181208 UU Penerbangan Disahkan

garuda-pesawatDewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penerbangan menjadi UU Penerbangan dalam rapat paripurna yang diselenggarakan Rabu (17/12).

“UU ini diperlukan untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan penerbangan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan pada regulasi organisasi penerbangan sipil internasional,” ujar Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal di Jakarta, Rabu (17/12).

Dikatakannya, RUU yang diajukan terdiri dari 14 bab dan 102 pasal, tetapi kemudian berkembang  menjadi 24 bab dengan 466 pasal.

Rencananya UU Penerbangan akan diimplementasikan melalui lima peraturan pemerintah dan keputusan menteri yang sudah disiapkan rancangannya.

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) itu terdiri dari RPP Kebandarudaraan, Navigasi Penerbangan, Pesawat Udara, Angkutan Udara, dan Keselamatan Penerbangan.

Anggota DPR-RI Abdul Hakim mengharapkan, pengesahan tersebut akan membuka jalan agar Indonesia bisa segera keluar dari sanksi larangan terbang yang dijatuhkan oleh Uni Eropa.

Dirjen Perhubungan Udara Budhi Mulyawan Suyitno mengungkapkan, UU baru ini isinya  70  persen  menyangkut  masalah keselamatan penerbangan  hasil adopsi  Cape Town Convention.

“UU ini memang ingin kita jadikan sebagai slah satu sarana agar Uni Eropa mau mencabut larangan terbang maskapai lokal ke sana ,” tutur Budhi.

Dikatakannya, secara  kelembagaan  UU  yang baru  itu  juga  mengatur  secara  tegas  soal  Pendapatan Negara  Bukan  Pajak (PNBP)  yang selama  ini dikelola  oleh  masing-masing   pengelola  bandara  (Angkasa  Pura I  dan II  maupun Unit Pelaksana  Tehnik (UPT)  untuk  bandara  perintis,  akan  dikelola  langsung  regulator   melalui  pembentukan  lembaga   baru  seperti   Badan  Layanan Umum  (BLU).

Dana  PNBP  itu  akan  dikelola  secara  profesional  untuk  kepentingan keselamatan  penerbangan.  BLU  yang   telah dipayungi  UU Penerbangan  itu  akan  berdiri  independen   termasuk   soal pengelolaan  perizinan  pengoperasian  pesawat  yang selama  ini ditangani  Direktorat Sertifikasi dan Kelaikan Udara,  kini bernama Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKU&PPU).

Seluruh  biaya  yang  dipungut   dari   maskapai penerbangan  untuk pengurusan  perizinan  yang selama  ini  tidak  jelas  itu  akan  langsung dimasukan  dalam  PNBP.

Budhi mengharapkan, pengawasan yang ketat  dan  payung  hukum  yang jelas  itu pada  akhirnya  bukan  saja  membangun  satu industri penerbangan  yang  disegani  dan dihormati  di dunia  internasional  tapi  juga  melindungi  masyarakat, khususnya para  pemakai  jasa.

“Karena  itu, maskapai penerbangan  bukan hanya  bisa  mendirikan perusahaan, tapi juga  siap  modal  dan  manajemen  yang handal,  sehingga  mampu bersaing  dan  dapat  memberikan pelayanan  maksimal,”  katanya.

Dalam pasal 118 UU penerbangan memang secara tegas dikatakan seluruh maskapai penerbangan yang baru  maupun  lama,  minimal  menguasai  10  unit  pesawat.  Diantaranya,  lima  unit pesawat  langsung  dimiliki  dan lima  lainnya  sewa.

Budhi menegaskan, maskapai penerbangan yang sudah  mendapatkan izin  tapi  belum juga  beroperasi karena  terbatasnya  modal  dianjurkan  segera  merger  dengan  mitranya.  “Daripada  nanti tidak  memenuhi  persyaratan sesuai peraturan yang berlaku  dan  SIUP-nya  dicabut,  akan lebih  baik mereka  merger,” tegas  Budhi.

Selain itu, kata  Budhi, nantinya  seluruh   SDM  yang  memiliki  posisi  strategis  di perusahaan   penerbangan  itu  wajib  memiliki  sertifikasi  dari  berbagai keahlian.  “Ini merupaakan salah satu  bentuk  pengawasan  dan  untuk melindungi  konsumen,” katanya.

Secara terpisah, Sekjen Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Tengku Burhanuddin mengatakan, disahkannya UU Penerbangan membuat adanya kepastian hukum di industri penerbangan.

