080109 Pertumbuhan Penumpang Susah Mencapai Dua Digit

JAKARTA—Pertumbuhan penumpang untuk tahun 2008 dipastikan tidak akan mecapai dua digit meskipun pada akhir tahun lalu terjadi lonjakan jumlah penumpang.

Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carrier Association (INACA) Tengku Burhanuddin mengatakan, meskipun telah direvisi beberapa kali oleh pemerintah target jumlah penumpang pada tahun lalu, namun untuk mencapai angka 10 persen saja tidak akan bisa terealisasi.

“Sepertinya sulit untuk mencapai target. Walaupun pada Desember 2008 lalu

penumpangnya sangat banyak, namun sulit untuk mengejar target. Ada

pertumbuhan, namun tidak akan mencapai dua digit. Angka pastiya sedang dihitung,” katanya di Jakarta , Rabu (7/1).

Dia menjelaskan, tidak terpenuhinya target INACA tersebut disebabkan karena adanya kenaikan harga BBM dan dilanjutkan oleh krisis keuangan global. Akibat kenaikan harga BBM, harga bahan bakar pesawat melonjak sehingga harga tiket pesawat pun melambung.

“Setelah harga BBM menurun, berganti terjadi krisis keuangan global yang menyebabkan banyaknya perusahaan yang kolaps dan terjadi PHK massal. Masyarakat pun lebih suka menggunakan moda transportasi yang lebih murah,” katanya.

Direktur Angkutan Udara Departemen Perhubungan Tri S Sunoko mengakui, target pemerintah untuk adanya pertumbuhan penumpang sebesar 16 persen pada tahun lalu tak tercapai. “Kita kan tidak memperhitungkan terjadinya krisis keuangan global, sehingga berdampak pada keadaan di lokal,” tuturnya.

Untuk diketahui, pemerintah pada tahun lalu merevisi tiga kali target angkutan udara dari 20 persen turun menjadi 18 persen dan terakhir 16 persen. Sedangkan pada 2007, jumlah penumpang angkutan udara mencapai 39 juta jiwa.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, hingga November 2008 lalu, jumlah penumpang pesawat domestik mencapai 29,09 juta orang, sedangkan penumpang internasional mencapai 6,53 juta orang.

Prediksi 2009

Selanjutnya Tengku mengatakan, diperkirakan pada 2009, penerbangan Indonesia bakal meningkat lebih dari tahun lalu. INACA menargetkan pertumbuhan baik domestik maupun internasional sebesar 9 persen hingga 10 persen.

Menurutnya, ada lima alasan target peningkatan penumpang hingga 10 persen tersebut. Pertama, adanya pemilihan umum baik Pemilu Presiden maupun Pemilu Legistatif yang

menyebabkan mobilitas masyarakat dalam negeri meningkat. Alasan kedua, kurs rupiah yang melemah terhadap dollar AS sehingga masyarakat akan lebih suka bepergian di dalam negeri.

Ketiga, adanya kebijakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang mengharuskan orang membayar 2,5 juta rupiah bila tidak memiliki NPWP juga akan menghambat orang bepergian ke luar negeri. “Mereka akan memilih berlibur di dalam negeri,” ujarnya.

Alasan keempat, terus menaingkatnya pengadaan pesawat di Indonesia , bakal menyebabkan maskapai akan menurunkan harga tiket sesuai dengan kebutuhan.

Kelima, harga BBM diprediksikan akan menurun. Turunnya harga BBM diperkirakan bisa menurunkan harga tiket pesawat.

Sedangkan untuk penerbangan internasional yang pada 2008 meningkat dua digit, pada tahun ini diperkirakan akan turun. “Angkanya tipis, kemungkinan dari belasan persen menjadi 9 persen hingga 10 persen saja,” ujarnya.

Penurunan terjadi karena kurs dollar yang semakin meningkat dan adanya kebijakan NPWP. “Saya yakin orang Indonesia akan semakin memilih terbang di dalam negeri saja,” katanya.

Tri Sunoko pun mengakui asumsi pertumbuhan 10 persen jumlah penumpang tersebut cukup moderat dan dapat dicapai pada tahun ini. “Alasan tingginya mobilisasi akibat Pemilu bisa diterima akal sehat,” katanya.

080109 Tambahan Frekuensi 3G : Mimpi yang Tak Terbeli

Setelah molor beberapa bulan, akhirnya pemerintah berhasil juga melakukan evaluasi kepemilikan lisensi modern 3G menjelang tutup tahun 2008 lalu.

Dari hasil evaluasi, semua pemilik lisensi dinyatakan telah memenuhi komitmen dalam perjanjian ketika frekuensi di spektrum 2,1 GHz diberikan dua tahun lalu seperti roll out jaringan, penyerapan kandungan lokal, dan lainnya.

