261208 Pemulangan Jemaah Haji Menggunakan Dua Bandara

Proses pemulangan jemaah haji Indonesia terhitung mulai Jum’at (26/12), tidak lagi difokuskan pada satu bandara, yaitu Bandara Internasional King Abdul Aziz (KAIA), Jeddah. Tetapi pemulangan juga dilakukan melalui Bandara Pangeran Mohammad Bin Abdulaziz (PMBA), Madinah.

Diharapkan, dengan penggunaan dua bandara ini, proses keterlambatan jadwal pemulangan (delay) bisa ditekan atau dihilangkan sama sekali.

Proses pemulangan jemaah melalui Bandara PMBA tersebut akan difasilitasi Garuda Indonesia dan Saudi Arabia Airlines (SAA). Proses pemulangan pertama di Madinah pada hari itu akan dilakukan SAA dengan nomor penerbangan SV 5024. Menurut jadwal, sebanyak 450 jemaah kloter 41 jemaah asal Jawa Barat akan diterbangkan menuju Soekarno-Hatta pukul 00.30 waktu setempat.

Selain Kloter 41 Jabar, SAA juga akan menerbangkan Kloter 42 (SV 5026) pukul 01.30, 43 (SV 5028) pukul 02.30, dan 44 Jabar SV 5030 pukul 03.30 waktu setempat. Jemaah lain yang diterbangkan SAA pada hari yang sama adalah Kloter 42 Surabaya (SV 5058) pukul 15.00; Kloter 43 Surabaya (SV 5056) pukul 16.00; serta Kloter 15 Medan (SV 5098) pada pukul 21.00 waktu setempat.

Sementara Garuda Indonesia direcanakan hanya akan menerbangkan dua kloter jemaah di hari yang sama. Yakni 455 orang jemaah Kloter 28 Banten menggunakan penerbangan bernomor GA 7412 pada pukul 18.25 dan 455 jemaah Kloter 29 Banten pukul 19.25, dengan tujuan Bandara SOekarno-Hatta, Cengkareng.

”Dari Madinah, total kami akan menerbangan sebanyak 33 kloter. Seluruh pemulangan menuju Cengkareng dan Surabaya dialihkan melalui bandara ini,” jelas Juru Bicara Garuda di Jeddah Hotma P. Siregar melalui keterangan tertulisnya yang diterima kemarin.

Duty Manager Posko Operasi Haji Garuda di Bandara Internasional King Abdul Aziz (KAIA), Jeddah, Rudita Yuana menjelaskan, memasuki hari kesebelas, Rabu (24/12), total jemaah reguler yang telah pulang ke tanah air mencapai 74 ribu orang atau sekitar 38 persen dari total 192.178 jemaah. Sedangkan tingkat keterlambatan (delay) yang dialami jemaah penumpang Garuda pada masa-masa sekarang ini relatif berkurang yakni berkisar antara 1-2 jam dari jadwal.

Namun, Rudita menambahkan, jika mengacu pada jadwal penerbangan awal sebelum mengalami revisi, pergeseran waktu penerbangan masih di atas 10 jam per kloter. Setiap hari tim di posko tersebut memantau kondisi di lapangan untuk menyesuaikan waktu penerbangan. Seperti melihat kesiapan gate (pintu masuk) penumpang juga ketersediaan parking stand pesawat serta kondisi pesawat yang akan digunakan.

”Jika kami anggap perlu, misalnya gate atau parking stand penuh, atau pesawat bermasalah, jadwal pasti kami revisi. Saat itu juga kami langsung infokan perubahan tersebut kepada masing-masing kloter. Karena kondisi, satu jadwal ada yang bisa kami revisi dua sampai tiga kali,” jelasnya.

