060109 Berakhirnya Era SMS Gratis Lintas Operator

mobile phone with SMS #2Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menjelang tutup tahun 2008 lalu mengeluarkan keputusan yang mengagetkan industri melalui kebijakannya melarang operator menawarkan SMS gratis lintas operator bagi pelanggannya.

Bagaimana tidak mengagetkan. Beleid tersebut dikeluarkan sehari menjelang tutup tahun dimana jasa pesan singkat alias SMS tentunya akan banyak digunakan oleh pelanggan untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada kerabatnya.

Beberapa operator pun sejak dua bulan sebelum tutup tahun sudah meluncurkan program yang menawarkan bonus SMS lintas operator gratis guna menggaet pelanggan baru menjelang tutup tahun. Operator yang memiliki program tersebut adalah Smart Telecom, XL, Indosat, dan Hutchison CP Telecom Indonesia (HCPT).

Umumnya para operator ini memberlakukan SMS gratis lintas operator setelah pelanggan mengirimkan SMS dalam jumlah tertentu untuk satu hari atau melakukan registrasi terlebih dahulu.

“Kami tidak bisa membiarkan praktik ini berlangsung karena cenderung menyuburkan praktik persaingan tidak sehat,” ujar Ketua BRTI Basuki Yusuf Iskandar di Jakarta menjelang tutup tahun 2008 lalu.

Dijelaskannya, selama ini konsep dari pembagian pendapatan layanan pesan singkat alias SMS masih menggunakan konsep Sender Keep All (SKA). Dalam konsep ini rupiah akan dipegang oleh operator pengirim. Sementara operator penerima berharap pelanggannya melakukan balasan dan untuk mendapatkan nilai rupiah yang sama.

Jika SMS lintas operator digratiskan, tentunya yang mendapatkan rupiah hanya operator pengirim karena biasanya untuk mendapatkan SMS gratis pelanggan disyaratkan mengirim SMS dalam jumlah tertentu.

Singkatnya, operator pengirim telah menyimpan rupiah terlebih dulu, sementara operator penerima hanya digunakan jaringannya untuk mengirim SMS karena belum tentu pelanggannya melakukan balasan jika menganggap SMS yang dikirim adalah informasi sampah.

Jasa SMS selama ini berkontribusi sebesar 30 persen bagi total pendapatan operator. Sedangkan biaya produksi untuk SMS menurut kajian dari regulator sekitar 100 rupiah. Namun operator masih menerapkan harga 150 rupiah dengan alasan adanya tambahan biaya retail.

Menurut Basuki, jika praktik tersebut dibiarkan akan terjadi pengiriman SMS berisi informasi sampah oleh pelanggan yang memiliki SMS gratis sehingga membebani jaringan operator penerima.

“Di Indonesia jika ada sesuatu yang berbau gratisan biasanya akan memacu penggunaan berlebihan. Nah, jika diberikan SMS gratis kasihan jaringan operator penerima. Padahal, akibat murahnya trafik suara, jaringan telah semakin padat kapasitasnya,” ujarnya.

Dia mengibaratkan perilaku operator yang melakukan strategi promosi itu seperti bermain di taman orang lain. “Jelas sekali ini tidak fair play. Kebanyakan yang melakukan ini operator medioker. Tetapi jika operator besar membalas perlakuan mereka, bisa bubar tuh jaringan operator kecil disiram SMS puluhan juta dari operator besar. Kalau sudah begini yang dirugikan adalah pelanggan,” tegas Basuki.

Siap Menjalankan

Menanggapi kebijakan yang diambil oleh regulator, GM Corporate Communication XL Myra Junor mengaku siap menjalankan larangan dari operator.

Myra menegaskan, SMS bukanlah mainan utama dari XL untuk memikat pelanggan sejak menjadi pionir tarif murah di jasa suara. Hal itu bisa dibuktikan pada Tahun baru lalu dimana jumlah SMS terkirim mencapai 130 juta, tetapi trafik suara berada jauh diatasnya yakni mencapai 470 juta percakapan.

Direktur Pemasaran Telkom I Nyoman G Wiryanata mengaku adanya program SMS gratis tersebut memang mengancam jaringan incumbent dan menimbulkan adanya persaingan tidak sehat. “Kami tidak masalah jika pesaing mau gila-gilaan tarifnya jika tidak langsung menganggu jaringan. Tetapi kalau begini kan sepertinya mengacak-acak ‘ladang’ incumbent,”sesalnya.

