031208 Pengusaha Dukung Pencabutan SIUPAL

km-kerinciPara pengusaha pelayaran mendukung langkah regulator untuk mencabut surat izin usaha perusahaan angkutan laut (SIUPAL) agar bisnis tersebut meningkat kualitasnya.

“Langkah Dirjen Laut baru yang menginstruksikan bawahannya untuk memberantas SIUPAL bodong itu harus didukung. Soalnya selama ini SIUPAL itu dijadikan alat dari perusahaan asing seolah-olah punya kapal di dalam negeri,” ujar Direktur Utama Arpeni Lines, Oentoro Surya kepada Koran Jakarta, Rabu (3/12).

Menurut Oentoro, industri pelayaran di Indonesia tidak membutuhkan SIUPAL yang banyak secara kuantitas tetapi kualitasnya berupa jumlah kapal ternyata tidak sebanding. “Kalau banyak jumlah perusahaanya, tetapi jumlah kapalnya tidak ada buat apa? Industri pelayaran dalam negeri itu butuh tambahan kapal,” jelasnya.

Berdasarkan catatan, Ditjen Perhubungan Laut pada tahun lalu telah melakukan pemeriksaan intensif terhadap 200 perusahaan pelayaran dari 1.400 perusahaan pemegang SIUPAL dan 330 perusahaan pemegang surat izin operasi perusahaan angkutan laut khusus (Siopsus).

Dari 200 perusahaan pelayaran tersebut, 50 perusahaan di antaranya telah diberi peringatan, 97 dinyatakan memenuhi syarat sebagai perusahaan, dan sebanyak 45 perusahaan masih dalam proses verifikasi.

Sementara itu, data yang dimiliki Indonesia National Ship Owner Association (INSA) pada 2007 menyebutkan sekitar 800 perusahaan pelayaran yang tercatat sebagai anggota asosiasi itu di Indonesia. Sedangkan untuk kapasitas kapal yang dimiliki total memiliki daya angkut 6,5 juta dwt.

Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Dephub Leon Muhammad mengatakan pihaknya sedang memproses pencabutan surat izin usaha perusahaan ang- kutan laut (SIUPAL) itu.

“Kami tengah memproses penca-butan izin usaha 19 perusahaan itu karena sudah tidak memiliki kapal lagi,” ujarnya.

Menurut Leon , ke-19 perusahaan itu diketahui telah menjual kapal ke perusahaan pelayaran lain, tetapi tidak dilaporkan kepada Ditjen Perhubungan Laut Dephub.

Seharusnya, lanjutnya, perusahaan pelayaran melaporkan penjualan armada kapal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.82/1999 tentang Angkutan di Perairan, terutama Pasal 20.

“Kami akan tegur dulu sebagai bentuk sanksi. Namun, jika [teguran] itu tidak diindahkan SIUPAL akan dicabut.” Leon belum bersedia menyebutkan nama 19 perusahaan pelayar- an yang terancam dicabut izinnya karena masih diproses.

Selama ini, papar Leon , pihaknya mensyaratkan pengajuan SIUPAL wajib melampirkan bukti kepemilikan kapal untuk mengantisipasi perusahaan pelayaran bodong.

Leon mengatakan, kerugian yang diderita pajak dari adanya praktik menganggurkan SIUPAL tersebut tidak hanya dari sisi pajak yang berkurang tetapi multiplier effect ekonomi.

“Kita kan menggunakan asumsi jumlah SIUPAL untuk menentukan banyak kapal. Setelah itu berdasarkan jumlah kapal itu diasumsikan daya angkut untuk memuat barang. Kalau SIUPAL tidak dipergunakan, efeknya kan bisa meleset semua perhitungan,” jelasnya.

Dampak yang paling buruk adalah bisa jadi penerapan azaz cabotage tidak terealisir karena Indonesia kekurangan jumlah kapal untuk mengangkut barang.[dni]

031208 Bisnis yang Penuh Resiko

herusutadi61Analisa yang dilakukan Citigroup belum lama ini menunjukkan industri seluler di Indonesia dalam lima tahun ke depan membutuhkan sekitar 158.030 menara. Hal ini karena perbandingan jumlah pelanggan per menara di Indonesia belum ideal.

Di India, menurut lembaga tersebut, sekitar 1.142 pelanggan dilayani satu menara. Sedangkan di Indonesia satu menara melayani 2.318 pelanggan. Sementara itu Ditjen Postel memperkirakan pada 2012, Indonesia akan memerlukan 150.000 menara bersama.