Untuk diketahui, pada musim haji tahun ini, Garuda Indonesia mengangkut sebanyak 107.109 orang jemaah yang terbagi dalam 302 kloter pada sembilan embarkasi. Yaitu Embarkasi Cengkareng (49 kloter), Embarkasi Surabaya (22 kloter), Embarkasi Palembang (28 kloter), Embarkasi Padang (28 kloter), Embarkasi Banjarmasin (17 kloter), Embarkasi Balikpapan (20 kloter), Embarkasi Solo (82 kloter), Embarkasi Ujung Pandang (42 kloter), dan Embarkasi Banda Aceh (14 kloter). Sementara Saudi Arabia Airlines mengangkut sekiar 86 ribu jemaah dalam 192 kloter dari empat embarkasi ( Medan , Jakarta , Surabaya , dan Batam)[dni]


261208 Berharap Banyak Pada BRTI

Seandainya sanksi denda dari Peraturan Menteri (Permen) tentang Kualitas Layanan telah berlaku pada tahun ini, dapat dipastikan korban pertamanya adalah Telkomsel. Bagaimana tidak, penguasa pasar tersebut sekitar Oktober lalu tersandung kasus simPATI Talkmania.

SimPATI Talkmania adalah program tarif murah selama 1,5 jam dengan biaya dua ribu rupiah untuk panggilan ke sesama pelanggan Telkomsel mulai jam 00.00-18.00. Untuk menikmati layanan ini pelanggan diwajibkan mendaftarkan nomornya melalui SMS. Tarif pendaftaran ini adalah dua ribu rupiah.

SimPATI Talkmania disinyalir oleh Indonesia Telecommunication Users Group (IDTUG) pada pertengahan September lalu tidak berfungsi sehingga merugikan pelanggan Telkomsel hingga ratusan juta rupiah.

IDTUG menuding, akibat gagalnya jaringan Telkomsel mengenali program promosi tersebut, pelanggan diharuskan untuk mendaftar ulang. Dan bagi yang menelepon kala jaringan bermasalah, terkena tarif reguler alias bukan tarif promosi.

Kasus ini berakhir dengan dikembalikannya pulsa (refund) milik para pelanggan yang dirugikan oleh Telkomsel dan dibebaskannya registrasi bagi mereka yang dirugikan. Selain itu, Telkomsel akhirnya memperbaiki sistem dari program promosi tersebut.

Biaya yang dikeluarkan oleh Telkomsel saat itu hanya mencapai puluhan juta rupiah. Bayangkan jika sanksi denda telah berlaku, tentunya Telkomsel harus merogoh kocek lebih dalam.

Sekjen IDTUG Muhammad Jumadi Idris mengatakan, kunci dari bertaringnya aturan kualitas layanan memang terletak pada sanksi denda. ”Jika tidak ada sanksi dendanya regulasi itu ibarat macan kertas. Operator akan takut jika ada sanksinya. Ini untuk memberikan efek jera,” katanya di Jakarta, belum lama ini.

Jumadi mengakui, jika regulasi kualitas layanan diterapkan akan membuat Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) layaknya superbody karena bertindak sebagai penilai dan pengeksekusi.

”Semua pihak lebih baik berfikir positif terlebih dulu tentang wacana tersebut. Tugas masyarakat bersama elemen sosial lainnya untuk mengawasi regulator. Sekarang zamannya transparansi dan demokrasi,” tegasnya.

Pada kesempatan lain, Anggota Komite BRTI Heru Sutadi mengatakan, sanksi denda memang dibutuhkan oleh regulator agar ada efek jera bagi operator. ”Selama ini kami hanya bisa memberikan peringatan. Dan ini membuat sekan-akan BRTI sebagai macan media karena hanya bisa berteriak di media massa tanpa ada tindakan yang kongkrit,” katanya.

Heru menegaskan, tujuan dari denda bukanlah untuk ajang mencari pendapatan bagi negara meskipun regulator memiliki wewenang sebagai penilai dan eksekutor. ”Ini murni untuk menjaga kualitas layanan. Tidak ada niat untuk mencari uang,” katanya.