Sementara Head of Commercial Marketing Smart Telecom Ruby Hermanto menilai putusan yang dikeluarkan regulator minim konsultasi maupun sosialisasi. “Kami baru terima pada 30 Desember 2008, saat semuanya sedang libur,” katanya.

Kerugian Pelanggan

Pengamat Telematika Ventura Elisawati juga menyetujui langkah yang diambil regulator jika ingin menyehatkan industri. “Memang bagi pelanggan terkesan dirugikan. Tetapi tahukah pelanggan kalau operator penerima tidak dapat apa-apa selain jaringan yang terbebani,” katanya.

Dampak dari program ini tentu level of service dari operator itu menurun. Selain itu juga ada ketidakadilan dimana pelanggan operator kecil dengan gampangnya terkoneksi ke pelangganoperator besar dimana yang menanggung beban adalah operator besar. “Ini kan sama saja incumbent membesarkan yang kecil. Terus dia dapat apa? Jelas sekali tidak adil,” tegasnya.

Sekjen Indonesia Telecommunication Users Group (IDTUG) Muhammad Jumadi Idris mendukung kebijakan yang diambil oleh regulator jika benar alasannya SMS gratis yang dikirim banyak berbau SMS sampah.

“Tetapi kami minta juga operator besar untuk menurunkan tarif SMS. Jangan bisanya minta fair play tetapi tarif yang dikenakan ke pelanggan mencekik leher,” tegasnya.

Selain itu, Jumadi meminta, operator memberikan kompensasi bagi pelanggan yang tidak dapat memanfaatkan bonusnya. “Sudah sewajarnya operator mengeluarkan kompensasi karena pelanggan membeli produk karena ingin menikmati bonus. Tidak pada tempatnya operator berlindung dibalik regulasi,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Myra menjelaskan, program bonus yang diberikan berlaku harian sehingga tidak ada masalah dengan keinginan regulator. Namun Myra mengaku butuh waktu untuk memprogram ulang sistem secara teknis agar tidak mengganggu kenyamanan pelanggan.”Materi iklannya pun secara bertahap kami hentikan. Soal ini kami sudah sampaikan pada regulator,” tuturnya.

Direktur Pemasaran Indosat Guntur S Siboro malah mengaku tidak takut dengan adanya tuntutan pelanggan karena setiap program promosinya selalu tidak berlaku di hari-hari libur. Dengan kata lain jumlah 2,21 miliar SMS yang dikirimkan oleh pelanggan Indosat selama 9 hari libur, murni masuk ke kocek operator yang sahamnya dikuasai oleh Qatar Telecom ini.

Sementara itu, Ruby mengaku bingung jika ada tuntutan pelanggan karena putusan yang keluar dari BRTI hanyalah surat biasa bukan keputusan menteri. Padahal ada undang-undang perlindungan konsumen juga yang harus diikuti oleh operator.

“Masalahnya jika pelanggan menuntut ganti rugi terus kami dilindungi siapa? Padahal kebijakan ini datangnya bukan dari operator,” katanya.

Over Acting

Pada kesempatan lain, praktisi telematika Judith MS justru menilai kebijakan yang diambil oleh regulator sebagai tindakan yang berlebihan alias over acting. “Jelas sekali pelanggan dirugikan dalam hal ini. Kenapa sih, pelanggan tidak dibiarkan menikmati jasa telekomunikasi yang murah,” katanya.

Menurut Judith, dalam setiap membuat program promosi operator tentunya telah melakukan perhitungan akan dampak yang ditimbulkan. “Jadi alasan jaringan terbebani itu tidak masuk akal. Kecuali XL dan Indosat, berapa sih jumlah pelanggan operator yang menawarkan gratis SMS? Dan jika pun incumbent membalas, tentu sudah diantisipasi oleh para operator tersebut,” katanya.

Menurut Judith, keputusan yang diambil oleh BRTI banyak keanehannya mengingat saat ini sedang dilakukan pemilihan anggota baru. Secara etika tentunya masalah ini sebaiknya diserahkan kepada anggota BRTI baru yang terpilih nantinya.

