020109 Garuda Rencanakan Tambah 18 Rute Baru

garuda-pesawatJAKARTA—PT Garuda Indonesia merencanakan untuk menambah sedikitnya 18 rute baru tujuan domestik dan regional pada 2009 mendatang. Pengembangan rute-rute baru tersebut terkait dengan penambahan 14 pesawat baru jenis Boeing 737 NG (Next Generation) di tahun itu.

Juru Bicara Garuda Pujobroto menjelaskan, penambahan 18 rute baru tersebut merupakan bagian dari rencana pengembangan bisnis yang dirancang Garuda ke depan.

Rute-rute tersebut meliputi 13 rute di dalam negeri dan 5 rute tujuan mancanegara. Rute dalam negeri yang akan dibangun Garuda antara lain rute Jakarta-Tanjung Karang (Lampung), Jakarta-Malang (Jawa Timur), Jakarta-Makassar- Gorontalo, Jakarta-Makassar- Sorong (Papua), serta Jakarta-Makassar- Ambon.

Rute dalam negeri lainnya adalah tujuan Jakarta-Makassar- Palu (Sulawesi Tengah), Jakarta-Jambi, Jakarta-Manado- Ternate (Maluku Tenggara), Jakarta-Balikpapan- Tarakan, Jakarta-Pangkal Pinang, Denpasar-Lombok (NTB), dan Denpasar-Kupang (NTT).

Sedangkan untuk rute luar negeri meliputi Denpasar-Adelaide (Australia), Denpasar-Hongkong, Surabaya-Hongkong, Jakarta-Shanghai (Cina)-Denpasar- Jakarta, serta tujuan Jogjakarta-Singapur a.

”Sebagian dari rute yang kami kembangkan ini merupakan rute penerbangan baru. Sedangkan beberapa lainnya adalah rute lama yang dulu pernah diterbangi Garuda, juga pengembangan dari rute sebelumnya,” jelas Pujobroto di Jakarta, Kamis (31/12/08).

Salah satu rute baru yang dibuka adalah tujuan Jogjakarta-Singapur sebanyak 3 kali per minggu, setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Sementara rute hasil pengembangan dari rute yang pernah ada sebelumnya adalah tujuan Jakarta-Shanghai (Cina)-Denpasar- Jakarta, yang sebelumnya hanya Jakarta-Shanghai- Jakarta.

Menurut Pujobroto, rute-rute baru tersebut dibuka secara bertahap. Aktivitas pembukaan rute ini sendiri telah dimulai sejak 16 Januari 2008. Rute pertama yang dibuka adalah rute tujuan Jogjakarta-Singapur a. Sementara rute Jakarta-Shanghai- Denpasar- Jakarta dibuka pada 20 Desember 2008.

”Rute-rute lain akan dibuka sekitar pertengahan Januari 2009 dengan frekwensi 7 kali per minggu,” pungkas Pujobroto.

Ditambahkan Pujobroto, Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar mengatakan bahwa 60 pesawat baru yang dipesan Garuda akan datang pada 2009. Pesawat-pesawat itu terdiri dari 50 unit Boeing 737 NG dan 10 unit 777-300ER.

”Dengan keberadaan pesawat baru dan program revitalisasi yang dilakukan Garuda, pada 2013 nanti Insya Allah total armada yang kami miliki bertambah menjadi tiga kali lipat menjadi 128 armada,” pungkas Pujobroto.

Saat ini, Garuda mengoperasikan sebayak 54 pesawat jet moderenyang terdiri dari tiga pesawat berbadan lebar B 747-400, enam A-330, serta enam B737NG dan 39 pesawat berbadan sempit B737 series.[dni]

020109 Mappel Sesalkan Masih Beroperasinya Tongkang Asing

kapal tongkangJAKARTA—Masyarakat Pemerhati Pelayaran, Pelabuhan, dan Lingkungan Maritim (Mappel) menyayangkan sikap dari Direktorat Jenderal Hubungan Laut (Dithubla) yang masih memberikan kesempatan pada tongkang asing (Tug Boats) untuk menarik kapal berbendera Indonesia.

“Selama ini regulator sebenarnya sudah menjalankan azas cabotage sesuai dengan regulasi yakni Undang-undang Pelayaran dan KM 71/2005. Entah kenapa sejak ada pejabat-pejabat baru azas cabotage dijalankan sesuai dengan interpretasi masing-masing oleh mereka,” sesal Ketua Umum Mappel Oentoro Surya, kepada Koran Jakarta, Rabu (31/12).

