161208 Tarif Angkutan Umum Diharapkan Turun 5 Persen

jakartatransjakartabusspurinderjalansudirmanJAKARTA—Regulator mengharapkan angkutan umum mau menurunkan tarifnya sebesar empat hingga lima persen seiring dengan terjadinya penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) premium dan solar mulai Senin (15/12).

Tercatat, premium diturunkan oleh pemerintah dari 5.500 rupiah per liter menjadi lima ribu rupiah per liter, sementara harga solar diturunkan dari 5.500 rupiah per liter menjadi 4.800 rupiah per liter.

“Dari hasil kajian kami kontribusi BBM terhadap ongkos produksi angkutan darat antara 30 persen hingga 40 persen. Dengan penurunan harga solar sebesar 12,7 persen, maka dalam perhitungan kasarnya penurunan tarif angkutan kemungkinan sebesar antara 4 persen hingga 5 persen,” ujar Dirjen Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso di Jakarta, Senin (15/12).

Menurut Suroyo, alasan Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) yang menggunakan alasan masih mahalnya suku cadang serta pungli dan retribusi merajalela, bukanlah menjadi urusan Dephub.

“Tetapi, sebagai regulator kami tetap akan membantu memecahkan permasalahan tersebut. Kalau masalah suku cadang kan tidak sekali habis dipakai, tetapi maksimal kalau kendaraan jarak jauh bisa sampai lima kali perjalanan pulang pergi. Dan kabarnya harga ban juga sudah mulai turun, jadi ya seharusnya tarif turun,” tambah Suroyo.

Dikatakannya, pihaknya juga sedang mengecek penurunan harga spare part di pasar. Sementara untuk pungli dan retribusi, Organda diminta agar menunjukkan siapa dan di mana pungli tersebut biasa terjadi dan daerah yang menerapkan retribusi.

“Kalau punglinya diketahui akan kita laporkan ke polisi, kalau retribusi akan kita laporkan ke Menteri Dalam Negeri agar ditertibkan,” kata Suroyo.

Selanjutnya dikatakan, hasil evaluasi tarif versi regulator nantinya akan dimintakan pertimbangan kepada Organda baik pusat maupun daerah agar bisa diberlakukan.

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Ekspres Indonesia (Asperindo) M Kaderial, menyambut gembira langkah pemerintah menurunkan harga solar.

“Langkah pemerintah untuk menurunkan harga solar kami sambut gembira. Selama ini armada kami memang banyak menggunakan BBM tersebut,” katanya.

Menurut dia, langkah penurunan tersebut membuat sektor jasa pengiriman mendapatkan stimulus karena selama beberapa bulan ini mulai terkena dampak krisis ekonomi global.

“Segera kami akan melakukan perhitungan besaran penurunan jasa pengiriman. Ini agar penggunaan jasa ini kembali bergairah,” katanya.

Sebelumnya, Ketua DPP Organda Murphy Hutagalung menegaskan, tidak akan melakukan penurunan tarif modanya karena beleid harga BBM yang diambil pemerintah berlaku untuk mobil pribadi dan umum.

“Secara pribadi saya menyambut gembira penurunan harga BBM yang dilakukan pemerintah. Tetapi masalahnya ini kan berlaku untuk semua jenis kendaraan. Kalau begini tidak memberikan dampak bagi pengusaha angkutan umum,” tuturnya.

Murphy mengungkapkan, dampak dari kenaikan harga BBM pada awal tahun lalu telah membuat tingkat isian angkutan umum menurun dari 70 persen menjadi 50 persen, harga suku cadang melonjak naik sekitar 120 persen, dan pungutan liar semakin merajalela.

“Sekarang banyak calon penumpang beralih ke sepeda motor. Nah, jika penurunan BBM berlaku bagi semuanya, tetap saja kondisi kami tidak berubah. Perubahan terjadi paling pada menurunnya biaya operasional sebesar lima persen,” katanya.

Murphy menyarankan, jika pemerinta berkeinginan pengusaha angkutan untuk merevisi tarifnya maka harus dilakukan pembedaan harga BBM untuk angkutan umum dan pribadi. Selain itu pungutan liar harus ditekan jumlahnya. “Jika dua itu dilakukan pemerintah baru kita bisa duduk bersama membahas masalah penurunan tarif,” tegasnya.[dni]


161208 Regulator Cabut Izin Jasa Nilai Tambah

brtiRegulator telekomunikasi sepertinya mulai mendengar jeritan hati dari para pelanggan yang selama ini tertipu oleh penyelenggara jasa nilai tambah melalui layanan teleponi premium atau SMS premium.