Dijelaskannya, mekanisme pemberian denda akan diberikan bagi operator yang tidak menanggapi kasus yang dialami konsumen berkaitan dengan kegagalan pemenuhan standar kualitas layanan.

”Misalnya, jika pelanggan mengadu dan tidak ditanggapi, baru kami turun tangan. Dan untuk kasus seperti ini operator bisa kena denda 10 juta rupiah di samping harus membayar kompensasi bagi pelanggan,” jelasnya.

Sedangkan untuk mekanisme evaluasi kualitas layanan dari operator, ungkap Heru, akan dilakukan selama satu tahun berjalan. ”Jadi, regulator tidak akan melihat per kasus. Kami akan memantau selama setahun, setelah itu diberikan penilaian. Yang terbaik akan mendapatkan sertifiikat,” katanya.

Jika dalam penilaian, lanjutnya, terbukti melanggar peraturan barulah operator diminta untuk membayar denda, disamping membayar kompensasi kerugian bagi pelanggan. ”Besarnya denda belum bisa diungkap. Tergantung jenis pelanggaran,” katanya.

Heru menjanjikan, regulator akan menilai kinerja operator secara adil untuk setiap kasus yang dialami dengan terlebih dulu melihat pemicunya. Misalnya, untuk kasus listrik padam di Papua. Jika mengacu pada aturan, layanan harus hidup kembali dalam 4 jam. Hal itu tak mungkin dilakukan untuk provinsi tersebut karena kondisi geografisnya. ”Tetapi jika tidak hidup hingga seminggu tentu bermasalah. Pokoknya kami akan obyektif melihat kasusnya,” janjinya.[doni ismanto]

261208 Pengembangan Jaringan 2009: Lebih Fokus Pada Kapasitas

Tahun depan persaingan di industri telekomunikasi dipastikan tetap akan ketat. Pelakunya tak bisa dilepaskan dari empat pemain besar, tanpa memandang lisensi yang dikantonginya. Keempat operator tersebut adalah Telkom grup, Indosat, XL, dan Bakrie Telecom.

Kenapa hanya empat operator tersebut?. Hal ini karena dari sisi pangsa pasar dan kekuatan modal, keempat pemain inilah yang sebenarnya mengharu biru di pasar. Telkom melalui layanan Fixed Wireless Access (FWA) Flexi menguasai 50 persen pangsa pasar layanan tersebut diikuti oleh Bakrie Telecom.

Sedangkan di seluler, anak usaha Telkom, Telkomsel, nangkring di posisi pertama dengan menguasai 50 persen pangsa pasar, disusul Indosat dan XL.

XL pada tahun depan telah mengisyaratkan akan memiliki belanja modal sebesar 700 juta dollar AS atau turun sekitar 41,6 persen dibandingkan tahun ini yang mencapai 1,2 miliar dollar AS. Sedangkan Bakrie Telecom berencana akan menggelontorkan dana sebesar 200 juta dollar AS .

Sementara Telkom grup memperkirakan akan memliki belanja modal sama dengan tahun ini yakni sekitar 22 hingga 24 triliun rupiah. Sebesar 60 persen akan diserap oleh anak usaha yakni Telkomsel dan sisanya untuk mengembangkan bisnis nirkabel lainnya yakni Flexi dan jasa multimedia lainnya.

Menurut Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI), pada tahun depan tingkat pertumbuhan pelanggan hanya sebesar 20 persen, sementara menit pemakaian akan tetap naik empat hingga lima kali lipat dari tahun ini. Sedangkan untuk pertumbuhan pendapatan diperkirakan akan flat layaknya tahun ini.

Angka pertumbuhan tersebut mengalami perlambatan sebesar 10 persen dibandingkan tahun ini. Pada 2008 penetrasi layanan telekomunikasi di Indonesia menembus angka 65 persen dari total populasi penduduk. Penetrasi itu membuat ada 143 juta nomor aktif yang digunakan oleh penduduk Indonesia hingga akhir 2008.

