090109 BUMN Logistik Persiapkan Diri Hadapi Liberalisasi

bongkar-muat-kapalJAKARTA : Beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terkait dalam bisnis logistik bersinergi mempersiapkan diri menghadapi liberalisasi di jasa tersebut untuk kawasan Asean mulai awal tahun ini.

Deputi Meneg BUMN bidang Logistik dan Pariwisata Harry Susetyo Nugroho mengatakan terjadi sinergi antara BUMN di bisnis maskapai penerbangan dengan operator bandara dan perusahaan logistik.

“Mereka sedang menyusun program untuk mengembangkan bisnis kargo udara,” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta , Kamis (8/1).

Kesepakatan sinergi antara maskapai penerbangan Garuda Indonesia , PT Angkasa Pura I dan II, PT Pos Indonesia, serta beberapa BUMN lainnya mengacu pada semangat bersama menghadapi persaingan dengan pelaku bisnis di berbagai negara tetangga.

Program pengembangan tersebut dilakukan bersama di bawah Garuda Indonesia , sebagai pengagas ide perlunya kerja sama antara BUMN yang bergerak di bidang logistik, khususnya yang melalui jalur udara.

Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar beberapa waktu lalu menyatakan perlunya ada kerja sama untuk mempercepat kesiapan negara ini menghadapi liberalisasi kargo yang di mulai dari angkutan udara.

Per 1 Januari 2009, liberalisasi atau open sky mulai berlaku antar ibukota negara sudah tidak dibatasi apapun. Per 1 Januari 2011, sebuah maskapai bisa terbang langsung Jakarta-Singapura-Bangkok. Selanjutnya lima tahun kemudian, bisa langsung menerbangi rute Singapura-Malang.

“Persiapan harus dilakukan bersama, Indonesia memiliki langit yang paling luas dibandingkan dengan negara Asean lainnya. Kompetitor terberat malah maskapai dari negara yang bisa dikatakan tidak punya langit,” ujarnya.

Dia menjelaskan pihaknya tidak bermaksud meminta proteksi dari pemerintah, namun bagaimana agar bisa bersaing dengan baik dan seimbang dengan negara lain. Bersatunya BUMN yang bergerak di bisnis ini akan membantu kelancaran persiapan.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II Edie Haryoto mengatakan pihaknya setuju perlunya ada kerja sama dengan maskapai penerbangan nasional yang telah maupun akan mengembangkan angkutan kargo.

“Kebijakan open sky adalah tantangan untuk maju, namun perlu ada persiapan dan dukungan dari semua pihak,” ujarnya.

Departemen Perhubungan sendiri sebagai regulator sangat berhati-hati mengambil kebijakan terkait liberalisasi kargo, khususnya kargo udara. Setiap kebijakan diambil mempertimbangkan kelangsungan hidup para pengusaha nasional.[dni]

090109 Dephub Kaji Penurunan Tarif Kelas Ekonomi Kapal Laut

kapal-lautJAKARTA —Departemen Perhubungan (Dephub) kemungkinan besar akan mengaji besaran tarif untuk kelas ekonomi bagi kapal laut seiring terjadinya penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) belum lama ini.

“Untuk tarif kelas ekonomi kemungkinan akan dilakukan pengajian besarannya. Tetapi jika PT Pelayaran Indonesia (Pelni) tak sabar menurunkan tarif, itu terbuka untuk kelas lainnya seperti bisnis, eksekutif, atau kelas I dan II,” ujar juru bicara departemen perhubungan Bambang S Ervan kepada Koran Jakarta, Kamis (8/1).

Sebelumnya Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal meminta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi pionir dalam penurunan tarif angkutan umum seiring diturunkannya BBM oleh pemerintah.

Permintaan tersebut diikuti oleh PT Indonesia Ferry (ASDP) mulai 25 Desember lalu sebesar tiga persen dari yang berlaku sebelumnya dan Damri.

Sedangkan Pelni tidak mau menurunkan tarif karena beralasan kelas ekonomi biayanya ditentukan oleh Dephub. Hal ini karena kelas ekonomi biayanya disubsidi oleh pemerintah.

Tarif yang diberlakukan saat ini adalah 415 rupiah per mil per penumpang, padahal biaya operasional Pelni sekarang adalah 800 rupiah per mil per penumpang. Untuk menanggulangi kerugian Pelni akibat perbedaan biaya tersebut, pemerintah memberikan subsidi kepada Pelni. Tahun ini bantuan yang diterima Pelni sebesar 650 miliar rupiah, padahal yang diajukan perusahaan tersebut sebesar 850 miliar rupiah.

