301208 Tender Offer Indosat : Kado Akhir Tahun yang Menyakitkan

Akhirnya, usai sudah perjalanan panjang Qatar Telecom (Qtel) untuk menjadi penguasa di Indosat. Ya, pertengahan Desember ini, Badan Pengawasan Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mengumumkan pada Januari 2009 nanti, Qtel diperbolehkan melakukan tender offer saham Indosat tanpa ada tetek bengek keharusan melakukan pemisahan (Spin Off) entitas telepon tetap (pontap) milik operator tersebut jika ingin menguasai 65 persen saham operator tersebut.

indosat

Dapat diibaratkan, ini merupakan ‘kado’ kedua yang diberikan pemerintah bagi investor asing itu hanya dalam waktu berdekatan. Sebelumnya, pada akhir Oktober lalu, pemerintah telah mengizinkan Qtel untuk menguasai 65 persen saham Indosat, tetapi dengan syarat dalam jangka waktu dua tahun entitas telepon tetap (pontap) harus dilepas dari Indosat.

Munculnya syarat pemisahan tersebut, tak dapat dilepaskan dari kengototan Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang ingin menegakkan Perpres No. 77 tahun 2007 junto Perpres 111/2007 tentang Daftar Negatif Investasi (DNI).

Dalam beleid tersebut secara tegas dikatakan, investasi asing di jasa seluler diperbolehkan mencapai 65 persen. Sementara untuk telepon tetap maksimal 49 persen. Sebelumnya, Depkominfo secara tegas menyatakan Qtel hanya diperbolehkan menguasai saham Indosat 49 persen.

Namun, pada akhir Oktober lalu, regulator telekomunikasi tersebut mengambil jalur kompromi dengan memperbolehkan Qtel menguasai 65 persen saham, tetapi dengan syarat melepaskan entitas pontap.

Tak puas dengan ‘kado’ pertama yang diberikan oleh pemerintah tersebut, Qtel kembali melakukan lobi tingkat tinggi dengan penguasa negeri ini. Akhirnya menjelang tutup tahun ini diberikanlah ‘kado’ yang menggembirakan bagi investor dari padang pasir tersebut, tetapi menyakitkan bagi setiap anak bangsa di negeri ini yaitu diperbolehkannya Qtel melakukan tender offer tanpa syarat spin off telepon tetap.

“Kami telah menerima surat dari Qtel bahwa tender Offer dilakukan pada Januari 2009. Langkah ini dilakukan Qtel setelah masalah mereka dengan Depkominfo diselesaikan yakni tidak ada spin off telepon tetap,” ujar Ketua Bapepam-LK Fuad Rahmany di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Fuad, diselesaikannya masalah spin off yang mengganjal Qtel tersebut setelah adanya surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tentang diperbolehkannya Qtel melakukan tender offer tanpa syarat. “Soal detailnya saya tidak tahu. Saya hanya mengurus masalah tender offer. Dan dari syarat administrasi sudah lengkap untuk aksi korporasi tersebut,” jelasnya.

MenkoPerekonomian Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, langkah yang diambil oleh BKPM memperbolehkan Qtel menguasai 65 persen saham Indosat sudah sesuai aturan. “Keputusan itu diambil berdasarkan landasan yang tepat. Terus terang kemarin itu bingung mau menentukan landasan apakah sebelum DNI dikeluarkan atau sesudah DNI,” katanya.

Setelah melewati diskusi, lanjut Mulyani, BKPM memberikan interpretasi aturan yang digunakan adalah grand clouse atau peraturan yang lebih tinggi. “Jika ini digunakan secara konsisten maka bisa di atas 90 persen. Tetapi karena ingin menjaga semangat DNI, akhirnya dipilih 65 persen tanpa ada spin off,” katanya.


Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S Dewo Broto mengaku belum melihat fisik dari surat BKPM tersebut. “Saya baru mendengar dari media massa . Namun, apapun keputusan yang diambil tentunya sudah dikoordinasikan sehingga satu sama lain tidak jalan sendiri. Di samping itu tentunya juga mempertimbangkan kondisi eksternal, yakni krisis global,” katanya.

