021208 Garuda Indonesia Akan Terbangkan WNI dari Bangkok

garudaMaskapai nasional, Garuda Indonesia, akan menerbangkan warga negara Indonesia (WNI) yang ingin ke Tanah Air dari Bangkok, Thailand, melalui bandara militer Utha Pao mulai tanggal 3 dan 5 Desember nanti.

Juru bicara Garuda Indonesia , Pujobroto melalui keterangan tertulis yang diterima Senin (1/12),  mengatakan,  penerbangan pada tanggal 3 dan 5 Desember 2008 tersebut menggunakan pesawat dengan nomor GA-867 dan berangkat dari Bangkok masing – masing pada pukul 01.50 waktu setempat dan tiba di Jakarta pada pukul 05.20 WIB.

“Dengan dua penerbangan yang berkapasitas 320 tempat duduk tersebut, maka diharapkan 305 warga negara Indonesia yang saat ini masih berada di Bangkok akan dapat segera kembali ke Tanah Air,” ujarnya sambil menambahkan armada yang digunakan B-737 800 dengan kapasitas 160 tempat duduk.

Pujo meminta, kepada para calon penumpang Garuda Indonesia yang akan menggunakan penerbangan tersebut dapat melakukan proses check-in di Bitech Expo (Kawasan Bangna), yaitu lokasi khusus yang disiapkan oleh pemerintah untuk melakukan check-in bagi seluruh penerbangan. Dari Bitech Expo selanjutnya para calon penumpang akan diangkut dengan bus khusus menuju bandara Utha Pao.

“Garuda Indonesia juga akan memberikan kesempatan kepada penumpang yang

memegang tiket bukan Garuda, untuk terbang dengan Garuda Indonesia ke Jakarta ,” tuturnya.

Seperti diketahui, bahwa akibat krisis politik yang terjadi di Thailand saat ini, dua bandara utama di Bangkok yaitu Airport Suvarnabhumi dan Don Muang tidak dapat beroperasi karena diduduki oleh para demonstran.

Sesuai dengan Notification to Airman (Notam)” atau pemberitahuan yang dikeluarkan oleh ”Air Traffic Controller” di Bangkok kepada perusahaan penerbangan bahwa mulai tanggal 25 Nopember tidak dapat dilaksanakan kegiatan penerbangan dari dan menuju bandara Suvarnabhumi dan Don Muang, maka Garuda Indonesia telah menghentikan kegiatan penerbangannya ke Bangkok mulai tanggal 25 hingga 30 Nopember 2008.

Setelah melakukan berbagai upaya dan menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan, Garuda Indonesia akhirnya mendapatkan ijin terbang dari Bandara Militer Utha Pao yang berjarak sekitar tiga jam perjalanan dengan kendaraan dari Bangkok.[dni]

011208 Tarif Angkutan Umum Wajar Tidak Diturunkan

Tidak turunnya tarif angkutan umum meskipun telah terjadi penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium sekitar 8,3 persen dari 6 ribu rupiah menjadi 5.500 rupiah dinilai merupakan hal yang wajar.

“Komponen BBM hanya mempengaruhi biaya operasional angkutan umum itu sebesar 2 hingga 3 persen. Dan penurunan itu hanya terjadi untuk jenis premium, padahal angkutan umum itu kebanyakan menggunakan BBM jenis solar,” ujar pengamat transportasi darat Wiryanto kepada Koran Jakarta, Minggu (30/11).

Dikatakannya, jika pemerintah menurunkan BBM jenis premium hingga 1.000 rupiah, barulah wajar dilakukan permintaan evaluasi tarif untuk jenis angkutan umum yang mengonsumsi bahan bakar tersebut.

“Sebenarnya yang paling mempengaruhi biaya operasional angkutan darat itu adalah harga suku cadang. Komponen ini berdasarkan studi bisa berkontribusi hingga 25 persen. Seharusnya pemerintah memikirkan bagaimana menurunkan komponen tersebut karena fluktuasi nilai dollar AS,” jelasnya.

Pada kesempatan lain, Dirjen hubungan darat Suroyo Alimoeso memastikan, tarif angkutan umum tidak akan diturunkan meski harga jual premium telah diturunkan mulai 1 Desember 2008.


“Kami dengan Organda sudah sepakat, tarif angkutan umum tak bisa diturunkan karena penurunan harga premium itu hanya berpengaruh 3,4 persen dari komponen tarif,” katanya.


Namun, Suroyo memperkirakan, dampak berbeda pada penghitungan komponen tarif dimungkinkan, jika harga solar juga diturunkan oleh pemerintah.

Menurut dia, ketika nilai tukar mata uang Indonesia menyentuh level
12.000 rupiah per dolar AS, harga suku cadang mengalami kenaikan hingga di atas 100 persen.