“Saat ini untuk rute ekonomi, Pelni masih menggunakan tarif yang lebih rendah

dibandingkan dengan biaya operasional. Karenanya, tarif tersebut belum direvisi,” ujar Kepala Bidang Humas Pelni, Edi Heryadi.

Namun Edi menjajikan, untuk kelas non ekonomi pada rute-rute tertentu. Sedangkan

pada rute padat, diskon tidak akan diberikan. “Diskon akan diberikan pada rute di daerah-daerah terpencil seperti di timur Indonesia dengan besaran 30 persen,” katanya.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Dephub, Suroyo Alimoeso mengakui, penurunan tarif angkutan memang harus didahului oleh perusahaan-perusahaan transportasi milik negara. Karenanya, pihaknya bakal menurunkan tarif transportasi BUMN.

Menurutnya, untuk angkutan penyeberangan sudah mengalami penurunan.

masalah yang terjadi adalah pada angkutan umum di dalam kota yang

tidak mau menurunkan tarif.

“Pemerintah sudah menurunkan tarif seperti angkutan umum sebesar 5 persen. Ini sudah dilakukan oleh sebagian Damri di daerah seperti di Bandung . Namun ada juga yang belum,” ujar Suroyo.

Ditegaskannya, seluruh Damri diharuskan menurunkan tarif agar diikuti oleh swasta. “Sanksinya tidak mau saya sebutkan. yang penting turun dulu,” katanya.[dni]

Telkomsel Kuasai Program USO

logo-telkomselJAKARTA—PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) dipastikan menguasai program pengadaan telepon untuk ribuan desa-desa tertinggal setelah menjadi pemenang dalam tender paket pengerjaan II dan VII.

Hal ini karena untuk paket I, III, dan VI, pemimpin pasar seluler tersebut melaju sendirian dan tinggal bernegosiasi harga dengan panitia lelang Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan, Ditjen Postel.

Paket II untuk pengerjaan dari program yang dikenal dengan nama Universal Service Obligation (USO) tersebut meliputi wilayah Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung,
Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Dalam paket ini Telkomsel bersaing dengan
PT Indonusa System Integrator Prima, dan PT Indosat Tbk (Indosat).

Sementara untuk paket tujuh mengerjakan wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Di wilayah ini anak usaha Telkom tersebut berkompetisi dengan PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia dan PT Indonusa System Integrator Prima.

USO rencananya akan menjamah 31.824 desa dari 32 provinsi. Jumlah ini menyusut 6.647 dari sasaran tender sebelumnya, yaitu 38.471 desa di seluruh Indonesia. Hal itu karena ada beberapa wilayah perdesaan yang telah terjangkau layanan seluler dan dikategorikan sebagai skema USO.

Adapun pagu anggaran paket untuk penggelaran telepon perdesaan mencapai sebesar 814, 82 miliar rupiah untuk tujuh paket pekerjaan, yang mencakup 11 blok wilayah pelayanan universal telekomunikasi (WPUT). Pagu tersebut dianggap sebagai bagian dari pembiayaan kegiatan penyediaan jasa akses telekomunikasi untuk lima tahun.

“Dari tujuh paket pengerjaan, memang hanya di II dan VII terjadi lelang murni. Dan ini telah diselesaikan dengan baik oleh panitia lelang kemarin. Hari ini kami hanya melakukan pengumuman secara resmi,” ujar juru bicara Departemen Komunikasi dan Informatika Gatot S Dewo Broto di Jakarta, (8/1).

Dijelaskannya, untuk paket tujuh Telkomsel menang dengan nilai total bobot 92,56 dan nilai harga penawaran 201.070.814.184 rupiah. Sementara di paket II nilai total bobot yang diraih sebesar 89,63 dengan nilai harga penawaran 333.070.219.110 rupiah.

Untuk paket I, III, dan VI, lanjut Gatot, dimana Telkomsel juga hanya menjadi satu-satunya peserta, panitia akan melakukan negosiasi harga kembali dengan operator tersebut. “Tentang berapa harganya tidak bisa dibuka karena ini masih dalam menyangkut proses tender,” jelasnya.

