130109 Kecelakaan KM Teratai: Menhub Pertanyakan Keputusan Berlayar

JAKARTA—Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mempertanyakan keputusan yang diambil oleh nakhoda KM Teratai untuk tetap berlayar meskipun telah mendapatkan peringatan cuaca buruk dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG).

Tidak hanya keputusan dari nakhoda bernama Sabir yang dipertanyakan, tetapi keputusan dari syahbandar untuk mengeluarkan surat persetujuan belayar (SPB) juga ikut dipertanyakan karena Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengeluarkan peringatan tentang bahaya melakukan pelayaran pada kondisi cuaca yang buruk saat itu.

”Arahan dari Bapak Presiden secara tegas meminta saya untuk menyelidiki sebab-sebab kecelakaan. Saya ditugaskan untuk menjawab pertanyaan pokok yakni mengapa nakhoda tetap berlayar di tengah peringatan cuaca buruk,” jelas Jusman di Jakarta, Senin (12/1).

Dijelaskannya, berdasarkan keterangan nakhoda kapal yang selamat saat itu cuaca di sekitar pelabuhan mendukung untuk berlayar. Namun, idealnya nakhoda tetap harus mengindahkan peringatan yang disampaikan BMG maupun Ditjen Perhubungan Laut dan tidak melakukan pelayaran.

”Ini karena nakhoda kapal merasa lebih tahu situasi dan mengambil pertimbangan sesaat melihat cuaca di lokasi saat itu cerah. Tapi, itu sebenarnya tidak boleh,” tegasnya.

Dijelaskan, BMG sebelumnya telah mengeluarkan peringatan untuk periode 10 Januari-11 Januari 2009 bahwa ketinggian gelombang di wilayah perairan Majene mencapai di atas 2,5 meter sehingga sangat berbahaya untuk perahu tongkang dan perahu nelayan.

Peringatan itu diperkuat instruksi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk menghentikan aktivitas pelayaran hingga kondisi cuaca membaik.

Ketua BMG Sri Woro B Hardjono menambahkan, diperkirakan cuaca buruk yang sangat berisiko terhadap aktivitas pelayaran di perairan tersebut berlangsung hingga 17 Januari mendatang.

”Kami telah memperingatkan agar seluruh pihak waspada karena selain tingginya gelombang laut mencapai 2,5-3 meter hingga 17 Januari mendatang, di perairan tersebut juga terjadi pertemuan angin yang akan berlangsung hingga besok. Cuaca buruk akan terjadi di sejumlah perairan Indonesia hingga Februari 2009, khususnya di bagian selatan khatulistiwa,” jelasnya.

Pertemuan angin itu, jelas Sri, berpotensi kuat menyebabkan terjadinya cyclone (angin topan) di mana kecepatannya melebihi ambang maksimum. Saat kecelakaan terjadi, kecepatan angin di lokasi karamnya KM Teratai mencapai 84 km/jam. Sedangkan batas berbahaya di atas 56 km/jam.

Ditegaskannya, BMG telah berulangkali mengeluarkan peringatan terkait kondisi cuaca buruk tersebut dan terus melakukan pembaruan pemantauan setiap saat melalui satelit. ”Informasi yang kami update secara harian ini langsung kami rilis pada situs BMG. Sebenarnya kapal bisa gunakan info ini,” tegasnya.

Selanjutnya Jusman mengatakan telah meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk menyelidiki kasus tenggelamnya KM Teratai Prima di Perairan Majene, Sulawesi Utara, pukul 04.00 Wita, Minggu (11/1). Selain itu, Menhub juga telah meminta Basarnas untuk mengintensifkan pencarian terhadap para penumpang.

KM Teratai terbalik dan tenggelam setelah dihantam gelombang tinggi pada lambung sebelah kiri. Kapal berlayar dari Pare-Pare untuk berlayar menuju Samarinda pukul 19.00 WITA, setelah memperoleh SPB dari syahbandar dua jam sebelumnya.

Kendala yang berujung pada terbaliknya kapal muncul setelah melakukan pelayaran antara 7-8 jam. Diperkirakan, kapal nahas yang mengangkut 250 penumpang dan 17 awak kapal serta muatan kargo seberat 274,5 ton itu tenggelam di lokasi dengan koordinat LS 03.39′.3” BT 118.51′.6” dan LS.04′.8” BT 118.45′.2”.

