091208 Operator Diwajibkan Konsumsi Barang Lokal

Pada tahun ini diperkirakan omzet dari industri telekomunikasi di Indonesia mencapai
70 triliun rupiah. Angka itu memang tergolong fantastis. Namun, dibalik fantastisnya
angka tersebut ada sesuatu yang membuat banyak pelaku menjadi miris.

Hal itu apalagi kalau bukan kenyataan dari minimnya industri lokal menyerap belanja
modal dari para operator. Diperkirakan pemain lokal hanya menikmati sekitar
tiga persen dari omzet yang dihasilkan operator. Dan lebih menyedihkan lagi,
dari angka tersebut yang merupakan produk asli nasional hanya berkisar di angka
0,1 persen-0,7 persen.
“Padahal produk nasional tidak kalah kualitasnya dengan buatan luar negeri. Karena
itu sebagai regulator kami mencoba menjadi fasilitator agar industri komponen
dalam negeri bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” ujar juru bicara
Departemen Komunikasi dan Informatika, Gatot S Dewo Broto, kepada Koran Jakarta,
akhir pekan lalu.
Gatot mengungkapkan, bentuk dukungan dari pemerintah untuk penggunaan komponen dalam
negeri tersebut terlihat dalam syarat pemberian lisensi 3G bagi para operator
beberapa tahun lalu.

towerDalam persyaratan tersebut, pemerintah mensyaratkan pemegang
lisensi untuk membelanjakan 30 persen dari belanja modal (Capital Expenditure/Capex)
untuk komponen dalam negeri.

“Ketika itu pemerintah sudah melihat industri komponen lokal mulai kewalahan.
Karena itu perlu insentif seperti persyaratan lisensi tersebut,” katanya.
Dan ketika krisis ekonomi global mulai menunjukkan potensi tsunami bagi pemain
manufaktur lokal, Gatot menegaskan, pemerintah kembali menunjukkan dukungan untuk
membuat aksi penyeleamatan.

Aksi penyelamatan tersebut berupa rencana mengeluarkan suatu regulasi dalam bentuk
peraturan menteri komunikasi dan informatika yang akan mewajibkan operator
telekomunikasi untuk menggunakan komponen dalam negeri di setiap pengembangan
infrastrukturnya.

“Jika sebelumnya belanja dari capex untuk 3G diwajibkan 30 persen teralokasi untuk
komponen dalam negeri. Di regulasi yang baru tersebut kami wajibkan capex secara
keseluruhan disisakan 30 persen untuk pemain lokal,” tuturnya.

Menurut Gatot, regulasi tersebut tidak hanya membuat pemain komponen lokal yang akan tertolong, tetapi operator telekomunikasi pun akan terselamatkan karena capex dibelanjakan dalam bentuk Rupiah.

“Nilai dollar AS berfluktuasi. Jika capex dihabiskan dalam dollar AS, bisa tidak kuat pendanaan dari para operator di tahun depan,” jelasnya.

Guna memberikan efektifitas dari regulasi tersebut, jelas Gatot, nantinya akan
disertai dengan sanksi denda bagi operator yang tidak mematuhi. “Aturan soal denda
terpisah dalam rancangan peraturan menteri sendiri. Sekarang dalam tahap pembahasan
seiring direvisinya aturan tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),”
tuturnya.

Untuk menjunjung transparansi dalam menilai penyerapan komponen lokal, pemerintah
akan memperbolehkan operator untuk menghitung sendiri di samping regulator juga akan
melakukan hal yang sama. “Nanti akan kita cocokkan. Jika perhitungan operator
berbeda dengan regulator akan diklarifikasi. Namun, seandainya terbukti perhitungan
operator meleset, kita akan jatuhkan sanksi,” tegasnya.

Komponen yang dihitung konsumsi domestik tidak termasuk biaya untuk pengadaan
tanah, pembangunan gedung, penyewaan gedung, pemeliharaan gedung, dan gaji pegawai.

Gatot mengutarakan, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini merupakan sesuatu yang
lazim dan di negara lain juga dilakukan. “China dan Korea bisa berkembang industri
lokalnya karena pemerintah melakukan perlindungan. Di sini pun pemerintah hanya
melakukan proteksi industri lokal, bukan melakukan penunjukkan langsung satu
perusahaan. Jadi, ini bukan sesuatu yang harus diperdebatkan,” tegasnya.

