131208 ERP Butuh UU LLAJ Baru

jakartatransjakartabusspurinderjalansudirmanJAKARTA—Implementasi dari sistem Electronic Road Pricing (ERP) di Indonesia masih harus menunggu Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) yang baru karena di regulasi lama (UU No 14/1992 tentang LLAJ) belum mengatur tentang sistem tersebut.

“Kita harus menyiapkan dulu regulasinya, baru setelah itu memikirkan ERP dengan melakukan studi, menyiapkan infrastruktur, dan lainnya,” kata Dirjen Perhubungan Darat, Dephub, Suroyo Alimoeso, di Jakarta, Jumat (12/12).


ERP sebelumnya diwacanakan diimplementasikan di sejumlah kota besar di Indonesia seperti Jakarta yang bertujuan mengurangi kemacetan lalu lintas. Pemda DKI Jakarta mewacanakan ERP akan diterapkan akhir 2008, tetapi ternyata sampai sekarang tak ada perkembangannya.


Menurut Alimoeso, pembahasan RUU LLAJ yang baru sebagai pengganti UU No 14/1992 tentang LLAJ baru akan dibahas dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI pekan depan. “Pekan depan dirakerkan,” katanya.


Masalah ERP, menurut Suroyo, tidak hanya sekadar mengenakan pungutan ketika mengunakan jalan protokol. “Jika seperti itu apa bedanya dengan jalan tol. Karena itu diperlukan regulasi yang mengatur secara benar,” jelasnya.

ERP sendiri, kata Suroyo, memang sudah diterapkan di beberapa negara maju seperti Singapura sejak 1975. Pengertian ERP di negeri Singa tersebut adalah sistim elektronik di jalan yang mensyaratkan pengguna jalan tertentu harus membayar.

ERP didisain untuk menciptakan sistim yang adil bagi pengguna kendaraan bermotor, terutama ketika melewati jalan tertentu dalam keadaan lalu lintas padat.

Suroyo kemudian menegaskan, jika nantinya disepakati perlu ERP maka pelaksanaannya jangan sampai salah kaprah seperti yang terjadi dengan jalan tol di Indonesia .

“Jalan tol di Indonesia kan jalan bebas hambatan, tetapi aturan main di tol tidak ditegakkan seperti masalah aturan kecepatran dan penggunaan bahu jalan,” jelasnya.[dni]

131208 Harga Avtur Akan Direvisi Setiap Dua Minggu

JAKARTA—Industri penerbangan komersial lokal akhirnya mendapatkan kabar gembira tentang harga bahan bakar minyak (BBM) Avtur yang dikenakan pada maskapai oleh Pertamina.

Hasil pertemuan Indonesia National Air Carriers Association (Inaca) dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut pada Kamis (11/12) malam, menyepakati kemungkinan penetapan harga avtur direvisi setiap dua minggu sekali alias dalam satu bulan terdapat dua kali penaaran harga avtur dari Pertamina.

pertamina1

“Saya mendapatkan laporan dari pihak Inaca tadi pagi. Sepertinya ada kesepakatan untuk menetapkan harga avtur sebulan dua kali. Ini berarti Pertamina merespons himbauan dari Dephub dan Inaca,” ungkap Menhub Jusman Syafii Djamal di Jakarta, Jumat (12/12).

Jusman mengharapkan, jika revisi sebanyak dua kali sebulan tersebut dapat direalisasikan akan membuat harga tiket secara keseluruhan lebih murah karena salah satu komponen tarif yakni fuel surcharge semakin murah. “Tentunya dengan fuel surcahrge turun maka konsekuensinya harga tiket yang dibayarkan penumpang semakin murah. Dan ini hal yang, wajar dituntut penumpang dari maskapai,” tegasnya.

Untuk diketahui, harga avtur Pertamina di depot pengisian pesawat udara (DPPU) Bandara Soekarno-Hatta telah diturunkan secara periodik setiap bulan. Pada 1 September, misalnya, Pertamina menurunkan harga avtur rata-rata 15 persen di seluruh DPPU Pertamina.

Selanjutnya pada Oktober 2008, harga avtur ditambah PPN di DPPU Bandara Soekarno-Hatta sebesar 9.042 rupiah  per liter, sedangkan pada November harganya diturunkan lagi menjadi 7.623 rupiah  per liter. Adapun, per 1 Desember harga avtur ditambah PPN di DPPU Bandara Soekarno-Hatta dijual sebesar 7.282 rupiah  per liter.

Secara terpisah, Sekjen Inaca Tengku Burhanuddin mengakui adanya pertemuan antara Inaca dan Pertamina, kemarin malam. “Memang ada rencana untuk menetapkan harga avtur sekali dua minggu. Tetapi waktu realisasinya belum ditentukan,” ungkapnya.

