JAKARTA—Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) menyesalkan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Badung, Bali , pada Jumat (26/12), yang tetap bersikukuh merobohkan menara milik operator telekomunikasi di wilayahnya.
Pada hari itu, korban pertama dari penerapan regulasi menara bersama ala Pemkab Badung adalah salah satu infrasturktur milik PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL).
Menara yang berlakokasi di Br Pande Abiensemal tersebut oleh XL sebenarnya telah digunakan secara bersama dengan salah satu operator seluler. Namun, karena tidak termasuk dalam program menara bersama milik Pemkab, terpaksa dirubuhkan. Akibatnya, pelanggan di sekitar wilayah tersebut mengalami gangguan sinyal seluler.
“Terus terang kami kecewa dan menyesalkan langkah yang diambil oleh Pemkab Badung. Pemkab berjalan sendiri tanpa mengindahkan himbauan regulator teknis telekomunikasi beberapa waktu lalu, ” ujar Kepala Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S. Dewa Broto, kepada Koran Jakarta, akhir pekan lalu.
“Bahkan parahnya mereka merubuhkan menara ketika libur panjang dimana di titik tersebut sedang berkerumun banyak pelanggan. Jika sinyal hilang yang disalahkan operator pastinya, sementara aparat pemda tidak mau tahu,” sesalnya.
Gatot mengungkapkan, sebelum Pemkab Badung berencana merealisasikan janjinya untuk merubuhkan 148 menara milik operator di wilayahnya, dan diganti dengan 43 menara milik perusahaan rekanan pemda, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) telah mengirimkan surat pada 22 Desember 2008 yang mengingatkan tindakan tersebut bertentangan dengan Permenkominfo No 2/2008 tentang Menara Bersama.
Dalam regulasi tersebut, secara tegas dikatakan menara yang ada harus dioptimalkan dan tidak boleh ada muncul monopoli dalam mengoperasikan menara.
“Menkominfo Muhammad Nuh rencananya akan menyurati Mendagri untuk membereskan hal ini. Karena secara hierarki, Pemda akan lebih mendengar suara Mendagri ketimbang menkominfo,” tuturnya.
Presdir XL, Hasnul Suhaimi ketika dikonfirmasi tentang perubuhan menara milik perusahaanya membenarkan hal tersebut. “Kami akan memeriksa besarnya kerugian dan potensi kehilangan pelanggan di wilayah tersebut,” katanya.[dni]
Tinggalkan komentar
Belum ada komentar.
Tinggalkan Balasan