Layanan teleponi premium merupakan jasa nilai tambah dengan kode panggilan 0809 xxx yang biasanya menarik biaya seribu rupiah per menit. Jenis layanan yang diberikan biasanya menyerempet dengan ajang esek-esek. Hal itu dapat terlihat dari materi iklan yang menggoda dengan memasang gadis-gadis berparas sensual.

Sedangkan SMS premium merupakan layanan nilai tambah berbasis SMS hasil kerjasama penyedia konten dengan operator telekomunikasi. Layanan yang diberikan biasanya kuis SMS yang mensyaratkan pelanggan mendaftar terlebih dulu. Dan biaya yang dikenakan untuk berlanggan per SMS sekitar seribu rupiah.

“Kami belum lama ini telah mencabut secara resmi izin penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi panggilan premium yang dimiliki oleh 11 perusahaan sesuai dengan keputusan Dirjen Postel No. 255/DIRJEN/11/2008,” ujar juru bicara Departemen Komunikasi dan Informasi, Gatot S Dewo Broto di Jakarta, akhir pekan lalu.

Pencabutan dilakukan karena perusahaan-perusahaan tersebut tidak menyampaikan laporan kinerja operasi penyelenggaraan panggilan premium untuk tahun 2006. Padahal, regulator telah memberikan peringatan sebanyak tiga kali.

Dikatakannya, terjadinya pembekuan izin milik 11 perusahaan tersebut menjadikan saat ini terdapat sekitar 27 perusahaan yang memiliki izin prinsip dan izin penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi panggilan premium.

Gatot menjelaskan, sesuai ketentuan yang diatur dalam izin penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi panggilan premium operator wajib menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Dirjen Postel yang sekurang-kurangnya memuat: kinerja operasi (pengembangan layanan dan penanganan gangguan atas jasa layanan), pendapatan operasi dan kontribusi pelayanan universal.

Disebutkan pula di dalam izin tersebut, bahwa setiap kelalaian pemenuhan kewajiban pelaporan tersebut dapat diberikan peringatan tertulis sebanyak tiga kali dan apabila setelah tiga kali peringatan tersebut tidak direspons dengan penjelasan yang dapat diterima oleh Ditjen Postel, maka akan dilakukan pencabutan izin.

Kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh operator adalah menggunakan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat dan berlabel resmi. Kemudian menyampaikan informasi mengenai jenis layanan dan tarif kepada pemakai jasa.

Selanjutnya, memberlakukan bebas biaya dalam memberikan informasi jenis layanan dan tarifnya. Dan memberikan ganti rugi kepada pemakai jasa layanan (terbatas pada kerugian langsung) kecuali karena bukan kesalahannya.

“Saat ini keberadaan jasa layanan seperti ini cenderung berkurang dan belum banyak yang mengajukan izin baru. Mungkin ini karena masyarakat mulai resah dan merasa dirugikan oleh layanan yang tidak inovatif diberikan oleh penyelenggara jasa,” duga Gatot.

Pada kesempatan lain, Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Heru Sutadi mengungkapkan, pihaknya baru saja mengeluarkan peringatan keras terhadap penyedia konten (Content Provider/CP) dengan kode akses 3949 milik PT Indika.

“BRTI telah mengirimkan surat kepada para operator untuk memberi peringatan keras dan penghentian layanan SMS kampanye CP 3949 PT Indika,” tegas Heru.

Heru menjelaskan, peringatan keras itu dilayangkan karena BRTI masih belum mengizinkan layanan telekomunikasi dipakai untuk kampanye. Setidaknya sampai ada aturan dan ketentuan yang pasti.

Indika menyusul tiga CP lain yang disemprit oleh regulator setelah dua bulan lalu lembaga tersebut memberikan peringatan keras pada tiga CP yakni PT Code Jawa, PT Kreatif Bersama, dan PT Media Kreasindo Utama karena dinilai merugikan pelanggan.

Dan kemungkinan CP lain yang akan menyusul adalah PT Cahaya Intiza Abadi (CIA Mobile). CP ini menyediakan layanan SMS premium Mutiara Hikmah dengan kode akses 3545, khusus bagi 63 juta pelanggan Telkomsel.

Hal ini karena CIA telah dilaporkan oleh Indonesia Telecomunication User Group (IDTUG) ke BRTI akibat diduga menipu pemenang yang mengikuti layanannya. IDTUG mengklaim, Heru Sutadi sebagai anggota Komite BRTI berjanji akan memanggil CIA dan membereskan masalah tersebut sebelum tutup tahun ini.