Tengku mengharapkan, skema tersebut dapat diimplementasikan oleh Pertamina secepatnya agar mulai tahun depan penetapan harga avtur tidak lagi diubah sebulan dua kali, tetapi menjadi sebulan empat kali.

“Jika diubah sebulan dua kali itu belum mendekati harga pasar. Setiap minggu diubah baru mendekati harga pasar karena komoditas tersebut naik turun nilainya belakangan ini,” tegasnya.

Burhanuddin menambahkan, Pertamina juga memiliki niat untuk mengonversi kilangan di Balongan yang selama ini memproduksi kerosene untuk menghasilkan avtur. Jika rencana ini terealisasi maka produksi di Indonesia akan berlimpah dan tidak perlu lagi menentukan harga avtur berdasarkan Mid Oil Platts Singapore (MOPS).

Berkaitan dengan kemungkinan turunnya harga tiket jika skema penetapan avtur tersebut direalisasikan, Burhanuddin mengingatkan, hal itu tidak serta merta terjadi karena ada komponen lain yang mempengaruhi harga tiket yang dibayar oleh penumpang. Komponen tersebut adalah nilai tukar dollar AS terhadap rupiah.

“Saya harus ingatkan skema ini belum tentu membuat harga tiket menjadi lebih murah. Kita harus lihat dulu nilai dollar AS. Hal ini karena biaya operasional maskapai ada juga yang tergantung nilai tukar tersebut seperti sewa pesawat dan lainnya,” jelasnya.

Namun, lanjut Burhanuddin, jika kapasitas dari pesawat terisi penuh, maskapai tentunya akan menurunkan harga tiketnya. “Jika armada terisi penuh setiap harinya tentu maskapai berani menawarkan harga murah. Maskapai itu lebih berkonsentrasi mencari penumpang untuk diangkut, jangan dipikir hanya memupuk keuntungan,” tegasnya.

Pada kesempatan lain, Juru bicara Pertamina Anang Noor Murphy mengatakan, kemungkinan besar untuk menetapkan harga avtur layaknya BBM non subsidi seperti Pertamax bisa saja dilakukan oleh BUMN tersebut.

“Kami tidak keberatan untuk melakukan hal tersebut jika maskapai merasa skema penetapan satu bulan sekali itu memberatkan mereka,” katanya.

Dia menjelaskan, selama ini penetapan dari harga avtur mengacu pada MOPS dan nilai tukar dollar AS. “Selama ini kami transpran menetapkan harga avtur. Jika maskapai mempertanyakan transparansi yang kami implementasikan dalam bentuk penetapan harga tersebut, seharusnya itu tidak usah dipertanyakan, karena semua sudah jelas. Transparansi yang kami berikan tentunya sesuai dengan misi perusahaan,” tegasnya.

Ketika ditanya tentang realisasi dari penetapan skema baru tersebut, Anang mengatakan, saat ini Pertamina sedang melakukan kajian. “Secara resmi akan diumumkan oleh Pertamina dalam waktu dekat,” katanya.[dni]


131208 Pemulangan Jemaah ONH Plus Terlambat

kabahProses pemulangan hari kedua jemaah ONH Plus dari Bandara Internasional King Abdul Aziz (KAIA), Jeddah, Kamis (11/12) mengalami keterlambatan akibat   alat pemindai infra merah (x-ray) untuk  bawaan jemaah menuju ruang tunggu penumpang bandara itu terbatas jumlahnya.

Selain jumlah x-ray yang terbatas, rendahnya kedisiplinan jemaah terhadap ketentuan barang bawaan juga kian memperparah kondisi.

Staf juru bicara Garuda Indonesia khusus untuk ibadah haji, Hotma Siregar melalui keterangan tertulisnya menjelaskan, dari lima penerbangan yang dijadwalkan, delay terlama dialami pesawat dengan nomor penerbangan adalah GA 7976. Menurut jadwal, pesawat yang membawa sebanyak 425 jemaah menuju Jakarta itu mengudara (take-off) pada pukul 15.15 waktu setempat. Namun, akibat hambatan tersebut pesawat baru lepas landas pada pukul 16.34 watu setempat, atau terlambat hampir 1,5 jam.

”Karena dari dua x-ray yang ada, cuma satu yang difungsikan. Akibatnya, proses pemeriksaan menjadi lebih lama. Sudah begitu, jemaah juga masih banyak yang tidak mematuhi aturan,” ujarnya.

