101208 Belanja Modal Sektor Telematika Stagnan

anindya_btelJAKARTA – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) memperkirakan belanja modal
dari sektor telematika pada tahun depan akan mengalami stagnasi alias tidak ada
pertumbuhan jika dibandingkan tahun ini.

Pada tahun ini belanja modal atau capital expenditure (Capex) dari sektor telematika
berkisar 70 triliun rupiah. Hampir 80 persen terserap untuk sektor telekomunikasi
dan sisanya mengembangkan industri pendukung seperti perangkat lunak dan lainnya.

“Kami memperkirakan besaran dari Capex tahun depan akan sama dengan tahun ini. Hal
ini karena adanya krisis ekonomi global yang membuat perusahaan kesulitan mencari
pembiayaan dan melambatnya pertumbuhan pelanggan telekomunikasi,” ungkap   Ketua
Komite Tetap Telematika Kadin Anindya N. Bakrie, di Jakarta, Rabu (9/12).

Diungkapkannya, pada tahun ini penetrasi dari layanan telekomunikasi telah mencapai
65 persen dari total populasi penduduk Indonesia. Hal itu membuat ada sekitar 143
juta nomor yang aktif hingga akhir tahun nanti.

“Pada tahun ini ada pertumbuhan pelanggan di sektor telekomunikasi sekitar 40
persen. Namun, mulai tahun depan pertumbuhan akan melambat menjadi 20 persen,”
ungkap Anindya.

Pertumbuhan yang melambat tersebut, lanjutnya, membuat Capex dari operator akan
banyak terserap untuk meningkatkan kapasitas dari jaringan, sedangkan untuk
perluasan hanya sesuai dengan kebutuhan pasar.

“Yang mahal itu kan sebenarnya perluasan jaringan karena biaya tinggi untuk site
aqcuisition dan lainnya. Kalau meningkatkan kapasitas, kan hanya mengoptimalkan
infrastruktur yang sudah ada,” katanya.

Anindya mengungkapkan, pemenuhan belanja modal sektor telematika pada tahun depan
tidak lagi didominasi oleh pembiayaan asing melainkan dari perbankan lokal. “Nilai
dollar terlalu tinggi. Bank-bank lokal akan menjadi incaran dari para operator untuk
mencari dana. Kendala di bank lokal ini hanya di maslah suku bunga yang terlalu
tinggi,” katanya.

Sumber lainnya, lanjut Anindya, datang dari pemilik sahamberupa suntikan dana segar
langsung dan kas internal perusahaan. “Perusahaan akan berpikir untuk mencari dana
dari luar negeri. Karena persyaratannya lebih berat. Karena itu lebih senang
menggunakan dana  sendiri,” tuturnya.

Selanjutnya Anindya mengungkapkan, mulai tahun depan di sektor telematika mulai
terjadi euforia bisnis new media. Bisnis ini adalah mengandalkan teknologi internet
sebagai penghantar informasi.

“Pada tahun ini new media sudah menyerap belanja iklan hingga 80 miliar rupiah.
Kemungkinan tahun depan akan terjadi pertumbuhan yang positif,” tuturnya.

Ketua Indonesia Mobile and Online Content (IMOCA) A. Haryawirasma menambahkan,
khusus untuk bisnis konten bagi pelanggan telekomunikasi nilai bisnisnya tahun ini
mencapai 1,5 hingga dua triliun rupiah.

Sebanyak 60 persen dari layanan ini menghasilkan pendapatan bagi perusahaan penyedia
konten berasal dari Ring Back Tone, setelah itu disusul oleh SMS Premium dan SMS
Polling.

“Tahun depan saya yakin bisnis ini akan tetap tumbuh karena tidak memerlukan modal
yang besar untuk mendirikan penyedia konten. Modal utama adalah kreatifitas.
Pertumbuhannya diperkirakan mencapai 40 persen,” jelasnya.