Heru ketika dikonfirmasi tentang hal ini mengungkapkan, pada Rabu (17/12) pagi, akan memanggil CIA dan IDTUG untuk mengklarifikasi semua tudingan tersebut. “Ini bagian dari komitmen kami memberantas CP nakal. Nanti semuanya akan diklarifikasi,” tegasnya.

Pada kesempatan lain, pengamat telekomunikasi, Judith MS Lubis menyarankan, kasus-kasus penipuan yang dilakukan penyelenggara jasa nilai tambah sebaiknya dilaporkan saja ke pihak berwajib karena bisa dikenakan pasal penipuan 378 dari KUHAP.[dni]

Nama Penyelenggara Jasa Nilai Tambah Teleponi yang Dicabut Izinnya:

1. PT Katagi Prima Harta Utama

2. PT Citra Swara Adidaya

3. PT Mutiara Prima Telematika

4. PT Arief Media Utama

5. PT Hanaro Indojaya

6. PT Boleh Net Indonesia

7. PT Aringga Tribinawan

8. PT Daya Rekom Utama

9. PT Gilland Teknikatama

10. PT Jagad Angsana

11. PT Sentra Pasific Internasional

Sumber: Ditjen Postel

161208 Kasus Hukum Temasek: Pertarungan Belum Usai

temasek285Tidak akan berhenti sebelum bendera putih berkibar. Inilah ungkapan yang tepat dilontarkan bagi sebagian komponen anak bangsa di negeri ini yang peduli dengan aksi monopoli investor asal Singapura, Temasek Holding, melalui kepemilikan silang di Indosat dan Telkomsel.

Setelah sebelumnya angin kemenangan seperti berhembus ke Temasek seiring keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan penjualan saham kepada pihak terafiliasi lebih dari 10 persen pada September lalu. Dimana putusan tersebut diangap banyak kalangan seperti menggelar karpet merah bagi masuknya Qatar Telecom (Qtel) ke Indosat.

Sebelumnya, Qtel telah membeli 40.8 persen saham milik Singapore Technologies Telemedia (STT) di Indosat pada Juni lalu. STT adalah salah satu anak usaha Temasek yang masih memiliki hubungan bisnis dengan Qtel.

Maka awal Desember ini arah angin sepertinya akan berubah kepada “pasukan” yang ingin “Merah Putih” tegak di Indosat. Adalah dua komponen elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Pengawas Judikatif Indonesia (APJI) dan Koalisi Masyarakat untuk Keadilan dan Kesejahteraan (KomKar) mencoba mengubah arah angin tersebut.

Kedua organisasi tersebut menengarai adanya upaya intervensi yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang terkait pengambilan putusan pada perkara Temasek.

Perkara yang dimaksud adalah gugatan class action dari kelompok konsumen yang dirugikan karena adanya keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menyalahkan Temasek grup pada November 2007 akibat melakukan kepemilikan silang di Telkomsel dan Indosat.

Salah satu kerugian dari kepemilikan silang tersebut adalah ditetapkannya tarif tinggi ke pelanggan oleh Telkomsel. Kasus gugatan class action ini sebenarnya telah didaftarkan pada Februari 2008 lalu, namun terus tertunda dan mundur tanpa penyebab yang jelas.

Koordinator Komkar Andi Marrapang menduga, terkatung-katungnya perkara tersebut tak dapat dilepaskan dari adanya telepon “sakti” Hakim Agung Harifin Tumpa (pimpinan sementara Mahkamah Agung) kepada Ketua PN Tangerang. Harifin Tumpa juga merupakan salah satu hakim yang memutus kasus Temasek di MA pada September lalu.


Melihat ketidakadilan tersebut, Andi berjanji akan melaporkan kasus ini kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam beberapa hari mendatang. “Kami meminta dengan segera agar pemerintah dan KPK mulai melakukan penyelidikan atas MA”.

Penggagas APJI, Rangkuri Cahyadi menambahkan, intervensi MA dalam putusan Temasek harus diselidiki KPK. “Super bodi MA harus dihentikan. Untuk itu, KPK mesti menyelidiki proses pemutusan perkara penolakan kasasi Temasek oleh MA sebagaimana disinyalir media selama ini. Kasus ini begitu kompleks, bukan hanya dari konspirasi bisnis yang terlibat di dalamnya, melainkan lebih dari itu, yakni sarat muatan politis,” ujarnya.

Terkait KPPU sebagai pihak yang merekomendasi kasus Temasek, Rangkuri berharap KPPU tidak tinggal diam. Bila KPPU menangkap adanya kejanggalan dengan hasil putusan MA, karena ada esensi putusan sebelumnya yang dihapuskan, KPPU diminta untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK).