Ketua Komite Tetap Telematika Kadin Anindya N. Bakrie memperkirakan pada tahun depan total belanja modal sektor telematika mencapai 70 triliun rupiah alias sama dengan tahun ini.

“Belanja modal dari operator akan banyak terserap untuk meningkatkan kapasitas dari jaringan, sedangkan untuk perluasan hanya sesuai dengan kebutuhan pasar,” katanya di Jakarta , belum lama ini.

Biasanya, 85 persen dari belanja modal operator setiap tahunnya untuk perluasan jaringan dan sisanya meningkatkan kapasitas. Maka pada tahun depan kemungkinan besar porsinya akan terbalik.

Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi mengungkapkan, operator akan lebih menitikberatkan pada peningkatan kapasitas jaringan agar kualitas layanan terjamin.

“Penurunan tarif membuat kualitas layanan dari operator menurun pada tahun ini. Tahun depan itu titik berat operator adalah menjaga pelanggan yang didapat tidak hilang, karena itu kapasitas dinaikkan agar menit pemakaian yang tinggi dapat terpenuhi oleh jaringan,” jelasnya.

Direktur Niaga Telkomsel Leong Shin Loong mengungkapkan, jika induk usaha masih mengalokasikan dana sebesar 15 triliun rupiah bagi perseroan, maka pada tahun depan selain menigkatkan kapasitas, Telkomsel akan tetap serius mengembangkan jaringan ke pelosok desa melalui program “Telkomsel Merah Putih”.

Optimisme yang disemburkan oleh Leong untuk menggarap pasar pedesaan tentu tak dapat dilepaskan dari posisi Telkomsel sebagai kandidat kuat pemenang tender telepon desa untuk kawasan Pulau Sumatera, Laminatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa. Dalam proses lelang yang sedang berlangsung, untuk kawasan tersebut, anak usaha Telkom ini melaju sendirian tanpa ada penantang.

Permen QoS

Faktor lain yang membuat operator mulai besar mengalihkan belanja modal pada peningkatan kapasitas jaringan tentunya tak dapat dilepaskan dari keberadaan Peraturan Menteri (Permen) tentang kualitas layanan (Permen Quality Of Services/QOS) yang dikeluarkan pada awal Mei 2008.

Regulasi tersebut dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Muhammad Nuh untuk menjaga dampak buruk dari turunnya biaya interkoneksi pada bulan sebelumnya.

Aturan tersebut memberikan parameter untuk mengukur kualitas layanan operator mulai dari kinerja perhitungan tagihan, lamanya penyelesaian keluhan pelanggan, jumlah gangguan, jumlah panggilan yang terputus, keberhasilan panggilan, dan lamanya waktu menjawab panggilan pelanggan ke pusat layanan.

Aturan ini berlaku bagi penyelenggara jasa teleponi dasar pada jaringan tetap lokal, jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh (SLJJ), jaringan tetap sambungan internasional, jaringan bergerak seluler, dan jaringan tetap mobilitas terbatas.

Agar lebih bertaring, regulasi ini juga disertakan dengan sanksi denda. Regulator mengajukan denda maksimal 10 miliar rupiah bagi operator yang tidak mampu memenuhi standar kualitas layanan untuk interkoneksi dan sewa jaringan.

Denda yang berlaku bagi kedua hal tersebut adalah jika operator terbukti melakukan manipulasi akses, terlambat mengembangkan titik interkoneksi, mendiskriminasi harga dan akses, serta pemberian informasi yang tidak benar.

Sedangkan untuk kegagalan dalam memenuhi kualitas layanan yang bersangkutan dengan pelanggan seperti lambat menanggapi pengaduan dan lainnya, operator terancam denda mulai 500 ribu rupiah hingga 10 juta rupiah.