Anindya mengharapkan, bertumbuhnya bisnis new media dan jasa kreatif lainnya harus
diimbangi oleh regulasi tentang penyatuan ranah bisnis (konvergensi). “Dua bisnis
ini sedang berkembang. Dan keduanya menyentuh banyak ranah seperti penyiaran dan
telekomunikasi. Karena itu dibutuhkan suatu undang-undang (UU) baru yang
mengakomodasi regulasi,” katanya.

“Realisasi dari adanya UU baru itu  diperkirakan    terlaksana akhir 2009 atau
awal  2010 nanti. Hal ini karena situasi politik baru kondusif  pada masa
itu,”  tambahnya.[dni]

091208 Telkom Garap Jasa Portal

speedyPT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) mulai menggarap layanan portal bisnis terintegrasi untuk menghadapi menghadapi persaingan akibat meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT).

Jasa tersebut diharapkan oleh penguasa pasar telekomunikasi tersebut menjadi subsitusi sekaligus pendukung produk-produk atau layanan Telkom yang sudah ada.

“Kami menginvestasikan dana sebesar 50 miliar rupiah untuk mengembangkan jasa ini ,” kata Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah, di Jakarta , belum lama ini.

Rinaldi mengharapkan, portal yang akan diluncurkan pada tahun depan tersebut akan menjadi super portal yang menjadi tulang punggung sistem telekomunikasi berbasis IT secara terintegrasi bagi Telkom.

“Konten (isi) portal belum bisa kami ungkapkan. Yang pasti bukan portal berita seperti banyak menjamur sekarang,” katanya.

Menurut Rinaldi, pembentukan portal bisnis terintegrasi tersebut merupakan bagian dari 10 inisiatif perseroan sebagai strategi menghadapi persaingan industri telekomunikasi yang kian ketat.

Kesepuluh inisiatif tersebut antara lain, optimalisasi layanan telepon tetap kabel, memadukan layanan seluler dan telepon tetap nirkabel (FWA), integrasi next generation network core (NGN), dan investasi pengembangan jaringan internet pita lebar.

Untuk optimalisasi layanan telepon kabel telah dimulai oleh perseroan dengan program Telepon Rumah Rezeki Tumpah (TRRT). Tahap pertama dari program tersebut berhasil menggaet 7 juta pelanggan untuk mengikutinya.

Berkat program promosi tesebut, jumlah pelanggan yang memiliki poin ataupun memiliki traffic memanggil dan dipanggil tercatat sebanyak 5.713.364 SST atau sekitar 78 persen dari 7.289.189 pelanggan telepon rumah.

Peningkatan nilai telepon kabel lainnya adalah menawarkan akses internet kecepatan tinggi Telkom Speedy yang saat ini pelangganya sudah mencapai angka 500 ribu pelanggan.[dni]

091208 Smart Telecom Perluas Area Layanan

pt_smart_telecom1Operator seluler berbasis teknologi Code Division Multiple Access (CDMA), Smart Telecom (Smart), menepis anggapan banyak kalangan yang mengatakan perusahaan tersebut sedang kesusahan pembiayaan.

Hal itu dibuktikan dengan agresifnya perseroan memperluas wilayah layanannya selama satu bulan ini ke dua kota yakni Jember dan Medan .

“Hingga saat ini kami telah memiliki 2,5 juta pelanggan. Sedangkan tahun depan diharapkan mampu mendapatkan enam juta pelanggan,” ungkap Deputi CEO Smart Telecom B.T. Lim melalui keterangan tertulisnya belum lama ini.

Lim menegaskan, pada tahun depan perseroan akan tetap menunjukkan pertumbuhan meskipun keadaan perekonomian sedang melambat. “Target enam juta itu telah kami revisi. Angka sebelumnya lebih besar. Ini menyesuaikan dengan kondisi krisis makro, “ jelasnya.

Lim mengungkapkan, mart terus meluaskan jaringan layanannya ke Sumatera dan Kalimantan setelah beroperasi di Jawa dan Bali . Akhir November lalu, Smart hadir di Jember, setelah itu menyusul Medan , dan pada 10 Desember nanti akan hadir di Palembang .