Seperti diketahui, paket I wilayah pengerjaan meliputi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera
Utara, dan Sumatera Barat. Paket III meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Dan paket VI meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Secara terpisah, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Telkomsel Syarif Syarial Ahmad mengatakan, pihaknya akan langsung menggeber pembangunan begitu penandatanganan kontrak dilakukan.
“Untuk daerah yang masih dalam jangkauan jaringan kami akan memasang repeater. Sedangkan di wilayah yang tidak ada jaringan kami sama sekali akan mengandalkan satelit dan teknologi Pico GSM,” ujarnya.
Tentang langkah negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk paket I, III, dan VI, Syarif menjelaskan, penawaran Telkomsel untuk III dan VI memang diatas harga penawaran sementara (HPS) tetapi masih di bawah pagu. Namun untuk paket I, sudah dibawah HPS.
“Kita terbuka untuk bernegosiasi dengan pemerintah soal harga itu,” katanya sambil mengharapkan dari program USO ini akan ada dua juta pelanggan baru dari target mendapatkan 10 juta pelanggan tahun ini..
Sementara itu, berkaitan dengan paket IV dan V yang masih menyisakan masalah karena adanya keinginan dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) meminta insentif kepada pemerintah atas pembangunan jaringan di wilayah yang termasuk USO selama ini, Gatot mengatakan, panita tender akan memanggil Telkom dan Telkomsel yang kebetulan juga ikut di tenderkedua paket tersebut.

Paket IV meliputi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara. Sedangkan paket V meliputi Papua dan Irian Jaya Barat.

“Kita menargetkan akhir Januari atau awal Februari masalah tender USO sudah closed. Tentang adanya permintaan dari Telkom itu, pemerintah tetap pada pendirian semual yakni tidak mungkin memenui permintaan tersebut,” tegas Gatot.

Sebelumnya, Menkominfo Muhammad Nuh menyakini lima dari tujuh paket pengerjaan akan selesai pada Sepetember nanti.

Nuh juga menyesali adanya permintaan insentif dari Telkom untuk mengerjakan USO karena program ini lebih berbentuk investasi ketimbang bukan proyek jangka pendek.

“Tak dapat dipungkiri sebenarnya pada satu masa jaringan operator itu akan mencapai desa-desa teringgal juga pada akhirnya. Nah, ini kita sudah bantu dengan dana. Jika mau bicara bisnis sewajarnya pemerintah hanya mengeluarkan dana 10 persen dari total nili proyek, karena toh nantinya operator juga yang untung,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, juru bicara Telkom Eddy Kurnia mengatakan, permintaan insentif sudah berdasarkan perhitungan yang dibuat perusahaan agar USO tetap berjalan. “Masalah pemerintah keberatan atau tidak, kita serahkan pada mereka. Yang punya tender kan pemerintah, tentu apapun keputusannya kita hormati,” tegasnya.

Sedangkan Syarif menyatakan, Telkomsel siap mengambil alih paket IV dan V, asalkan waktunya tidak terlalu mepet. “Jangan terlalu lama negosiasinya. Nanti bisa berdampak pada jadwal kerja,’ katanya.[dni]

080109 Telepon Pedesaan Selesai Dibangun September

0607_telponJAKARTA—Pemerintah memastikan program telepon berdering di ribuan desa tertinggal atau terkenal dengan nama Universal Service obligation (USO) akan selesai pada Sepetember tahun ini.

“Minimal lima dari tujuh paket pengerjaan akan selesai pada bulan itu,” ujar Menkominfo Muhammad Nuh, di Jakarta, Rabu (7/1).

USO rencananya akan menjamah 31.824 desa dari 32 provinsi. Jumlah ini menyusut 6.647 dari sasaran tender sebelumnya, yaitu 38.471 desa di seluruh Indonesia . Hal itu karena ada beberapa wilayah perdesaan yang telah terjangkau layanan seluler dan dikategorikan sebagai skema USO.

Adapun pagu anggaran paket untuk penggelaran telepon perdesaan mencapai sebesar 814, 82 miliar rupiah untuk tujuh paket pekerjaan, yang mencakup 11 blok wilayah pelayanan universal telekomunikasi (WPUT). Pagu tersebut dianggap sebagai bagian dari pembiayaan kegiatan penyediaan jasa akses telekomunikasi untuk lima tahun.

Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar mengungkapkan, pada Kamis (8/1) untuk paket pengerjaan II dan VII akan diumumkan pemenangnya. Pada paket II perusahaan yang ikut tender adalah Telkomsel, Indonusa System Integrator Prima, dan Indosat. Paket ini meliputi wilayah Sumatera Bagian Selatan di luar Aceh, Sumbar, dan Sumut.

Sedangkan paket VII diikuti oleh Telkomsel, Indonusa System Integrator Prima, dan Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI).

“Untuk paket 1,3, dan 6 akan dimulai negosiasi dengan Telkomsel. Dan paket 4 dan 5 kami terpaksa memanggil kembali Telkom dan Telkomsel karena dua perusahaan ini yang lulus prakualifikasi,” katanya.