Selain itu, menurut Burhanuddin, UU itu akan membantu maskapai selama ini mendapatkan pembiayaan ke luar negeri karena adanya aturan pemodalan yang jelas diatur oleh UU. “Maskapai jadi lebih dipercaya oleh luar negeri untuk mendapatkan leasing,” katanya.

Dia mengharapkan, dalam mengatur peraturan pelaksanaan nantinya pemerintah tidak terlalu mengatur secara ketat aspek bisnis dan layanan. “Pemerintah harus mempercayakan mengelola bisnis ke maskapai. Kalau semua diatur secara ketat bisa-bisa tidak ada kompetisi nantinya. Selain itu kita harapkan birokrasi yang panjang dalam pengurusan rute juga dipangkas,” katanya.[dni]

181208 Telkomsel Hentikan Aktifitas CIA

logo-telkomselOperator seluler Telkomsel akhirnya memutuskan untuk menghentikan aktifitas layanan SMS Premium Mutiara Hikmah milik penyedia konten Cahaya Intiza Abadi (CIA).

“Kami telah mematikan layanan Mutiara Hikmah pada 31 Juli lalu. Jika ternyata ada pengguna yang bisa mengaksesnya hal itu karena semata-mata dalam tahap percobaan untuk layanan yang baru,” ujar VP Product & Mobile Data Telekomsel Hendry Mulya Sjam kepada Koran Jakarta, Rabu (17/12).

Hendry mengatakan, CIA juga memiliki kerjasama dengan operator lain. Dan jika ada pelanggan Telkomsel yang ternyata masih bisa mengakses layanan milik penyedia konten tersebut kemungkinan besar nyasar ke Internet protocol milik Telkomsel. “Padahal sebenarnya mereka bekerja sama dengan operator lain,” tuturnya.

Secara terpisah, Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengakui pihaknya telah memanggil Indonesia Telecommunication User Group (Idtug) dan CIA terkait laporan dari IDTUG yang menduga penyedia konten itu melakukan penipuan nama pemenang pelanggan kusi Mutiara Hikmah pada April lalu.

“Tadi kami habis rapat dengan IDTUG dan CIA Mobile. Regulator mengklarifikasi kedua pihak dan kesimpulannya kedua pihak diminta menyampaikan data secara lengkap untuk kami pelajari. Paling lambat Jumat ini (19/12/08),” ungkap Heru.

Data yang diminta regulator dari CIA Mobile adalah data-data jenis kuis, periode, dan daftar pemenang secara lengkap sebagai bahan pembahasan internal BRTI.

Pada kesempatan lain, Sekjen IDTUG Mohammad Jumadi menilai ada ketidakberesan dalam penyelenggaraan SMS Premium Mutiara Hikamh.

“Tadinya kita curiga tentang nama pemenang. Setelah pertemuan ini kita jadi curiga layanan ini illegal sejak Agustus lalu karena izin dari departemen social telah habis pada 31 Juli 2008. Berarti sejak Agustus ada dana illegal yang dinikmati CIA dan Telkomsel,” tudingnya.[dni]

2009, Saatnya Goyang Samba Pasar Data

ventura-elisawati150 tulisan tamu Ventura Elisawati, pengamat telematika independen

Beberapa hari lalu, dalam sebuah diskusi internal di sebuah operator selular, tercetus sebuah pertanyaan, ”Bagaimana pasar mobile data di tahun 2009?” Sebuah pertanyaan yang menggelitik.

Sejatinya para pemain di industri ini sudah memiliki jawaban pasti berikut perhitungan potensi pasarnya. Namun, yang masih menjadi pertanyaan adalah pada kesiapan mereka menggarap potensi pasar yang terus berkembang dari hari ke hari. Kalaupun jawabannya siap, maka kapan dan bagaimana, adalah issu selanjutnya yang juga mesti dijawab.

Ya, dengan memperhitungkan sejumlah fenomena, di tahun mendatang pasar mobile data akan tumbuh dan bersinar. Jika digarap dengan cermat, sektor ini akan mampu menjadi revenue generator kedua setelah suara dan sms.

Potensi pasar

Tengok saja apa yang terjadi di pasar. Jumlah pengguna internet, menurut data APJII, jika di akhir 2007 sebesar 25 juta, maka akhir 2008 akan menjadi 40 juta. Menurut data admob, trafik mobile advertising Indonesia mengalami pertumbuhan tertinggi sejak September 2007. Kemudian fenomena jejaring sosial yang tentunya tak bisa diabaikan begitu saja potensinya.