Indikasi KKN

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Marwan Batubara menuding berubah-ubahnya keputusan pemerintah terkait tender offer Indosat tersebut menguatkan terjadinya indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebelum kebijakan diambil oleh penguasa.

“Semua ini karena adanya korporatokrasi asing yang mempengaruhi keputusan pemerintah. Korporatokrasi tersebut bekerjasama dengan pengambil kebijakan tingkat tinggi di negeri ini untuk mengubah putusan yang sebelumnya diambil oleh departemen teknis,” katanya.

“Saya yakin sekali adanya campur tangan korporatokrasi tersebut karena para pejabat departemen teknis tidak berani mengambil sikap. Mereka terkesan saling lempar tanggung jawab. Kalau begini, tentunya takut sama pejabat yang lebih tinggi di atasnya,” tegasnya.

Senada dengan Marwan, Anggota DPR-RI Deddy Djamaluddin menduga, berubahnya keputusan pemerintah tersebut tak dapat dilepaskan dari konstelasi politik menjelang Pemilu 2009 nanti.

“Sudah bukan rahasia para penguasa ingin mempertahankan kekuasaannya. Dan untuk berkuasa tentunya memerlukan modal yang banyak,” katanya.

Untuk diketahui, saat Indosat dilepas di era pemerintahan Megawati, muncul isu tentang success fee sebesar 39 juta dollar AS. Nah, melihat panjangnya proses pembelian saham Singapore Technologies Telemedia (STT) dan tender offer Indosat oleh Qtel, tentunya nilai success fee lebih besar dari sebelumnya.

Marwan dan Deddy menilai langkah yang diambil oleh pemerintah ini justru tidak akan mengundang investor asing datang ke Indonesia karena menilai di negeri ini tidak ada kepastian hukum.

“Kalau begini, investor asing justru melihat tidak ada konsistensi. Semuanya bisa dinegosiasi, kan tidak sehat itu,” kata Deddy.

Marwan mengatakan, seiring kuatnya dominasi asing di Indosat maka pelanggan akan dirugikan karena biasanya investor baru akan mengutamakan pengembalian modal. “Bisa jadi tidak ada inovasi nantinya. Yang dipikirkan adalah bagaimana uang untuk membeli kembali dulu,” katanya.

Sementara itu, Chairman of Indonesian Community for Competition & Consumer (ICCC) Rikrik Rizkiyana, mengakui putusan pragmatis yang diambil pemerinta tersebut memang berbahaya jika dikaitkan dengan fairness perlakuan bagi pelaku usaha lain.

“Yang harus dipertanyakan, apakah memang harus sedemikian paniknya pemerintah menghadapi krisis global, sehingga merasa harus tidak boleh melepas komitmen investasi dari Qtel,” katanya.

Menurut dia, habisnya frekuensi untuk alokasi pontap harusnya Pemerintah memiliki kepercayaan diri tinggi akan ada pembeli entitas Pontap milik Indosat nantinya jika memang konsisten untuk memerintahkan spin off entitas tersebut.

“Bisa jadi dengan dilakukan tender pembelian pontap, pemerintah akan mendulang manfaat yang lebih ketimbang memberikan dispensasi yangg berbau diskriminatif seperti ini,” sesalnya.

Manfaat yang lebih. Inilah kalimat tepat yang terdengar indah tetapi tidak pernah dipertimbangkan oleh penguasa negeri ini jika berkaitan dengan rezim keruk untung cepat ingin beraksi. Para penguasa di negeri ini akan memuluskan aksi dari rezim ini tanpa harus malu membelokkan regulasi yang dibuatnya sendiri dan melupakan keberadaan rakyatnya.

Sekarang semuanya tergantung anak bangsa ini. Apakah masih ingin memberikan kembali kepercayaan kepada jenis penguasa seperti itu mengayominya di masa depan atau meninggalkannya pada Pemilu 2009 nanti. Pilihan ada di tangan Anda![dni]


Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s