Sayangnya, berlakunya sanksi denda tak serta merta dengan disahkannya Permen tersebut. Sanksi denda baru berlaku setelah setelah revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2005 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) selesai dibahas oleh departemen keuangan dan Dephukham. Rencananya, Juli lalu PP PNBP seharusnya sudah selesai, tetapi entah kenapa hingga sekarang tidak ada kabar-kabarinya.

”Denda itu dihitung sebagai PNBP. Karena itu kami merevisi dulu aturan PNBP-nya,” jelas Juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto.

Direktur Utama Telkomsel Kiskenda Suriahardja mengatakan, aturan kualitas layanan bukanlah hal yang ditakutkan karena persaingan memang harus digeser dari perang tarif menjadi perang kualitas layanan.

“Kami sangat mendukung keluarnya aturan tersebut karena memang sudah saatnya operator menonjolkan kualitas layanan yang dimiliki,” katanya.

Menurut Kiskenda, penurunan tarif yang dilakukan operator telah membuat tingkat okupansi jaringan operator meningkat sehingga dikhawatirkan kualitas layanan menjadi menurun.”Aturan itu akan membuat operator sadar tidak bisa mengejar jumlah pelanggan tanpa membangun jaringan,” tambahnya.

Direktur Utama Indosat Johnny Swandi Sjam menambahkan, masalah kualitas layanan merupakan hal yang harus diperioritaskan operator sebagai penyedia jasa. ”Konsumen itu adalah raja. Hukuman paling berat bagi operator ketika pelanggan meninggalkannya. Jadi untuk masalah Qos, kita tidak keberatan menjalankan aturannya,” kata Johnny.

“Penerapan Qos memang dibutuhkan agar masyarakat terlindungi dari praktik merugikan yang dilakukan operator,” kata Direktur Utama XL Hasnul Suhaimi.

Hasnul menjelaskan, sebenarnya setiap operator telah memiliki standar kualitas masing-masing untuk melayani pelanggan. ”Adanya aturan tentang Qos tentu membuat adanya keseragaman di operator sehingga masyarakat dapat mengukur kualitas layanan yang diterima,” jelas Hasnul.

Menurut Hasnul, meskipun pada prinsipnya aturan tersebut dibutuhkan untuk dijalankan, namun melihat kondisi kompetisi saat ini, sebaiknya dijalankan secara longgar terlebih dulu. ”Operator telekomunikasi ada sebelas. Jika semua dipaksa menjalankan secara ketat, bisa bubar nanti semua operator baru,” katanya.

Para pengguna telekomunikasi yang tergabung dalam Indonesia Telecommunication Users Group (IDTUG) mendukung kebijakan dari operator mulai tahun depan lebih menitikberatkan pada masalah kapasitas jaringan karena selama ini mereka sudah tersiksa oleh menurunnya kualitas layanan operator sejak penurunan biaya interkoneksi pada April lalu.

Sekjen IDTUG Muhammad Jumadi mengungkapkan, sejak tarif murah diberlakukan oleh operator, kualitas layanan yang diberikan cenderung menurun. Tiga operator besar, Telkomsel, Indosat, dan XL, saat jam-jam tertentu sangat buruk kualitas sinyalnya.”Untuk menelepon saja susah. Karena itu kita harapkan secepatnya operator memperbaiki jaringannya,” katanya.[dni]

261208 Regulasi Perpasaran Jamin Kelangsungan Industri Nasional

JAKARTA—Regulasi yang diterbitkan oleh departemen perdagangan (Depdag) tentang perpasaran dinilai akan menjamin kelangsungan industri nasional dan pasar tradisional nantinya.

Demikian dikatakan oleh juru bicara aliansi sembilan asosiasi Putri K Wardani dan Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional se-Indonesia (APPSI) Ngadiran, di Jakarta, Rabu (24/12) menanggapi keluarnya Permendag 53/2008 yang merupakan petunjuk pelaksanaan Peraturan Presiden No.112/2007.

