191208 Izin Kapal Asing Bisa Direvisi

JAKARTA—Menteri Perhubungan (Menhub) Jusman Syafii Djamal terbuka untuk melakukan revisi atas kebijakan yang dibuat oleh departemennya yang mengizinkan kapal asing untuk mengangkut batubara.

“Saya terbuka untuk dilakukan revisi jika memang kenyataanya di lapangan ada kapal berbendera Indonesia yang mampu mengangkut batubara ke pembangkit listrik milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Suralaya,” ujar Jusman di Jakarta, Jumat, (19/12).

Menurut Jusman, ketika Surat Dispensasi Bendera (SDB) dikeluarkan untuk dua kapal asing yang mengangkut komoditi tersebut, hasil verifikasi di lapangan menyatakan tidak ada kapal berbendera Indonesia yang dalam keadaan standby di dalam negeri.

“Padahal kita tidak boleh membiarkan pasokan batubara itu kosong. Karena itu dikeluarkan izin. Dan ini atas sepengetahuan saya,” tegasnya.

Jusman membantah, tudingan banyak kalangan kebijakannya tersebut bertentangan dengan UU Pelayaran dan KM 71/2005 tentang Pengangkutan Barang atau Muatan Antar Pelabuhan Laut di Dalam Negeri.

Regulasi ini secara tegas menyatakan komoditi batubara untuk tujuan domestik harus dibawa oleh kapal berbendera Indonesia sesuai roadmap pelayaran 2010.

“Sebenarnya regulasi itu kan mengatur untuk roadmap. Dan sekarang belum tahun 2010. Jadi, boleh saja sebenarnya diangkut kapal asing jika keadaan mendesak,” tegasnya.

Sebelumnya, kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyayangkan, tindakan dari Departemen Perhubungan yang mengizinkan kapal berbendera asing, MV Good Friend dan MV Dubai Night, mengangkut komoditi batubara ke pembangkit listrik milik PLN.

MV Good Friend disinyalir mengangkut 62 ribu ton batubara dari Balikpapan ke Suralaya dan MV Dubai Night mengangkut 50 ribu ton batu bara dari PT Arutmin, Batulicin ke Sibolga.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut departemen perhubungan Leon Muhammad menjelaskan, kebijakan tersebut diambil pihaknya karena memang tidak ada kapal berbendera Indonesia yang bisa mengangkut batubara.

Hal itu diperkuat dengan pernyataan dari PT Jaya Samudra Karunia Shipping (JSK) yang menyatakan tidak ada kapal berbendera Indonesia mampu mengangkut batubara. “JSK menginformasikan kepada kami seperti itu. Bahkan kata mereka (JSK), PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk yang merupakan salah satu pemilik kapal terbanyak di Indonesia justru kekurangan kapal. Bahkan perusahaan tersebut meminta kapal ke JSK,” katanya.

JSK adalah perusahaan yang ditunjuk oleh PLN sebagai transporter batubara ke PLTU Labuhan angin Sibolga.

Dijelaskan Leon, JSK sebagai transporter terpaksa menggunakan kapal asing karena kapal yang selama ini digunakan yakni KM Victory Union harus masuk dock setelah mendapatkan tiga kali peringatan oleh regulator. “Kapal tersebut sejak Agustus lalu sudah kami peringatkan. Dan yang terakhir kita tidak berikan lagi keringanan. Jika belum masuk dok surat izin berlayar (SIB) tidak akan dikeluarkan,” tegasnya.

Leon mengatakan, MV Good Friend yang diributkan sebagai kapal berbendera asing sebenarnya sedang dalam tahap berubah kepemilikannya menjadi berbendera Indonesia. Hal ini karena JSK berniat untuk membeli kapal tersebut.

“JSK sudah membayar 20 persen uang mukanya. Sesuai regulasi, jika uang muka mencapai 60 persen, maka bendera kapal akan berubah menjadi Indonesia. Diperkirakan akhir Januari atau awal Februari pembayaran uang muka sebesar 60 persen akan disanggupi,” jelasnya.

Banyak Kapal Kembali

Leon menduga, maraknya tudingan regulator memuluskan kapal asing beroperasi di Indonesia sebagai dampak dari banyaknya kapal berbendera Indonesia yang sebelumnya beroperasi di luar negeri sekarang kembali ke Indonesia.

“Kapal-kapal ini kosong muatan di luar negeri karena pasar global sedang kosong. Nah, maunya pemilik kapal itu ketika balik ke Indonesia bisa langsung memuat angkutan. Padahal ini kan tidak semudah itu,” jelasnya.

Hal ini karena biasanya ada kontrak yang harus dipenuhi oleh PLN atau pengguna jasa dengan pemilik kapal sebelumnya. Dan biasanya kontrak itu dalam jangka panjang.

