120109 Konsorsium Palapa Ring Sambut Baik Insentif Pemerintah

JAKARTA—Konsorsium Palapa Ring menyambut baik niat pemerintah yang akan membebaskan bea masuk dari material untuk mengerjakan proyek tersebut.

”Tentunya kami menyambut gembira insentif yang diberikan oleh pemerintah. Tetapi harus clear dulu stimulus itu mencakup apa saja,” ujar juru bicara konsorsium Palapa Ring Rakhmat Junaedi di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Rakhmat, konsorsium membutuhkan pembebasan bea masuk berupa PPN BM, PPH 23, dan PPH 26. ”Jika ketiganya itu diberlakukan baru kami menyambut gembira.

Palapa Ring merupakan megaproyek membangun tulang punggung (backbone) infrastruktur serat optik internasional yang terdiri dari 7 cincin (ring) melingkupi 33 provinsi dan 460 kabupaten.

Proyek yang membutuhkan biaya sekitar 225 juta dollar AS itu terdiri dari 35.280 kilometer serat optik bawah laut (submarine cable) dan 21.708 kilometer serat optik bawah tanah (inland cable).

Setiap cincin nantinya akan meneruskan akses frekuensi pita lebar dari satu titik ke titik lainnya di setiap kabupaten. Akses tersebut akan mendukung jaringan serat optik pita lebar berkecepatan tinggi dengan kapasitas 300 Gbps hingga 1.000 Gbps di daerah tersebut.

Rencananya proyek tersebut akan dibangun enam perusahaan yang tergabung dalam suatu konsorsium Palapa Ring. Keenam perusahaan itu berikut persentasi keikutsertaannya adalah PT Bakrie Telecom Tbk (13,3 persen), PT Excelcomindo Pratama Tbk (13,3 persen), PT Indosat Tbk (13,3 persen), PT Infokom Elektrindo (termasuk PT Mobile-8 Telecom Tbk sebesi nanar 6,3 persen), PT Powertek Utama Internusa (representasi Linbrooke Worldwide Ltd sebesar 10 persen), dan porsi sisanya diambil PT Telkom.

Namun, dalam perkembangan terakhir, dua perusahaan (Infokom Elektrindo dan Powertek Utama Internusa) mengundurkan diri sehingga menyisakan empat operator telekomunikasi mengerjakan proyek tersebut.

Rakhmat mengungkapkan, akibat mundurnya dua anggota konsorsium nilai proyek menciut menjadi 180 juta dollar AS. Sedangkan komposisi andil antaranggota menjadi 50 persen disumbang Telkom, dan sisanya dibagi rata oleh tiga operator.

”Pembebasan yang diberikan pemerintah itu akan membantu dari panjang serat optik karena sebelumnya pajak bea masuk kita anggarkan dalam 180 juta dollar AS tersebut,” jelasnya.

Selanjutnya Rakhmat mengatakan, sekarang konsorsium sedang memilih penyedia jaringan yang akan ditentukan pada Februari depan. Terdapat empat perusahaan asing ikut serta dalam pengadaan tersebut yakni Alcatel-Lucent, Tyco, NEC, dan NSW.

Sebelumnya, pemerintah telah menegaskan tidak akan berinvestasi langsung di proyek tersebut. Peran pemerintah hanya sebatas fasilitator dengan anggaran yang disiapkan sebesar 500 juta rupiah.[dni]

110109 Organda Siap Turunkan Tarif

JAKARTA—Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) menyatakan siap untuk menurunkan tarif angkutan umum jika pemerintah kembali menurunkan tarif Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pertengahan Januari nanti.

“Jika benar pemerintah menurunkan kembali harga BBM pada medio Januari ini, kami bersedia saja menurunkan tarif. Tetapi untuk sekarang posisi kami adalah wait and see, “ ujar Ketua Umum DPP Organda Murphy Hutagalung di Jakarta, Sabtu (10/1).

Menurut dia, jika penurunan harga BBM dilakukan pemerintah, kemungkinan mampu menutupi biaya operasional angkutan.

“Kita kan belum tahu berapa besaran yang dibuat oleh pemerintah. Tetapi dengan adanya penurunan hingga tiga kali, wajar ada penurunan. Berapa besar penurunan pada tarif, itu yang harus kita hitung,” katanya.

Hal ini karena, lanjutnya, tarif angkutan bukan hanya ditentukan oleh BBM, namun masih ada komponen lainnya seperti suku cadang dan ban, serta pungutan liar dan retribusi.

.
Sebelumnya, Organda bersikukuh menegaskan penurunan harga premium menjadi
lima ribu rupiah per liter dan solar menjadi 4.800 rupiah per liter sama sekali
tidak berpengaruh terhadap usaha transportasi darat.