Belum diketahui kedalaman air yang pasti pada titik tenggelam kapal yang tak berada jauh dengan lokasi jatuhnya pesawat Adam Air 2007 silam. Namun, diperkirakan bahwa perairan yang berjarak sekitar 2 mil laut dari daratan tersebut memiliki kedalaman yang mencapai 2.000 meter.

Sementara itu, Ketua KNKT Tatang Kurniadi menjelaskan pihaknya telah mengirimkan tiga orang penyidik untuk mengumpulkan fakta awal penyebab terjadinya tragedi ini ke Pare Pare. ”Besok (Selasa), saya akan menyusul ke sana ,” ujar Tatang.

Tatang mengungkapkan, ada tiga faktor yang akan menjadi fokus penyelidikan KNKT. Yakni awak dan kondisi kapal serta kondisi cuaca. ”Untuk kapal, diperoleh informasi kondisinya qualified. Kapal itu beroperasi rutin seminggu sekali. Jumlah penumpang juga tidak mengalami over loaded. Karena kapasitasnya 350, penumpang hanya 250 orang. Namun soal kelengkapan keselamatan penumpang belum tahu terpenuhi atau tidak, itu nanti yang akan kita selidiki juga,” jelasnya.

Tatang memperingatkan, kondisi cuaca buruk tidak hanya terjadi di perairan Majene, tetapi juga di seluruh perairan Indonesia . ”Karena itu, kami mengimbau agar peringatan soal cuaca diperhatikan dan dihitung betul-betul. Kalau perlu konfirmasi ke berbagai pihak sebelum mengambil tindakan, tidak hanya kepada satu pihak,” pungkasnya.

Berdasarkan catatan KNKT, sepanjang tahun 2007, jumlah kecelakaan laut yang terjadi mencapai 62 kasus dengan total korban mencapai 688 orang. Sebanyak 414 orang korban mengalami luka ringan, 200 lainnya fatal/meninggal dunia dan 74 korban dinyatakan hilang. Sementara pada 2008, jumlah kecelakaan laut meningkat menjadi 110 kasus. ”Tetapi jumlah korbannya menurun. Yang luka ringan 100 orang, 40 meninggal dan hilang tiga orang. Total korbannya berjumlah 143 orang,” ungkap Tatang.

Direktur Perkapalan & Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut Dephub Abdul Gani mengatakan berat kapal yang memiliki berat kotor 747 gross ton itu terakhir masuk docking pada Maret 2008.

“KM Teratai Prima itu jenis kapal kargo yang diberikan dispensasi mengangkut penumpang,” katanya.

Menurut dia, kapal yang membawa 250 orang penumpang, 17 awak kapal dan 274 ton kargo itu tenggelam setelah dihantam gelombang setinggi 3 meter hingga 4 meter di dekat perairan Majene.

Abdul memaparkan kapal buatan 1999 itu memiliki panjang 50,40 meter, lebar 9,36 meter dan lunas 3,75 meter. “Kapal itu laik laut karena telah melalui perawatan rutin pada Maret tahun lalu,” ujarnya.

KM Teratai adalah buatan CV Muji Rahayu Samarinda dari besi baja secara keseluruhan. Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan PT Biro Klasisifikasi Indonesia, KM Teratai dengan tonase kotor 747 gross ton memiliki daya angkut penumpang maksimal 205 orang, termasuk anak buah kapa

Pada kesempatan sama, Ketua Basarnas Ida Bagus Sanubari mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi mencari korban dan bangkai kapal yang tenggelam. Hingga Senin siang, tercatat 22 korban yang terdiri dari nahkoda kapal, 3 ABK, dan 18 orang penumpang, ditemukan selamat.

Menurut Ida, kondisi cuaca yang tak bersahabat juga menjadi kendala bagi Basarnas dalam melakukan proses pencarian dan penyelamatan. Di satu sisi, jelasnya, arus laut yang kuat arah Tenggara mengubah posisi bangkai KM Teratai Prima dari titik terakhir pantauan via udara.