“Meski keputusan MA telah dinyatakan final dan mengikat, bukan berarti PK tidak punya arti. Sebab PK merupakan bentuk upaya hukum terakhir dalam mekanisme mencari kebenaran hukum,” ujarnya.

Rangkuri menegaskan pasca putusan MA, kelanjutan proses kasus Temasek seperti kembali ke titik nadir. “Padahal 30 hari setelah pemutusan perkara, Temasek seharusnya memberikan tanggapan, dan KPPU juga mengeksekusi tiga opsi yang telah disiapkannya. Tapi, kok nggak kedengaran bunyinya?” tanya Rangkuri.

Bisa Dibatalkan

Ketua Profesional Masyarakat Madani, Ismet Hassan Putro mengatakan jika memang nantinya ada hakim yang memutus kasus Temasek Vs KPPU tidak independen, patut dipertimbangkan agar putusan itu dibatalkan karena cacat secara hukum.

“Semua pihak yang terkait, termasuk pemerintah, QTel dan STT harus taat pada hukum. Jangan mengabaikan hukum, apalagi menganggap hukum sebagai sesuatu yang tak bermakna dan dengan mudah diabaikan. Sehingga dengan arogan dilanggar,” tegas Ismet kepada Koran Jakarta, Senin (15/12).

Menurut Ismet, pemerintah memang cenderung toleran dan mengalah pada kepentingan investor asing. Hal itu biasanya terjadi karena pemerintah terjebak oleh keinginan untuk memberi karpet merah pada kepentingan investor.

Dalam konteks bisnis yang diharapkan memberi peluang penciptaan lapangan kerja dan pengikatan daya beli masyarakat, investor memang diharapkan dapat menjadi stimulus untuk menggerakkan ekonomi nasional.

“Namun pertanyaanya, seberapa besar dan bagaimana komitmen investor tersebut dalam merespons target-target pemerintah. Jika secara faktual tidak, maka sepatutnya tidak ada keistimewaan yang harus diberikan kepada investor asing. Termasuk bagi Temasek yang menjadi induk dari STT maupun Qtel yang menjadi pemegang saham mayoritas Indosat sekarang,” tandasnya.

Pengamat ekonomi Fadhil Hasan mengingatkan, secara formal legal masalah transaksi STT-Qtel tidak melanggar aturan karena sudah ada payung hukumnya yakni putusan MA.

“Transaksi bisnis itu tak dapat dibatalkan karena payung hukum mendukung. Cuma dugaan yang dilontarkan LSM tersebut membuat isu-isu yang beredar di masyarakat ketika MA mengeluarkan putusan yang aneh beberapa waktu lalu seperti terjawab. Yaitu adanya konspirasi tingkat tinggi jika berkaitan dengan Temasek,” tandasnya.

Secara terpisah, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Marwan Batubara menilai dari dulu perangkat hukum tidak pernah independen jika berkaitan dengan kepentingan asing. “ Dari dulu yang namanya MA, polisi, kejagung tidak pernah memihak kepentingan negara jika ada sangkut pautnya dengan kepentingan asing. Jika dugaan yang dilontarkan LSM itu terbukti, transaksi STT-Qtel harus dibatalkan,” tukas Marwan.

Marwan mengatakan, jika pemerintah membela kepentingan negara tentunya masalah boleh tidaknya batas maksimal kepemilikan Qtel di Indosat sudah selesai saat ini. “Sesuai putusan yang dibuat pemerintah sendiri batas kepemilikan di telepon tetap adalah 49 persen dan seluler 65 persen. Nah, jika Qtel ingin lebih dari 49 persen lepas dong lisensi pontap. Jangan seperti sekarang dimana tender offer terkatung-katung karena Qtel sibuk melobi putusan tersebut,” tegasnya.

Pada kesempatan lain, Ketua Bapepam-LK Fuad Rahmany mengungkapkan, Qtel bersedia melakukan penawaran tender saham (Tender offer) Indosat pada harga 7.388 rupiah per saham. Namun, Qtel belum bisa memastikan waktu pelaksanaan tender offer meskipun sudah menyepakati harga.

“Mereka masih ada masalah teknis sama Menkominfo. Itu bukan urusan saya, saya cuma mengurusi masalah tender offer,” jelasnya.

Kendala tersebut menyangkut keberatan Qtel untuk melakukan pemisahan usaha atau spin off untuk usaha jaringan tetap dari jaringan bergerak Indosat. Sebelumnya, Menkominfo memang mewajibkan Qtel untuk melakukan pemisahan antara unit jaringan tetap dan jaringan bergerak di Indosat.