Basuki menegaskan, negosiasi diperlukan dengan Telkomsel karena sesuai dengan aturan tender harga harus ditawar jika peserta tender hanya satu. Sedangkan di paket 4 dan 5 harus diluruskan kembali masalah kepemilikan silang dan monopoli bagi Telkom grup.

“Pada dasarnya dua perusahaan itu satu entitas. Kita tidak mau muncul adanya kesan monopoli di tender ini. Karena itu kita minta klarifikasi kepada dua perusahaan tersebut,” katanya.

Berkaitan dengan adanya tuntutan insentif dari Telkom untuk mengerjakan proyek tersebut, Menkominfo Muhammad Nuh mengatakan, tidak sepantasnya hal itu dilakukan Telkom karena program USO harus dilihat sebagai investasi bukan proyek jangka pendek.

“Tak dapat dipungkiri sebenarnya apda satu masa jaringan operator itu akan mencapai desa-desa teringgal juga pada akhirnya. Nah, ini kita sudah bantu dengan dana. Jika mau bicara bisnis sewajarnya pemerintah hanya mengeluarkan dana 10 persen dari total nili proyek, karena toh nantinya operator juga yang untung,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, juru bicara Telkom Eddy Kurnia mengatakan, permintaan insentif sudah berdasarkan perhitungan yang dibuat perusahaan agar USO tetap berjalan. “Masalah pemerintah keberatan atau tidak, kita serahkan pada mereka. Yang punya tender kan pemerintah, tentu apapun keputusannya kita hormati,” tegasnya.[dni]

080109 Pemerintah Batal Investasi di Palapa Ring

palapac-satJAKARTA—Pemerintah akhirnya membatalkan niatnya
untuk berinvestasi langsung dalam proyek Palapa Ring.

”Peran pemerintah dalam mega proyek ini hanya
sebagai fasilitator. Untuk itu kami telah mengalokasikan dana sebesar 500 juta
rupiah,” ujar Direjen Postel Basuki Yusuf Iskandar di Jakarta, Rabu (7/1).

Basuki menegaskan, pemerintah akan konsisten
menjadikan proyek itu sebagai bagian dari peran swasta untuk membangun
infrastruktur telekomunikasi di kawasan timur Indonesia.

”Jika ditanya peran lebih jauh dari pemerintah,
kita telah menyiapkan insentif bagi konsorsium. Insentif itu berupa pembebasan
bea masuk materialnya,”jelasnya.

Basuki menyakini, proyek tersebut akan dimulai
pada medio tahun ini seiring konsorsium mendapatkan pemenang penyedia jaringan
pada akhir Januari nanti. ”Saya mendapatkan laporan dari konsorsium mereka
sudah mengantongi nama pemenang tender pengadaan jaringan,” katanya.

Palapa Ring merupakan megaproyek  membangun tulang punggung (backbone)
infrastruktur serat optik internasional yang terdiri dari 7 cincin (ring)
melingkupi 33 provinsi dan 460 kabupaten.

Proyek yang membutuhkan biaya sekitar 225 juta
dollar  AS itu terdiri dari 35.280
kilometer serat optik bawah laut (submarine cable) dan 21.708 kilometer
serat optik bawah tanah (inland cable).

Setiap cincin nantinya akan meneruskan akses frekuensi pita lebar dari satu titik
ke titik lainnya di setiap kabupaten.  Akses tersebut akan mendukung jaringan serat
optik pita  lebar berkecepatan tinggi dengan kapasitas 300 Gbps hingga 1.000 Gbps
di daerah tersebut.

Rencananya proyek tersebut akan dibangun enam
perusahaan yang tergabung dalam suatu konsorsium Palapa Ring. Keenam   perusahaan
itu berikut persentasi
keikutsertaannya adalah  PT Bakrie
Telecom Tbk (13,3 persen), PT Excelcomindo Pratama Tbk (13,3 persen), PT
Indosat Tbk (13,3 persen), PT Infokom Elektrindo (termasuk PT Mobile-8 Telecom
Tbk sebesi nanar 6,3 persen), PT Powertek Utama Internusa (representasi
Linbrooke Worldwide Ltd sebesar 10 persen), dan   porsi sisanya diambil PT Telkom.

Namun, dalam perkembangan terakhir, dua perusahaan
(Infokom Elektrindo dan Powertek Utama Internusa) mengundurkan diri sehingga
menyisakan empat operator telekomunikasi mengerjakan proyek tersebut.