Temuan lain dari evaluasi tersebut adalah terdapat beberapa operator yang memiliki basis pelanggan di atas 10 juta mengalami kekurangan frekuensi sehingga mengajukan tambahan sebesar 5 Mhz. Sementara di spektrum 2,1 GHz sendiri masih terdapat alokasi frekuensi sebesar 35 MHz.

Operator yang mengajukan tambahan adalah Telkomsel, Indosat, dan XL. Sedangkan Hutchison CP Telecom Indonesia (HCPT) dan Natrindo Telepon Seluler (NTS) tidak melakukan hal tersebut.

Ketiga operator yang mengajukan tambahan frekuensi tersebut pada dua tahun lalu masing-masing mendapatkan alokasi frekuensi sebesar 5 MHz dengan mengeluarkan biaya yang tak sedikit.

Saat lelang frekuensi tersebut, negara diperkirakan mendapatkan uang segar sekitar 566 miliar rupiah. Angka itu di luar Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi yang jumlahnya bervariasi setiap tahunnya.

Pada tahun pertama saja tiga operator pemenang, Telkomsel, Indosat, dan XL, harus membayar sebesar 32 miliar rupiah. Jika dihitung secara kasar, ada dana masuk ke negara sekitar 9 triliun rupiah selama dua tahun hanya dar hasil pemberian frekuensi 3G.

Jika tiga operator tersebut bersimbah peluh untuk mendapatkan lisensi, tidak demikian dengan NTS dan HCPT, kedua operator ini sebelum 2006 sudah mengantongi frekuensi hanya dengan jual kecap alias beauty contest. Tetapi karena tidak ada penyelenggaraan layanan, akhirnya dua blok frekuensi yang dimiliki operator itu diambil pemerintah untuk dilelalang pada 2006.

Dan hingga sekarang pun, aktivitas pemasaran dari kedua operator ini tidak begitu intens menjual layanan data. Aksi cari untung lebih diutamakan dengan membanting tarif suara agar bisa mengakuisisi pelanggan lebih cepat.

HCPT yang mengklaim memiliki sekitar 3,2 juta pelanggan mengaku ada ribuan pelanggan yang terdaftar di jaringan 3G-nya. Sementara NTS yang baru meluncur medio April lalu, bahkan lebih tidak jelas lagi data pelanggan eksisting kecuali jumlah aktivasi yang diklaim mencapi satu juta nomor.

Hal ini tentu berbeda sekali dengan Telkomsel yang telah menghadirkan 3G di 120 kota di seluruh Indonesia . Sementara untuk broadband High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) telah dinikmati di 76 kota . Pelanggan mobile datanya pun sudah mencapai 106 ribu yang dilayani 4.500 Node B (BTS 3G).

Dan Indosat memiliki 175 ribu pelanggan 3G di 17 kota dengan Node B sebanyak 1.300 site. Sementara XL menghadirkan 3G di 91 kota dengan 1.875 Node Byang melayani 70 ribu pelanggan.

Direktur Utama Indosat, Johnny Swandi Sjam mengatakan, pertumbuhan pelanggan mobile data yang positif membuat manajemen mengajukan perlunya penambahan frekuensi untuk teknologi tersebut. “ Audit internal menyebutkan kita perlu tambahan frekuensi,” jelasnya kepada Koran Jakarta, Sealsa (6/1).

Tidak Murah

Pemerintah pun tidak menutup mata dengan kenyataan di lapangan. Hal ini karena ketika lelang frekuensi pun pemerintah sadar teknologi 3G idealnya berjalan dengan alokasi sebesar 10 MHz di masing-masing operator.

Masalahnya frekuensi adalah sumber daya alam terbatas dan menjadi alat untuk mendapatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jadi, jika operator ingin mewujudkan mimpinya menambah frekuensi tentu ada rupiah yang harus dikeluarkan.

“Saya tidak berani memberikan frekuensi secara gratis. Itu sama saja mengantarkan diri saya ke Kuningan (Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK). Dari kajian yang kita lakukan maka ditetapkan biaya untuk tambahan sebesar 5 MHz itu adalah 160 miliar rupiah,” ujar Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar.

Angka tersebut, lanjut Basuki, merupakan penawaran terendah ketika lelang frekuensi 3G dua tahun lalu yang dimiliki oleh Indosat.

“Sekarang pemerintah bersikap menunggu reaksi dari operator setelah nilai rupiah ini dikeluarkan. Jika para operator setuju tentu proses pemberian akan bisa terealisasi tahun ini,” katanya.

Mimpi yang Mahal

Menanggapi nilai rupiah yang dilontarkan oleh pemerintah, Johnny dan Direktur Utama XL Hasnul Suhaimi langsung menyatakan angka tersebut terlalu tinggi dengan kondisi sekarang.

