, regulasi yang mendapat banyak tentangan dari para pelaku pasar berkaitan dengan pengenaan potongan harga reguler, potongan harga tetap (fixed rebate), potongan harga khusus (conditional rebate), potongan harga promosi dan biaya promosi.

Khusus untuk fixed rebate dibatasi besarannya maksimum satu persen dari target penjualan selama tiga bulan. Sedangkan untuk conditional rebate dikaitkan dengan target penjualan yang maksimun nilainya 10 persen jika penjualan melebihi 115 persen dari target.

Biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee) juga dibatasi untuk setiap jenis kategori pasar dan toko moderen. Untuk kategori hypermarket paling banyak 150.000 rupiah per jenis produk per gerai dan maksimal 10 juta rupiah per jenis produk di semua gerai.

Untuk kategori supermarket paling banyak 75.000 rupiah per jenis produk per gerai dan maksimal 10 juta rupiah per jenis produk di semua gerai. Sedangkan untuk minimarket listing fee dibatasi 5.000 rupiah per jenis produk per gerai dan maksimal 20juta rupiah per produk di semua gerai.

Para penentang dari regulasi ini adalah peritel modern. Sedangkan sembilan asosiasi yakni Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia (Perkosmi), Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia (AP3MI), Asosiasi Produsen Garam Konsumsi Beryodium (Aprogakob), Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Se-Indonesia (Gapmmi), Asosiasi Pemasok Garmen & Aksesoris Indonesia (APGAI), Gabungan Elektronika Indonesia (Gabel), Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim), dan National Meat Processor Association (Nampa) mendukung penuh regulasi tersebut.

“Sebenarnya dalam membuat regulasi ini pemerintah bertindak sebagai fasilitator. Semua pasal di regulasi ini sudah dikomunikasikan ke para pelaku. Bisa dikatakan hanya lima persen pasal yang ada keberatan yakni terkait masalah trading term,” katanya.

Padahal, lanjutnya, trading term bukanlah satu-satunya pasal yang harus dikritisi. “Semangat dari regulasi ini adalah melindungi pasar tradisional dan memajukan produksi dalamnegeri,” katanya.

Juru bicara aliansi sembilan asosiasi Putri K Wardani menegaskan, regulasi tersebut sudah sesuai dengan semangat membantu manufaktur dan pemasok lokal. “Kami mendukung sepenuhnya regulasi ini dan mendesak untuk diimplementasikan secepatnya,” tegasnya.

Dukungan serupa juga datang dari Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nawir dan Pengamat Ritel Modern Hermawi Taslim.

“Saya setuju ada regulasi ini. ribut-ribut sekarang masih masalah regulasi. Yang kita awasi adalah implementasi, jika nanti bertentangan dengan UU anti monopoli,” kata Nawir.

Hermawi mengingatkan, keberhasilan regulasi tersebut tergantung kepada komitmen para pemasok. “Saya khawatir karena persaingan yang keras diantara mereka akhirnya mengikuti keinginan peritel. Kalau sudah begini percuma ada regulasi,” katanya.

Menanggapi hal itu, Putri mengakui memang susah mendeteksi kenakalan para anggotanya. Tetapi jika ditemukan bukti melanggar aturan main organisasi akan dikenakan sanksi sesuai kode etik berlaku.[dni]


160109 Dephub Ancam Evaluasi Trayek Pengusaha Angkutan

JAKARTA —Departemen Perhubungan (Dephub) mengancam akan mengevaluasi trayek milik pengusaha angkutan yang tidak melakukan penurunan tarif seusai diberlakukannya harga jual baru Bahan Bakar Minya jenis premium dan solar mulai hari ini, Kamis (15/1),

“Saya akan mengeluarkan keputusan tentang revisi tarif angkutan darat. Setelah itu akan langsung diimplementasikan. Kalau tidak ada yang mau turunkan tarif, maka trayek itu akan diisi oleh pengusaha yang memasang tarif sesuai dengan ketentuan pasar,” kata Menhub Jusman Syafii Djamal di Jakarta, Kamis (15/1).

Seperti diketahui, angkutan darat jalan raya jenis antarkota antarprovinsi (AKAP) dan antarkota dalam provinsi (AKDP),, penurunan tarif ditetapkan pada kisaran 7,46 persen yang berlaku efektif mulai hari ini. Ketetapan itu berdasarkan kesepakatan antara Dephub dan Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda).

Sementara untuk jenis angkutan dalam kota (angkot), besaran penurunan tarif diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing tempat angkutan tersebut beroperasi dengan kisaran hingga 10 persen.

Sedangkan untuk KA Ekonomi Jabotabek, turun 5 persen. Sementara untuk KA Ekonomi jarak jauh 8 persen.

Sejauh ini, Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) tetap bersikukuh untuk tidak menurunkan tarif sesuai dengan estimasi penurunan terkait penurunan harga BBM yang mencapai hingga 10 persen. Padahal, penurunan harga BBM yang dilakukan. pemerintah telah mengalami penurunan hingga 25 persen untuk jenis premium dan 18,2 persen untuk solar.

Sejumlah alasan yang dikemukakan Organda, antara lain adalah besaran konversi hasil penurunan tarif kedua jenis BBM itu masih belum sebanding dengan biaya operasional, yang salah satunya dipicu oleh masih tingginya harga jual suku cadang kendaraan.

Sementara di sisi lain, Organda juga masih terus-menerus mengeluhkan masih banyaknya aksi pungli yang dilakukan oknum-oknum petugas di jalan raya.

Berkaitan dengan aksi pungli petugas, Jusman mengungkapkan, sesungguhnya telah ada kesungguhan dari pemerintah untuk memberantas aksi pungli dan sebagainya.

Pada kesempatan lain, Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit mengatakan, penurunan tarif angkutan memang tidak mungkin sebesar 10 persen seperti yang diharapkan pemerintah.

“Sewajarnya memang diantara lima hingga tujuh persen. Tetapi untuk tarif angkutan dalam kota yang diatur pemerintah daerah perkiraannya ahanya sebesar lima persen,” ujar Danang. [dni]