021208 Regulasi Picu Perlambatan Pertumbuhan Telekomunikasi

Pada tahun depan diperkirakan pertumbuhan layanan telekomunikasi di Indonesia mulai melambat. Jika pada akhir 2008 pertumbuhan berhasil mencapai angka 30 persen dengan 143 juta nomor aktif yang digunakan oleh penduduk Indonesia , maka pada tahu depan angkanya melambat menjadi sekitar 20 persen.

Melambatnya pertumbuhan diakibatkan oleh adanya krisis ekonomi global yang membuat belanja modal operator tertekan karena sulit mencari pembiayaan dan mulai tingginya angka penetrasi nirkabel yakni di atas angka 50 persen.

Selain dua faktor di atas, ada bahaya laten yang juga membuat pertumbuhan layanan telekomunikasi mulai melambat. Bahaya laten itu adalah regulasi hasil lansiran regulator telekomunikasi dan pemerintah daerah (Pemda) yang membuat terjadinya ekonomi biaya tinggi bagi operator (high cost economy).

“Berbeda dengan beberapa tahun belakangan, sekarang banyak pihak yang ingin ‘cawe-cawe’ mengurus telekomunikasi. Mulai dari Pemda, Departemen Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan lain-lainya. Setiap lembaga tersebut mengeluarkan aturan yang bukan menimbulkan efisiensi tetapi malah membengkakkan biaya operator,” ungkap Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Merza Fachys kepada Koran Jakarta, Senin (1/12).

Merza mencontohkan, aturan Pemda yang menjadi topik hangat di kalangan operator saat ini adalah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung, Bali tentang menara telekomunikasi. Perda tersebut prinsipnya mengatur seluruh ijin pembangunan menara telekomunikasi hanya diberikan kepada satu perusahaan yang ditunjuk oleh Pemda Badung.

Selanjutnya, operator telekomunikasi diharuskan menyewa site dan menempatkan Base Transceiver Station (BTS) miliknya di site-site yang telah dibangun oleh perusahaan tersebut dengan harga yang ditentukan oleh perusahaan tersebut.

Tidak hanya itu, jumlah dan lokasi menara yang diijinkan untuk dibangun pun telah ditentukan. Dan menara-menara yang saat ini milik operator harus dibongkar dan BTS dipindahkan ke lokasi-lokasi ditentukan.

“Perda seperti ini kan bisa menghambat kontinuitas ekspansi dan kualitas jaringan. Belum lagi adanya peraturan lain dari Pemda seperti pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ujung-ujungnya high cost economy terjadi,” sesal Merza.

Seorang eksekutif operator yang pernah bertugas di wilayah Sumatera juga mendukung pernyataan dari Merza tersebut. “Di Batam juga terjadi hal yang sama seperti di Badung. Bedanya, regukasi otorita Batam tidak membongkar menara yang sudah ada,” katanya.

Keluarnya Perda-perda yang mengatur menara telekomunikasi tentunya tak bisa dilepaskan dari adanya Peraturan Menteri No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Dalam aturan tersebut memang masalah ijin pendirian menara diserahkan kepada Pemda.

Tetapi, masalahnya regulasi tersebut ditentang banyak pihak sehingga dibutuhkan harmonisasi dalam suatu Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Anehnya, hingga sekarang SKB belum diterbitkan. Sementara Pemda sudah berjalan karena merasa mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Permenkominfo No 2 tersebut.

Selain masalah aturan menara bersama, Merza juga merasakan, ketetapan dari pemerintah untuk menentukan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi terlalu tinggi. Padahal, frekuensi diperlukan operator untuk meningkatkan kapasitas jaringan agar trafik komunikasi yang tinggi dapat terlayani.

Insentif

Melihat kondisi yang ada, Merza merasakan adalah hal yang wajar bagi operator telekomunikasi untuk meminta insentif kepada pemarintah sebelum beban menjadi semakin berat bagi para operator.

Insentif yang diharapkan adalah penurunan BHP Frekuensi dan BHP Penyelenggaraan. Selanjutnya menurunkan sumbangan Universal Service Obligation (USO).