Yang penting dicermati juga adalah: riuhnya trafik komunikasi dunia maya seperti email, mailing list, grup dan forum. Kemudian habit baru berkomunikasi virtual melaui IM, YM, Google Talk. Lebih jauh lagi wabah social network yang belakangan menjangkiti jutaan orang, seperti Facebook, Friendster, Myspace, Plurk, microblogging, dan masih banyak lagi—yang merasuk ke segala segmen dan usia. Artinya virus ‘ngenet’ sudah merasuk jauh ke pelbagai lapisan masyarakat. Bagusnya virus ini tidak menimbulkan penyakit, tapi malah melahirkan budaya baru bagi masyarakat modern. Inilah yang harus diperhitungkan sebagai potensi pasar.

Yang tak kalah penting, gerakan pemerintah yang dicanangkan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika, “program information access ability” tentu akan menstimulasi masyarakat untuk membutuhkan dan memanfaatkan internet sebagai sarana mencari informasi.

Karakter pasar

Saat ini, portofolio pendapatan operator telekomunikasi bergerak memang 70% masih berasal dari voice. Kalau dilihat karakter pasar voice dan mobile data tentu sangatlah berbeda habitatnya.

Menaklukkan pasar layanan suara, sudah terbukti cukup mudah. Hanya dengan satu jurus, yaitu tarif murah. Celakanya jurus itu gampang sekali dipelajari, akibatnya hampir semua operator berperang menggunakan taktik yang sama. Konsekuensinya pun sama, kualitas layanan jadi buruk. Soal sambungan putus-putus, nyaris sudah menjadi tren. Bahkan secara berseloroh, konsumen pun sudah menganggap jaringan putus ditengah pembicaraan adalah sebuah fitur baru, yang diberikan gratis oleh operator kepada para pelanggan.

Boleh jadi pelanggan gemes dengan layanan suara yang seperti itu. Namun saat telepon, kemudian terputus, toh bisa diupayakan untuk nyambung lagi. Tapi, tentu tidak demikian dengan pelanggan komunikasi data. Jika saat lagi browsing untuk download sebuah file, tiba-tiba terputus, maka koneksipun harus diulang dari awal.

Karenanya jurus ampuh tari murah di suara bisa dipastikan tidak cukup mempan untuk menaklukkan pasar data. Karenanya, unsur keandalan jaringan menjadi sangat vital di sini. Artinya, kapasitas yang disediakan untuk melayani pasar data — tentunya harus cukup besar dan bersifat dedicated. Dengan kata lain connectivity akan menjadi pertimbangan utama dibanding harga.

Menggarap pasar

Dengan keterbatasan bandwidth dan frekuensi yang dimiliki sejumlah operator, situasinya menjadi dilematis. Pasar suara masih besar, dan dari sini, dalam jangka pendek mampu menggelembungkan pendapatan perusahaan. Namun, pasar data, jika dibiarkan lewat, dan baru ditangkap 1-2 tahun mendatang, akan terlambat.

Dengan keterbatasan yang ada – dan tetap berharap akan mendapat penambahan bandwith dan frekuensi – pasar data haruslah tetap digarap. Caranya, dengan memfokuskan pada area-area yang diidentifikasi ada dan tinggi trafik datanya. Dengan begitu usaha penambahan kapasitas jaringan bisa lebih fokus dan secara bisnis bisa diperhitungkan. Dan yang lebih penting, ketika pasar mobile internet booming, operator tak ketinggalan kereta.

Ventura Elisawati, pemerhati telematika

http://vlisa.com

181208 Evaluasi Telekomunikasi 2008: FWA Masih Mampu Bersinar

anak-kecil-nelponKetika pemerintah mengumumkan biaya interkoneksi mengalami penurunan sebesar 40 persen yang berujung pada penurunan tarif ritel, banyak kalangan beranggapan jasa Fixed Wireless Access (FWA) akan mulai memasuki masa senja alias meredup.

Pasalnya, biaya interkoneksi yang dipotong sebesar 40 persen tersebut membuat jasa seluler menurunkan tarif secara gila-gilaan. Lihat saja XL yang berani menawarkan tarif promosi hingga mendekati rata-rata empat sen dollar AS. Bahkan, Telkomsel yang selama ini malu-malu bermain di perang tarif murah akhirnya tak kuasa juga menawarkan tarif 0,5 rupiah per detik untuk prabayar simPATI.

Hasilnya, pada akhir tahun nanti diperkirakan penetrasi layanan telekomunikasi di Indonesia menembus angka 65 persen dari total populasi penduduk. Jika itu tercapai, maka pada akhir 2008 akan ada 143 juta nomor aktif yang digunakan oleh penduduk Indonesia .

