020109 Depkominfo Mengaku Kalah Soal Qtel

indosatJAKARTA—Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) akhirnya mengaku kalah menghadapi nafsu besar Qatar Telecom (Qtel) untuk menjadi penguasa di PT Indosat Tbk (Indosat) melalui kepemilikan saham hingga 65 persen.

“Keputusan telah diambil oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) belum lama ini. Hasilnya, Qtel diperbolehkan untuk menguasai saham Indosat hingga 65 persen tanpa harus melakukan pemisahan telepon tetap (pontap) seperti permintaan kami. Sebagai regulator teknis telekomunikasi kami menghormati hal tersebut,” ujar Menkominfo Muhammad Nuh di Jakarta, Rabu (31/12).

Sebelumnya, pada akhir Oktober 2008, Nuh bersemangat sekali melakukan perlawanan terhadap usaha Qtel dengan memberikan syarat pemisahan entitas pontap selama jangka waktu dua tahun jika operator tersebut ingin menguasai Indosat hingga 65 persen.

Regulasi yang dipegang oleh Nuh adalah Daftar Negatif Investasi (DNI) yang mensyaratkan jasa seluler hanya boleh dikuasai asing sebesar 65 persen dan telepon tetap sebesar 49 persen.

Namun, pada pertengahan Desember 2008, BKPM mengeluarkan surat yang membolehkan tender offer Indosat pada Januari 2009 tanpa ada syarat pemisahan entitas pontap.

Nuh menegaskan, sebagai bagian dari elemen pemerintah pihaknya menghormati putusan BKPM karena merupakan pendapat akhir dari negara. “Itu putusan akhir dari rapat. Kita yang ikut rapat harus menghormatinya,” katanya.

Menurut Nuh, wajar pendapat BKPM yang dipertimbangkan karena lembaga itu memang mengurusi masalah pemodalan asing. Sementara lembaganya hanya mengurus masalah teknis seperti alokasi frekuensi dan lainnya.

Secara terpisah, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Marwan Batubara menuding berubah-ubahnya keputusan pemerintah terkait tender offer Indosat tersebut menguatkan terjadinya indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebelum kebijakan diambil oleh penguasa.

“Semua ini karena adanya korporatokrasi asing yang mempengaruhi keputusan pemerintah. Korporatokrasi tersebut bekerjasama dengan pengambil kebijakan tingkat tinggi di negeri ini untuk mengubah putusan yang sebelumnya diambil oleh departemen teknis,” katanya.

“Saya yakin sekali adanya campur tangan korporatokrasi tersebut karena para pejabat departemen teknis tidak berani mengambil sikap. Mereka terkesan saling lempar tanggung jawab. Kalau begini, tentunya takut sama pejabat yang lebih tinggi di atasnya,” tegasnya.

Senada dengan Marwan, Anggota DPR-RI Deddy Djamaluddin menduga, berubahnya keputusan pemerintah tersebut tak dapat dilepaskan dari konstelasi politik menjelang Pemilu 2009 nanti.

“Sudah bukan rahasia para penguasa ingin mempertahankan kekuasaannya. Dan untuk berkuasa tentunya memerlukan modal yang banyak,” katanya.

Untuk diketahui, saat Indosat dilepas di era pemerintahan Megawati, mantan Presiden Abdurrahman Wahid menengarai tentang adanya dana menguap sebesar sebesar 39 juta dollar AS yang dianggap sebagai success fee. Melihat panjangnya proses pembelian saham Singapore Technologies Telemedia (STT) dan tender offer Indosat oleh Qtel, tentunya nilai success fee lebih besar dari sebelumnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s