“Kenapa putusan ini keluar mendadak. Apakah ada lobi-lobi agar tidak ada yang rugi ketika trafik tahun baru meningkat? Inilah kenapa saya bilang putusan ini terkesan over acting,” tegasnya.[dni]

060109 Solusinya Adalah Regulasi yang Komprehensif

ngetik-smsPada tahun 2008 lalu, jasa pesan singkat (Short Message Services/SMS) tercatat dua kali merepotkan operator telekomunikasi. Pertama, pada pertengahan tahun dengan keluarnya putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menyatakan adanya kartel SMS dilakukan oleh enam operator telekomunikasi.

Kedua menjelang tutup tahun 2008, dimana sebagian operator menjadi memiliki kesibukan meng-upgrade sistem atau menjelaskan ke pelanggan bahwa program gratis SMS lintas operator tidak berlaku lagi.

Jika ditelisik lebih dalam, sangkarut yang ditimbulkan oleh jasa SMS bagi para operator tak dapat dilepaskan dari belum adanya regulasi yang komprehensif guna mengatur layanan ini Regulasi yang ada barulah Permenkominfo No 9/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan Melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Sedangkan tuduhan kartel muncul karena pada periode 2004-2008 dimana tidak ada regulsi sebelumnya yang mengatur SMS karena dianggap jasa tambahan.

Akhirnya, para operator melakukan self regulasi. Hal itu dibuktikan ketika Bakrie Telecom baru muncul melalui Esia menawarkan SMS gratis lintas operator, ditegur oleh operator lainnya karena bisa menimbulkan SMS sampah.

Namun, ketika para operator melakukan hal yang sama pada Hutchison CP Telecom Indonesia (HCPT), manajemennya yang dikuasai oleh para ekspatriat berontak. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) pun sebagai bapak yang mengayomi industri bukannya menyelesaikan konflik tersebut, malah membiarkan anak-anaknya (para operator) dihukum oleh KPPU.

Padahal, jika BRTI menjalankan fungsi pembinaan tentunya enam operator yakni PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL), PT Telkomsel, PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Bakrie Telecom Tbk (BTel), PT Mobile-8 Telecom Tbk, dan PT Smart Telecom, tidak akan menanggung malu akibat putusan KPPU tersebut.

Seperti belajar dari kesalahan masa lalu, operator incumbent dalam kasus mengatasi kembali maraknya SMS gratis lintas operator mengembalikan masalah ini pada regulator. Hasilnya, regulator mendengarkan dan keluarlah larangan yang terkesan mendadak tersebut dari BRTI sehari menjelang tutup tahun 2008.

“Saya bisa memahami keluhan dari para incumbent. Dan saya rasa menghentikan praktik ini adalah suatu hal yang tepat,” kata ketua BRTI Basuki Yusuf Iskandar di Jakarta belum lama ini.

Seperti menyadari kesalahan yang dilakukan selama ini dimana terkesan selalu mengulur-ulur waktu untuk mengeluarkan regulasi khusus tentang jasa pesan singkat, Basuki menegaskan, akan segera dikeluarkan peraturan tentang SMS bersamaan dengan SMS Premium.

“Nantinya kita akan mengatur tarif batas bawah dari SMS. Sedangkan sistem sender keep all (SKA) akan tetap dipertahankan karena jika digunakan berbasis interkoneksi, layanan SMS bisa menjadi lebih mahal akibat adanya penyesuaian billing system,” jelasnya.

Ketua umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Merza Fachys menegaskan, kebijakan seperti adanya penetapan tarif dan aturan main di dalam organisasilah yang dulunya dianggap oleh KPPU sebagai kartel tarif. “Sekarang dengan turun tangannya BRTI akhirnya semua jelas bahwa jasa SMS ini memang memerlukan regulasi yang komprehensif. Untunglah BRTI cepat sadar,” katanya.

Merza mengakui, kesepakatan harga SMS lintas operator memang diperlukan agar trafik antaroperator bisa tetap sehat dan berimbang.

“Sekarang semua terserah regulator. Berapapun harga yang akan mereka tetapkan akan menjadi filter interkoneksi yang sehat bagi SMS antaroperator,” jelasnya.

Direktur Pemasaran Telkom I Nyoman G Wiryanata meminta, dalam menentukan batas bawah tarif SMS nantinya regulator menyerahkan kepada mekanisme pasar. “Rasanya kalau semua diatur oleh regulator jadinya tidak ada kreatifitas,” katanya.