“Karena itu, kami sudah membicarakan mengenai keinginan adanya suatu pemisahan tarif. Pertama, struktur biaya yang dipengaruhi harga BBM dan suku cadang. Kedua, struktur biaya yang dipengaruhi beban lain,”ujarnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal sebelumnya, mengatakan kedua belah pihak melihat penurunan harga satu jenis BBM tidak bisa langsung menjadi acuan untuk menurunkan tarif.


“Organda memberikan penjelasan turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak pada kenaikan struktur biaya, besarnya lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan BBM,” ujarnya.

Menhub menambahkan, hasil diskusi dengan Organda memang melihat adanya penurunan struktur biaya terkait BBM ketika harganya diturunkan.


Namun, karena melemahnya nilai tukar rupiah, dampak atas penurunan harga BBM tersebut tidak menjadi signifikan. “Karena harga suku cadang sangat terpengaruh fluktuasi mata uang asing terhadap rupiah,” kata Jusman.

Secara terpisah, Ketua DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Murphy Hutagalung mengakui, sulit bagi pengusaha untuk menurunkan tarif angkutan karena perlakuan pemerintah terhadap mobil pribadi dan angkutan umum sama saja.

“Penurunan premium itu kan lebih menguntungkan kendaraan pribadi. Dan jika pun ada angkutan umum yang menikmatinya, tetapi harganya masih sama dengan mobil pribadi. Jadi, bagaimana mau menurunkan tarif,” jelasnya.

Diungkapkannya, saat ini tingkat isian dari setiap angkutan umum cenderung mengalami penurunan karena masyarakat menengah bawah beralih ke sepeda motor. “Jadi, jika mau minta tarif diturunkan harusnya harga BBM untuk angkutan umum dibedakan dengan mobil pribadi. Jika tidak, masyarakat ke depan akan lebih besar lagi mengeluarkan biaya untuk transportasi. Sekarang saja sudah mencapai 30 persen dari pendapatan bulanannya,” jelasnya.

Selain meminta BBM disubsidi, Murphy juga meminta, pemerintah untuk mensubsidi harga suku cadang akibat kenaikan nilai dollar AS. “Sejak kenaikan awal tahun ini janji subsidi itu tidak pernah direalisasikan. Sebaiknya itu dijalankan, agar pengusaha bisa bertahan,” katanya.[dni]

021208 6 Perusahaan Incar Beli Menara BTEL

Sebanyak enam perusahaan penyedia menara tengah mengincar membeli 543 menara telekomunikasi milik Bakrie Telecom (BTEL) yang akan dijual Desember ini.

“Kami sedang menyeleksi perusahaan yang berminat. Jumlahnya enam perusahaan. Beberapa telah mempresentasikan penawarannya pada kami,” ungkap Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi, kepada Koran Jakarta, Senin (1/12).

Rakhmat mengungkapkan, jika Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 16 Desember 2008 nanti aksi korporasi itu disetujui oleh pemegang saham, maka pada bulan ini juga 543 menara itu akan dijual beserta sarana dan prasarananya.

“Dari hasil penjualan ini akan ada dana segar sekitar 380 miliar rupiah. Ini akan digunakan untuk memenuhi belanja modal tahun depan,” katanya.

Secara terpisah, Wadirut Bakrie Telecom Bidang Jaringan, Muhammad Buldansyah menambahkan, penjualan menara itu sebagai bagian dari strategi BTEL untuk mengimplementasikan light asset strategy.

“Ke depan nilai depresiasi dari menara itu akan besar. Nah, dari pada ujungnya memberatkan perseroan, mending dijual sekarang,” tuturnya.

Pria yang akrab dipanggil Danny tersebut mengungkapkan, nantinya BTEL akan menyewa kembali menara tersebut kepada pemenang karena titik menara tersebut selama ini sesuai dengan pengembangan jaringan perseroan.

“Karena itu saya tidak khawatir langkah ini menghambat ekspansi jaringan di masa depan. Wong, site itu masih bisa dipakai kok,” tuturnya.

Berdasarkan catatan, BTEL adalah perusahaan telekomunikasi kedua yang melakukan penjualan menara BTS setelah PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL) yang sedang mempersiapkan penjualan 700 menaranya. Per 30 September 2008 BTEl memiliki total aset 8,1 triliun rupiah diantaranya adalah 2.500 BTS. Sementara belanja modal untuk tiga tahun ke depan sebesar 600 juta dollar AS telah terpenuhi semuanya tahun ini.