”Posisi kapal sudah berubah karena arus laut cukup kuat mencapai 56 knot. Apalagi kapal tenggelam di laut dalam yang kedalamannya mencapai 2.000 meter,” ujarnya.

Kesulitan lainnya adalah tidak ditemukannya sinyal penentu posisi darurat dari perangkat emergency transmitter deacon KM Teratai. Sedianya, alat yang tergolong perangkat keselamatan itu bekerja secara otomatis ketika terendam air. Ada kemungkinan, kondisi baterai pada alat tersebut tidak prima, atau frekuensi sinyal berbeda sehingga sinyal yang terpancar tidak tertangkap satelit.

Dalam proses pencarian itu, Basarnas dibantu aparat dari kesatuan TNI AL, TNI AU, Marinir, Kepolisian, mahasiswa dan masyarakat setempat. Untuk menyisir posisi dari laut dan udara, diturunkan sedikitnya tiga kapal perang, Boeing 737 Surveilance serta Nomad dan Cassa.

Secara terpisah, Sekjen Masyarakat Transportasi Danang Parikesit meminta adanya review mengenai sistem approval laik layar dan ijin berlayar, termasuk standar operasi dan prosedur komunikasi antara BMG dan Adpel. “Ini jelas ada masalah cara mereka berkomunikasi,” tegasnya.[dni]

130109 Pelanggan Pascabayar: Istri Tua yang Semakin Dilupakan

Jika boleh digunakan analogi, pelanggan pascabayar bisa diibaratkan sebagai istri tua dari Pria (operator) yang melakukan poligami. Sementara pelanggan prabayar adalah gadis-gadis muda nan aduhai yang ingin dijadikan istri muda dari para pria.

Layaknya isteri tua yang sudah lama dinikahi, kaum pria umumnya merasa yakin pendampingnya itu akan setia dan tidak perlu diberikan hal-hal yang memanjakan. Singkat kata, isteri tua akan setia mendampingi Prianya hingga maut memisahkan.

Sementara pelanggan prabayar yang terdiri dari gadis-gadis muda terus dikejar oleh kaum pria dengan sejuta kemanjaan tanpa peduli akan arti kesetiaan. Tak percaya? Lihat saja komunikasi pemasaran dari para operator. Semuanya berbicara kemudahan bagi prabayar tanpa memikirkan pelanggan pascabayar yang merasa terpinggirkan.

Dan lebih parah lagi, tak hanya masalah pentarifan yang dibedakan, tetapi urusan kualitas juga semakin tidak ada bedanya. Padahal, masalah kualitas inilah yang menjadi pembeda signifikan antara kedua layanan tersebut.

“ Para pelanggan pascabayar dari satu operator tak akan mudah berhenti layanan karena nomornya sudah dikenali oleh banyak kerabat. Yang bisa mereka lakukan adalah berfikir ulang menghabiskan pengeluarannya untuk satu layanan operator. Hal ini karena tidak ada lagi kualitas layanan yang mumpuni layaknya jaman dulu,” ujar pengamat telematika Ventura Elisawati kepada Koran Jakarta, Senin (12/1).

Menurut Ventura, pelanggan pascabayar hanya membutuhkan kenyamanan tanpa terlalu memikirkan isu tarif. Namun, belakangan ini kenyamanan itu menjadi harga yang mahal dengan seringnya terjadi gangguan jaringan, keterlambatan billing, dan SMS promo dari para operator.

“Seharusnya pelanggan pascabayar tidak menerima perlakuan seperti itu. Jika kondisinya seperti ini mereka akan membedakan dengan pelanggan prabayar dan merasa semakin dipinggirkan,” katanya.

Ventura menyarankan, sudah selayaknya operator memikirkan pelangan pascabayar karena saat ini bukan eranya company oriented melainkan customer oriented. “Jika nanti benar pelanggan pascabayar berontak, yang rugi justru para operator. Karena segmen ini masih memberikan pemasukan yang besar bagi para operator,” katanya.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi menegaskan, selama ini regulator selalu mendorong operator untuk menggalakkan layanan pascabayar karena data identitas pelanggan lebih jelas.