Diperkirakan pada tahun 2008 tingkat pertumbuhan pelanggan secara industri mencapai 30 persen dan menit pemakaian meningkat puluhan kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Tercatat, menit pemakiaan tertinggi dimiliki oleh XL, dimana hingga kuartal ketiga lalu pemakaian layanannya meningkat lebih dari 10 kali lipat dari 1,7 miliar menit pada Juni 2007 menjadi 19,3 menit pada Juni 2008. Disusul berikutnya oleh Indosat dengan 103 menit per pelanggan per bulan.

Harus diakui, layanan seluler masih mendominasi dari tingkat penetrasi tersebut. Hitungan kasarnya adalah hampir 70 persen nomor yang aktif menggunakan layanan seluler dan sisanya FWA. Di Indonesia layanan FWA diselenggarakan oleh lima operator yakni Telkom, Bakrie Telecom, Indosat, Sampoerna Telekomunikasi Indonesia , dan Mobile-8.

Kontribusi FWA sebesar 30 persen itu tak dapat dilepaskan dari keberhasilan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dan PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) yang mampu membuat Flexi dan esia tetap diminati pelanggan.

Saat ini Flexi tercatat memiliki sekitar 11 juta pelanggan dan esia sekitar 7 juta pelanggan. Jika dibandingkan secara year on year, maka pertumbuhan dari kedua produk tersebut adalah sekitar 100 persen. Tentunya ini menyiratkan FWA belumlah memasuki masa senja di layanan telekomunikasi.

Bukti paling sahih lainnya adalah mampu berkibarnya layanan FWA milik Mobile-8 (Hepi) yang diluncurkan awal tahun ini tetapi telah bisa bersaing dengan StrOne dari Indosat. Hepi diperkirakan memiliki 500 ribu pelanggan. Sementara StarOne yang diharapkan menjadi jagoan oleh Indosat di jasa FWA hanya memiliki 650 ribu pelanggan.

Dirketur Korporasi Mobile-8 Merza Fachys mengatakan, laju pertumbuhan dari FWA tetap kencang pada tahun ini tak dapat dilepaskan dari perilaku masyarakat yang sudah tidak peduli lagi dengan jenis layanan yang digunakan.

“Masyarakat tidak peduli lagi jasa yang digunakan itu seluler atau FWA. Yang penting bisa berbicara murah,” katanya kepada Koran Jakarta, Rabu (17/12).

Fenomena lainnya,lanjut Merza, mulai berubahnya segmen pasar yang menggunakan jasa FWA. Jika sebelumnya layanan tersebut identik dengan segmen menengah bawah, sekarang pasar menengah atas pun menggunakan FWA sebagai nomor kedua atau ketiga. Ditambah lagi ada isu bahwa teknologi CDMA anti sadap yang membuat jasa FWA semakin diburu kalangan atas.

“Campuran dari fenomena inilah yang membuat FWA tetap memiliki sinar terang. Bukan ke senjakala seperti banyak diprediksi kalangan awal tahun ini,” kata Merza.

Wakil Direktur Utama Bidang Pemasaran Bakrie Telecom Erik Meijer menambahkan, agresifnya perluasan wilayah yang dilakukan oleh operator FWA juga membantu pertambahan pelanggannya.

“Esia berhasil tumbuh hingga 100 persen tak dapat dilepaskan dari agresifnya memperluas area. Sekarang kami memiliki 55 area layanan. Karena itu kita optimistis pada 2009 mampu meraih 10,5 juta pelanggan,” jelasnya.

Gelembung Palsu

Entah ingin menyindir pesaing atau membenarkan strategi yang selama ini dijalani, Direktur Pemasaran Indosat, Guntur S Siboro menilai, pertumbuhan kencang dari Flexi dan Esia tak dapat dilepaskan dari strategi bundling dan memberikan biaya gratis menelpon bagi pelanggannya.

“Esia itu bisa laku karena jualan handset dan menit gratis. Sementara Flexi tentunya akibat penggilan gratis ke sesama pelanggan di wilayah Jabotabek-Jabar. Kedua strategi ini membutuhkan biaya akuisisi yang mahal,” katanya.

Guntur menegaskan, bagi StarOne pertumbuhan pelanggan haruslah melalui cara yang alami. Apalagi adanya krisis makro ekonomi dan keuangan yang mendunia sehingga membuat gelembung palsu di industri telekomunikasi berupa klaim jumlah pelanggan besar tidak lagi menjadi prioritas.