Pada kesempatan lain, pengamat telematika Ventura Elisawati menilai regulasi yang dikeluarkan oleh regulator selama ini memang tak mampu mengimbangi dinamisnya persaingan di industri. “Perkembangan program dan produk telekomunikasi sangat cepat. Dan lifecycle programnya pun makin pendek (1-2 bulan) alias seperti deret ukur,” katanya

Sementara kecepatan regulasi dalam mengikuti perkembangan tersebut masih tidak seimbang alias seperti deret hitung. “Akibatnya yang terjadi operator harus menghentikan program yang baru diluncurkan karena regulasi tidak siap. Kesimpulannya, regulator lebih banyak menjadi pemadam kebakaran ketimbang mencari dimana sumber potensi munculnya api. Tidak ada kreatifitaslah singkatnya,” katanya.

Sedangkan praktisi telematika Judith MS meragukan akan keluarnya regulasi tentang SMS dan SMS Premium dalam waktu dekat karena banyak kepentingan yang bermain di jasa tersebut, khususnya untuk SMS Premium.

“Jika jasa tersebut diatur dalam satu regulasi yakinlah keluarnya akan lebih lama karena SMS Premium itu sudah menjadi tambang berlian bagi sebagian orang. Hal itu kan bisa dilihat dengan cepatnya keluar keputusan menghentikan SMS gratis lintas operator, sementara penyelenggara SMS Premium banyak yang melakukan penipuan, BRTI terkesan tutup mata,” katanya.

BRTI, menurut Judith, selama ini jika menyangkut penyedia konten yang nakal hanya menghimbau operator tidak memberikan kode akses atau peringatan. Padahal, dengan badan usaha baru, penyedia konten itu bisa mendapatkan kembali kode akses baru.

“Seharusnya kan dilaporkan ke pihak berwajib jika memang ada kerugian pelanggan. Bisa digunakan undang-undang perlindungan konsumen kan . Karena itu saya ragukan keseriusan BRTI mengatur masalah SMS Premium ini,” tegasnya.[doni ismanto]

060109 Penomoran Akan Ditambah Digitnya

basuki-yusuf-iskandarPemerintah mempertimbangkan untuk menambah jumlah digit dari nomor telepon untuk mengatasi kelangkaan blok nomor di masa depan.

“Itu adalah salah satu alternatif yang mungkin dilakukan pemerintah. Langkah lain adalah melakukan efisiensi penggunaan dengan menekan angka permintaan dari operator,” ungkap Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Basuki, dua langkah yang disiapkan tersebut sudah sesuai dengan standar dari International Telecommunication Union (ITU). Rencananya, jumlah digit nomor bisa menjadi 15 beserta kode area nantinya. Sementara saat ini berjumlah 12 beserta kode areanya.

“Tetapi harus diingat langkah penambahan digit ini bisa memakan waktu agak lama karena Fundamental Technical Plan (FTP) harus diubah,” jelasnya.

Langkah paling realistis, lanjutnya, meminta operator untuk efisien meminta nomor ke regulator. Biasanya, operator akan meminta 1:5 alias lima kali lipat banyaknya blok nomor dari jumlah yang akan dijual. Satu blok biasanya berisi sekitar 10 juta nomor.

“Realistisnya adalah tiga kali lipat dari nomor yang akan dijual. Ini karena di Indonesia tingkat pindah layanan (churn rate) lumayan tinggi yakni sekitar 30 persen,” katanya.

Untuk diketahui, masalah block numbering di Indonesia tergolong amburadul karena dulunya hanya ada satu operator yang bermain di jaringan tetap yakni Telkom. Sebagai incumbent, Telkom bisa memilih nomor yang disukainya. Hal ini membuat nomor diaktifkan secara acak.

Pengaktifan seperti ini berdampak kepada satu blok nomor dari angka yang dipilih secara acak itu teregistrasi di jaringan incumbent di seluruh Indonesia . Dan ketika nomor itu diambil kembali oleh pemerintah untuk diberikan ke operator jartap lainnya, nomor tidak bisa dipakai.

Akibatnya operator pemilik nomor harus meminta ke Telkom untuk menghapus nomor dari jaringannya. Proses ini biasanya membutuhkan waktu yang lama karena pemerintah lepas tangan.