Direncanakan, pada semester pertama 2009, Smart bisa beroperasi di Pekanbaru dan Batam, menyusul kemudian merambah ke Makassar sebagai awal ekspansi ke Sulawesi .

“Untuk Kalimantan, kita menunggu ketersediaan listrik dari PLN, karena Kalimantan sekarang masih krisis ketersediaan listrik,” kata Lim.

Kepala Regional Smart Sumatera Bagian Utara yang meliputi Sumut dan Aceh, Eddy Halim memprediksi ada lebih dari 6.000 orang yang telah mengaktivasi Smart di Medan dalam waktu hanya empat hari.

“Kita menargetkan 30.000 sampai 50.000 pelanggan yang mengaktivasi Smart sampai akhir tahun 2008,” kata Eddy.

Dia mengatakan, ada 130 BTS yang telah beroperasi di wilayah Medan dan sekitarnya dari 1.700 BTS Smart di Jawa, Bali dan Sumatera.[dni]

091208 NTS Mulai Kembangkan Layanan Data

logo-axis1Operator medioker, Natrindo Telepon Seluler (NTS), mulai mengembangkan layanan data berbasis teknologi 3G.

Tak tanggug-tanggung, sebanyak sepertiga dari dua ribu BTS yang dimiliki saat ini telah disulap menjadi BTS 3G atau Node B. Dan untuk mengembalikan investasi dari infrastruktur tersebut pemilik merek dagang Axis tersebut meluncurkan modem internet bergerak (mobile wireless modem) yang diberi nama Akses Axis belum lama ini.

Program tersebut terdiri atas paket “3 in 1” yaitu satu Modem 3G Huawei E160G “plug and play”, satu MicroSD Slot dan satu kartu penyimpanan Micro SD berkapasitas 1 GB, dengan harga 1,338 juta rupiah. Program ini juga menawarkan gratis akses internet sampai 6 GB selama setahun atau 500 MB per bulan dan tarif 0,7 rupiah per kb setiap

kelebihan pemakaian.

“Kami telah menawarkan tarif terendah untuk akses internet dengan program ini,” tegas Chief Marketing Officer Axis, Johan Buse di Jakarta, belum lama ini.

Vice President Sales and Distribution NTS, Paras Nasution menambahkan, Axis sudah bisa memberikan layanan 3G di 12 kota antara lain Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Batam, Denpasar dan Mataram.[dni]

091208 Komponen Lokal Hanya Sebatas Pendukung

Pemerintah boleh saja memaksa operator untuk mengonsumsi komponen lokal dalam
mengembangkan jaringannya. Tetapi apakah sebenarnya industri manufaktur lokal sudah
siap untuk menjadi pemain utama?
Pertanyaan ini segera mencuat di kalangan punggawa operator begitu wacana regulasi
penggunaan komponen dalam negeri dikumandangkan oleh regulator belum lama ini.
“Kita malah senang jika menghabiskan belanja modal dalam bentuk Rupiah, hal ini
karena nilai dollar AS mulai gila-gilaan. Yang menjadi pertanyaan sekarang, adakah
manufaktur lokal dengan kemampuan standar carrier,” kata Direktur Pemasaran
Indosat Guntur S Siboro kepada Koran Jakarta, akhir pekan lalu.

Standar carrier yang dimaksud oleh Guntur adalah kemampuan dari komponen tersebut untuk menangani trafik komunikasi dari operator yang memiliki pelanggan di atas 30 juta nomor.

tower-doangKomponen yang dikategorikan sebagai jantung dari jaringan diantaranya Mobile
Switching Center (MSC), Radio Base Station (RBS), Base Transceiver Station (BTS),
SMS Center, Microwave, Softswitch, Intelligent Network (IN), dan lainnya.
“Kelas dari komponen lokal untuk yang kategori jantung jaringan itu baru mampu
menangani trafik komunikasi sekitar tiga juta pelanggan. Jika lebih dari itu,
kualitasnya dipertanyakan. Nah, kalau tetap kita gunakan dari kualitas layanan
turun, nanti kita dimarahi pelanggan dan didenda regulator. Simalakama, bukan?”
tuturnya.