Menurut sumber yang dekat dengan operator milik keluarga Bakrie tersebut, perusahaan yang telah melakukan presentasi ingin membeli menara BTEL adalah anak usaha Sinar Mas Grup, Protelindo, dan Indonesia Tower . Dua perusahaan terakhir juga ikut dalam tender pembelian menara XL.[dni]

021208 Adu Cepat Membuka Akses ke Daerah Terpencil

towerTak terasa proses tender pengadaan telepon pedesaan atau lebih dikenal dengan nama Universal Service Obligation (USO) telah memasuki tahapan Aanweijzing (penjelasan dokumen tender) pada Jumat (28/11) lalu. Beberapa operator yang lolos hingga tahapan tersebut diantaranya Telkomsel, Telkom, Indosat, CSM, dan Sampoerna Telekomunikasi Indonesia .

Namun, belum lagi tender USO menentukan pemenangnya, beberapa peserta atau bukan peserta telah unjuk diri kepada pemerintah menunjukkan komitmennya membuka akses telekomunikasi ke daerah terpencil.

Beberapa operator yang pantas disebutkan adalah Telkom, Telkomsel, Indosat, dan XL. Telkom selama satu bulan ini lebih fokus membuka akses telekomunikasi untuk wilayah pulau-pulau terluar di Sumatera.

Di bawah komando Kadivre I, Muhammad Awaluddin, Telkom pada bulan ini saja berhasil memerdekakan dua pulau terluar di wilayah Sumatera. Pulau-pulau tersebut adalah Berhala dan Rondo. Di kedua pulau tersebut layanan telekomunikasi yang diberikan lumayan lengkap yakni akses telepon, faksimili, dan internet.

“Kami mengandalkan layanan nirkabel TelkomFlexi untuk membuka akses telekomunikasi di wilayah terluar. Ini untuk membuktikan pada publik Flexi tidak hanya sibuk melayani masyarakat perkotaan tetapi juga desa-desa,” kata Awaluddin di Jakarta, belum lama ini.

Jika induk usahanya mengandalkan Flexi, maka Telkomsel mengusung teknologi GSM berbasis Internet Protocol (GSM IP based) untuk membuka akses wilayah terpencil. Telkomsel sepertinya lebih focus pada kawasan timur Indonesia (KTI) dan kapal-kapal penumpang yang berlayar ke kawasan tersebut.

“Yang mahal cuma untuk penyewaan satelit jika membuka akses telekomunikasi di wilayah terpencil. Tetapi jika masih ada backbone di sekitarnya, itu lebih murah,” ujar Direktur Niaga Telkomsel Leong Shin Loong.

Senada dengan Telkomsel, Indosat pun sepertinya lebih senang menunjukkan taringnya di KTI. Terbukti pada minggu lalu operator tersebut meresmikan base transceiver station (BTS) di Desa Lemo, Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Selain Desa Lemo, Indosat juga sudah hadir di 4 wilayah lain di Muara Teweh dimana tidak ada operator seluler lain yang hadir, yaitu wilayah Tampa, Batua Sibung, Butong, dan Rimba Sari

“Kami merupakan operator seluler pertama yang hadir di wilayah Desa Lemo. Sebagai operator kami tetap konsen membangun wilayah terpencil,” tegas Direktur Regional Sales Indosat Syakieb A. Sungkar.

Pernyataan Syakieb sepertinya ingin menepis anggapan banyak orang jika Indosat yang sahamnya sekarang dikuasai oleh asing tidak lagi peduli dengan wilayah terpencil. Hal yang sama juga ingin ditunjukkan oleh XL dimana 95 persen sahamnya dikuasai oleh asing.

XL belum lama ini menghadirkannya di Muara Sipongi yang merupakan perbatasan antara Sumatera Utara dan Sumatera Barat, serta Papua.

Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar menyambut menyambut positif inisiatif setiap operator mempercepat pembukaan akses telekomunikasi daerah-daerah terpencil karena sesuai dengan program pemerintah.

“Strategi dari operator inilah yang membuat jumlah desa kategori USO menyusut dari 38.471 menjadi 31.824 desa di 32 provinsi,” katanya.

Basuki menegaskan, meskipun operator berlomba membuka akses ke daerah terpencil tetapi tidak akan meluluhkan hati pemerintah untuk memberikan “gula-gula” USO bagi mereka. Gula-gula yang dimaksud apalagi kalau bukan spectrum frekuensi 2,3 Ghz untuk penyelenggaraan Wimax.

“Saya memang mendengar Telkom meminta diberikan insentif atas apa yang mereka lakukan selama ini. Tetapi itu tidak berlaku jika bukan pemenang tender USO,” tegasnya.

Basuki pun menegaskan, untuk mencegah terjadinya monopoli dalam pengerjaan USO, Telkom dan Telkomsel dilarang untuk ikut dalam satu paket pengerjaan. “Mereka tidak boleh bidding di paket yang sama. Ini untuk mengantisipasi terjadinya monopoli,” tandasnya.