Menanggapi adanya praktik tersebut, Basuki meminta jika ada hambatan di lapangan, operator tak segan-segan untuk mengadukannya ke regulator.[dni]

060109 Biaya Tambahan Frekuensi Rp 160 miliar

3g-nokiaPemerintah
mengenakan biaya sebesar 160 miliar rupiah bagi operator pemilik lisensi 3G
jika ingin menambah frekuensi sebesar 5 MHz.

Angka
tersebut merupakan penawaran terendah ketika lelang frekuensi 3G beberapa tahun
lalu yang dimiliki oleh PT Indosat Tbk (Indosat).

“Kami
memang telah menyelesaikan evaluasi lisensi 3G sesuai roll out dan komitmen
dalam perjanjian. Hasilnya semua memuaskan,” ujar Ketua Badan Regulasi
Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Basuki Yusuf Iskandar di Jakarta, belum lama
ini.

Menurut
Basuki, berdasarkan evaluasi ada beberapa pemilik lisensi yang mengakui
kekurangan frekuensi dan ingin menambah sebesar 5 MHz.

“Sebenarnya
ini sesuai roadmap pemerintah karena idealnya di 3G itu alokasinya 10 MHz.
Tetapi masalahnya inikan sumber daya alam terbatas. Jadi, harus ada rupiah yang
dikeluarkan para operator,” katanya.

Dikatakannya,
operator yang telah resmi mengajukan permintaan tambahan frekuensi adalah
Telkomsel, Indosat, dan XL. Sementara pemilik lisensi lainnya seperti Natrindo
Telepon Seluler (NTS) dan Hutchison CP Telecom Indonesia (HCPT) belum ada
tanda-tanda permintaan tambahan frekuensi.

Basuki
mengaku, sekarang menunggu reaksi dulu dari operator akan nilai rupiah yang
dikeluarkan tersebut. Jika para operator setuju tentu proses pemberian akan
bisa terealisasi tahun ini.

“Layanan
data para operator itu sekarang mulai bermasalah karena trafik meningkat
tinggi. Di sisi lain krisis membuat mereka harus berhati-hati membelanjakan
modalnya. Nah, ini yang ingin kita tahu dari mereka tentang nilai rupiah untuk
tambahan frekuensi tersebut,” katanya.
[dni]

050109 Besaran Tarif Lini II Tak Akan Berubah Banyak

kapal-lautJAKARTA—Regulator di pelabuhan Tanjung Priok memastikan
besaran tarif lini II mulai Januari 2009 ini tidak akan mengalami perubahan
banyak meskipun para pengguna jasa mendesak terjadi revisi nominal dari jasa
tersebut.

“Saya rasa tidak akan besar perubahannya karena komponen
yang membentuk tarif tersebut sudah ditentukan. Bedanya sekarang, regulator
akan mengawasi dan memfasilitasi penetapan tarifnya,” ujar  Administratur Tanjung
Priok Bobby Mamahit kepada
Koran Jakarta,
akhir pekan lalu.

Sebelumnya, pada awal Desember 2008, sebagai regulator di
Tanjung Priok, Bobby berjanji menjembatani masalah tarif lini II tersebut
diselesaikan secepatnya pada bulan itu juga.

Tarif lini II adalah pelayanan jasa barang untuk status
peti kemas yang barang-barang di dalamnya dimiliki oleh lebih dari satu pemilik
barang (Less Than Container Load/ LCL).

Penetapan tarif tersebut dilakukan pada Mei 2007, dan
diimplementasikan dua bulan berikutnya oleh
enam asosiasi yang selama ini terlibat dalam akifitas ekspor-impor di
Tanjung Priok.

Keenam asosiasi itu adalah DPW Gabungan Pengusaha Ekspor
Indonesia (GPEI), BPD Gabungan Importir Nasional (GINSI) DKI Jakarta, DPC
Indonesia Ship Owner Asosciation (INSA) Jaya,
Asosiasi Tempat Penimbunan Sementara Indonesia (APTESINDO), Gabungan
Forwader dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) DKI Jakarta, dan DPC Asosiasi
Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Tanjung Priok.

Sembilan komponen yang ditetapkan dalam biaya pergudangan
adalah biaya penumpukan, biaya mekanik, biaya delivery, biaya retribusi
kebersihan, biaya surveyor, biaya administrasi pergudangan, biaya behandel,
uang dermaga, dan surcharge.

Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada
Maret 2008 telah mengeluarkan putusan yang menyatakan tarif lini II   melanggar
Pasal 5 UU No 5 /99. Akibat dari
praktik tidak sehat tersebut dalam jangka panjang terjadi    disinsentif bagi
pelaku karena tidak adanya
elasitas bersaing.

Lembaga tersebut menyarankan pada pemerintah untuk
pemerintah menghentikan praktik ini karena asosiasi tersebut menggunakan dasar
hukum menjalankan praktiknya.

Aturan yang dimaksud adalah Keputusan Menteri (KM) No
72/2005 tentang perubahan KM No 50/2003 tentang jenis struktur dan golongan
tarif jasa di pelabuhan.

Bobby menjanjikan, besaran tarif baru tersebut merupakan
kesepakatan dari semua pihak yang terkait dengan jasa lini II. Hasil
kesepakatan tarif itu nantinya akan diperiksa oleh regulator apakah struktur
dan komponennya sesuai aturan.

“Kemarin itu yang
menjadi masalah adalah adanya penarikan biaya di luar komponen. Dan kita
sebagai regulator tak bisa turun tangan,” katanya.

Tetapi dengan adanya regulasi tentang Depo, lanjutnya,
administratur sebagai regulator pelabuhan dapat turun tangan menegakkan aturan
main.

“Belum lama ini kita sudah menegur tiga perusahaan ekspedisi yang
diadukan oleh para importir bermain curang. Nah, jika masih melakukan
pelanggaran, perusahaan ekspedisi tersebut tidak boleh lagi bermain di area
Tanjung Priok,” tuturnya tanpa menyebut nama ketiga perusahaan tersebut.

Secara terpisah, Ketua Dewan Pengguna Jasa Angkutan Laut Indonesia
(Depalindo) Toto Dirgantoro mengaku sedang  mengaji dan menyusun komponen tarif
lini II
untuk mengapresiasi keluhan para shippers.

Toto mengatakan, dalam mengaji dan menyusun tarif baru
nantinya akan ditentukan komponen sesuai jasa yang diberikan dan besarannya
dalam rupiah.  “Kita sengaja menggunakan
rupiah agar devisa tidak lari ke luar. Apalagi nilai dollar AS semakin tinggi,”
jelasnya.

Berkaitan dengan besaran tarif secara nominal, Toto
mengatakan, karena jasa tersebut berdasarkan kesepakatan antarperusahaan alias
business to business (B2B) maka angkanya akan diserahkan pada mekanisme pasar.

“Kebijakan ini sesuai regulasi tentang penetapan tarif yang
diatur oleh undang-undang dimana tarif hasil kesepakatan pengguna dan penyedia
jasa dan disetujui pemerintah,” jelasnya.

“Yang jelas kita akan menggunakan batas atas dengan patokan
harga tertinggi. Setelah itu diserahkan ke pemerintah untuk diketahui agar
menjadi evaluasi apakah komponen yang digunakan sesuai regulasi,” jelasnya.

Pada kesempatan lain, Ketua Ikatan Eksportir Importir (IEI)
Amalia Achyar menyambut gembira akan adanya perubahan tarif lini II. “Perubahan
ini kami sambut gembira. Dan yang terpenting ini harus diikuti  ketegasan
pemerintah untuk menindak penyedia
jasa yang tidak patuh,” katanya.

Amalia mengatakan, idealnya
besaran tarif gudang paling mahal untuk tiga m kubik  sekitar 750 ribu rupiah
atau 250 ribu rupiah  per meter kubik. Sedangkan  biaya Container Freight Station
(CFS)   18 dollar AS per meter kubik, dan doc fee 40
dollar AS per meter kubik.

“Jangan seperti praktik yang berlaku selama ini. praktiknya
ada komponen aneh-aneh sehingga melonjak menjadi 14 komponen. Akhirnya   para
importir mengalami kerugian sekitar 1,454 triliun rupiah selama periode
Oktober-November 2008,” katanya.[dni]

050109 IPP Direct Vision Kemungkinan Besar Dicabut

JAKARTA—Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) milik PT
Direct Vision (DV) kemungkinan besar akan dicabut pada 20 Januari 2009 nanti
karena setelah tiga bulan dihentikan siarannya tidak ada kemajuan berarti yang
ditunjukkan oleh perusahaan tersebut guna mempertahankan lisensinya.