Dikatakannya, azas cabotage secara tegas mengatur tentang diangkutnya komoditi tertentu oleh kapal berbendera Indonesia . Salah satu komoditi itu adalah batubara. Meskipun penerapan dari azas tersebut berlaku pada 2010, tetapi jika sebelum tahun tersebut kapal berbendera Indonesia tersedia, maka diwajibkan pengangkutan menggunakan kapal berbendera lokal tersebut.

Sedangkan pemilihan jatuh tempo penerapan pada 2010, tak dapat dilepaskan pada banyaknya kontrak angkutan komoditi tertentu dengan Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang selesai pada tahun tersebut.

“Jadi singkatnya, azas cabotage dijalankan pada tahun tersebut bukan karena tidak ada kapal, tetapi menunggu kontrak kedua perusahaan tersebut dengan angkutan asing selesai. Karena itu ada regulasi yang mengharuskan jika ada kapal berbendera Indonesia , itu dulu yang didulukan,” tegasnya.

Sebelumnya, Departemen Perhubungan (Dephub) secara terbuka mengakui pihaknya masih memberikan izin bagi beroperasinya “tug boats” (TB) atau kapal tongkang milik asing di perairan Indonesia.

“Khusus TB Kingfisher 808 asing yang mengangkut atau menarik kapal bermuatan komoditi sesuai road map azas cabotage 2010, masih diijinkan,” kata Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Dephub, Leon Muhammad.

Tidak hanya itu, untuk kapal tongkang asing lainnya, tegasnya, jika ternyata masih terikat kontrak mengangkut komoditi tertentu sesuai road map azas cabotage, komoditi nasional wajib diangkut oleh kapal berbendera nasional, masih diberi izin.

Padahal, pada sisi lain, Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut, Dephub, Jimmy N. mengatakan, jumlah tongkang berbendera nasional sudah di atas 1000 unit atau jauh yang sering disebut-sebut INSA sekitar 700 kapal tongkang berbendera Indonesia.

TB Kingfisher sebelumnya adalah satu dari empat kapal berbendera asing yang diberi kompensasi oleh Ditjen Perhubungan Laut, Dephub, untuk beroperasi di Indonesia mengangkut atau menarik komoditi batubara.

Menurut Oentoro, seharusnya regulator bekerjasama erat dengan Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) untuk mengetahui data tepatnya jumlah kapal berbendera Indonesia. “Seharusnya jika regulator ingin membina pelayaran nasional harus memiliki data berapa tepat jumlahnya kapal berbendera Indonesia . Bukan malah obral surat dispensasi bendera (SDB) seperti belakangan ini,” sesalnya.

Secara terpisah, ketua Insa Johnson W Sutjipto mengakui adanya perbedaan jumlah tongkang antara versi regulator dan asosiasinya karena di Insa tongkang dibagi dalam tujuh operasional yakni lepas pantai, muatan curah cair, muatan curah kering, tongkang dan tunda, penumpang dan kendaraan, kontainer, dan muatan umum.

Fokus pengangkutan komoditi yang dilakukan Insa sesuai dengan road map KM No 71/2005 batu bara, muatan cair, dan lepas pantai.

Dikatakannya, khusus batu bara, telah terjadi anomali yang perlu dicermati akibat dampak krisis global ekonomi. Salah satunya adalah akibat tidak adanya penerbitan Letter of Credit (LC) yang berakibat menurunnya kegiatan ekspor dan impor.

Hal itu membuat armada tongkang dan tunda yang sedianya melayani ekspor batubara dari Indonesia ke Malaysia , Thailand atau Philipina berbondong-bondong kembali ke Indonesia .

Salah satu buktinya adalah terjadinya kongesti yg luar biasa di pelabuhan Suralaya, Hampir 40 set armada tongkang dan tunda menunggu muatannya dibongkar dimana berarti terdapat kurang lebih 500 ribu ton batu bara terapung-apung di pesisir pantai Merak saat ini

Ketua Umum Indonesian Shipping Association (ISA) Jaka A Singgih mengungkapkan, memang ada beberapa tongkang asing yang diberikan izin untuk angkutan batubara. “Kemungkinan besar ke PT Jaya Samudra Karunia Shipping (JSK) yang bekerjasama memasok batubara ke PLTU Suralaya,” katanya.