Beleid tersebut mengatur secara detail usaha ritel termasuk hubungan antara peritel dan pemasok dalam hal penetapan syarat perdagangan (trading term).

“Regulasi yang dikeluarkan ini memberikan kekuatan bagi industri nasional menghadapi tekanan dari retail modern. Saya rasa ini wujud dari keberpihakan pemerintah terhadap pasar tradisional dan meningkatkan stabilitas dan perekonomian industri nasional,” kata

Putri yang mewakili sembilan organisasi tersebut.

Kesembilan organisasi tersebut adalah Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia (Perkosmi), Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia (AP3MI), Asosiasi Produsen Garam Konsumsi Beryodium (Aprogakob), Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Se-Indonesia (Gapmmi), Asosiasi Pemasok Garmen & Aksesoris Indonesia (APGAI), Gabungan Elektronika Indonesia (Gabel), Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim), dan National Meat Processor Association (Nampa)

Menurut Putri, selama ini industri nasional baik manufaktur atau distributor tidak bisa berbuat apa-apa atas trading term yang dibuat oleh peritel modern karena tidak ada regulasi yang mengatur. Akibatnya alokasi dana yang seharusnya dikeluarkan untuk mengembangkan pasar atau produk tersedot untuk mengikuti kemauan dari peritel modern. Inilah salah satu sangkarut kenapa industri nasional tidak bisa tumbuh 30 persen setiap tahunnya.

“Berbisnis dengan peritel modern itu membuat manufaktur mengalami kerugian hingga enam persen. tetapi ini harus kami lakukan, karena konsumen ada di situ. Jika produk tidak berada di situ, kami kalah di pasar,” katanya.

Untuk menutup kerugian di pasar ritel modern tersebut, lanjutnya, biasanya manufaktur akan menggarap pasar tradisional. Sayangnya, pasar tradisional kalah bersaing dari sisi fasilitas dan harga dengan peritel modern. “Jika ditanya, saya maunya masyarakat itu berbelanjalah di pasar tradisional karena ada 13 juta manusia yang menggantungkan hidup di sana ketimbang peritel modern,” tuturnya.

Putri mengharapkan, pengenaan trading term yang dibatasi akan membuat harga produk terkendali sehingga tidak memberatkan konsumen. Hal ini karena setiap tahun nilai trading term naik terus sehingga produsen atau pemasok terpaksa menekan harga jualnya.

Memang dalam beleid terbaru itu secara tegas disebutkan aturan pengenaan potongan harga reguler, potongan harga tetap (fixed rebate), potongan harga khusus (conditional rebate), potongan harga promosi dan biaya promosi.

Khusus untuk fixed rebate dibatasi besarannya maksimum satu persen dari target penjualan selama tiga bulan. Sedangkan untuk conditional rebate dikaitkan dengan target penjualan yang maksimun nilainya 10 persen jika penjualan melebihi 115 persen dari target.

Biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee) juga dibatasi untuk setiap jenis kategori pasar dan toko moderen. Untuk kategori hypermarket paling banyak 150.000 rupiah per jenis produk per gerai dan maksimal 10 juta rupiah per jenis produk di semua gerai.

Untuk kategori supermarket paling banyak 75.000 rupiah per jenis produk per gerai dan maksimal 10 juta rupiah per jenis produk di semua gerai. Sedangkan untuk minimarket listing fee dibatasi 5.000 rupiah per jenis produk per gerai dan maksimal 20juta rupiah per produk di semua gerai.

Sementara itu Ngadiran menegaskan, beleid yang dikeluarkan oleh Mendag tersebut tidak bertentangan dengan peraturan Presiden atau Undang-undang dasar. “Beleid ini justru melengkapi dan memperkuat. Jika ada suara-suara yang menentang beleid tersebut berarti tidak peduli dengan kepentingan yang lebih besar yakni masyarakat pasar tradisional,” katanya.