Selain itu, regulator juga mendesak tidak adanya perbedaan sistem pentarifan antara pelanggan prabayar dan pascabayar. “Sebeanrnya kondisi sekarang memang tidak adil bagi pelanggan pascabayar. Meskipun jumlahnya sedikit alias 10 persen dari total pengguna seluler, tetapi kontribusi pendapatannya paling besar bagi para operator. Kenapa malah dianaktirikan,” sesalnya.

Berdasarkan catatan, di setiap operator jumlah pelanggan pascabayar tidak lebih lima persen dari total pelanggan yang dimiliki. Telkomsel memiliki dua juta pelanggan, Indosat satu juta pelanggan, dan XL 750 ribu pelanggan. Namun, kontribusi pelanggan pascabayar bagi total pendapatan satu operator bisa mencapai 15 persen karena tingginya Average Revenue Per Users (ARPU) yang dimilikinya.

Menanggapi hal itu, VP Marketing Product Strategy XL Djunaedy Hermawanto, Direktur Pemasaran Indosat Guntur S Siboro, dan Ketua Umum Asosisasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Merza Fachys membantah tudingan pelanggan pascabayar dilupakan oleh para operator.

”Pelanggan pascabayar tetap kami manjakan. Tetapi bentuk promo disesuaikan dengan kebutuhannya. Terakhir kami juga memberikan gratis menelpon meskipun dengan sejumlah syarat,” kata Djunaedy.

Guntur menjelaskan, dalam memanjakan pelanggan pascabayar memang harus dilakukan kustomisasi karena umumnya segmen ini tak ingin disamakan dengan pelanggan umumnya.

”Kami tetap kok melakukan promo bagi pelanggan pascabayar, khususnya untuk pelanggan dari korporat. Tetapi pascabayar retail memang tidak banyak inovasinya,” tutur Guntur.

Guntur menegaskan, selama ini operator sudah melakukan segala daya upaya untuk menggelembungkan pelanggan pascabayar. Misalnya melalui kombinasi prabayar dan pascabayar atau memudahkan upgrade prabayar ke pascabayar.

Merza mengatakan, jika ditanya kemauan dari semua operator tentunya menginginkan semau pelanggannya dalah pascabayar karena dari sisi Average Revenue Per Users (ARPU) lebih solid ketimbang prabayar. ” ”Tetapi pasar itu maunya memang prabayar. Rasanya aneh jika kita melawan keinginan pasar,” tandasnya.[doni ismanto]

130109 Akuisisi Pelanggan: Kembali Mengandalkan Prabayar

Pada tahun ini diperkirakan pertumbuhan pelanggan nirkabel di Indonesia berkisar antara 10 hingga 20 persen dibandingkan tahun lalu. Angka ini turun sekitar 10 persen karena pada tahun lalu pertumbuhan pelanggan mencapai 30 persen.

Akhir tahun lalu, penetrasi layanan telekomunikasi di Indonesia menembus angka 65 persen dari total populasi penduduk. Hal itu menjadikan terdapat 143 juta nomor aktif yang digunakan oleh penduduk Indonesia .

Saat ini yang menjadi pemimpin pasar adalah Telkomsel (65 juta pelanggan), Indosat (35 juta pelanggan), XL (26 juta pelanggan), TelkomFlexi (12 juta pelanggan), Esia ( 7,5 juta pelanggan), dan sisanya merupakan pelanggan dari operator medioker seperti Mobile-8, Hutchinson CP Telecom Indonesia (HCPT) atau Natrindo Telepon Seluler (NTS).

Masing-masing operator tentunya telah menetapkan target raihan pelanggan baru. Telkomsel mengharapkan mendapatkan 10 juta pelanggan baru, sementara XL mencoba realistis dengan kondisi pasar melalui angka empat juta pelanggan baru. Begitu juga dengan Bakrie Telecom yang hanya mengharapkan tiga juta pelanggan baru pada tahun ini.

Lantas darimana datangnya pelanggan baru itu nantinya. Jasa Prabayar. Itulah jawaban semua operator. Hal itu dibuktikan dengan gebarakan awal tahun dari XL, Bakrie Telecom dan NTS. Kedua operator ini masih mengandalkan layanan prabayar untuk mengakuisisi pelanggan baru, sementara jasa pascabayar seolah terlupakan.