Hal itu merupakan konsekuensi dari kelonggaran yang diberikan Menkominfo bagi Qtel untuk menguasai saham Indosat hingga maksimal 65 persen. Sebelumnya, Qtel hanya boleh memiliki saham Indosat maksimal 49 persen sesuai dengan aturan Daftar Negatif Investasi (DNI).

Melihat perkembangan yang terjadi belakangan ini dimana adanya ancaman untuk melaporkan dugaan intervensi MA ke KPK oleh dua LSM di atas, jika Qtel adalah investor yang taat hukum seharusnya menunda dulu tender offer.

Tetapi, jika para sheikh merasa mendapatkan “perlindungan” dari negara tentunya akan ada kejutan lain yang diterima oleh masyarakat Indonesia menjelang tender offer dilakukan. Karena selama ini terbukti lobi-lobi yang dilakukan para sheikh terbukti mampu melunakkan penguasa negeri ini. Kita tunggu saja![dni]

161208 Datacraft Garap Proyek VAS Senilai US$ 2 juta

JAKARTA—PT Datacraft pada awal Desember ini baru saja menyelesaikan proyek rancang ulang jaringan Value Added Service (VAS) berbasis Internet Protocol (IP) senilai dua juta dollar AS milik Telkomsel.

Diubahnya konfigurasi VAS tersebut melalui solusi Datacraft diharapkan dapat meningkatkan kinerja, menyederhanakan manajemen jaringan, dan troubleshooting akibat melonjaknya trafik ring back tones, trafik sms, instant messaging, dan voice mail dari pelanggan Telkomsel.

“Kami mengerjakan proyek ini selama delapan bulan. Dalam waktu yang singkat, Datacraft berhasil menganalisa struktur jaringan Telkomsel di 14 kota untuk memenuhi kebutuhan layanan digital dan antisipasi kebutuhan operator tersebut di masa depan,” tutur Presiden Direktur Datacraft Indonesia, Bambang Patrap Yakin di Jakarta, belum lama ini.

Dijelaskannya, dalam tahap menganalisa dan merancang topologi jaringan, perusahaanya mengidentifikasi dan melakukan penilaian dari berbagai hal terhadap jaringan, titik inter-koneksi dan perangkat-perangkat milik Telkomsel.

Solusi VAS yang telah dibangun ulang adalah infrastruktur Layer 2 berbasis IP yang handal dan telah memenuhi standarisasi yang dapat menghantarkan, memonitor, dan mengelola layanan-layanan yang penting bagi bisnis pada tingkat trafik yang terjadi saat ini dan mampu mengakomodasi kebutuhan yang lebih besar di masa depan.

Beberapa switch Catalyst 6506 milik Cisco dihadirkan di titik pusat jaringan guna memastikan kontinuitas dan skalabilitas. Poin agregasi menghasilkan desain jaringan hirarki yang menciptakan segmentasi jaringan untuk masing-masing aplikasi VAS.[dni]

161208 Dua Operator CDMA Tawarkan Tarif Rp 1

Dua operator pengusung teknologi Code Division Multiple Access (CDMA), Smart Telecom dan Indosat StarOne, seperti kompakan belum lama ini meluncurkan tarif satu rupiah bagi pelanggannya.

pt_smart_telecomSmart Telecom yang memiliki lisensi seluler menawarkan tarif satu rupiah per detik bagi panggilan ke sesama pelanggan Smart untuk prabayar dan pasca bayar. Dan 10 rupiah per detik untuk menelepon ke operator lain.

Sementera StarOne yang memiliki lisensi Fixed Wireless Access (FWA) mereformasi program promosi StarOne Ngorbit (Ngobrol Irit) bagi pelanggan prabayarnya dengan menawarkan satu rupiah per hari untuk menelepon berkali-kali sepanjang hari ke sesama pelanggan Indosat grup ( StarOne, Matrix, Mentari, dan IM3 ).

“Jika operator lain menawarkan tarif promo, maka kami berikan tarif tetap. Jadi, inilah tarif murah sebenarnya karena berlaku selama 24 jam,” klaim Chief Sales Officer Smart Telecom, Charles Sitorus di Jakarta, belum lama ini.

Selain memiliki tarif murah, lanjut Charles, masa aktif dari produk Smart juga lebih fleksibel dengan mensyaratkan pelanggan cukup melakukan panggilan telepon, SMS atau akses data yang akan dikenakan biaya minimal 10 rupiah dalam sehari, maka pelanggan akan mendapatkan bonus 30 hari masa aktif.