Guntur adalah salah seorang eksekutif operator yang pernah mengungkapkan beberapa bulan lalu jasa FWA akan terjepit ketika biaya interkoneksi diterapkan. Hal ini karena tarif murah yang ditawarkan operator seluler membuat pemegang lisensi FWA menjadi kehilangan competitive advantage-nya sehingga susah bersaing di pasar. Pasalnya, operator FWA tak mampu bersaing secara kualitas dengan pemegang lisensi seluler. Kualitas yang dimaksud disini adalah luasnya jangkauan, fitur, dan teknologi data.

Menanggapi hal itu Merza mengakui, pelaksanaan ekspansi jaringan FWA memang tidak se-flexible seluler. Kendala yang dihadapi oleh operator FWA biasanya terkait keharusan selalu menyiapkan poin interkoneksi (POI) di setiap area lokal, ketersediaan numbering blok yang semakin langka terutama di kota-kota besar, dan keterbatasan kanal frekuensi.

Kebutuhan POI yang semakin banyak tentu saja akan menaikkan belanja modal. Sedangkan untuk block numbering, lanjutnya, memang ada belied daur ulang dari pemerintah. Tetapi jika dilakukan dalam jangka waktu pendek akan membuat pelanggan tidak nyaman karena akan menerima banyak salah sambung.

“Sementara untuk kelangkaan frekuensi yang dibutuhkan agar bisa berekspansi dikatakan sudah tidak ada jalan keluar lagi kecuali dengan merger dua atau lebih operator FWA,” katanya.

Pengamat telematika Miftadi Sudjai mengatakan, isu utama di operator FWA saat ini memang terkait dengan masalah keterbatasan kanal frekuensi dan penomoran.

“Dua hal ini sangat penting bagi operator FWA. Apalagi tahun depan dengan pertumbuhan industri yang melambat menjadi sekitar 20 persen akan membuat banyak operator berbicara kualitas,” katanya.

Jika berbicara kualitas, maka tentunya berkaitan dengan peningkatan kapasitas dan ragam fitur. ”Pemerintah belum lama ini mengatakan akan mengkaji ulang penambahan kanal. Makin runyamlah nasib Telkom dan Bakrie Telecom. Hal ini karena jauh-jauh hari dua operator ini sudah berkoar-koar akan bermain di layanan data melalui EVDO,” jelasnya.

Melihat kondisi yang ada sekarang, menurut dia, maka dapat dipastikan produk akses data Wimode milik Bakrie Telecom akan berada dalam kondisi stagnan. ”Kecepatan Wimode sekarang tidak ideal jika enggan dibilang lelet. Selama ini Bakrie Telecom mencoba mendapatkan awareness dulu dengan meluncurkan produk tersebut sembari menunggu EVDO datang. Saya rasa keputusan pemerintah (pembatalan tambahan kanal) memukul sekali dua operator tersebut,” katanya.

Sementara berkaitan dengan penomoran, bukan rahasia lagi penataan block numbering di Indonesia tergolong amburadul. Hal ini karena dulunya hanya ada satu operator yang bermain di jaringan tetap yakni Telkom. Sebagai incumbent, Telkom bisa memilih nomor yang disukainya. Hal ini membuat nomor diaktifkan secara acak.

Pengaktifan seperti ini berdampak kepada satu blok nomor dari angka yang dipilih secara acak itu teregistrasi di jaringan incumbent di seluruh Indonesia. Dan ketika nomor itu diambil kembali oleh pemerintah untuk diberikan ke operator jartap lainnya, nomor tidak bisa dipakai.

Akibatnya operator pemilik nomor harus meminta ke Telkom untuk menghapus nomor dari jaringannya. Proses ini biasanya membutuhkan waktu yang lama karena pemerintah lepas tangan.

Satu block numbering biasanya berisi 10 juta nomor. Operator FWA sekelas Bakrie Telecom atau Telkom mampu menjual nomor sebanyak 800 ribu hingga 1 juta dalam waktu satu bulan. Jika pada tahun depan pertumbuhan jasa FWA diperkirakan mencapai 7 juta pelanggan dari semua pemilik lisensi, maka dapat dipastikan satu operator FWA hanya akan aktif berjualan selama satu kuartal.

Sisanya, terpaksa ”manyun” dulu menunggu nomor yang ditinggalkan pelanggan dibersihkan dari sistem untuk dijual kembali. Jika ini terjadi, maka prediksi banyak orang senjakala mengghinggapi FWA hanya menunggu waktu saja, tentunya tetap berlaku di masa mendatang.[dni]