Lihat saja, XL yang meluncurkan program tarif time band baru bagi pelanggan prabayar. Tarif ini hanya mengenal tiga skema yakni 300 rupiah, 1.050 rupiah, dan 1.800 rupiah setiap menelepon. Sementara NTS menggelar promo bonus isi ulang hingga 100 persen jika pengguna prabayar mengisi ulang melalui layanan ATM BCA.

Sedangkan Bakrie Telecom melepas promo Esia Hai-5. Promo ini memberikan diskon sebesar 25 persen bagi panggilan keluar untuk lima nomor yang telah didaftarkan sebelumnya.

“Kami melakukan ini agar persepsi tarif prabayar yang mahal berubah di pasar,” uajr Wakil Direktur Utama Bakrie Telecom bidang pemsaraan Erik Meijer di Jakarta, Senin (12/1).

Didorong Pasar

Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Merza Fachys menjelaskan, dijadikannya prabayar menjadi andalan oleh para operator karena didorong oleh situasi pasar alias market driven.

“Prabayar menawarkan simplicity yang tak dimiliki oleh pascabayar,” jelasnya kepada Koran Jakarta, Senin (12/1).

Kemudahan yang dimaksud berupa tidak perlu datang ke galeri operator hanya untuk antri berlangganan, tidak ada administrasi kependudukan yang dilengkapi, menggunakan pulsa sesuai kebutuhan, dan mudah berganti nomor.

“Kemudahan ini kan tidak ada di pascabayar. Jasa ini tertib administrasi,” jelasnya.

Karena itu, menurut Merza, tidak bisa dipungkiri pertumbuhan jumlah pelanggan seluler yang pesat terjadi setelah prabayar diperkenalkan pertama kali sekitar tahun 1998. dan semakin meroket lagi setelah semua operator mempunyai layanan prabayar.

Direktur Pemasaran Indosat Guntur S Siboro mengakui, prabayar memang ampuh menjadi alat akuisisi karena kemudahan yang ditawarkannya. Hal itu terbukti dengan melesatnya jumlah pelanggan Blackberry di Indonesia setelah metode prabayar diterapkan. Saat ini memang ada layanan Blackberry dengan metode pembayaran prabayar yakni harian, mingguan, atau bulanan.

“Di Indonesia itu ada segmen yang memang tidak mau diidentifikasi oleh operator. Tetapi mereka sebenarnya punya dana yang besar. Nah, segemen seperti ini senang dengan prabayar,” katanya.

Namun Guntur mengingatkan, tingginya penjualan prabayar sebenarnya tidak menyehatkan bagi industri karena memunculkan fenomena calling card sehingga memicu penggunaan nomor menjadi boros.

“ Indonesia memiliki tingkat pindah layanan (churn rate) lumayan tinggi yakni sekitar 30 persen. Beberapa operator demi mengejar target pelanggan akhirnya membanjiri pasar dengan nomor baru tanpa memikirkan dampaknya pada ketersediaan blok nomor,” katanya.

Selain itu, harga isi ulang dari pulsa yang lebih mahal ketimbang kartu perdana juga menyuburkan calling card. “Jadinya segmen menengah bawah umumnya punya dua nomor. Satu nomor untuk menerima telepon. Nomor lainnya untuk melakukan panggilan. Yang untuk melakukan panggilan ini berganti terus nomornya karena mereka lebih senang membeli kartu perdana,” jelasnya.

Gelembung Semu

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengakui dijadikannya prabayar sebagai andalan oleh semua operator membuat penomoran menjadi kurang efisien karena regulator harus memberikan nomor hingga lima kali lipat bagi para operator.

“Padahal yang benar-benar terpakai hanya seperlimanya. Sisanya hanya menjadi alat jualan para operator,” sesalnya.

Menurut Heru, alasan operator menggeber pelanggan prabayar karena jumlah pengguna masih menjadi daya tarik investasi di industri telekomunikasi. “Jumlah pengguna menjadi nilai sendiri bagi para operator. Sehingga jika ada nomor baru yang dilepas ke pasar dianggap telah menjadi pengguna. Akhirnya angka pelanggan melambung dan perusahaannya makin seksi. Padahal, jumlah pelanggan sebenarnya tidak sebesar yang mereka klaim,” tegasnya.