Angka kebutuhan itu tentunya sangat fantastis sehingga mengundang harapan banyak pihak bahwa ini adalah industri yang berpotensi menjadi mesin uang. Bagaimana tidak, jika diasumsikan investasi per menara sebesar 1,098 miliar rupiah, maka akan dibutuhkan tidak kurang dari 173,5 triliun rupiah untuk pembangunan selama 5 tahun ke depan.

“Jika melihat dari statistik tentunya bisnis ini menarik sekali. Tetapi sebenarnya berbisnis menara di Indonesia penuh resiko,” ujar Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi kepada Koran Jakarta, Rabu (3/12).

Resiko yang akan dihadapi oleh pebisnis menara adalah masalah lahan, usia menara, masyarakat dan lingkungan, serta regulasi dari pemerintah daerah.

Masalah lahan biasanya berkaitan usia dari menara. Biasanya yang menjadi hak milik dari operator adalah menaranya, sementara lahan disewa dari penduduk setempat. “Nah, pembeli menara itu harus firm dulu sebelum membeli dari operator. Apakah usia dari menara lewat dari lima tahun atau di bawah itu. Jika berusia di atas lima tahun tentu nilainya akan menyusut, karena biasanya sewa lahan itu 10 tahun,” jelasnya.

Dan jika nantinya pemilik baru akan memperpanjang sewa lahan, lanjutnya, tidak akan semudah membalikkan telapak tangan karena masyarakat setempat sudah sadar bahwa menara itu adalah mesin uang.

“Masyarakat sekarang sudah tahu kalau membangun menara tidak hanya pemilik lahan yang dapat uang ‘cinta’. Mereka pun harus kecipratan. Ini kan namanya biaya lagi,” tuturnya.

Belum lagi masalah regulasi dari pemerintah daerah yang bertentangan dengan aturan menara bersama milik pemerintah pusat seperti penunjukkan langsung rekanan Pemda atau mencabut menara yang sudah ada dengan alasan tidak ada dalam rencana pengembangan tata kota .

“Padahal secara jelas regulasi menara bersama melarang adanya monopoli dan memprioritaskan pada pemain lokal. Regulasi itu juga tidak menyebut menara dirobihkan, tetapi yang sudah ada dioptimalkan untuk digunakan bersama,” katanya.

Menanggapi hal itu, Direktur Jaringan XL Dian Sisworini mengungkapkan, usia menara yang dijual oleh XL rata-rata berumur empat tahun. “Dulu sebelum investor dari Malaysia masuk, XL hanya membangun 300-400 menara. Tetapi sekarang pembangunan tiga kali lipat. Tidak mungkin kami menetapkan harga tinggi, jika barangnya tidak seksi,” elaknya.

Secara terpisah, Ketua Asosiasi Perusahaan Penyewaan Infrastruktur Menara Telekomunikasi (Aspimtel), Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan, bisnis penyediaan menara mulai tahun depan tidak lagi semenarik tahun sebelumnya karena operator mulai mengerem ekspansi jaringan.

“Bisnis ini kan merupakan dampak dari pertumbuhan jaringan operator. Artinya kita mengharapkan operator ekspansif, baru bisa berputar roda ekonominya,” katanya.

Masalahnya, pada tahun depan operator mulai menurunkan belanja modalnya hingga rata-rata 40 persen dibandingkan tahun 2008. “Jika operator menurunkan belanja modal hingga sebesar itu, saya perkirakan nilai bisnis menara akan mengalami penurunan sebesar 70 hingga 80 persen tahun depan,” tuturnya.

Tanda-tanda terjadi penurunan itu dapat dilihat dari mulai disetopnya pengerjaan proyek milik beberapa operator oleh penyedia menara pada Oktober lalu. “Bulan lalu salah satu operator pemilik lisensi seluler dengan teknologi CDMA meminta kami menghentikan pembangunan menara. Ini kan sudah jelas dampak dari krisis,” ujar Pria yang juga menjadi Direktur Utama Indonesia Tower itu.[dni]

031208 Rame-rame Menjual Menara

menara2-11Belakangan ini ada fenomena menarik yang terjadi di industri telekomunikasi selain terjadinya penurunan tarif retail. Fenomena itu adalah menjual aset tetap berupa menara yang dimiliki oleh operator ke pihak ketiga alias perusahaan penyedia menara.