Dikatakannya, aturan-aturan yang dilanggar jemaah tersebut, antara lain masih ditemukannya jemaah yang membawa barang bawaan melebihi batas maksimum 7 kg hingga air zam zam ke atas pesawat.

Selain itu, tidak sedikit pula jemaah yang kedapatan oleh petugas x-ray di bandara membawa benda-benda yang masuk dalam kategori barang berbahaya (dangerous goods) di dalam tasnya. Di antaranya gunting, korek api, pisau cukur, dan sejenisnya. Antrean panjang di depan pintu pemeriksaan itu pun tak terelakan, karena proses pemindaian harus diulang setelah benda-benda yang dicurigai di kuras petugas.

Untuk mempercepat proses pemeriksaan, petugas pun terpaksa melakukan sweeping terhadap seluruh barang bawaan jemaah dan menyitanya. Menurut Hotma, hampir 90 persen jemaah mengabaikan ketentuan yang menjadi bagian dari aturan keselamatan penrbangan haji ini.

”Seluruh barang-barang hasil sweeping kita serahkan kepada pihak penyelenggara ke lokasi city check in Garuda, di Madinatul Hujjaj, untuk dikirim terpisah kepada pemiliknya melalui penerbangan lain,” ujarnya.

Pada hari kedua pemulangan jemaah ONH Plus Kamis (12/12), total jemaah yang diangkut Garuda mencapai 2020 orang.  Sedangkan pada hari pemulangan pertama, Rabu (11/12), terangkut sebanyak 494 jemaah melalui dua penerbangan. Dengan demikian, total jemaah yang dipulangkan hingga penerbangan terakhir pukul 20.30 waktu setempat, mencapai 2514 orang.

Sementara pada pemulangan hari ketiga, Jumat (13/12), jemaah ONH Plus yang akan diterbangkan Garuda ke tanah air sebanyak 1.578 orang melalui empat penerbangan mulai pukul 00.30-20.30 waktu setempat. Yaitu GA 7995 yang mengangkut 361 jemaah, GA 7997 (367 jemaah), GA 985 (425 jemaah), dan GA 981 (425 jemaah).

”Kami mengimbau, tidak hanya kepada para jemaah tetapi juga pihak penyelenggara untuk mematuhi aturan tentang barang bawaan ini.  Karena ini bukan keinginan Garuda semata, tetapi sesuai dengan aturan keselamatan penerbangan internasional yang dikeluarkan IATA,”katanya.[dni]

121208 SIUPAL 19 Perusahaan Resmi Dibekukan

kapal-lautJAKARTA–Regulator akhirnya merealisasikan janjinya untuk membekukan surat   izin  usaha
pelayaran (Siupal) 19 perusahaan pelayaran di seluruh Indonesia karena tidak memenuhi syarat.


Kepala Bagian Hukum dan Humas Departemen Perhubungan, Sahat
mengatakan, pembekuan 19 perusahaan tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Dephub, Sunaryo, Rabu (10/12) lalu.


” Surat pembekuannya telah ditandatangani oleh Pak Dirjen. Karenanya perusahaan-perusahaan tersebut dilarang beroperasi atau menggunakan Siupal yang sudah dibekukan untuk keperluan bisnis mereka,” kata Sahat di Jakarta, Kamis (11/12).


Ke 19 perusahaan tersebut adalah 10 perusahaan yang berada di
Jakarta, empat dari Riau, dan masing-masing satu perusahaan dari
Kota Makassar, Surabaya, Samarinda, Kendari dan Bitung.

Sebelumnya, menurut Sahat perusahaan-perusahaan tersebut memang telah
memenuhi syarat yaitu mempunyai kapal dan sudah mendirikan akte
perusahaan sehingga Dephub memberikan siupal.

Namun pada perjalanan waktu, dengan berbagai alasan mereka tidak memiliki kapal lagi. Padahal, syarat utama perusahaan pelayaran harus memiliki armada sendiri.


Ditambahkannya, saat ini Dephub juga sudah memperingatkan kepada 20
perusahaan pelayaran lainnya yang juga tidak lagi memiliki kapal. Bila dalam jangka waktu tiga bulan tidak mengadakan armada pelayaran, maka nasib mereka juga akan sama dengan 19 perusahaan yang telah dicabut sebelumnya.

Sahat menjelaskan, setelah dibekukan, perusahaan tersebut dipersilakan untuk mengajukan lagi siupal. Namun mereka harus memenuhi syarat perusahaan pelayaran yaitu memiliki armada kapal dan dokumen-dokumen pendukung. “Kalau tidak memenuhi syarat akan ditolak,” ujarnya.