“Sumbangan USO itu wajar diminta turun. Soalnya di sisi lain pemerintah mendesak operator membangun akses telekomunikasi di wilayah terpencil, namun di sisi lain sumbangan USO tetap ada. Harusnya dipilih salah satu bentuk kontribusi operator menyukseskan USO,”

Direktur Utama Indosat Johnny Swandi Sjam menambahkan, pemerintah harus secepatnya merealisasikan janjinya untuk menambah frekuensi sebesar 5 Mhz untuk mengembangkan teknologi 3G jika ingin operator mempertahankan pertumbuhan pelanggan yang positif di tahun depan.

“Tetapi kami harapkan pembayaran biaya untuk mendapatkan frekuensi tambahan tersebut tidak sebesar ketika mendapatkan lisensi beberapa tahun lalu. Jika pungutannya besar, operator akan susah mencari pembiayaannya,” tuturnya.

Secara terpisah, pengamat telematika Moch S Hendrowijono mengakui investasi yang dibutuhkan operator untuk satu pelanggan per BTS mengalami penurunan dibandingkan ketika seluler pertama kali muncul. Jika 10 tahun lalu biaya investasi per pelanggan per BTS sekitar 250 dollar AS, sekarang berubah menjadi sekitar 30 dollar AS.

“Masalahnya investasi menurun, regulasi yang menyulitkan bertambah. Ini karena banyak pihak beranggapan industri ini tergolong ‘seksi’ untuk diperebutkan. Padahal, masa emas itu berangsur hilang karena margin keuntungan mulai menurun,” katanya.

Siapkan Regulasi

Secara terpisah, Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Basuki Yusuf Iskandar mengungkapkan, pemerintah sedang mempersiapkan beberapa kebijakan yang akan dikeluarkan bagi operator untuk menghadapi krisis ekonomi ini. “Kita sedang persiapkan semuanya. Pada waktunya akan diumumkan,” katanya.

Anggota Komite BRTI Heru Sutadi membantah, regulator sebagai pemicu terjadinya perlambatan pertumbuhan telekomunikasi. “Ini lebih akibat krisis global yang jika berlarut akan menyebabkan menurunkan daya beli masyarakat. Tidak tepat disebut ini akibat ullah regulator telekomunikasi,” bantahnya.

Menurut Heru, persoalan operator dengan Pemda merupakan persoalan nasional sebagai buah otonomi daerah yang tidak terlalu sesuai dengan kondisi Indonesia karena semua Pemda mengejar PAD.

“Sasaran dari Pemda tersebut tentunya industri yang banyak menghasilkan uang. Telekomunikasi menjadi sasaran tentu tak dapat dilepaskan dari ulah operator yang membuat citra industri ini ‘Wah” melalui belanja iklan yang besar dan hadiah yang luks bagi konsumen,” katanya.

Heru menegaskan, regulator telekomunikasi selama ini sudah bersahabat dengan industri terbukti dengan dihapuskannya Uji Laik Operasi (ULO) bagi operator eksisting yang ingin mengembangkan jaringan, mempercepat perizinan frekuensi, dan berencana mengubah pungutan BHP dari berbasis izin stasiun radio (ISR) menjadi pita. “Semua itu merupakan bukti dukungan riil regulator bagi operator. Kurang apalagi,” tuturnya.

Pada kesempatan lain, Juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto meminta, operator jika mengalami masalah di lapangan langsung mengkomunikasikannya dengan regulator tanpa harus berpolemik di media massa . “ATSI seharusnya berbicara dengan kami. Regulator selalu pro aktif mendukung operator,” katanya.

Gatot pun menjanjikan, Ditjen Postel akan mengingatkan Pemda-pemda tentang regulasi berkaitan dengan pendirian menara yang bertentangan dengan Permenkominfo No2/2008. “Regulasi tentang menara bersama itu secara tegas menentang adanya monopoli. Jika memang ditemukenali di lapangan, akan kami peringatkan,” janji Gatot.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s