Masih menurut Heru, fenomena penggelembungan semu itu bisa diatasi jika sistem Single Identity Number (SIN) diterapkan di Indonesia . “Masalahnya kita belum ada tertib administrasi penduduk. Akhirnya program registrasi prabayar hanya mengejar jumlah tanpa ada validitas,” katanya.

Menanggapi hal itu Merza membantah keras karena saat ini rezim Average Revenue Per Users (ARPU) masih berlaku. “Rezim ARPU jika pelanggan digelembungkan akan ketahuan nantinya tidak produktif karena ARPU-nya merosot. Jadi tidak tepat jika ada tudingan seperti itu,” katanya.

Sementara Guntur mengatakan, untuk menghindari pemborosan nomor Indosat mulai menerapkan sistem masa tenggang yang singkat bagi para pelanggan prabayarnya. “Kami tidak mau lagi membiarkan nomor lama-lama di tangan pelanggan yang tidak produktif. Daripada seperti itu lebih baik cepat-cepat diputihkan untuk dijual kembali. Kita ini kan operator besar yang butuh perputaran nomor cepat,”katanya.[dni]

130109 Desa USO Harus Nikmati Broadband

Forum Komunikasi Broadband Wireless Indonesia (FKBWI) menghimbau agar pemenang tender telepon pedesaan untuk memprioritaskan penggunaan teknologi broadband dengan kecepatan sekurang-kurangnya 256 Kbps bagi pengembangan progam desa digital.

Salah satu teknologi yang mengkomodir akses data dengan kecepatan tersebut adalah Broadband Wireless Access (BWA). Sementara pemenang tender telepon desa alias Universal Service Obligation (USO), Telkomsel, lebih mengutamakan penggunaan akses data dengan GPRS yang memiliki kecepatan minimal 65 Kbps.

“Agar harapan adanya desa digital yang bisa mengakomodasikan kegiatan berbasis teknologi informasi bisa terwujud, sewajarnya yang diterapkan adalah akses data berbasis broadband,” ujar anggota FKBWI Wahyu Haryadi di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Wahyu, penggunaan teknologi GPRS untuk akses data dirasakan tidak memadai lagi. ”Diperbolehkannya teknologi GPRS karena pemerintah ingin melapangkan jalan bagi operator seluler menggarap USO. Padahal, untuk lanjutan dari GPRS saja seperti 3G sudah tidak memadai lagi,” katanya.

Wahyu menyarankan, jika nantinya teknologi broadband dimanfaatkan oleh Telkomsel, agar tidak timbul masalah dan konflik antara pengguna publik dan pemenang USO dalam penggunaan alokasi frekuensi 2.400 GHz – 2.4835 GHz dilakukan koordinasi bersama apabila spektrum tersebut digunakan.

Disamping itu diharapkan pemerintah dapat menjalankan fungsi pengawasan dan penertiban seperti memenuhi spesifikasi daya pancar perangkat 100 Mwatt dan EIRP 36dBm sehingga tujuan pembebasan frekuensi tersebut bagi kepentingan publik sebagaimana KM. 2 Tahun 2005 Peraturan Menteri Perhubungan dapat tercapai

Secara terpisah, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Telkomsel Syarif Syarial Ahmad mengatakan, pihaknya akan langsung menggeber pembangunan begitu penandatanganan kontrak dilakukan.

“Untuk daerah yang masih dalam jangkauan jaringan kami akan memasang repeater. Sedangkan di wilayah yang tidak ada jaringan kami sama sekali akan mengandalkan satelit dan teknologi Pico GSM,” ujarnya.[dni]

.

130109 Frekuensi Tak Bisa Sistem Bagi Hasil

Penambahan frekuensi 3G dengan sistem bagi hasil dinilai tak bisa dijalankan di Indonesia karena terkendala faktor teknis.

Demikian rangkuman pendapat dari Dirketur Utama Indosat, Johnny Swandi Sjam, Direktur Utama XL, dan Pengamat telematika Miftadi Sudjai ketika dimintai tanggapannya tentang solusi penambahan frekuensi 3G secara terpisah belum lama ini.

“Jika menggunakan sistem bagi hasil akan susah di masalah teknis nantinya terutama masalah pembagian hasil,” ujar Johnny.