Pengamat telematika dari Universitas Indonesia Riri Fitri Sari mendukung langkah
pemerintah yang mendorong operator untuk mengonsumsi komponen lokal tersebut.
“Adanya law enforcement dari pemerintah tersebut akan membuat munculnya rencana
bisnis yang lebih pasti dari pemain lokal untuk memnuhi kebutuhan yang akan muncul
nantinya. . Rencana bisnis tersebut akan muncul menjadi kekuatan dari rantai nilai
pasokan (supply value chain) dan menguntungkan secara ekonomis,” katanya.

Menurut Riri, regulasi dari pemerintah tersebut akan membuat semua unsur di negeri
ini tidak mencari jalan singkat dalam membangun industri komponen teknologi
informasi, tetapi akan memperhitungkan konsep permintaan dan penawaran yang
seimbang agar roda ekonomi dalam negeri dapat berputar seperti dulu.

Pengamat telematika dari STT Telkom Miftadi Sudjai mengatakan regulasi yang dibuat
pemeritah tersebut merupakan hal yang wajar. “Jika boleh saya bilang justru ini
terlambat. Seharusnya puluhan tahun lalu,” katanya.

Menurut Miftadi, selama ini bangsa Indonesia hanya sebatas sebagai konsumen dari
inovasi teknologi yang dibuat oleh pemain asing. Hal itu dapat ditunjukkan dengan
tidak adanya komitemen dari penyedia jaringan asing yang ingin membangun pabrik di
Indonesia.

“Semua vendor asing itu hanya mendatangkan barang secara impor. Kalau begini
negara tidak optimal mendapatkan devisa berupa pajak,” tuturnya.
Miftadi mengungkapkan, jika manufaktur lokal didorong untuk berkembang oleh pemain
asing maka akan ada dampak berganda secara ekonomi bagi Indonesia.”Jika pemain
asing itu membuka pabrik akan ada industri turunan seperti pemasok dan lainnya.

Selain itu, negara juga akan mendapatkan tambahan pajak tidak hanya PPN, Pola
seperti inilah yang dikembangkan oleh China” tuturnya.
Secara terpisah, Direktur Pemasaran Indosat Guntur S Siboro menilai kebijakan
pemerintah tersebut seharusnya didengungkan sepuluh tahun lalu, ketika operator
mulai membangun. “Jika dilakukan dari dulu, komponen lokal bisa berkembang sejalan
dengan pertumbuhan operator. Tidak seperti sekarang dimana, pertumbuhannya jomplang
sekali,” katanya.

Dia menyarankan, pemerintah sebelum menerapkan regulasi tersebut seharusnya
membangun dulu industri manufaktur lokal agar ada daya tawar yang kuat ke operator.
“Kita sebenarnya sangat senang jika ada pemasok dari dalam negeri karena
belanjanya dari Rupiah. Tetapi kondisi saat ini kan tidak memungkinkan, karena tidak
adanya industri manufaktur teknologi informasi lokal yang berkembang,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI), Merza
Fachys mengaku, heran dengan langkah dari Depkominfo yang akan menerbitkan
regulasi tentang penggunaan komponen lokal oleh operator.
“Setahu saya sudah ada keputusan dari menteri perindustrian tentang pedoman tata
cara perhitungan tingkat kandungan lokal terhadap Capex dan biaya operasional
suatu badan usaha,” tuturnya.

Menurut Merza, munculnya regulasi baru akan membuat peraturan pemerintah menjadi
tumpang tindih. “Depkominfo seharusnya berkoordinasi dengan Depperin untuk
mengetahui komponen yang sudah bisa dibangun di dalam negeri, agar bisa menentukan
batas-batas minimum yang realistis. Jangan main jalan sendiri. Dan menurut hemat
saya, sebaiknya masalh ini diserahkan ke Depperin,” katanya.

Dia menyarankan, langkah yang paling tepat dilakukan regulator telekomunikasi saat
ini adalah membuat lanskap Informasi Communication Technology (ICT) untuk
menentukan benarkah Indonesia perlu mengembangkan semua komponen (Hardware dan
Software) secara end-to-end di dalam negeri, atau hanya fokus di bagian tertentu
saja.
“Contoh paling nyata itu ada di India dan China. India dari awal focus di
Informasi dan teknologi alias perangkat lunak. Sementara di China lebih ke
manufakutrnya,” katanya.
Setelah kebijakan tersebut tercantum dalam road map, lanjut Merza barulah ditentukan
startegi untuk menjalankan. Misal, dengan menentukan dalam beberapa tahun ke depan
operator telah mengonsumsi komponen dalam negeri sekian persen. “Jadi, tidak bisa
ujug-ujug dibuat peraturan. Kalau seperti sekarang ini kan layaknya membuat
hitungan yang jatuh dari langit alias tanpa perencanaan,” tandasnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s