Guntur mengungkapkan, komponen lokal baru bisa berbicara banyak untuk pendukung
jaringan seperti menara telekomunikasi,power supply, casing, dan lainnya. “Karena
itu jika regulasi tersebut memasukkan menara sebagai komponen lokal, maka operator
akan dapat memenuhi ketentuan regulasi yangs edang digodog pemerintah tersebut,”
tuturnya.

Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Merza Fachys
menambahkan, realitas di lapangan memang tidak bisa mengingkari bahwa komponen lokal
belum bisa berbicara banyak.

“Tidak ada satu operator pun yang dengan sengaja ingin membeli barang impor. Jika
ternyata terdapat barang yang sama dengan kualitas sama dalam jumlah cukup
tersedia oleh pemain lokal. Apalagi jika kontinuitasnya terjamin dan harganya
wajar. Tentu operator akan membeli produk tersebut,” katanya.
Merza menjelaskan, jaringan telekomunikasi terdiri atas banyak sekali bagian dan
elemen, baik dalam bentuk perangkat keras maupun lunak. Dan semua itu memiliki
ukuran teknologi sendiri. “Harus disadari untuk mainframe network, komponen lokal
belum berbicara banyak,” tuturnya.

Namun Merza mengingatkan, tidak banyaknya komponen lokal digunakan oleh operator
juga tak dapat dilepaskan dari sumber pembiayaan yang datang dari luar negeri atau
adanya konsep membangun jaringan seperti managed service.

“Kalau dana dari luar negeri tentunya pembelanjaan lebih diutamakan dari asalnya
dana agar roda perekonomian negara donor juga berputar. Saya rasa itu lumrah,”
tuturnya.
Sedangkan untuk managed sevice alias infrastruktur dibangun oleh penyedia jaringan
tentu memaksa semua produk merupakan alat dari vendor yang membangun. Contohnya,
jika managed service dilakukan oleh penyedia jaringan Nokia Siemens Network (NS),
tentunya untuk jaringan utama akan menggunakan produk merek tersebut.

Apalgi di
negara asalnya untuk mengekspor barang terdapat stimulus dari pemerintah setempat
berupa kredit ekspor.

Pola Pikir
Menanggapi hal itu, Pengamat Telematika dari STT Telkom Miftadi Sudjai
mengungkapkan, tidak berkembangnya manufaktur lokal tak dapat dilepaskan dari pola
pikir pemimpin operator yang memandang rendah barang lokal.

“Seharusnya direksi operator yang diisi oleh kalangan lokal harus lebih cinta
produksi dalam negeri. Tetapi kenyataanya, mereka kan seperti agen dimana lebih
tunduk pada keinginan pemegang saham yang notabene asing. Akhirnya yang digunakan
adalah barang asing semuanya,” sesalnya.

Miftadi menegaskan, pemain lokal sudah bisa membuat barang berkualitas. Meskipun
untuk mainframe network belum semuanya bisa dikerjakan oleh manufaktir lokal.

Perangkat berkualitas hasil produk lokal diantaranya travo, power supply, sebagian
perangkat sinyal dasar, Voice Codex, Video Codex, softswitch, dan lainnya. Bahkan
untuk teknologi Wimax, perangkat lokal itu bisa memenuhi mulai dari hulu hingga
hilir.

“Seperti saya bilang ini masalah mental. Nah, jika pemerintah benar-benar ingin
menggalakkan penggunaan komponen lokal, mental dari para ‘agen asing’ itu harus
dibenahi dulu. Jika tidak, percuma ada payung hukumnya karena nanti akan coba
diakali,” tegasnya.[doni ismanto]

091208 Operator Diwajibkan Konsumsi Barang Lokal

Pada tahun ini diperkirakan omzet dari industri telekomunikasi di Indonesia mencapai
70 triliun rupiah. Angka itu memang tergolong fantastis. Namun, dibalik fantastisnya
angka tersebut ada sesuatu yang membuat banyak pelaku menjadi miris.