Dia menegaskan, tidak hanya keberlangsungan pasar tradisional yang terpukul selama ini adanya peritel modern, tetapi pemasoknya juga ikut terpukul. Hal ini karena bukan rahasia lagi setiap ritel modern membuka titik layanan memukul kantong usaha tradisional di sekitarnya.

“Di pasar tradisional ini jutaan orang menggantungkan hidupnya. Dan jangan lupa,seandainya pasar tradisional tidak ada maka konsumen juga yang akan dirugikan karena ritel modern berubah menjadi monopoli baru sehingga bisa seenaknya menetapkan harga,” tegasnya.

Bertentangan

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Benjamin Mailool menegaskan, Permendag 53/2008 bertentangan semangatnya dengan Peraturan Presiden 112/2007, sehingga pihaknya akan menyurati Mendag untuk merevisi aturan tentang trading term.

Dalam Perpres tersebut masalah hubungan antara pemasok dan peritel diberikan kebebasan dalam mengatur kontrak dan diserahkan dalam bentuk business to business (B2B).

“Di Permendag tersebut trading term berlaku untuk perusahaan besar bukan hanya Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Jika dengan UMKM ada aturan sendiri dan itu kami patuhi. Ini kan urusannya dengan perusahaan besar karena 90 persen kita berurusan dengan mereka, seharusnya dibiarkan bernegosiasi secara B2B,” katanya.

Menurut Benjamin, jika trading term diatur besaran angkanya akan membuat semangat free of trade menjadi hilang dan membuat titik keseimbangan di pasar yang berbasis pada azas kebebasan berkontrak menjadi lenyap.

“Selain itu, saya juga khawatir jika besaran trading term ditentukan akan menimbulkan pungutan liar karena banyak pemasok yang mau memasukkan barang ke peritel sementara besaran trading term sama. Kalau sudah begini tentunya yang bicara deal under the table,” katanya.[dni]


261208 DPR Dukung Bulog Tangani Kebutuhan Pokok

JAKARTADewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung niat dari Perum Bulog untuk mengelola pendistribusian bahan pokok selain beras.

“Jika Bulog memang telah siap untuk mengelola bahan pokok selain beras, kami mendukung itu dilakuakan lembaga tersebut. Hal ini sebenarnya pernah dibicarakan, dan kami tak keberatan mereka (Bulog) melakukan itu,” ujar Anggota DPR dari Komisi IV DPR Suswono, kepada Koran Jakarta, Kamis (25/12).


Menurut dia, Bulog mampu menangani distribusi bahan pokok selain beras karena selama ini telah memiliki jaringan pegudangan dan distribusi yang luas. “Institusi ini cukup bagus dan layak mendapatkan tugas tersebut (mengelola bahan pokok lainnya),” katanya.

Dikatakannya, turun tangannya Bulog menangani bahan pokok selain beras akan menjaga ketersediaan komoditas selain beras di pasar. “Untuk sementara selain beras yang paling layak ditangani Bulog memang gula, jagung, dan kedelai. Komoditas ini kan vital bagi kebutuhan pokok masyarakat,” tuturnya.

Suswono mensyaratkan, jika Bulog ingin menangani bahan pokok selain beras, maka tugas untuk mengelola beras raskin tak boleh diabaikan. “Syaratnya tugas pokok itu diamankan dulu,” katanya.

Dia juga mengaku tidak khawatir, kembalinya Bulog menangani banyak bahan pokok akan mengembalikan badan usaha milik negara (BUMN) tersebut seperti era orde baru.


“Fungsinya hampir mirip. Tetapi peluang akan terjadinya penyalahgunaan seperti orde baru tentu kecil karena Bulog telah mereformasi diri. Karena itu saya memberikan dukungan Bulog untuk kembali menangani kebutuhan pokok selain beras,” jelasnya.

Berkaitan dengan niat dari Bulog untuk melakukan ekspor beras pada pertengahan 2009, Suswono mengingatkan, lembaga tersebut harus memverifikasi terlebih dulu data yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tentang produksi padi nasional.

