301208 Stimulus Ekonomi : Syarat yang Ditetapkan Memberatkan Pengusaha

AKARTA Para pengusaha baja yang tergabung dalam Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) menilai syarat yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mendapatkan insentif tergolong memberatkan kalangan pengusaha.

“Saya melihat pemerintah ingin menolong tetapi tidak begitu ikhlas. Akhirnya kita para pengusaha ini jadi bingung, mau menolong atau tidak,” katanya CO Chairman IISIA Ismail Mandry kepada Koran Jakarta, Senin (29/12).

Seperti diketahui, industri baja dan sektor lainnya seperti tekstil, alas kaki, peralatan elektronik, plastik, industri kimia kelas bawah seperti herbal dan kerajinan kecil, serta Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah yang ingin diberikan insentif oleh pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi global pada tahun depan.

Salah satu bentuk stimulus tersebut adalah insentif perpajakan sebesar 12,5 triliun rupiah dalam anggaran negara. Insentif pajak mendapat kucuran 10 triliun rupiah, dan sisanya untuk bea masuk yang ditanggung pemerintah.

Untuk infrastruktur, pemerintah menganggarkan dana 100 triliun rupiah. Pemerintah pusat mendapat porsi 70 persen, sementara 30 persen ditransfer ke daerah dalam bentuk Dana Otonomi Khusus dan Dana Alokasi Khusus.

Stimulus diberikan pemerintah jika pengusaha mampu memberikan jaminan peningkatan pajak penghasilan, penyerapan tenaga kerja, dan menjamin orientasi ekspor produk yang dihasilkan. Agar stimulus tepat sasaran, pemerintah meminta setiap asosiasi untuk memberikan data tenaga kerja di industrinya.

Ismail mengatakan, syarat pemerintah yang mengharuskan adanya penyerapan tenaga kerja lumayanberat karena dengan kondisi dimana saat ini mesin produksi beroperasi hanya sekitar 30 persen mempertahankan tenaga kerja yang ada saja sudah bagus.

“Kondisi sekarang saja kita tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah bagus. Kalau diminta jaminan tidaka da PHK ke depannya tentu akan berat,” tuturnya.

Direktur Exco IISIA Hidajat Triseputro menambahkan, pemerintah seharusnya tidak mempertanyakan data yang diberikan oleh asosiasi untuk mendapatkan stimulus karena sumber data kebanyakan dari pemerintah juga. “Jadinya kita heran kalau data yang diberikan dipertanyakan kembali oleh yang punya data,” jelasnya.

Terlepas dari itu, Ismail dan Hidajat menyambut baik rencana pemerintah untuk memberikan stimulus meskipun dirasa implementasinya akan terlambat.

“Pemerintah kita lama beraksi. Beda dengan pemerintah Jepang yang sudah menyiapkan banyak stimulus dan langsung dijalankan. Sedangkan pemerintah Indonesia baru berencana dan saya rasa implementasinya masih lama karena menunggu anggaran 2009 disahkan dulu,” kata Ismail.

Pada kesempatan lain, Dewan Penasihat Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Djimanto meminta, pemerintah untuk melonggarkan jadwal pemberian data karena situasi yang dihadapi oleh pengusaha saat ini tidak normal.

“Jika pengusaha diberikan tenggat waktu hingga tanggal 29 Desember tentu susah. Kondisi saat ini cepat sekali berubah pemesanan. Bisa jadi, order yang sudah di pegang bisa dibatalkan. Karena itu tidak gapang memnuhi data yang diberikan pemerintah,” tuturnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s