Sahat membantah, jika selama ini ada siupal bodong yang beredar.”Siupal yang
diberikan kepada 19 perusahaan tersebut adalah siupal asli. Namun karena tidak memenuhi syarat, siupal tersebut dibekukan. Kami tidak pernah mengeluarkan siupal bodong,” tegasnya.[dni]



Perusahaan Pelayaran Yang Dibekukan Siupalnya
1.  PT Bahari Teluk Bone ( Makassar )
2.  PT Benua Malacho Lines ( Jakarta )
3.  PT Marina Abadi Suliki (Dumai)
4.  PT Mentari Prima Bahari (Bitung)
5.  PT Jaya Langkara Samudera ( Jakarta )
6.  PT Atet Lines (Samarinda)
7.  PT Celebes Jaya Lines ( Jakarta )
8.  PT Indosea Perkasa Lloyd ( Jakarta )
9.  PT Artama Indo Samudera ( Jakarta )
10. PT Megah Pelita Antar Nusa (Dumai)
11. PT Bahtera Cakra Ardiya ( Jakarta )
12. PT Anugrah Dharma Abadi ( Jakarta )
13. PT Anugrah Sinar Lautan (Pekanbaru)
14. PT Arumbai Mitra Nusantara ( Surabaya )
15. PT Megatama Mestika (Bengkalis)
16. PT Mega Maritim ( Jakarta )
17. PT Anugrah Bahari Timur ( Jakarta )
18. PT Andhika Cipta Nusa (Kendari)
19. PT Armandi Prana ( Jakarta )

sumber: Departemen Perhubungan

121208 Tarif Lini II Tanjung Priok Akan Direvisi

Dewan Pengguna Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) akan merevisi besaran tarif lini II di pelabuhan Tanjung Priok yang dinilai memberatkan para pemilik barang.


“Kami telah menerima keluhan dari para pemilik barang (shippers). Kita akan segera mengaji dan menyusun komponen tarif lini II untuk mengapresiasi keluhan para shippers tersebut,” tutur Ketua Depalindo Toto Dirgantoro, kepada Koran Jakarta, Kamis (11/12).


Toto mengatakan, dalam mengaji dan menyusun tarif baru nantinya akan ditentukan komponen sesuai jasa yang diberikan dan besarannya dalam rupiah. “Kita sengaja menggunakan rupiah agar devisa tidak lari ke luar. Apalagi nilai dollar AS semakin tinggi,” jelasnya.


268263_gbrcargoBerkaitan dengan besaran tarif secara nominal, Toto mengatakan, karena jasa tersebut berdasarkan kesepakatan antarperusahaan alias business to business (B2B) maka angkanya akan diserahkan pada mekanisme pasar.


“Kebijakan ini sesuai regulasi tentang penetapan tarif yang diatur oleh undang-undang dimana tarif hasil kesepakatan pengguna dan penyedia jasa dan disetujui pemerintah,” jelasnya.


“Yang jelas kita akan menggunakan batas atas dengan patokan harga tertinggi. Setelah itu diserahkan ke pemerintah untuk diketahui agar menjadi evaluasi apakah komponen yang digunakan sesuai regulasi,” jelasnya.


Tarif lini II adalah pelayanan jasa barang untuk status peti kemas yang barang-barang di dalamnya dimiliki oleh lebih dari satu pemilik barang (Less Than Container Load/ LCL).


Penetapan tarif tersebut dilakukan pada Mei 2007, dan diimplementasikan dua bulan berikutnya oleh enam asosiasi yang selama ini terlibat dalam akifitas ekspor-impor di Tanjung Priok.


Keenam asosiasi itu adalah DPW Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI), BPD Gabungan Importir Nasional (GINSI) DKI Jakarta, DPC Indonesia Ship Owner Asosciation (INSA) Jaya, Asosiasi Tempat Penimbunan Sementara Indonesia (APTESINDO), Gabungan Forwader dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) DKI Jakarta, dan DPC Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Tanjung Priok.


Sembilan komponen yang ditetapkan dalam biaya pergudangan adalah biaya penumpukan, biaya mekanik, biaya delivery, biaya retribusi kebersihan, biaya surveyor, biaya administrasi pergudangan, biaya behandel, uang dermaga, dan surcharge.


Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Maret 2008 telah mengeluarkan putusan yang menyatakan tarif lini II melanggar Pasal 5 UU No 5 /99. Akibat dari praktik tidak sehat tersebut dalam jangka panjang terjadi disinsentif bagi pelaku karena tidak adanya elasitas bersaing.


Lembaga tersebut menyarankan pada pemerintah untuk pemerintah menghentikan praktik ini karena asosiasi tersebut menggunakan dasar hukum menjalankan praktiknya.