“Jika data faktual mengatakan memang ada surplus beras sekitar dua juta ton, saya rasa wajar saja dilakukan ekspor beras. Tetapi, itu tadi lakukan dulu verifikasi data. Hal ini karena data di Indonesia banyak yang tidak faktual,” jelasnya.

Menurut Suswono, jika dari data ditemukan ada surplus memang sudah saatnya Indonesia mengekspor beras untuk membantu negara lain dan menambah devisa negara.

Ketika ditanya akankah, posisi Bulog nantinya akan diubah tidak lagi menjadi Perum mengingat telah menjalankan fungsi ekspor dan menangani komoditi selain beras, Suswono menyarankan, lembaga tersebut tetap seperti selama ini .

“Yang penting fungsi sosial dari Bulog itu berjalan sebagai stabilitas harga. Jika diubah menjadi perseroan, tentunya akan mebutuhkan dana yang lebih besar. Sedangkan saat ini kita tahu pemerintah sedang kesulitan dana,” katanya.

Sebelumnya, Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar menyatakan siap untuk kembali mengelola pendistribusian bahan kebutuhan pokok selain beras. Komoditi yang siap dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut adalah gula, jagung, dan kedelai.

“Jika diminta oleh pemerintah kami siap untuk menangani komoditi di atas. Hal ini karena gudang Bulog masih memiliki kapasitas untuk menguurus komoditi tersebut dan sumber daya manusia juga menunjang,” ujarnya.

Mustafa juga menyatakan, Perum Bulog akan melakukan ekspor beras sebanyak 1 – 1,5 juta ton pada 2009 jika produksi beras di dalam negeri mengalami surplus hingga lima juta ton.


Mustafa mengatakan, jika terjadi kelebihan lima juta ton , maka sebanyak tiga juta ton dimanfaatkan untuk menjaga stok beras Bulog, sedangkan sisanya bisa untuk ekspor.


“Angka itu feeling saya. Tetapi sewajarnya kita berani ekspor satu sampai 1,5 juta ton jika surplus lima juta ton,” katanya.

Mustafa memperkirakan, kegiatan ekspor untuk ekspor beras dengan kualitas menengah atau medium dapat dilakukan pada pertengahan tahun atau kuartala ketiga 2009 apabila kondisi indikator  perekonomian Indonesia membaik.

Negara-negara yang akan menjadi tujuan ekspor adalah Malaysia , Timor Leste, Filipina dan Brunei Darussalam.


“Rencana ini sudah dibicarakan dengan Departemen Perdagangan dan Departemen Pertanian. Pengusaha dalam negeri juga banyak yang mengajak Bulog kerjasama. Karena mereka tidak boleh ekspor langsung maka mereka kerjasama dengan Bulog,” katanya.

Diungkapkannya, beberapa pengusaha yang sudah mengajak Bulog kerjasama untuk melakukan ekspor beras ini antara lain berasal dari Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Jawa Barat.

Jika beras kualitas medium baru bisa diekspor pada pertengahan tahun, maka untuk kualitas high quality, Mustafa memperkirakan, mampu dilakukan pada awal 2009.

Beberapa jenis beras yang termasuk dalam kualitas tinggi  yakni  beras Pandan Wangi, beras Cianjur, beras Organik dan beras Padi Mulia.

Beberapa negara yang memesan beras-beras berkualitas tinggi dari Indonesia , antara lain Hongkong Jepang dan AS. Meskipun pasarnya terbatas, harganya menjanjikan bahkan di Jepang dihargai 2-3 dolar AS per kilogram.

Untuk volume beras premium yang siap diekspor, jumlahnya hanya ribuan ton tepatnya sekitar 1000-2000 ton.”Segmen ini pasarnya terbatas tetapi ruang gerak hargnya tinggi,” katanya. [dni]