“Kalau sebesar itu terus terang kami tidak sanggup. Kecuali pemerintah memberikan gimmick pemasaran seperti beli satu dapat dua dengan angka sebesar itu,” kata Johnny.

Hasnul mengatakan, sesuai hasil analisa dari konsultan yang disewanya, nilai rupiah yang realistis dengan kondisi sekarang adalah setengah dari yang ditawarkan pemerintah yakni sekitar 80 miliar rupiah.

Johnny dan Hasnul mengaku, jika pemerintah menurunkan nilai rupiah, mereka juga siap menggelontorkan dana karena biaya pembelian frekuensi bagian dari operational expenditure. “Ruoiah sebesar itu bisa dicari sambil jalan,” kata keduanya.

Menurut Hasnul, jika pemerintah benar-benar ingin mewujudkan tarif internet yang murah bagi masyarakat, maka tentunya adalah wajar biaya frekuensi ditekan. “3G kan digunakan untuk akses data. Kalau biaya frekuensinya saja sudah mahal, tentu operator akan membebani biaya itu pada tarif ke masyarakat. Ujung-ujungnya yang dirugikan pelanggan,” katanya.

Johnny menambahkan, kenyataan akan datangnya teknologi Wimax yang akan menjadi penantang 3G tak bisa dinafikan. “Di Wimax semuanya lebih murah. Kalau untuk 3G apa-apa dimahalkan, bagaimana bisa maju teknologi ini. seharusnya dibiarkan berkompetisi secara sehat,” tegasnya.

Ketika ditanya dampak dari tidak adanya penambahan frekuensi bagi layanan data milik mereka, Johnny dan Hasnul sepakat mengatakan, aka terjadi stagnasi dalam jumlah pelanggan dan secara gradual kualitas layanan menurun.

Untuk diketahui, operator mendesain jaringannya dengan mengutamakan jasa suara setelah itu mobile data. Hal ini karena suara merupakan mesin pengeruk keuntungan utama bagi operator.

Di teknologi 3G dalam melayani jasa yang terjadi adalah first in first out. Secara sederhana jika banyak pelanggan yang menggunakan suara, tentunya jaringan akan mengutamakan suara, sementara layanan data terpinggirkan ke jaringan 2,5G atau 2G.

“Solusi yang bisa kami lakukan hanya meningkatkan optimasi melalui pembangunan Node B dimana titik layanan menurun. Tetapi itu tidak bisa selamanya dilakukan jika bandwitdh yang dimiliki kecil,” ujar Hasnul.

Disesuaikan Kembali

Pada kesempatan lain, pengamat telematika Miftadi Sudjai menyarankan pemerintah untuk menyesuaikan kembali harga yang ditawarkan bagi penambahan frekuensi tersebut karena kenyataan di lapangan berbicara lain.

”Harga yang digunakan pemerintah masih tarif lama. Dulu angka sebesar itu dikeluarkan karena ada euforia bahwa 3G akan booming. Kenyataannya tidak ada killer aplication sehingga pertumbuhan pasar tidak sebesar yang diharapkan operator,” ujarnya.

Faktor lainnya, lanjut Miftadi, kondisi keuangan operator yang tidak lagi secemerlang dua tahun lalu. Hal itu terlihat dari pertumbuhan pendapatan yang tidak lagi besar dan susahnya mencari belanja modal. ”Masa bulan madu industri telekomunikasi sudah usai di Indonesia. Sekarang masanya pengetatan dan efisiensi,” katanya.

Miftadi mengakui, jika kondisi kekurangan frekuensi itu berlanjut yang akan dirugikan adalah pelanggan dan operator. Meskipun operator mencoba mengakalinya dengan menambah kapasitas tetapi itu akan terkendala keterbatasan bandwitdh.

”Idealnya bandwitdh yang dimiliki lebih lebar agar bisa dilakukan multi carrier dalam satu site. Hal ini akan membuat biaya pembangunan menjadi hemat. Soalnya satu Node B itu lumayan mahal, sekitar 120 ribu dollar AS,” jelasnya.[dni]

Peran Telekomuniasi Bergerak dan Tantangannya

Artikel Tamu dari Heru Sutadi, Pengamat Telematika

Pertumbuhan pengguna telepon bergerak di Indonesia sangat dramatis. Lihat saja, jika sebelumnya diprediksi bahwa pengguna telepn seluler (ponsel) baru akan melampaui angka psikologis 100 juta pada 2009, kenyataannya di tahun 2008 separuh penduduk Indonesia telah diperkirakan telah terkoneksi akses telekomunikasi, dimana dalam catatan regulator, jelang akhir tahun 2008 saja pengguna sudah melebihi angka 130 juta pengguna.