“Sesuai prosedur, tiga bulan setelah dihentikan harus ada
langkah kongkrit yang dilakukan oleh pemerintah. Dan jika hingga batas waktu
ditentukan belum ada kemajuan, tentu IPP-nya kita cabut,” tegas  Dirjen Sarana
Komunikasi dan Diseminasi Informasi (SKDI)
SKDI Depkominfo, Freddy Tulung kepada Koran Jakarta, akhir pekan lalu.

Untuk diketahui, Direct Vision adalah penyelenggara TV
berbayar yang sebelumnya bekerjasama dengan Astro Malaysia. Terhitung sejak 20
Oktober 2008 pukul 00.00 WIB sampai batas waktu yang tidak ditentukan, DV
menghentikan siarannya karena  tidak
diperpanjangnya trade mark license agreement penggunaan brand Astro. Hal itu
berujung kepada  dihentikannya berbagai
layanan Astro Malaysia
kepada  DV seperti pasokan channel dan
transmisi satelit.

Saham DV dimiliki oleh PT Ayunda Prima Mitra (49 persen)
dan Silver Concord Holdings Limited (51 persen). Keduanya merupakan entitas
usaha milik Lippo Group.

Regulator pada
akhir Oktober lalu telah  memberikan
peringatan secara tertulis kepada kedua perusahaan  (PT. Ayunda Prima dan PT. Silver
Concord)  untuk memenuhi kewajiban
terhadap publik (pelanggan) dalam bentuk pengembalian hak-haknya (refund). Dan
melakukan pengkajian kembali terhadap perizinan yang dikeluarkan pada PT.
Direct Vision dan pihak-pihak yang terafialiasi.

Astro Malaysia
sendiri  pindah ke lain hati yakni PT
Karya Megah Adijaya (KMA) yang menjadi pemilik merek dagang Aora TV.

“Hingga
sekarang tidak ada kemajuan berarti dari peringatan tertulis yang kita berikan.
Misalnya masalah refund. Sampai sekarang tidaka da kemajuan berarti. Karena itu
kita akan panggil pada awal Januari ini untuk meminta kejelasan,” katanya.

Senior Corporate Affair PT Direct Vision Halim Mahfudz ketika
dikonfirmasi tentang hal ini tidak membalas pesan singkat yang dikirim oleh
Koran Jakarta. Namun, pada akhir Oktober lalu, Halim mengungkapkan, dana
operasional perusahaannya hanya mampu menopang kegiatan selama satu bulan ke
depan untuk membayar gaji para karyawan.

Meskipun
kondisi perusahaan sedang merana,  DV mengaku
telah menyediakan uang standby untuk membayar 36.000 pelanggan yang telah
mendepositkan uangnya selama ini untuk berlangganan siaran DV. Dana yang
disiapkan sebesar 1,4 juta dollar AS tersebut
sudah disiapkan sejak siaran dihentikan 20 Oktober lalu. Namun,  tidak bisa
dicairkan  karena belum mendapatkan izin dari para pemegang
saham

Anggota Komisi I DPR RI Deddy Djamaluddin menilai langkah
pemerintah membereskan karut marut yang diakibatkan oleh DV sudah tepat karena
regulator punya andil atas keberadaan DV.

“Sejak DV itu
beroperasi sudah menimbulkan kontroversi di tanah air. Komisi I pun sudah
berulang kali mengingatkan Menkominfo. Sekarang mereka (Depkominfo) harus
mempertanggungjawabkan hasil ngeyel-nya tersebut,” tegasnya.

Dia mengungkapkan, sejak awal DV sudah dipermasalahkan tentang
tidak dipenuhinya asas resiprokal berkaitan dengan hak labuh satelit dari Malaysia.
Belum
lagi adanya isu tentang pemberian izin yang disinyalir banyak  aksi patgulipat.

“Tetapi waktu itu kan
Depkominfo yakin sekali dengan langkahnya. Nah, sekarang mereka harus
membereskan karut marut tersebut,” tegasnya.

Sedangkan, Anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
(YLKI) Sudaryatmo menilai sudah sepantasnya regulator turun tangan mengatasi
kasus DV mengingat ada kepentingan publik di dalamnya.

Sudaryatmo meminta, DV dalam memberikan kompensasi ke
pelanggannya tidak membeda-bedakan pelanggan dan menjamin hak pelanggan kembali
ke mereka.[dni]