Hal itu apalagi kalau bukan kenyataan dari minimnya industri lokal menyerap belanja
modal dari para operator. Diperkirakan pemain lokal hanya menikmati sekitar
tiga persen dari omzet yang dihasilkan operator. Dan lebih menyedihkan lagi,
dari angka tersebut yang merupakan produk asli nasional hanya berkisar di angka
0,1 persen-0,7 persen.
“Padahal produk nasional tidak kalah kualitasnya dengan buatan luar negeri. Karena
itu sebagai regulator kami mencoba menjadi fasilitator agar industri komponen
dalam negeri bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” ujar juru bicara
Departemen Komunikasi dan Informatika, Gatot S Dewo Broto, kepada Koran Jakarta,
akhir pekan lalu.
Gatot mengungkapkan, bentuk dukungan dari pemerintah untuk penggunaan komponen dalam
negeri tersebut terlihat dalam syarat pemberian lisensi 3G bagi para operator
beberapa tahun lalu.

towerDalam persyaratan tersebut, pemerintah mensyaratkan pemegang
lisensi untuk membelanjakan 30 persen dari belanja modal (Capital Expenditure/Capex)
untuk komponen dalam negeri.

“Ketika itu pemerintah sudah melihat industri komponen lokal mulai kewalahan.
Karena itu perlu insentif seperti persyaratan lisensi tersebut,” katanya.
Dan ketika krisis ekonomi global mulai menunjukkan potensi tsunami bagi pemain
manufaktur lokal, Gatot menegaskan, pemerintah kembali menunjukkan dukungan untuk
membuat aksi penyeleamatan.

Aksi penyelamatan tersebut berupa rencana mengeluarkan suatu regulasi dalam bentuk
peraturan menteri komunikasi dan informatika yang akan mewajibkan operator
telekomunikasi untuk menggunakan komponen dalam negeri di setiap pengembangan
infrastrukturnya.

“Jika sebelumnya belanja dari capex untuk 3G diwajibkan 30 persen teralokasi untuk
komponen dalam negeri. Di regulasi yang baru tersebut kami wajibkan capex secara
keseluruhan disisakan 30 persen untuk pemain lokal,” tuturnya.

Menurut Gatot, regulasi tersebut tidak hanya membuat pemain komponen lokal yang akan tertolong, tetapi operator telekomunikasi pun akan terselamatkan karena capex dibelanjakan dalam bentuk Rupiah.

“Nilai dollar AS berfluktuasi. Jika capex dihabiskan dalam dollar AS, bisa tidak kuat pendanaan dari para operator di tahun depan,” jelasnya.

Guna memberikan efektifitas dari regulasi tersebut, jelas Gatot, nantinya akan
disertai dengan sanksi denda bagi operator yang tidak mematuhi. “Aturan soal denda
terpisah dalam rancangan peraturan menteri sendiri. Sekarang dalam tahap pembahasan
seiring direvisinya aturan tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),”
tuturnya.

Untuk menjunjung transparansi dalam menilai penyerapan komponen lokal, pemerintah
akan memperbolehkan operator untuk menghitung sendiri di samping regulator juga akan
melakukan hal yang sama. “Nanti akan kita cocokkan. Jika perhitungan operator
berbeda dengan regulator akan diklarifikasi. Namun, seandainya terbukti perhitungan
operator meleset, kita akan jatuhkan sanksi,” tegasnya.

Komponen yang dihitung konsumsi domestik tidak termasuk biaya untuk pengadaan
tanah, pembangunan gedung, penyewaan gedung, pemeliharaan gedung, dan gaji pegawai.

Gatot mengutarakan, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini merupakan sesuatu yang
lazim dan di negara lain juga dilakukan. “China dan Korea bisa berkembang industri
lokalnya karena pemerintah melakukan perlindungan. Di sini pun pemerintah hanya
melakukan proteksi industri lokal, bukan melakukan penunjukkan langsung satu
perusahaan. Jadi, ini bukan sesuatu yang harus diperdebatkan,” tegasnya.