Akibat pengunduran diri tersebut, nilai proyek
mengalami penyusutan dan molor terus pengerjaannya. Melihat hal tersebut,
Menkominfo Muhammad Nuh menjanjikan akan membantu dengan menyuntikkan dana bagi
konsorsium.

”Jika diperlukan pemerintah siap menyuntikkan dana
ke konsorsium. Soalnya proyek ini berkaitan dengan pembangunan masyarakat juga,”
kata Nuh pertengahan 2008 lalu.

Bahkan, Nuh yakin sekali dapat mengumpulkan dana
secara cepat dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki negara. ”Kalau
dioptimalkan setiap potensi anak bangsa, pasti ada dananya,” tuturnya.[dni]

080109 Regulator Tak Puas dengan Jawaban Direct Vision

JAKARTA—Regulator tidak puas dengan surat jawaban yang dikirim oleh PT Direct
Vision (DV) terkait dampak penghentian siaran TV berbayar itu sejak 20 Oktober lalu.

“Kami telah menerima surat jawaban dari mereka (DV) pada 6 Januari lalu. Isinya
tak sesuai dengan pertanyaan yang kita tanyakan. Karena itu jelas sekali regulator
tidak puas,” tegas Dirjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (SKDI) SKDI
Depkominfo, Freddy Tulung di Jakarta, Rabu (7/1).

Freedy mengungkapkan, pertanyaan yang dilontarkan oleh pemerintah kepada DV ketika
memanggil jajaran manajemen, komisaris, dan para pemegang sahamnya pada pertengahan
Desember 2008 adalah soal pertanggungjawaban publik dari perusahaan tersebut atas
berhentinya siaran TV tersebut.

Pertanggungjawaban publik disini adalah perlindungan perusahaan terhadap konsumen,
karyawan, dan pihak ketiga (penyedia konten). “Ketiga hal itu tidak dijawab.
Mereka malah menceritakan tentang konfliknya dengan Astro Malaysia. Kalau itu, bukan
urusan kita,” kata Freddy.

Bahkan, lanjut Freddy, di dalam surat tersebut DV menyakinkan pemerintah akan
kembali bersiaran tak lama lagi. “Tetapi tidak akan semudah itu mereka bisa siaran
kembali. Kita harus verifikasi kembali beberapa hal seperti konten dan perangkat,”
ujarnya.

Freddy mengatakan, tak lama lagi regulator akan memanggil segera manajemen DV
sebelum 20 Januari 2009 karena tanggal tersebut batas akhir peringatan pemerintah.
“Setelah itu jika tidak ada perubahan yang kita proses adalah tahapan pencabutan
Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) milik  DV,” tegasnya.

logo_astroUntuk diketahui, Direct Vision adalah penyelenggara TV berbayar yang sebelumnya
bekerjasama dengan Astro Malaysia. Terhitung sejak 20 Oktober 2008 pukul 00.00 WIB
sampai batas waktu yang tidak ditentukan, DV menghentikan siarannya karena  tidak
diperpanjangnya trade mark license agreement penggunaan brand Astro. Hal itu
berujung kepada  dihentikannya berbagai layanan Astro Malaysia kepada  DV seperti
pasokan channel dan transmisi satelit.

Saham DV dimiliki oleh PT Ayunda Prima Mitra (49 persen) dan Silver Concord
Holdings Limited (51 persen). Keduanya merupakan entitas usaha milik Lippo Group.

Regulator pada akhir Oktober lalu telah  memberikan peringatan secara tertulis
kepada kedua perusahaan  (PT. Ayunda Prima dan PT. Silver Concord)  untuk memenuhi
kewajiban terhadap publik (pelanggan) dalam bentuk pengembalian hak-haknya (refund).
Dan melakukan pengkajian kembali terhadap perizinan yang dikeluarkan pada PT. Direct
Vision dan pihak-pihak yang terafialiasi.

Astro Malaysia sendiri  pindah ke lain hati yakni PT Karya Megah Adijaya (KMA) yang
menjadi pemilik merek dagang Aora TV.

Meskipun kondisi perusahaan sedang merana,  DV mengaku telah menyediakan uang
standby untuk membayar 36.000 pelanggan yang telah mendepositkan uangnya selama ini
untuk berlangganan siaran DV. Dana yang disiapkan sebesar 1,4 juta dollar AS
tersebut   sudah disiapkan sejak siaran dihentikan 20 Oktober lalu. Namun,  tidak
bisa  dicairkan  karena belum mendapatkan izin dari para pemegang saham.[dni]