“Bonus masa aktif 30 hari akan diberikan jika masa aktif pelanggan di bawah 30 hari. Jika masa aktif pelanggan di atas 30 hari, maka pelanggan tidak akan mendapatkan bonus masa aktif. Bonus masa aktif hanya akan diberikan maksimum satu kali dari hari Senin sampai Minggu,” kata Charles.

Sementara itu, Juru bicara Indosat Adita Irawati menjelaskan, program StarOne yang direformasi mensyaratkan pelanggan mendaftarkan dua nomor lokal seluler Indosat dan dua nomor StarOne untuk menikmati tarif murah tersebut.

“Pergantian nomor hanya dapat dilakukan satu kali dalam kurun waktu satu bulan dan pulsa minimal setelah pendaftaran atau pergantian nomor adalah sepuluh ribu rupiah. Program ini berlaku hingga 30 Juni tahun depan. Rencananya di awal tahun depan progrm ini berlaku untuk pascabayar StarOne juga,” jelas Adita.[dni]

161208 Telkomsel Gunakan “Hydro Fuel Cell” Untuk Energi B TS

logo-telkomselOperator seluler Telkomsel mengembangkan penggunaan hydro fuel cell sebagai sumber energi untuk tenaga listrik Base Transceiver Stations (BTS) miliknya di Medan.

Energi alternatif ini melengkapi inovasi serupa yang digunakan oleh Telkomsel untuk pembangkit listrik berbasis bio-technology seperti tenaga surya (Solar cell), tenaga air (micro hydro), dan tenaga angin (win turbin). Tercatat, 78 BTS milik Telkomsel menggunakan berbagai energi alternatif tersebut di seluruh Indonesia.

Direktur Operasi Telkomsel David Ng melalui keterangan tertulis yang diterima belum lama ini menjelaskan, pengembangan inovasi tersebut sebagai upaya perseroan untuk menjaga kinerja pelayanan ke depan guna mengantisipasi kelangkaan pasoka listrik di daerah tertentu di Indonesia.

“Beberapa wilayah di Indonesia sangat langka listrik. Padahal, strategi perusahaan ke depan mengembangkan jaringan hingga wilayah pelosok. Karena itu kami harus mengembangkan sendiri sumber energi,” katanya.

Dijelaskannya, keunggulan penerapan sumber energy alternatif hydro fuel cell antara lain tidak bising karena tidak terdapat komponen bergerak, tidak polutan karena sekresi ( zat buangan ) yang ditimbulkan adalah H2O alias unsur air, dan memiliki efisiensi proses yang jauh lebih baik dibanding dengan sistem konvensional.

Energi yang terpasang dari sumber energi ramah lingkungan tersebut mencapai 0,112 Mega Watt atau setara dengan hampir 100 genset konvensional kapasitas 20 KVA yang biasa dipakai di industri telekomunikasi seluler.[dni]

151208 Jasa Transportasi Tetap Akan Tumbuh

macet2Penggunaan jasa transportasi selama 2008 tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif
meskipun pada kuartal ketiga krisis ekonomi global mulai menghampiri pasar domestik.

“Jasa transportasi tetap digunakan oleh masyarakat atau pebisnis untuk mendukung
usahanya, khsus udara, dan perkeretaapian terjadi pertumbuhan penggunaan baik untuk
angkutan penumpang atau barang,” ungkap Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal,
di Jakarta, Minggu (14/12).

Diungkapkanya, pada tahun ini diprediksi terjadi kenaikan penumpang angkutan udara
domestik sebesar 18,33 persen dibanding 2007 atau mencapai 46,34 juta penumpang.
Sedangkan untuk jumlah penumpang luar negeri diprediksi akan mencapai 3,37 juta
orang atau meningkat 5,64 persen dibanding tahun sebelumnya.

Kargo angkutan udara juga diprediksi mengalami kenaikan sebesar 17,08 persen
dibandingkan 2007 atau mencapai 323,22 juta ton. Sedangkan kargo luar negeri
diprediksikan naik sebesar 42,08 persen dibandingkan 2007 atau mencapai 60,12 juta
ton.

Dirjen Perhubungan Udara Budhi Mulyawan Suyitno menambahkan, meningkatnya penggunaan
angkutan udara tak dapat dilepaskan dari peningkatan kapasitas tempat duduk dan
prasarana.

Pada tahun 2008 kapasitas tempat duduk mencapai sekitar 65,898 juta penumpang.
Sedangkan fasilitas pembangunan landasan pada 2008 mencapai 409.026 m2 atau
meningkat 48 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dan fasilitas pembangunan pada
2008 sebesar 18.509 m2 atau meningkat 58 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dirjen Perekeretaapian Wendy Aritenang mengungkapkan, pelayanan penumpang kereta api
dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 6,39
persen per tahun.