Pengamat telematika dari Universitas Indonesia Riri Fitri Sari mendukung langkah
pemerintah yang mendorong operator untuk mengonsumsi komponen lokal tersebut.
“Adanya law enforcement dari pemerintah tersebut akan membuat munculnya rencana
bisnis yang lebih pasti dari pemain lokal untuk memnuhi kebutuhan yang akan muncul
nantinya. . Rencana bisnis tersebut akan muncul menjadi kekuatan dari rantai nilai
pasokan (supply value chain) dan menguntungkan secara ekonomis,” katanya.

Menurut Riri, regulasi dari pemerintah tersebut akan membuat semua unsur di negeri
ini tidak mencari jalan singkat dalam membangun industri komponen teknologi
informasi, tetapi akan memperhitungkan konsep permintaan dan penawaran yang
seimbang agar roda ekonomi dalam negeri dapat berputar seperti dulu.

Pengamat telematika dari STT Telkom Miftadi Sudjai mengatakan regulasi yang dibuat
pemeritah tersebut merupakan hal yang wajar. “Jika boleh saya bilang justru ini
terlambat. Seharusnya puluhan tahun lalu,” katanya.

Menurut Miftadi, selama ini bangsa Indonesia hanya sebatas sebagai konsumen dari
inovasi teknologi yang dibuat oleh pemain asing. Hal itu dapat ditunjukkan dengan
tidak adanya komitemen dari penyedia jaringan asing yang ingin membangun pabrik di
Indonesia.

“Semua vendor asing itu hanya mendatangkan barang secara impor. Kalau begini
negara tidak optimal mendapatkan devisa berupa pajak,” tuturnya.
Miftadi mengungkapkan, jika manufaktur lokal didorong untuk berkembang oleh pemain
asing maka akan ada dampak berganda secara ekonomi bagi Indonesia.”Jika pemain
asing itu membuka pabrik akan ada industri turunan seperti pemasok dan lainnya.

Selain itu, negara juga akan mendapatkan tambahan pajak tidak hanya PPN, Pola
seperti inilah yang dikembangkan oleh China” tuturnya.
Secara terpisah, Direktur Pemasaran Indosat Guntur S Siboro menilai kebijakan
pemerintah tersebut seharusnya didengungkan sepuluh tahun lalu, ketika operator
mulai membangun. “Jika dilakukan dari dulu, komponen lokal bisa berkembang sejalan
dengan pertumbuhan operator. Tidak seperti sekarang dimana, pertumbuhannya jomplang
sekali,” katanya.

Dia menyarankan, pemerintah sebelum menerapkan regulasi tersebut seharusnya
membangun dulu industri manufaktur lokal agar ada daya tawar yang kuat ke operator.
“Kita sebenarnya sangat senang jika ada pemasok dari dalam negeri karena
belanjanya dari Rupiah. Tetapi kondisi saat ini kan tidak memungkinkan, karena tidak
adanya industri manufaktur teknologi informasi lokal yang berkembang,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI), Merza
Fachys mengaku, heran dengan langkah dari Depkominfo yang akan menerbitkan
regulasi tentang penggunaan komponen lokal oleh operator.
“Setahu saya sudah ada keputusan dari menteri perindustrian tentang pedoman tata
cara perhitungan tingkat kandungan lokal terhadap Capex dan biaya operasional
suatu badan usaha,” tuturnya.

Menurut Merza, munculnya regulasi baru akan membuat peraturan pemerintah menjadi
tumpang tindih. “Depkominfo seharusnya berkoordinasi dengan Depperin untuk
mengetahui komponen yang sudah bisa dibangun di dalam negeri, agar bisa menentukan
batas-batas minimum yang realistis. Jangan main jalan sendiri. Dan menurut hemat
saya, sebaiknya masalh ini diserahkan ke Depperin,” katanya.