Selain teledensitas pengguna, telepon bergerak juga memberikan kontribusi berarti dalam hal penetrasi. Hampir semua kecamatan di Indonesia telah terjangkau sinyal ponsel. Bahkan kini, operator-operator seperti Telkom, Telkomsel, Indosat dan XL, juga mulai berlomba-lomba memberikan layanan di daerah terpencil dan terluar di wilayah Republik Indonesia. Karena itu tidak mengherankan jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Kenegaraan di depan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pertengahan 2008 lalu menegaskan bahwa sektor telekomunikasi diarahkan menjadi pro rakyat dengan tarif yang terjangkau dan layanan yang menjangkau ke seluruh Indonesia.

Hanya saja, pertanyaan krusial terkait dengan perkembangan layanan telepon seluler adalah apakahnya cukup sampai di situ saja? Jawabannya, tentu tidak. Dalam Undang-Undang Telekomunikasi No. 36/1999, persoalan akses hanyalah di satu sisi. Sementara di sisi lain, ada tujuan yang lebih dari telekomunikasi yang sekadar sebagai alat, yaitu bagaimana layanan telekomunikasi bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Secara kasat mata, diakui memang saat ini begitu banyak kalangan memanfaatkan dan mendapat manfaat dari layanan dan bisnis telekomunikasi. Bukan cuma orang kota, orang tua dan hanya pegawai kantoran, melainkan juga hingga pelosok kampung, anak-anak, serta tukang ojek, bahkan tukang bakso merasa memilikinya agar pelanggan dapat menghubunginya jika dibutuhkan. Gerai-gerai penjual voucher juga bertebaran di mana-mana karena pulsa kini telah melengkapi sembako menjadi kebutuhan pokok kesepuluh. Yang tak kalah menariknya, kini Pemda-Pemda juga melirik bisnis telekomunikasi untuk menjadikannya Pendapatan Asli Daerah.

Selain perkembangan tersebut, kini saatnya kita memikirkan peran besar lain yang dapat disumbangkan telepon bergerak untuk kemaslahatan rakyat. Peran itu berupa layanan nilai tambah, seperti m-government, m-business, m-health maupun m-learning, menggantikan peran e-government, e-business, e-health maupun e-learning yang saat ini masih belum berjalan efektif karena terkendala dengan jumlah pengguna internet yang masih sangat jauh dibanding pengguna ponsel.

Dengan m-government, maka sesungguhnya layanan pemerintahan dapat pula dijalankan secara bergerak dan hanya melalui ponsel. Misalnya saja pemberitahuan mengenai masa berlaku KTP, SIM maupun passport yang akan habis, semua informasi bisa disampaikan dengan cara mudah, baik melalui SMS, MMS maupun layanan data 3G atau GPRS.

Begitu juga dengan layanan bisnis, kesehatan serta pendidikan. Untuk bisnis, saat ini masyarakat sudah terbiasa menggunakan layanan m-banking. Di tahun ini, layanan-layanan pembayaran juga sudah diberikan para operator. Bahkan, akan hadir pula layanan vending machine untuk membeli minuman atau kue-kue ringan dimana uang akan digantikan dengan SMS. Sementara kesehatan memang belum banyak dielaborasi, baru sekadar dimanfaatkan rumah sakit-rumahsakit untuk mendapatkan masukan dari pasien mengenai layanan yang diberikan atau menampung keluhan.

Pendidikan juga sudah mulai memanfaatkan layanan ponsel untuk mengecek hasil ujian, pemberitahuan jadwal kuliah maupun komunikasi antara orang tua dan guru. Namun sebenarnya, potensinya bisa lebih besar. Selain belajar jarak jauh, buku-buku elektronik yang sekarang ini harus diunduh melalui internet, sesungguhnya dapat disebarluaskan di sekolah-sekolah dengan fitur teknologi yang ditanam dalam ponsel.

Begitu juga dengan museum-museum atau wahana-wahana yang memberikan nilai edukasi. Penjelasan mengenai tempat-tempat tersebut, ketika kita berkunjung, tidak perlu menggunakan buku atau guide, melainkan cukup dengan mengirimkan informasi yang dimaksud melalui ponsel.

Untuk mewujudkan itu semua yang diperlukan adalah dukungan membangun ekosistem implementasi layanan berbasis telepon bergerak. Pemerintah harus aktif mendukung inisiatif layanan bergerak, terutama untuk layanan publik. Industri ditantang untuk memperkuat infrastruktur dan menyediakan lingkungan akses broadband memadai. Masyarakat perlu juga memberi masukan layanan-layanan yang dibutuhkan. Dan kita semuanya tentunya harus berkomitmen, bahwa layanan yang diberikan harusnya yang mencerdaskan, membangun karakter bangsa dan mensejahterakan masyarakat.

*Ir Heru Sutadi, Pengamat Telematika.