Perusahaan pertama yang mengumumkan niatnya untuk menjual menara adalah pemain ketiga terbesar yakni PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL). Sebanyak tujuh ribu menara milik XL dimana 65 persen berada di Pulau Jawa siap dilelang. Nilai dari lelang tersebut sekitar satu triliun rupiah.

Seharusnya pada akhir Oktober lalu XL telah mengumumkan pemenang dari tender tersebut. Tetapi karena adanya krisis ekonomi, membuat peserta tender jadi surut langkahnya. Dan hingga sekarang aksi korporasi tersebut masih sebatas tahap lelang.

Terbaru adalah Bakrie Telecom yang juga berniat untuk menjual 543 menara miliknya pada enam perusahaan penyedia menara yang akan mengikuti tender pada bulan ini. Jika 543 menara itu terjual Bakrie Telecom akan mendapatkan dana segar sebesar 380 miliar rupiah.

Jika XL dan Bakrie Telecom dengan penuh kehebohan melakukan aksi penjualan menaranya, lain lagi dengan Hutchison CP Telecom Indonesia (HCPT). Pemilik merek dagang 3 (three) tersebut malah melakukan aksi jual menara secara diam-diam.

Tepatnya, sehari setelah Permenkominfo No 2/2008 tentang Menara Telekomunikasi disahkan pada 17 Maret 2008, HCPT melakukan transaksi penjualan 3.692 menara miliknya ke Protelindo. Protelindo merupakan perusahaan telekomunikasi milik Pan Asia Tower yang bermarkas di Singapura.

Pan Asia Tower sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pengusaha asal Amerika Serikat bernama J Michael Gearon. Nilai dari transaksi tersebut sekitar 500 juta dollar AS. Banyak kalangan kala itu mempertanyakan aksi korporasi HCPT karena menurut Permenkominfo No2/2008, investor asing tidak boleh bermain di bisnis menara. Ditjen Postel pun kala itu berjanji akan menyelidiki transaksi tersebut, tetapi hingga sekarang hasil penyelidikan tidak diketahui rimbanya.

Keberhasilan dari Protelindo membeli menara milik HCPT tersebut membuat perusahaan ini menjadi penguasa di bisnis tersebut saat ini. Diperkirakan Protelindo saat ini memiliki 5 ribu menara yang siap disewakan. Pemain kedua terbesar adalah Indonesia Tower dengan dua ribu menara, dan lainnya adalah Tower Bersama.

Saat ini diperkirakan ada 45.000 menara yang berdiri di tanah air. Sebanyak 13 persen diantaranya disediakan oleh pemain lokal. Sementara untuk tahun 2008 ini, industri telekomunikasi diperkirakan membutuhkan 16.000 menara dengan nilai bisnis mencapai 100 miliar rupiah.

Rampingkan Aset

Direktur Jaringan XL Dian Sisworini menjelaskan, tujuan penjualan dari menara adalah untuk merampingkan aset yang dimiliki perseroan. “Rasanya di pembukuan jadi berat kalau terlalu banyak aset tetap. Karena itu perlu dirampingkan agar tidak terbebani oleh nilai penyusutan,” jelasnya kepada Koran Jakarta Rabu (3/12).

Jika aset tetap itu dijual, lanjutnya, maka berubah menjadi modal yang produktif karena ada dana segar yang masuk ke kantong perusahaan. “Dana tersebut akan digunakan untuk mengembangkan teknologi dan jasa. Selain itu ke depannya operator akan lebih fokus mengembangkan jasanya, sementara masalah aset tetap seperti menara itu memang akan diserahkan ke pihak ketiga,” tuturnya.

Wadirut Bakrie Telecom Bidang Jaringan, Muhammad Buldansyah menambahkan, penjualan menara itu sebagai bagian dari strategi perseroan untuk mengimplementasikan light asset strategy.

“Ke depan nilai depresiasi dari menara itu akan besar. Nah, dari pada ujungnya memberatkan perseroan, mending dijual sekarang. Selain itu dananya juga bisa menambah belanja modal perusahaan pada tahun depan,” tuturnya.

Pria yang akrab dipanggil Danny tersebut mengungkapkan, nantinya Bakrie Telecom akan menyewa kembali menara tersebut kepada pemenang karena titik menara tersebut selama ini sesuai dengan pengembangan jaringan perseroan.

