031208 Avtur Seharusnya Turun 19 Persen

Perusahaan penerbangan yang tergabung dalam Indonesia National Air Carriers Association (INACA) mendesak Pertamina untuk menurunkan harga avtur turun sebesar 15 hingga 19 persen dibandingkan bulan lalu.

Sekjen Inaca Tengku Burhanuddin menjelaskan, permintaan penurunan sebesar itu merupakan hal yang wajar karena harga minyak mentah dunia mengalami penurunan sebesar 24 persen dalam periode yang sama dan persentase pelemahan rupiah terhadap dolar AS sekitar 4 persen.

“Rasanya tidak wajar maskapai hanya mendapatkan penurunan sebesar 4,5 persen untuk avturnya oleh Pertamina. Untuk itu kami akan mengirimkan surat ke perusahaan tersebut mempertanyakan besaran penurunan yang mereka buat,” ujar Burhanuddin kepada Koran Jakarta, Selasa (2/12).

Menurut Burhanuddin, penurunan harga avtur sebesar 4,5 persen hanya mementingkan Pertamina selaku produsen BBM di Indonesia, tetapi tidak mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.

Untuk diketahui, harga avtur Pertamina di depot pengisian pesawat udara (DPPU) Bandara Soekarno-Hatta telah diturunkan secara periodik setiap bulan. Pada 1 September, misalnya, Pertamina menurunkan harga avtur rata-rata 15 persen di seluruh DPPU Pertamina.

Selanjutnya pada Oktober 2008, harga avtur ditambah PPN di DPPU Bandara Soekarno-Hatta sebesar 9.042 rupiah per liter, sedangkan pada November harganya diturunkan lagi menjadi 7.623 rupiah per liter. Adapun, per 1 Desember harga avtur ditambah PPN di DPPU Bandara Soekarno-Hatta dijual sebesar 7.282 rupiah per liter.

VP Sriwijaya Air Harwick Lahunduitan menyatakan, maskapai nasional saat ini sangat membutuhkan harga BBM yang murah agar dapat menghadapi krisis ekonomi. “Solusinya untuk membuat harga avtur kompetitif harus dibuka keran kompetisinya. Jika masih seperti ini, cost structure dari Pertamina tidak transparan,” katanya.

Head of Corporate Communication Mandala Airlines Trisia Megawati K.D. menilai penurunan yang dilakukan Pertamina jelas tidak mendukung iklim penerbangan di Indonesia terutama bagi penumpang angkutan udara selama liburan panjang pada Desember. Hal ini karena biaya bahan bakar (fuel) menyumbang 50 persen dari total biaya operasional pesawat.

Pada kesempatan lain, Pengamat perminyakan Kurtubi meminta Pertamina dalam menentukan harga avtur harus disesuikan dengan harga komoditi tersebut di pasaran internasional. “Avtur itu kan BBM non subsidi. Sewajarnya harganya dibuat mengikuti harga pasar internasional,” katanya.

Berkaitan dengan dibukanya kompetisi di sektor avtur, Kurtubi meragukan, beleid tersebut akan membuat harga komoditi tersebut akan turun. “Kompetisi justru membuat harga avtur terkerek naik. Hal ini karena pemain baru membutuhkan investasi di sarana dan prasarana. Dan tentunya untuk mengembalikan investasi tersebut dikembalikan dalam bentuk harga jual ke konsumen,” tuturnya.[dni]

031208 Operator Abaikan Keluhan Pelanggan

Operator telekomunikasi, khususnya yang pernah tergabung dalam kelompok usaha Temasek, dinilai tak kurang serius mendengarkan keluhan dari para pelanggannya.

Koordinator Koalisi Masyarakat untuk Keadilan dan Kesejahteraan (KomKar) Andi Marrapang mengungkapkan, contoh nyata dari praktik tersebut adalah tidak pernah hadirnya Temasek dan Indosat dalam gugatan class action pelanggan seluler yang meminta ganti rugi atas monopoli dan harga tinggi akibat kepemilikan silang oleh temasek di Telkomsel dan Indosat.

“Temasek, Indosat, dan beberapa tergugat lain tidak pernah menghadiri sidang tersebut. Ini menunjukkan mereka tidak peduli dengan konsumen,” tegasnya melalui keterangan tertulis yang diterima, Selasa (2/12).