Oentoro meminta, jika benar izin itu diberikan ke JSK, sebagai perusahaan nasional yang mendapatkan tarif lebih baik dari PLN seharusnya tidak mengacak-acak tatanan pelayaran nasional yang sudah memiliki azas cabotage.

”JSK ini sudah lama menjadi rekanan PLN, kenapa mereka malah menggunakan kapal asing yang diklaim lebih murah ketimbang kapal lokal. Kalau begini kan namanya tidak ada semangat kebangsaan. Dan parahnya lagi, perilaku seperti ini didukung regulator,” sesalnya.[dni]

020109 BRTI Larang SMS Gratis Lintas Operator

brtiJAKARTA—Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mulai 31 Desember 2008 melarang operator telekomunikasi untuk menawarkan SMS gratis lintas operator bagi pelanggannya.

Ketua BRTI Basuki Yusuf Iskandar menjelaskan, kebijakan tersebut diambil oleh regulator karena khawatir terjadinya pengiriman SMS berisi informasi sampah oleh pelanggan yang memiliki SMS gratis sehingga membebani jaringan operator penerima.

“Di Indonesia jika ada sesuatu yang berbau gratisan biasanya akan memacu penggunaan berlebihan. Nah, jika diberikan SMS gratis kasihan jaringan operator penerima. Padahal, akibat murahnya trafik suara, jaringan telah semakin padat kapasitasnya,” ujarnya di Jakarta, Rabu (31/12/08).

Dijelaskannya, selama ini konsep dari pembagian pendapatan layanan pesan singkat alias SMS masih menggunakan konsep Sender Keep All (SKA). Dalam konsep ini rupiah akan dipegang oleh operator pengirim. Sementara operator penerima berharap pelanggannya melakukan balasan dan berharap mendapatkan nilai rupiah yang sama.

Jika SMS lintas operator digratiskan, tentunya yang mendapatkan rupiah hanya operator pengirim karena biasanya untuk mendapatkan SMS gratis pelanggan disyaratkan mengirim SMS dalam jumlah tertentu.

Singkatnya, operator pengirim telah menyimpan rupiah terlebih dulu, sementara operator penerima hanya digunakan jaringannya untuk mengirim SMS karena belum tentu pelanggannya melakukan balasan jika menganggap SMS yang dikirim adalah informasi sampah.

Jasa SMS selama ini berkontribusi sebesar 30 persen bagi total pendapatan operator. Sedangkan biaya produksi untuk SMS menurut kajian dari regulator sekitar 100 rupiah. Namun operator masih menerapkan harga 150 rupiah dengan alasan adanya tambahan biaya retail.

“Perilaku ini ibaratnya operator yang melakukan promosi itu bermain di taman orang lain. Ini tidak fair play. Kebanyakan yang melakukan ini operator medioker. Tetapi jika operator besar membalas perlakuan mereka, bisa bubar tuh jaringan operator kecil disiram SMS puluhan juta dari operator besar. Kalau sudah begini yang dirugikan adalah pelanggan,” tegas Basuki.

Untuk diketahui, Kebijakan ini dipastikan akan menampar program promosi sejumlah operator. Operator yang melakukan ini diantaranya XL, Smart Telecom, Indosat, dan Hutchinson CP Telecom Indonesia (HCPT).

Menanggapi hal itu, Head of Commercial Marketing Smart Telecom Ruby Hermanto mengaku telah mendengar hal tersebut dan akan meminta klarifikasi dari regulator.

“Putusan ini minim konsultasi maupun sosialisasi. Kami baru terima pada 30 Desember 2008, saat semuanya sedang libur,” katanya.

Ruby mengaku bingung dengan putusan yang diambil BRTI karena yang keluar bukan keputusan menteri melainkan hanya surat biasa. Padahal ada undang-undang perlindungan konsumen juga yang harus diikuti oleh operator.

“Masalahnya jika pelanggan menuntut ganti rugi terus kami dilindungi siapa? Padahal kebijakan ini datangnya bukan dari operator,” katanya.

Direktur Utama XL Hasnul Suhaimi mengaku siap menjalankan putusan dari BRTI walau resikonya harus menjelaskan ke pelanggan hilangnya manfaat SMS gratis ke pelanggan.

“Kami mendukung putusan BRTI. Masalah adanya tuntutan dari pelanggan kami tidak khawatir karena program gratis itu berlaku harian. Jadi, tidak ada masalah jika dimatikan mulai tanggal yang ditetapkan regulator,” jelasnya.