Aturan yang dimaksud adalah Keputusan Menteri (KM) No 72/2005 tentang perubahan KM No 50/2003 tentang jenis struktur dan golongan tarif jasa di pelabuhan.


Sebelumnya, Ketua IEI Amalia Achyar menjelaskan, akibat implementasi dari tarif lini II yang melenceng dari kesepakatan awal, maka para importir mengalami kerugian sekitar 1,454 triliun rupiah selama periode Oktober-November 2008.


“Berdasarkan hasil kesepakatan pada pertengahan tahun lalu telah ditetapkan tarif lini II terdiri atas sembilan komponen. Tetapi praktik di lapangan, ada 14 komponen yang dibebankan ke importir. Ini membuat biaya untuk mengeluarkan barang dari Priok menjadi mahal,” ungkapnya.


Deputy Chairman Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto menyarankan, agar tarif lini II tidak membebani para importir maka aktivitas bongkar barang dari kontainer dilakukan di luar pelabuhan Tanjung Priok.


“Sebaiknya jika memungkinkan bongkar muat dilakukan langsung di kawasan berikat. Seperti barang yang aka dibawa ke Jawa Barat, langsung saja dibawa ke kawasan berikat karawang dan dibongkar di sana oleh pemilik,” tuturnya.


Menanggapi hal itu, Toto tidak mendukung usulan tersebut karena selama ini jasa pemindahan barang dikerjakan oleh para forwarder. “Semua itusudah menjadi jasa forwarder. Lebih diserahkan kepada ahlinya,” jelasnya.


Pada kesempatan lain, Administratur Tanjung Priok Bobby Mamahit mengatakan, sebagai regulator pihaknya akan memfasilitasi pertemuan antarpengguna dan penyedia jasa untuk membuat kesepakatan tarif baru di lini II.


“Regulator tidak bisa intervensi karena sesuai amanat undang-undang penetapan tarif ini hasil kesepakatan kedua belah pihak,” katanya.


Sebagai regulator, lanjutnya, hasil kesepakatan tarif itu akan diperiksa apakah struktut dan komponennya sesuai aturan. Jika sesuai aturan, akan disahkan. “ Jika dulu terkesan dibiarkan karena kita tidak kekuatan untuk menekan berupa persetujuan itu. Sekarang kan kondisinya beda, apalagi ada putusan KPPU itu. Saya rasa masalah ini akan cepat selesainya,” jelasnya.[dni]

121208 19 Perusahaan Dapatkan APAI 2008

zyrex-cruiser-gef525JAKARTA —Sebanyak sembilan belas perusahaan yang menghasilkan produk asli Indoneseia berhasil menggaet Anugerah Produk Asli Indonesia (APAI) 2008.

Ke-19 produk yang memperoleh APAI 2008 adalah susu SGM, susu Cimory, Biskuit Gery, Hammer, Stimuno, Jamu Sariayu, Asap cair Deorub, Bihun
Jagung Pilihan Bunda, Ayam Probio Pronic, Kuku Bima, Hotel Santika,
Kopi Kapal Api, Meter Air Linflow, Mugen, Zyrec, Cardnetic, Layanan
Yes Tiki JNE, dan Biotama.

“Anugerah ini bisa menjadi motivasi bagi enterprenuer Indonesia untuk
meningkatkan mutu produknya,” kata Sekjen Departemen Perindustrian
(Depperin), Agus Tjahajana, pada acara APAI 2008 di Jakarta, Kamis (11/12).


Dikatakannya, dalam kondisi krisis seperti saat ini banyak negara
menutup pasarnya dan justru mencari pasar ekspor baru. Salah satunya
yang bisa menyelamatkan pasar dalam negeri adalah penggunaan produk
lokal.

Menurut dia, dengan jumlah penduduk yang besar seharusnya kemampuan
Indonesia untuk bertahan dari krisis keuangan global cukup besar.
Namun yang menjadi kendala adalah kemauan masyarakat untuk
menggunakan produk dalam negeri sangat kecil.

Masih menurut Agus, pemenang dari APAI 2008 ini bukanlah suatu kebetulan,
karena jelas produk yang terpilih memang memiliki kelebihan dan
dianggap mampu bersaing secara global.


Pada kesempatan sama, Presiden Direktur PT Zyrexindo Mandiri Buana, Timothy
Siddik mengatakan, masyarakat Indonesia perlu menghargai produk
lokal, dengan demikian industri lokal akan berkembang dan semakin
kuat.

“Jika bangga menggunakan produk sendiri, berarti juga
ikut memerangi produk ilegal yang masuk ke Indonesia ,” tuturnya.[dni]