“Karena itu saya tidak khawatir langkah ini menghambat ekspansi jaringan di masa depan. Wong, site itu masih bisa dipakai kok,” tuturnya.

Langkah seperti Bakrie Telecom yang menyewa kembali menara dijual juga dilakukan oleh XL, ”Site yang kita punya jika masih sesuai dengan road map jaringan akan tetap dipakai. Menyewa itu membuat dana yang dikeluarkan lebih sedikit ketimbang membangun dan memelihara sendiri,” kata Dian.

Secara terpisah, Analis dari HD Capital Adrian Rusmana menilai, penjualan menara itu akan memberikan solusi likuiditas bagi perseroan. “Hasil penjualan itu bisa untuk mendanai operasional dan sisanya bisa untuk menyewa kembali menara tersebut,” paparnya.

Dia menilai strategi menjual menara dan menyewanya kembali itu merupakan langkah yang tepat. Pasalnya, kata Adrian , di saat likuiditas ketat seperti sekarang ini, menjual aset menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan dana. Selain itu, penggunaan menara bersama juga bisa menciptakan efisiensi bagi perusahaan telekomunikasi.

Pada kesempatan lain, pengamat telematika
Miftadi Sudjai menjelaskan, pola bisnis dari operator telekomunikasi saat ini memang mulai berubah. Jika sebelumnya lebih fokus kepada membangun jaringan dan menjual jasa, sekarang untuk membangun jaringan mulai melibatkan pihak ketiga alias di-outsourcing.

“Dulu semuanya ingin dikerjakan oleh operator. Sekarang operator mulai sadar itu membuat mereka terbebani dari sisi pengelolaan aset. Karena itu pengerjaannya mulai dialihkan pada pihak ketiga,” jelasnya.

Diungkapkannya, ketika akan membangun menara dan Base Transceiver Station (BTS) 10 tahun lalu yang mahal adalah Radio Base Station (RBS). Namun, saat ini terbalik. Pembangunan menara lebih mahal ketimbang membeli RBS.

Berdasarkan catatan, saat ini harga satu menara berkisar satu miliar rupiah. Sementara BTS berkisar 400 juta rupiah hingga 600 juta rupiah. “Mahalnya membangun menara itu bukan di besinya. Tetapi pembebasan lahan dan izin yang banyak sekali harus dipenuhi. Karena itu menurut saya wajar pekerjaan ini diserahkan pada kontraktor lokal,” katanya.

Masih menurut Miftadi, strategi operator untuk menyewa kembali menara yang disewa tak dapat dilepaskan dari upaya untuk mengurangi beban dari belanja modal dan mengalihkannya ke beban operasional. “Jika dihitung sebagai beban operasional tentu itu tidak terlalu memberatkan operator. Apalagi mulai tahun depan operator akan kesulitan untuk mencari belanja modal,” jelasnya.

Berkaitan dengan masalah kualitas layanan dari operator ketika menaranya dijual, Miftadi menjelaskan, tidak akan terjadi penurunan level of service asalkan persyaratan teknis dipenuhi oleh operator.

Persyaratan teknis yang dimaksud adalah pemasangan RBS di setiap menara harus mematuhi aturan jarak agar tidak terjadi interferensi frekuensi. “Nanti di menara itu tentu tidak hanya digunakan oleh satu operator, tetapi beberapa operator. Sudah menjadi tugas dari penyedia menara mengatur spasi dari setiap RBS agar tidak terjadi kopling magnetik yang bisa menimbulkan interferensi,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Perusahaan Penyewaan Infrastruktur Menara Telekomunikasi (Aspimtel), Sakti Wahyu Trenggono mengaku tidak yakin target yang ditetapkan oleh operator untuk meraup keuntungan dari penjualan menara dapat terealisasi jika krisis ekonomi masih terjadi.

“Penjualan menara XL ketika proses tender dimulai banyak peminatnya. Begitu krisis menghantam semua mundur teratur. Ini karena perusahaan penyedia menara sedang kesulitan mencari pembiayaan,” tuturnya.

Sakti juga mengkhawatirkan, aksi jual menara oleh operator tersebut membuat suplai di pasar berlebihan ketimbang permintaanya. “Jika semua menjual menara, yang terjadi harga sewa jadi murah karena suplai lebih banyak dari permintaan,” katanya.[dni]