Secara terpisah, Direktur Pemasaran Telkom I Nyoman G Wiryanata mengaku adanya program SMS gratis tersebut memang mengancam jaringan incumbent dan menimbulkan adanya persaingan tidak sehat. “Kami tidak masalah jika pesaing mau gila-gilaan tarifnya jika tidak langsung menganggu jaringan. Tetapi kalau begini kan sepertinya mengacak-acak ‘ladang’ incumbent,”sesalnya.

Sekjen Indonesia Telecommunication Users Group (IDTUG) Muhammad Jumadi Idris mendukung kebijakan yang diambil oleh regulator jika benar alasannya SMS gratis yang dikirim banyak berbau SMS sampah.

“Tetapi kami minta juga operator besar untuk menurunkan tarif SMS. Jangan bisanya minta fair play tetapi tarif yang dikenakan ke pelanggan mencekik leher,” tegasnya.[dni]

020109 Depkominfo Mengaku Kalah Soal Qtel

indosatJAKARTA—Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) akhirnya mengaku kalah menghadapi nafsu besar Qatar Telecom (Qtel) untuk menjadi penguasa di PT Indosat Tbk (Indosat) melalui kepemilikan saham hingga 65 persen.

“Keputusan telah diambil oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) belum lama ini. Hasilnya, Qtel diperbolehkan untuk menguasai saham Indosat hingga 65 persen tanpa harus melakukan pemisahan telepon tetap (pontap) seperti permintaan kami. Sebagai regulator teknis telekomunikasi kami menghormati hal tersebut,” ujar Menkominfo Muhammad Nuh di Jakarta, Rabu (31/12).

Sebelumnya, pada akhir Oktober 2008, Nuh bersemangat sekali melakukan perlawanan terhadap usaha Qtel dengan memberikan syarat pemisahan entitas pontap selama jangka waktu dua tahun jika operator tersebut ingin menguasai Indosat hingga 65 persen.

Regulasi yang dipegang oleh Nuh adalah Daftar Negatif Investasi (DNI) yang mensyaratkan jasa seluler hanya boleh dikuasai asing sebesar 65 persen dan telepon tetap sebesar 49 persen.

Namun, pada pertengahan Desember 2008, BKPM mengeluarkan surat yang membolehkan tender offer Indosat pada Januari 2009 tanpa ada syarat pemisahan entitas pontap.

Nuh menegaskan, sebagai bagian dari elemen pemerintah pihaknya menghormati putusan BKPM karena merupakan pendapat akhir dari negara. “Itu putusan akhir dari rapat. Kita yang ikut rapat harus menghormatinya,” katanya.

Menurut Nuh, wajar pendapat BKPM yang dipertimbangkan karena lembaga itu memang mengurusi masalah pemodalan asing. Sementara lembaganya hanya mengurus masalah teknis seperti alokasi frekuensi dan lainnya.

Secara terpisah, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Marwan Batubara menuding berubah-ubahnya keputusan pemerintah terkait tender offer Indosat tersebut menguatkan terjadinya indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebelum kebijakan diambil oleh penguasa.

“Semua ini karena adanya korporatokrasi asing yang mempengaruhi keputusan pemerintah. Korporatokrasi tersebut bekerjasama dengan pengambil kebijakan tingkat tinggi di negeri ini untuk mengubah putusan yang sebelumnya diambil oleh departemen teknis,” katanya.

“Saya yakin sekali adanya campur tangan korporatokrasi tersebut karena para pejabat departemen teknis tidak berani mengambil sikap. Mereka terkesan saling lempar tanggung jawab. Kalau begini, tentunya takut sama pejabat yang lebih tinggi di atasnya,” tegasnya.

Senada dengan Marwan, Anggota DPR-RI Deddy Djamaluddin menduga, berubahnya keputusan pemerintah tersebut tak dapat dilepaskan dari konstelasi politik menjelang Pemilu 2009 nanti.

“Sudah bukan rahasia para penguasa ingin mempertahankan kekuasaannya. Dan untuk berkuasa tentunya memerlukan modal yang banyak,” katanya.

Untuk diketahui, saat Indosat dilepas di era pemerintahan Megawati, mantan Presiden Abdurrahman Wahid menengarai tentang adanya dana menguap sebesar sebesar 39 juta dollar AS yang dianggap sebagai success fee. Melihat panjangnya proses pembelian saham Singapore Technologies Telemedia (STT) dan tender offer Indosat oleh Qtel, tentunya nilai success fee lebih besar dari sebelumnya.[dni]