Selanjutnya Leon mengatakan, untuk menghindari kelangkaan kapal berbendera Indonesia di dalam negeri, pihaknya akan berkoordinasi dengan Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) untuk mengetahui kapasitas kapal yang tersedia.

“Ketika ada ribut-ribut ini kami telah memanggil INSA, tetapi organisasi ini tak mampu memberikan data secara cepat,” katanya.

“Untuk ke depan, INSA tidak bisa seperti itu. Kami telah menegaskan kepada organisasi tersebut jika dalam waktu tiga hari tidak ada konfirmasi, maka izin bagi kapal asing berlayar terpaksa dikeluarkan karena kita tidak mau pasokan batubara menjadi langka,” jelasnya.

Secara terpisah, Direktur Arpeni Pratama Ocean Line Tbk, Oentoro Surya membantah keras, kapal berbendera Indonesia langka di dalam negeri. “Kami tidak pernah diminta informasi oleh JSK. Dan untuk diketahui kapal kami lebih banyak beroperasi di dalam negeri ketimbang keluar negeri,” tegasnya.

Oentoro menegaskan kapal di Indonesia masih mampu mengangkut batubara yang dibutuhkan sebesar 10,5 juta ton setiap tahunnya. Hal ini karena kapal berbendera Indonesia untuk jenis Panamax yang berkapasitas 60-80 ribu ton terdapat 9 unit dan Handymax (kapasitas 40-60 ribu ton) dimiliki sebanyak 2 unit. “Jumlah ini sudah mencukupi untuk pembangkit listrik. Jadi kenapa harus diberikan pada asing,” sesalnya.

Oentoro meminta, kasus berlayarnya kapal berbendera asing ini adalah untuk pertama dan terakhir kalinya karena sudah ada regulasi yang tidak membolehkan yakni UU Pelayaran dan KM 71/2005. “Jika ini tidak cepat dibereskan akan menjadi preseden buruk dikemudian harinya. Sudah saatnya regulasi ditegakkan, bukan ditabrak oleh regulatornya sendiri,” katanya.

Ketika dikonfirmasi adakah pemberitahuan dari INSA pada anggotanya untuk keberadaan kapal berbendera Indonesia, Oentoro mengungkapkan, pertemuan itu dilakukan Dephub setelah dikeluarkannya SDB. “Setelah ribut-ribut baru ada pertemuan. Sebaiknya jangan dicari kambing hitamlah untuk kasus ini. Diluruskan saja regulasi yang telah dibengkokkan,” sarannya.[dni]

191208 Keterlambatan Maskapai Dipicu Faktor Eksternal

JAKARTA—Keterlambatan jadwal penerbangan yang dilakukan oleh maskapai lokal ternyata 99 persen dipicu oleh faktor eksternal.

Faktor eksternal yang dimaksud adalah cuaca, layanan Air Traffic Control (ATC), penutupan bandara, atau latihan penerbangan oleh militer.

“Hampir 99 persen pemicu keterlambatan penerbangan kami karena faktor di atas. Sementara dari sisi teknis, khususnya internal maskapai tidak ada masalah karena Mandala Airlines memilik armada muda usia,” kata CEO Mandala Warwick Brady di Jakarta, Kamis (18/12).

Masalah keterlambatan pemebrangkatan tersebut diatur dalan Keputusan Menteri Perhubungan No 25/2008 yang merevisi Keputusan Menteri (KM) tentang penyelenggaraan angkutan udara.

Dalam aturan tersebut, maskapai diwajibkan memberikan kompensasi bagi pelanggan sesuai dengan tingkat keterlambatan yang dialaminya. Misalnya, jika mengalami keterlambatan 30-90 menit, maskapai wajib memberikan refreshment berupa makanan ringan.

Sedangkan, jika maskapai terlambat 90-180 menit, selain wajib memberikan refreshment, diwajibkan memberikan makanan berat atau mengalihkan penumpang ke penerbangan berikutnya atau penerbangan maskapai lain. Terakhir, jika keterlambatan lebih dari 180 menit, maskapai wajib memberikan kompensasi tambahan berupa akomodasi kepada penumpang.

”Regulasi tersebut hanya mengatur keterlambatan karena faktor teknis atau berasal dari maskapai. Tetapi jika karena faktor eksternal tidak diatur. Karena itu kami menggandeng CIU Insurance untuk memberikan asuransi tambahan,” katanya.

Asuransi tambahan tersebut dibungkus dengan nama Mandala plusGuard yang merupakan perlindungan dari segala gangguan penerbangan termasuk keterlambatan penerbanangan, kemacetan lalu lintas, dan lainnya.

Sepuluh hari sejak diluncurkan produk ini telah terjual sebanyak 20 ribu polis. Sedangkan rata-rata pemesanan tiket Mandala sehari berkisar 20.000 tiket. Dan untuk kapasitas kursi setiap bulannya sebesar 600 ribu kursi.