Untuk diketahui, gugatan class action tersebut muncul karena adanya keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menyalahkan Temasek grup pada November 2007 akibat melakukan kepemilikan silang di Telkomsel dan Indosat.

Salah satu kerugian dari kepemilikan silang tersebut adalah ditetapkannya tarif tinggi ke pelanggan oleh Telkomsel. Kasus gugatan class action ini sebenarnya telah didaftarkan pada Februari 2008 lalu, namun terus tertunda dan mundur tanpa penyebab yang jelas.

Menurut Andi, tidak hadirnya para operator tersebut menunjukkan ketidakseriusan dalam mendengar keluhan dan protes para konsumennya. Selain itu, perilaku tersebut menjadi bukti bahwa para operator, khususnya yang berada di bawah genggaman Temasek kala itu telah secara aktif mempengaruhi peradilan dan persidangan.

Andi juga mencurigai, keberanian dari Temasek beserta anak usahanya kala itu karena intervensi yang dilakukan oleh berbagai pihak. “Termasuk pula oleh sebuah telepon dari Harifin Tumpa (pimpinan sementara Mahkamah Agung) kepada Ketua PN Tangerang,” tudingnya.

Melihat ketidakadilan tersebut, Andi berjanji akan melaporkan kasus ini kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam beberapa hari mendatang. “Kami meminta dengan segera agar pemerintah dan KPK mulai melakukan penyelidikan atas MA.”

Ketika dikonfirmasi, juru bicara Indosat Adita Irawati menyangkal seluruh pernyataan yang diributkan KomKar. “Semua itu tidak benar,” tegas Adita.

Sementara itu juru bicara Telkomsel Suryo Hadiyanto mengaku bingung dengan adanya kasus tersebut karena merasa selama ini pihaknya selalu mematuhi aturan,”Kami ini selalu comply dengan aturan. Semua penetapan tarif sesuai koridor regulasi telekomunikasi”.[dni]

031208 Harga Premium Akan Dievaluasi

Pemerintah akan mengevaluasi harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium setiap bulannya. Evaluasi akan dilakukan berdasarkan tiga faktor yakni harga minyak internasional, nilai tukar mata uang dollar AS, dan besaran subsidi.

“Setiap bulannya pasti akan dilakukan evaluasi. Bisa naik atau turun dibandingkan yang dilakukan pemerintah awal Desember ini. Tetapi jika naik, tidak akan lebih dari 6 ribu rupiah,” jelas Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Selasa,(2/12).

Menurut Purnomo, BBM jenis premium besaran penurunannya telah sesuai dengan harga keekonomiannya karena pemerintah sudah menghitung berapa harga ritelnya.

Purnomo membantah, penurunan harga premium membuat pengusaha menjadi rugi karena selama ini pengusaha telah menikmati keuntungan dengan pola pembelian Mid Oil Platts Singapore (MOPS) plus alfa.

Konsep ini akan mendorong pengusaha untuk melakukan efisiensi karena itu akan menentukan margin usahanya. Apalagi dengan mengikuti harga MOPS, maka persentase alpha bagi pengusaha akan mengikuti perubahan MOPS.

“Kita ganti dengan MOPS plus alpha, pada saat harga tinggi alpha ikut tinggi, pengusaha menikmati keuntungan. Sementara waktu harga rendah, mereka harus berani rugi dong. Kalau berani untung, berani rugi dong,” tuturnya.

Purnomo menegaskan, pemerintah meninggalkan pembelian dengan konsep cost and fee karena membuat sumber enrgi berpotensi diboroskan oleh pengusaha. “Kalau pakai cost and fee, cost-nya adalah cost biaya operasional BBM di Indonesia. Dan itu lebih mahal dari MOPS. Lagipula kita pakai MOPS supaya kilang-kilang kita lebih efisien,” katanya.

Berkaitan dengan renacana menurunkan harga BBM jenis solar, Purnomo mengungkapkan, pemerintah sedang mengaji besaran perhitungannya. “Kita harus lakukan perhitungan dulu. Tidak bisa kalau pengusaha meminta, langsung diluluskan,” tuturnya.[dni]