“Kenaikan terbesar terjadi pada 2008 yang diperkirakan mencapai 191 juta penumpang
atau naik 13,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” jelasnya.

Kenaikan penumpang tersebut, lanjut Wendy, didominasi oleh angkutan KA Jabotabek
sebesar 124 juta (65%), dan sisanya KA non Jabotabek sebesar 67 juta penumpang (35
persen). Sementara untuk produksi angkutan barang KA hingga Desember 2008 mencapai
18,56 juta ton atau naik 10,37 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Angkutan KA barang pada 2008 didominasi oleh angkutan barang negosiasi sebesar 17,3
juta ton (93%) dan non negosiasi sebesar 1,27 juta ton (7 persen). Peningkatan
angkutan barang non negosiasi terjadi pada barang komoditi cepat (BC) dan Barang
Hantaran Penumpang (BHP).

“Pada tahun ini telah dilakukan peningkatan dan rehabilitasi prasarana KA
sepanjang 1.254,6 KM dan membangun rel baru sebesar 210,5 KM,” ujarnya.

Prediksi 2009
Berkaitan dengan prediksi penggunaan jasa kereta api dan pesawat udara pada tahun
depan, Wendy dan Budhi mengaku optimistis akan tetap terjadi pertumbuhan meskipun
melambat dibandingkan 2008.

“Di Indonesia untuk kondisi industri penerbangan arah jarumnya berputar berlawanan
dengan luar negeri. Jika di luar negeri baru terjadi krisis, di sini krisis sudah
terlewati pada 1998 dans ekarang berputar menuju arah perbaikan,” ujarnya.

Budhi menunjukkan dengan bukti semakin banyaknya maskapai yang memesan pesawat untuk
dioperasikan di Indonesia dan tingginya permintaan untuk mengajukan Surat Izin Usaha
Penerbangan (SIUP).

“Itu kan sudah bukti bahwa industri penerbangan di Indonesia tetap tumbuh. Apalagi
sekarang sewa pesawat makin murah dari sebelumnya untuk jenis A320 dikenakan sebesar
350 ribu dollar AS, sekarang turun menjadi 250 ribu dollar AS. Ini akan membuat
semakin banyak maskapai lokal menyewa pesawat baru untuk memperbaharui armada,”
katanya.

Menurut Budhi, pemain di industri penerbangan lokal berbeda dengan di luar negeri
yang mengandalkan pembiayaan maskapai dari perbankan. Di Indonesia, para pengusaha
industri penerbangan justru mengandalkan dana internal atau dari usaha lainnya.
“Contoh nyata Sriwijaya Air. Pemiliknya terlebih dulu memiliki usaha timah, baru
membuka maskapai,” ungkapnya.

Melihat kondisi yang ada, Budhi optimistis, jumlah angkutan penumpang domestik dan
internasional pada 2009 akan tumbuh 10 persen. “Apalagi saya optimistis pada Maret
2009 embargo oleh Uni Eropa akan dicabut karena Indonesia sebentar lagi memiliki
undang-undang penerbangan baru yang segera disahkan 17 Desember nanti,” tuturnya.

Sementara itu, Wendy mengungkapkan, jumlah penumpang angkutan kereta api akan tetap
tumbuh sekitar enam persen pada tahun depan karena pemerintah tetap berkomitmen
meningkatkan sarana dan prasarana moda tersebut.

“Untuk angkutan barang memang agak susah digeber karena di Jawa permintaan barang
itu bisa dibawa langsung ke pelabuhan Tanjung Priok. Sedangkan jalur ke situ belum
ada,” katanya.

Wendy mengungkapkan, potensi angkutan barang pada tahun depan akan meningkat jika
joint operation dengan Bukit Asam untuk angkutan batu bara di Sumatera Selatan dapat
terealisasi. Perusahaan patungan tersebut diprediksi akan meningkatkan kapasitas
daya angkut dari 6 juta ton menjadi 8 juta ton.

Jusman menambahkan, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 19,1 triliun rupiah
selama tiga tahun untuk merevitalisasi moda kereta api. “Pada tahun ini telah
digunakan sebesar 3,5 triliun dan tahun depan 3,6 triliun rupiah,” kata
Jusman.[dni]

151208 Tarif Angkutan Umum Akan Dievaluasi

JAKARTA—Pemerintah berencana akan mengevaluasi penetapan tarif angkutan umum
seandainya biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar mengalami
penurunan.