Dia menyarankan, langkah yang paling tepat dilakukan regulator telekomunikasi saat
ini adalah membuat lanskap Informasi Communication Technology (ICT) untuk
menentukan benarkah Indonesia perlu mengembangkan semua komponen (Hardware dan
Software) secara end-to-end di dalam negeri, atau hanya fokus di bagian tertentu
saja.
“Contoh paling nyata itu ada di India dan China. India dari awal focus di
Informasi dan teknologi alias perangkat lunak. Sementara di China lebih ke
manufakutrnya,” katanya.
Setelah kebijakan tersebut tercantum dalam road map, lanjut Merza barulah ditentukan
startegi untuk menjalankan. Misal, dengan menentukan dalam beberapa tahun ke depan
operator telah mengonsumsi komponen dalam negeri sekian persen. “Jadi, tidak bisa
ujug-ujug dibuat peraturan. Kalau seperti sekarang ini kan layaknya membuat
hitungan yang jatuh dari langit alias tanpa perencanaan,” tandasnya.[dni]

091208 Hadapi Natal dan Tahun Baru Maskapai Tambah Kapasitas

christmas_treeSejumlah maskapai penerbangan lokal mulai menambah kapasitas kursinya untuk
menghadapi lonjakan penumpang selama musim libur Natal dan Tahun Baru nanti.

Tercatat, Garuda Indonesia berencana menambah 29.737 kursi untuk sejumlah rute gemu
mulai 22 Desember 2008 hingga 4 Januari 2009. rinciannya adalah Jakarta –
Denpasar (18.650 kursi) , Jakarta – Makassar (1.248 kursi), Jakarta – Singapura
(1.024 kursi), Jakarta – Hongkong (3.516 kursi), Denpasar – Singapura (898
kursi), Denpasar – Surabaya (854 kursi).

Sementara Mandala Airlines juga menyediakan 150 ribu kursi dan berencana menambah
penerbangan ekstra menjelang natal dan tahun baru nanti.

Demikian rangkuman pendapat dari juru bicara kedua maskapai, Pujobroto (Garuda) dan
Trisia Megawati (Mandala) ketika dihubungi secara terpisah akhir pekan lalu.

“Untuk beberapa rute gemuk kami memang menambah kapasitas kursi. Tetapi untuk kota
lainnya, meskipun diprediksi ada lonjakan, masih mampu dilayani oleh
penerbangan reguler Garuda Indonesia,” kata Pujo.

Pujo menjelaskan, dalam penambahan kapasitas kursi tersebut, Garuda melaksanakan
melalui dua cara. Pertama, mengoperasikan jenis armada yang lebih besar, dengan
penambahan sebanyak 9.617 kursi. Kedua, meningkatkan frekuensi penerbangan, dengan
penambahan sebanyak 20.120 kursi.

Garuda Indonesia juga menerapkan kebijakan operasional “flexible response” –
merespon berbagai perkembangan yang terjadi secara fleksible, dimana perencanaan
penambahan kapasitas kursi tersebut akan terus diikuti perkembangannya berdasarkan
kondisi yang terjadi dan diputuskan sesegera mungkin secara “on the spot”.

Sementara itu, Trisia mengungkapkan, Mandala telah menambah frekuensi
penerbangan ke beberapa kota seperti Jambi, Padang, Pangkal Pinang, dan Batam.
“Untuk tiket kami telah memberikan harga promosi pada Oktober lalu. Jika pemesanan
dilakukan jauh-jauh hari, tentunya penumpang akan mendapatkan harga terbaik,”
tuturnya sambil berharap jumlah penumpang akhir tahun ini akan mampu merealisasikan
target perusahaan mengangkut lima juta penumpang tahun ini.

Pada kesempatan lain, Juru bicara Sriwijaya Air, R. H Simatupang mengatakan,
maskapainya lebih fokus memberikan harga tiket promosi di akhir tahun ini untuk
menjaga tingkat isian pesawat di kisaran 90 persen.

”Data dari regulator mengatakan tahun ini ada penurunan jumlah penumpang di
industri sebesar 30 persen. Karena itu kami lebih fokus mengoptimalkan armada yang
sudah ada,” ujarnya sambil menambahkan promo khusus yang diadakan adalah terbang
murah ke Singapura mulai tgl 18-31 Desember.[dni]