221208 ISA Tuding Angkutan Batubara Dimonopoli

km-kerinciJAKARTA—Indonesian Shipping Association (ISA) menuding terjadi monopoli di jasa angkutan batubara yang melayani pasokan komoditi tersebut ke pembangkit listrik milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Suralaya dan Tanjung Jati B.

Dua perusahaan diduga melakukan monopoli baik melalui kedekatan dengan penguasa ataupun menggunakan strategi dumping freight (menawarkan harga angkutan murah) ke PLN, sehingga jasa tranporter dikuasai oleh mereka.

Kedua perusahaan tersebut adalah PT Jaya Samudra Karunia Shipping (JSK) untuk angkutan ke Suralaya dan PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk untuk jasa ke Tanjung Jati B.

“Sangat kuat dugaan adanya monopoli. Terutama oleh JSK yang telah lama digunakan oleh PLN. Sedangkan Arpeni bisa menguasai jasa ke Tanjung Jati B karena waktu tendernya melakukan dumping harga,” kata Ketua Umum ISA Jaka A Singgih kepada Koran Jakarta, akhir pekan lalu.

Dikatakannya, ketika tender pengadaan untuk Tanjung Jati B, beberapa jasa pelayaran mengikuti lelang tersebut. Arpeni bisa keluar sebagai pemenang karena membanting harga berkat banyaknya kapal yang dimiliki.

“Tetapi harus diketahui, kapal milik Arpeni yang melayani rute tersebut adalah kategori jelek. Kapal-kapal bagus milik perusahaan tersebut banyak berkeliaran di luar negeri dan berbasis di Singapura. Padahal, seharusnya kapal-kapal bagus itulah yang harus berkeliaran di laut dalam negeri,” katanya.

Sedangkan untuk JSK, lanjutnya, sudah bukan menjadi rahasia lagi transporter tersebut bisa menikmat akses berkat adanya kerjasama dengan anak usaha dari Indonesia Power, PT Artha Daya Coalindo (ADC).

Indonesia Power adalah anak usaha dari PLN. Berkat Kedekatan dengan ADC inilah, sehingga JSK yang notabene modalnya berasal dari pengusaha Korea mampu menguasai angkutan batubara ke Suralaya.

Sumber Koran Jakarta mengatakan komposisi saham dari ADC sekitar 60 persen berasal dari salah satu keluarga pejabat negara yang juga salah satu kader partai besar di negeri ini dan 40 persen milik Indonesia Power.

Nama JSK belakangan ini mencuat ke publik karena berani mengoperasikan kapal berbendera asing, MV Good Friend, untuk membawa batubara dari Balikpapan ke Suralaya. Perusahaan ini mengklaim telah mengantongi Surat Dispensasi Bendera (SDB) dari departemen perhubungan karena di Indoensia tidak ada kapal berbendera lokal yang mampu mengangkut komoditi tersebut.

Tindakan dari dephub tersebut mendapat tantangan keras dari kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menuding Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal melanggar UU Pelayaran dan KM 71/2005.

Dalam regulasi tersebut secara tegas dikatakan angkutan batubara antarpulau harus dibawa oleh kapal berbendera Indonesia sesuai roadmap pelayara 2010.

Jusman mengaku terbuka, merevisi untuk melakukan revisi atas kebijakan yang dibuat oleh departemennya yang mengizinkan kapal asing untuk mengangkut batubara.

“Saya terbuka untuk dilakukan revisi jika memang kenyataanya di lapangan ada kapal berbendera Indonesia yang mampu mengangkut batubara ke pembangkit listrik milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Suralaya,” ujarnya.

Menurut Jusman, SDB dikeluarkan untuk dua kapal asing yang mengangkut komoditi tersebut, hasil verifikasi di lapangan menyatakan tidak ada kapal berbendera Indonesia yang dalam keadaan standby di dalam negeri.

“Padahal kita tidak boleh membiarkan pasokan batubara itu kosong. Karena itu dikeluarkan izin. Dan ini atas sepengetahuan saya,” tegasnya.

Jaka meminta, untuk angkutan batubara tersebut azas cabotage harus dijunjung tinggi oleh para pengusaha dan regulator. “Industri pelayaran harus maju bersama. Jika ada monopoli oleh pelayaran domestik atau penggunaan kapal asing itu namanya mematikan usaha pelayaran,” sesalnya.

Secara terpisah Direktur Arpeni Pratama Ocean Line Tbk, Oentoro Surya enggan menanggapi tudingan dari Jaka tersebut. “Semuanya sudah sesuai dengan proses tender kala itu,” tegasnya.

Sebelumnya, Oentoro menegaskan kapal di Indonesia masih mampu mengangkut batubara yang dibutuhkan sebesar 10,5 juta ton setiap tahunnya. Hal ini karena kapal berbendera Indonesia untuk jenis Panamax yang berkapasitas 60-80 ribu ton terdapat 9 unit dan Handymax (kapasitas 40-60 ribu ton) dimiliki sebanyak 2 unit. “Jumlah ini sudah mencukupi untuk pembangkit listrik. Jadi kenapa harus diberikan pada asing,” sesalnya.

Oentoro sepakat dengan Jaka tentang kasus berlayarnya kapal berbendera asing ini adalah untuk pertama dan terakhir kalinya karena sudah ada regulasi yang tidak membolehkan yakni UU Pelayaran dan KM 71/2005. “Jika ini tidak cepat dibereskan akan menjadi preseden buruk dikemudian harinya. Sudah saatnya regulasi ditegakkan, bukan ditabrak oleh regulatornya sendiri,” katanya.[dni]