“Tentunya harus dievaluasi jika penurunan berlaku kepada dua jenis BBM
tersebut,” ungkap Menhub Jusman Syafii Djamal di Jakarta, Minggu (14/12).

Menurut Jusman, jika pada penurunan harga BBM yang dilakukan awal Desember lalu
organisasi angkutan darat (Organda) berkilah tidak bisa merevisi tarifnya karena
pemerintah hanya menurunkan BBM  jenis premium, maka ketika solar dan premium
diturunkan sudah sepantasnya dilakukan penurunan tarif.

“Hasil diskusi dengan Organda beberapa waktu lalu kan seperti itu. Jadi kita
tunggu saja nanti implementasinya,” katanya.

Berkaitan dengan pernyataan dari Organda yang mengatakan komponen BBM hanya
menyumbang tiga persen bagi biaya operasional, Jusman mengatakan, meskipun sebesar
tiga persen tetapi dampak dari penurunan BBM harus tercermin dari tarif yang
dikenakan oleh angkutan umum. “Karena itu saya bilang terbuka untuk dilakukan
evaluasi. Tentang berapa besarannya, mari berdiskusi,” jelasnya.

Dirjen Perhubungan Darat Soeroyo Alimoeso menjanjikan, evaluasi penurunan tarif akan
diikuti dengan pemangkasan birokrasi di jalan raya agar pungutan liar dapat ditekan.
“Organda kan sering mengeluh tentang pungutan liar yang katanya mencapai triliunan
rupiah. Kita sebagai regulator akan memberantas hal tersebut,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Organda Murphy Hutagalung menegaskan, tidak akan
melakukan penurunan tarif modanya karena beleid harga BBM yang diambil pemerintah
berlaku untuk mobil pribadi dan umum.

“Secara pribadi saya menyambut gembira penurunan harga BBM yang dilakukan
pemerintah. Tetapi masalahnya ini kan berlaku untuk semua jenis kendaraan. Kalau
begini tidak memberikan dampak bagi pengusaha angkutan umum,” tuturnya.

Murphy mengungkapkan, dampak dari kenaikan harga BBM pada awal tahun lalu telah
membuat tingkat isian angkutan umum menurun dari 70 persen menjadi 50 persen, harga
suku cadang melonjak naik sekitar 120 persen, dan pungutan liar semakin merajalela.

“Sekarang banyak calon penumpang  beralih ke sepeda motor. Nah, jika penurunan
BBM berlaku bagi semuanya, tetap saja kondisi kami tidak berubah. Perubahan terjadi
paling pada menurunnya biaya operasional sebesar lima persen,” katanya.

Murphy menyarankan, jika pemerinta berkeinginan pengusaha angkutan untuk merevisi
tarifnya maka harus dilakukan pembedaan harga BBM untuk angkutan umum dan pribadi.
Selain itu pungutan liar harus ditekan jumlahnya. “Jika dua itu dilakukan
pemerintah baru kita bisa duduk bersama membahas masalah penurunan tarif,”
tegasnya.

Pada kesempatan lain, Ketua Gabungan Asosiasi Perusahaan Makanan dan Minuman
Indonesia (GAPPMI) Thomas Darmawan mengharapkan, penurunan harga BBM tersebut akan
menaikkan daya beli masyarakat karena biaya untuk transportasi bisa dialihkan ke
kebutuhan lain.

“Penurunan yang dilakukan pemerintah lumayan signifikan, ini akan membuat
masyarakat bisa berhemat dan menaikkan daya beli,” jelasnya.

Sedangkan untuk harga makanan dan minuman, Thomas memperkirakan, baru akan terjadi
penyesuaian harga sekitar Januari 2009 karena pengusaha masih memiliki stok lama
dengan harga BBM sebelum kenaikan. “Tentunya harus dihabiskan dulu stok lama baru
bicara harga baru,” jelasnya.

Penurunan harga makanan dan minuman, lanjut Thomas, akan memperhatikan turunnya
nilai dollar AS dan harga pangan. “Nilai dollar AS sepertinya sudah tidak naik
turun lagi. Dan harga pangan dunia menunjukkan penurunan seperti untuk minyak
goreng, telur, dan terigu,”jelasnya.

Thomas menyarankan, pemerintah juga mencabut subsidi pajak pertambahan nilai (PPN)
sebesar 10 persen untuk BBM non subsidi yang selama ini digunakan pengusaha untuk
berproduksi. “Penurunan BBM itu kan berpengaruh pada angkutan barang. Sementara
untuk produksi belum. Nah, jika PPN dicabut sebenarnya pemerintah tidak rugi karena
hasil produksi sendiri dikenakan PPN,” katanya.[dni]