Justru penurunan yang tanggung itu menyebabkan, angkutan darat semakin sulit karena load factor makin berkurang akibat makin tingginya pemakiaan kendaraan pribadi. Saat ini diperkirakan tingkat isian tumpangan (load factor) kendaraan
umum turun drastis menjadi 50 persen. Padahal, agar perusahaan untung, load factornya minimal 65 persen.

Organda juga mengklaim, penurunan harga solar dan premium sama sekali tidak
diikuti oleh menurunnya harga suku cadang kendaraan seperti ban.
Padahal, harga ban telah naik 120 persen pada saat harga bensin naik pertengahan 2008 lalu.

Secara terpisah, Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit memperkirakan, tarif angkutan perkotaan hanya akan turun sebesar lima persen bukan 10 persen seperti permintaan pemerintah.

“Pemerintah melakukan perhitungan sebesar itu dengan menganggap BBM berdampak langsung pada tarif. Padahal perhitungan sekarang tidak seperti itu,” katanya.

Menurut dia, pengusaha dalam menetapkan tarif telah memasukkan komponen harga BBM serta resiko lainnya seperti pungutan liar dan sebagainya. “Inilah selama ini kenapa antara pemerintah dan pengusaha itu tidak pernah ketemu dalam berdiskusi. Karena parameter yang digunakan berbeda,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal meminta tarif angkutan umum bisa turun mencapai 10 persen dari yang berlaku sekarang jika pada pertengahan bulan ini pemerintah merealisasikan janjinya untuk kembali menurunkan harga BBM jenis premium dan solar.

Dikatakannya, regulator telah menumumkan penurunan tarif angkutan umum secara nasional sebesar 5,22 persen, baik untuk antarkota antarprovinsi (AKAP) dan antarkota dalam provinsi (AKDP). Penurunan tersebut diberlakukan paling lambat awal Januari 2009.

Namun, hingga memasuki minggu kedua Januari, para pengusaha angkutan umum, terutama angkutan umum dalam kota , masih memberlakukan tarif lama sebelum turunnya ketentuan tersebut. ”Mungkin setelah BBM turun lagi ada penurunan tarif. Jadi, penurunannya diakumulasi,” ujar Menhub.

Jusman berkeyakinan, tarif angkutan yang akan langsung mengalami penurunan adalah bus jenis Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP) dan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) karena pengaturan tarif langsung di bawah regulator pusat.

“Kalau angkot dan bus dalam kota itu kan ditentukan oleh pemerintah daerah setempat. Nah, biasanya besaran penurunan itu bervariasi di setiap daerah,” jelasnya.[dni]

100109 BTEL Operasikan SLI Bulan Depan

JAKARTA —PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) akan mengoperasikan layanan Sambungan Langsung Internasional (SLI) miliknya pada Februari depan.

“Kami telah mengantongi sertifikat Uji Laik Operasi (ULO), sekarang tinggal menunggu izin penyelenggaraan dari regulator. Kita perkirakan keluar pada bulan depan,” ujar Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi, akhir pekan lalu.

Diungkapkannya, untuk menyelenggarakan sambungan SLI, Btel menganggarkan dana sebesar 25 juta dollar AS yang diambil dari belanja modal selama tiga tahun yakni sekitar 600 juta dollar AS.

Dana sebesar itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur SLI selama lima tahun. Di tahun ini, pemilik merek dagang Esia tersebut telah dua sentral gerbang internasional SLI di Batam dan Jakarta .

Diharapkannya, hadirnya SLI dengan kode akses 009 tersebut nantinya akan memberikan saluran jernih kepada pelanggannya dengan tarif yang lebih terjangkau.

“Sekarang ini layanan SLI masih mahal karena operator masih terkendala biaya terminasi sambungan jarak jauh (SLJJ) lewat operator lain. Nah, karena kami juga menyelenggarakan SLJJ, kemungkinan bisa menawarkan SLI murah meriah,” tuturnya.

Rakhmat menjelaskan, dikantonginya lisensi SLJJ oleh BTEL melalui tender belum lama ini membuat operator tersebut mampu membawa sendiri sendiri trafik suara dari luar negeri tanpa harus membayar interkoneksi dengan operator lain.

“Penghematan dari sini bisa kami pastikan sangat signifikan. Ini investasi besar bagi kami. Sedangkan izin prinsip untuk SLJJ akan keluar pada 23 Januari nanti,” kata Rakhmat tanpa mau menyebut jumlah penghematan biaya yang dimaksud.[dni]