Hasnul menilai, bagi hasil memang terkesan ideal karena mengakomodasi keberatan operator akan mahalnya harga frekuensi. Tetapi untuk implementasi akan susah nantinya.

“Akan beresiko juga bagi pemerintah jika operator tak mampu menghasilkan rupiah yang ideal dengan frekuensi yang dimilikinya. Bisa hilang potensi pendapatan pemerintah,” tuturnya.

Sementara Miftadi mengatakan, sistem bagi hasil justru akan membuat terjadi persaingan yang sengit diantara operator tanpa mempedulikan kualitas layanan.

“Akhirnya saling banting harga dan pemerintah hanya mendapatkan sedikit dari peminjaman frekuensi. Parahnya lagi yang rugi adalah pelanggan karena kualitas layanan menurun,” jelasnya.

Dia menyarankan, langkah paling realistis adalah pemerintah menurunkan harga frekuensi karena kondisi industri telekomunikasi juga tidak secemerlang dulu kinerja keuangannya.

Untuk diketahui, masalah penambahan frekuensi 3G menjadi kian rumit setelah pemerintah mengumumkan harga frekuensi sebesar 5 Mhz sekitar 160 miliar rupiah. Operator merasa angka yang wajar adalah 80 miliar rupiah.

Guna menghindari kekurangan frekuensi secara berkepanjangan berbagai alternatif ditawarkan oleh industri. Salah satunya adalah pemakaian frekuensi secara bagi hasil. Kebijakan seperti ini diberlakukan juga di banyak negara yang mengembangkan teknologi 3G.[dni]

130109 Pelanggan Bisa Tuntut Penyedia Konten

Pelanggan telekomunikasi yang merasa dirugikan oleh layanan SMS Premium berpeluang besar meminta ganti rugi kepada penyedia konten atas kelalain yang dilakukannya melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan.

“Pelanggan bisa melakukan hal di atas karena regulator telah mengeluarkan aturan khusus tentang SMS Premium dan SMS Broadcast dalam bentuk Permenkominfo No1/2009 pada minggu lalu,” ujar juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto di Jakarta, Senin (12/1).

Dikatakannya, selama ini belum ada regulasi resmi yang mengatur tentang jasa SMS Premium. Namun, melihat perkembangan jasa tersebut yang mulai berkembang dan tidak sanggup lagi diatur secara self regulate oleh pelakunya, maka regulator merasa perlu mengeluarkan aturan khusus tentang jasa tersebut.

“Tidak hanya SMS Premium yang kita atur, tetapi SMS Broadcaast juga. Hal ini karena banyak pelanggan yang merasa terganggu dengan cara perusahaan mempromosikan layanannya melalui pola broadcast itu,” katanya.

Dijelaskanya, secara umum regulasi tersebut mengatur tentang tata cara mengaktifkan dan berhenti berlangganan dari jasa SMS Premium dan Broadcast. “Pelanggan harus mengetahui kalau dia berlangganan layanan tersebut. Dan tidak boleh dipungut biaya saat aktivasi dan deaktivasi langganan,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, penyedia konten harus mendapatkan izin operasi dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Lembaga ini nantinya juga akan menjadi pengawas dari pelaksanaan Permenkominfo tersebut.

Secara terpisah, Sekjen Indonesia Telecommunication Users Group (IDTUG) Muhammad Jumadi Idris menyambut gembira hadirnya regulasi baru tersebut karena selama ini banyak pengguna seluler yang tak bisa berbuat apa-apa atas kenakalan dari para penyedia konten mengeruk keuntungan dari pelanggan.

“Sekarang bolanya ada di BRTI. Jika mau shock therapy, tentu bisa melalui kasus penyedia konten Cahaya Intiza Abadi (CIA). Kasus ini sudah berjalan hampir satu bulan tetapi tidak ada kabar-kabarinya lagi,” katanya.

CIA adalah penyelenggara SMS Premium Mutiara Hikmah untuk pelanggan Telkomsel. Perusahaan ini disinyalir oleh IDTUG melakukan penipuan pemenang layanannya sehingga banyak peserta yang mengikuti kuis tersebut merasa dirugikan.[dni]