181208 UU Penerbangan Disahkan

garuda-pesawatDewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penerbangan menjadi UU Penerbangan dalam rapat paripurna yang diselenggarakan Rabu (17/12).

“UU ini diperlukan untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan penerbangan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan pada regulasi organisasi penerbangan sipil internasional,” ujar Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal di Jakarta, Rabu (17/12).

Dikatakannya, RUU yang diajukan terdiri dari 14 bab dan 102 pasal, tetapi kemudian berkembang  menjadi 24 bab dengan 466 pasal.

Rencananya UU Penerbangan akan diimplementasikan melalui lima peraturan pemerintah dan keputusan menteri yang sudah disiapkan rancangannya.

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) itu terdiri dari RPP Kebandarudaraan, Navigasi Penerbangan, Pesawat Udara, Angkutan Udara, dan Keselamatan Penerbangan.

Anggota DPR-RI Abdul Hakim mengharapkan, pengesahan tersebut akan membuka jalan agar Indonesia bisa segera keluar dari sanksi larangan terbang yang dijatuhkan oleh Uni Eropa.

Dirjen Perhubungan Udara Budhi Mulyawan Suyitno mengungkapkan, UU baru ini isinya  70  persen  menyangkut  masalah keselamatan penerbangan  hasil adopsi  Cape Town Convention.

“UU ini memang ingin kita jadikan sebagai slah satu sarana agar Uni Eropa mau mencabut larangan terbang maskapai lokal ke sana ,” tutur Budhi.

Dikatakannya, secara  kelembagaan  UU  yang baru  itu  juga  mengatur  secara  tegas  soal  Pendapatan Negara  Bukan  Pajak (PNBP)  yang selama  ini dikelola  oleh  masing-masing   pengelola  bandara  (Angkasa  Pura I  dan II  maupun Unit Pelaksana  Tehnik (UPT)  untuk  bandara  perintis,  akan  dikelola  langsung  regulator   melalui  pembentukan  lembaga   baru  seperti   Badan  Layanan Umum  (BLU).

Dana  PNBP  itu  akan  dikelola  secara  profesional  untuk  kepentingan keselamatan  penerbangan.  BLU  yang   telah dipayungi  UU Penerbangan  itu  akan  berdiri  independen   termasuk   soal pengelolaan  perizinan  pengoperasian  pesawat  yang selama  ini ditangani  Direktorat Sertifikasi dan Kelaikan Udara,  kini bernama Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKU&PPU).

Seluruh  biaya  yang  dipungut   dari   maskapai penerbangan  untuk pengurusan  perizinan  yang selama  ini  tidak  jelas  itu  akan  langsung dimasukan  dalam  PNBP.

Budhi mengharapkan, pengawasan yang ketat  dan  payung  hukum  yang jelas  itu pada  akhirnya  bukan  saja  membangun  satu industri penerbangan  yang  disegani  dan dihormati  di dunia  internasional  tapi  juga  melindungi  masyarakat, khususnya para  pemakai  jasa.

“Karena  itu, maskapai penerbangan  bukan hanya  bisa  mendirikan perusahaan, tapi juga  siap  modal  dan  manajemen  yang handal,  sehingga  mampu bersaing  dan  dapat  memberikan pelayanan  maksimal,”  katanya.

Dalam pasal 118 UU penerbangan memang secara tegas dikatakan seluruh maskapai penerbangan yang baru  maupun  lama,  minimal  menguasai  10  unit  pesawat.  Diantaranya,  lima  unit pesawat  langsung  dimiliki  dan lima  lainnya  sewa.

Budhi menegaskan, maskapai penerbangan yang sudah  mendapatkan izin  tapi  belum juga  beroperasi karena  terbatasnya  modal  dianjurkan  segera  merger  dengan  mitranya.  “Daripada  nanti tidak  memenuhi  persyaratan sesuai peraturan yang berlaku  dan  SIUP-nya  dicabut,  akan lebih  baik mereka  merger,” tegas  Budhi.

Selain itu, kata  Budhi, nantinya  seluruh   SDM  yang  memiliki  posisi  strategis  di perusahaan   penerbangan  itu  wajib  memiliki  sertifikasi  dari  berbagai keahlian.  “Ini merupaakan salah satu  bentuk  pengawasan  dan  untuk melindungi  konsumen,” katanya.

Secara terpisah, Sekjen Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Tengku Burhanuddin mengatakan, disahkannya UU Penerbangan membuat adanya kepastian hukum di industri penerbangan.

Selain itu, menurut Burhanuddin, UU itu akan membantu maskapai selama ini mendapatkan pembiayaan ke luar negeri karena adanya aturan pemodalan yang jelas diatur oleh UU. “Maskapai jadi lebih dipercaya oleh luar negeri untuk mendapatkan leasing,” katanya.

Dia mengharapkan, dalam mengatur peraturan pelaksanaan nantinya pemerintah tidak terlalu mengatur secara ketat aspek bisnis dan layanan. “Pemerintah harus mempercayakan mengelola bisnis ke maskapai. Kalau semua diatur secara ketat bisa-bisa tidak ada kompetisi nantinya. Selain itu kita harapkan birokrasi yang panjang dalam pengurusan rute juga dipangkas,” katanya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s