”Produk ini bukan memindahkan tanggungjawab maskapai berkaitan aturan delay ke pihak asuransi. Jika delay sesuai KM 25 Mandala tetap akan memberikan kompensasi sesuai aturan. Dan bagi mereka yang membeli produk ini ketika memesan tiket, akan ditambahkan kompensasinya sesuai perjanjian,” jelas Brady.

Brady mengharapkan, produk ini akan membuat penumpang semakin banyak berminat menggunakan maskapainya karena dari sisi keselamatan Mandala telah menggunakan satu jenis armada yakni Airbus. ”Karena itu kita optimistis target penumpang tahun depan akan bertamabah 50 persen dari tahun ini. Kita targetkan tahun depan akan mengangkut 7-8 juta penumpang meskipun pendapatan dari sisi dollar AS kemungkinan mengalami penurunan,” katanya tanpa menyebut besaran penurunan pendapatan tersebut.[dni]

191208 UU Minerba Untungkan Investor Asing

JAKARTA—Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat paripurna dua hari lalu, dianggap hanya menguntungkan investor asing dan tidak menyentuh hal-hal mendasar yang dianggap krusial dalam realita pertambangan.

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Siti Maemunah mengungkapkan, keberadaan UU yang mengganti UU No 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan seperti ular berganti kulit saja, sehingga tidak memiliki manfaat bagi masyarakat Indonesia.

“UU Minerba akan melanggengkan rejim keruk cepat dan jual murah masa Orde Baru hingga pemerintahan SBY. Meskipun dibungkus dengan asas dan tujuan yang tampaknya lebih baik, manusiawi, dan peduli terhadap lingkungan. Kenyataannya, pasal-pasalnya beresiko membahayakan keselamatan warga negara dan lingkungan sekitarnya,” tegasnya di Jakarta , Kamis (18/12).

Pasal yang disorot khususnya Pasal 169 Ayat a UU Minerba, dimana menyatakan kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang sudah ada sebelum berlakunya UU Minerba tetap berlaku sampai berakhirnya kontrak.

“Inikan seperti menguntungkan investor asing. Hal ini karena 51 persen kapling tambang di Indonesia telah dikuasai investor asing. Dan jika tidak ada peninjauan kembali, sama saja bohong,” tuturnya.

Apalagi UU Minerba justru membuka peluang diberikannya izin kepada perorangan, sehingga ke depannya yang terjadi adalah resiko dari industri ini dibagi-bagi secara retail. “Membuka peluang izin saja sudah dipertanyakan, karena kapling tambang di Indonesia sudah tinggi. Di Kalimantan Timur saja sudah 31 persen di kapling. Belum lagi jika perorangan diberikan izin, ini akan membuka konflik horizontal,” katanya.

Herry Subagio dari ICEL menambahkan, izin seharusnya dijadikan alat kontrol oleh pemerintah bukan sebagai komoditi perdagangan. “Semangat di UU Minerba, izin dijadikan seperti alat perdagangan. Kalau begini fungsi pemerintah sebagai kontrol dimana,” tuturnya.

Maemunah juga melihat, UU Minerba tidak memerhatikan pendapat rakyat dalam kontrak. Seharusnya, masyarakat yang terkena dampak langsung dari suatu industri harus mendapatkan suara proiritas untuk diperhatikan.

Sedangkan dalam pasal 145 di UU Minerba yang baru disebutkan, untuk ganti rugi dapat dilakukan secara sepihak oleh perusahaan. Atau jika tidak (masyarakat yang menolak), dapat dikenakan pidana. “Ini karena tidak ada komunikasi terhadap rakyat,” cetusnya.

Dia menegaskan, dampak dari pertambangan ini bagi lingkungan masih tidak terjamin. Yakni dengan dikeluarkannya izin per daerah. Sedangkan, efek kerusakan akibat kegiatan pertambangan adalah bersifat menyebar yang tidak terbatas pada satu daerah saja.

“Yang disayangkan adalah peran dari partai-partai besar di Senayan (DPR) seperti Partai Golkar yang melanggengkan UU merugikan ini diloloskan. Partai-partai berkuasa di Senayan harus digugat keberadaannya, karena melanggengkan rejim keruk cepat jual murah bahan tambang Indonesia . Ini jelas bertentangan dengan asas dan tujuan yang ditetapkannya sendiri, dan bertentangan dengan UUD 1945, khususnya pasal 33,” tegasnya.

Judicial Review

Ketika disinggung langkah yang akan diambil oleh organisasinya dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya, Maemunah mengatakan, sekarang pihaknya sedang mengkondolisasikan kekuatan dengan masyarakat tambang,

“Kami harus mensosialisasikan dul UU ini.Masih ada waktu 90 hari sejak di undangkan untuk perlawanan terakhir, yakni judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Yang kami pertanyakan khususnya pasal-pasal tergolong ambigu itu,” katanya.[dni]