Telkom grup sendiri berpeluang besar akan menjadi pemenang utama dari tender USO jika melihat komposisi persaingan memperebutkan paket pengerjaan. Pasalnya, proses lelang hanya dilakukan untuk wilayah gemuk alias Pulau Jawa. Sedangkan wilayah lainnya besar terjadi pemilihan langsung atau penunjukkan langsung. Hal ini karena tidak ada peserta yang lolos prakualifikasi tahap II.

Sekjen Indonesia Telecommunication Users Group (IDTUG) Muhammad Jumadi Idris menambahkan, operator dalam mengembangkan sayapnya tidak hanya memikirkan keuntungan sesaat. ”Akses telekomunikasi adalah kebutuhan pokok manusia. Bangunlah infrastruktur yang banyak tanpa harus memikirkan pamrihnya,” tuturnya.

Jumadi meminta, pemerintah tidak perlu memberikan kompensasi terkait pembangunan infrastruktur operator yang bersinggungan dengan wilayah USO. ”Sudah menjadi kewajiban dari operator untuk membangun jaringan. Kalau berdekatan atau termasuk wilayah USO jangan minta kompensasi, dong. Itu namanya tidak ikhlas,” tegasnya.

Jumadi melihat, agresifnya operator yang menjadi peserta tender USO membuka akses telekomunikasi ke wilayah terpencil juga sebagai bagian dari strategi memenangkan tender tersebut.

”Ini kan namanya mencari simpati dan psy war ke pesaing. Sementara bagi yang bukan peserta tender, apalagi kalau bukan mencari citra positif di masyarakat. Bagaimanapun, para operator ini adalah organisasi profit, tidak ada makan siang yang gratis dalam kamus mereka,” tegasnya.[doni ismanto]

021208 Regulasi Picu Perlambatan Pertumbuhan Telekomunikasi

Pada tahun depan diperkirakan pertumbuhan layanan telekomunikasi di Indonesia mulai melambat. Jika pada akhir 2008 pertumbuhan berhasil mencapai angka 30 persen dengan 143 juta nomor aktif yang digunakan oleh penduduk Indonesia , maka pada tahu depan angkanya melambat menjadi sekitar 20 persen.

Melambatnya pertumbuhan diakibatkan oleh adanya krisis ekonomi global yang membuat belanja modal operator tertekan karena sulit mencari pembiayaan dan mulai tingginya angka penetrasi nirkabel yakni di atas angka 50 persen.

Selain dua faktor di atas, ada bahaya laten yang juga membuat pertumbuhan layanan telekomunikasi mulai melambat. Bahaya laten itu adalah regulasi hasil lansiran regulator telekomunikasi dan pemerintah daerah (Pemda) yang membuat terjadinya ekonomi biaya tinggi bagi operator (high cost economy).

“Berbeda dengan beberapa tahun belakangan, sekarang banyak pihak yang ingin ‘cawe-cawe’ mengurus telekomunikasi. Mulai dari Pemda, Departemen Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan lain-lainya. Setiap lembaga tersebut mengeluarkan aturan yang bukan menimbulkan efisiensi tetapi malah membengkakkan biaya operator,” ungkap Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Merza Fachys kepada Koran Jakarta, Senin (1/12).

Merza mencontohkan, aturan Pemda yang menjadi topik hangat di kalangan operator saat ini adalah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung, Bali tentang menara telekomunikasi. Perda tersebut prinsipnya mengatur seluruh ijin pembangunan menara telekomunikasi hanya diberikan kepada satu perusahaan yang ditunjuk oleh Pemda Badung.

Selanjutnya, operator telekomunikasi diharuskan menyewa site dan menempatkan Base Transceiver Station (BTS) miliknya di site-site yang telah dibangun oleh perusahaan tersebut dengan harga yang ditentukan oleh perusahaan tersebut.

Tidak hanya itu, jumlah dan lokasi menara yang diijinkan untuk dibangun pun telah ditentukan. Dan menara-menara yang saat ini milik operator harus dibongkar dan BTS dipindahkan ke lokasi-lokasi ditentukan.

“Perda seperti ini kan bisa menghambat kontinuitas ekspansi dan kualitas jaringan. Belum lagi adanya peraturan lain dari Pemda seperti pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ujung-ujungnya high cost economy terjadi,” sesal Merza.

Seorang eksekutif operator yang pernah bertugas di wilayah Sumatera juga mendukung pernyataan dari Merza tersebut. “Di Batam juga terjadi hal yang sama seperti di Badung. Bedanya, regukasi otorita Batam tidak membongkar menara yang sudah ada,” katanya.

Keluarnya Perda-perda yang mengatur menara telekomunikasi tentunya tak bisa dilepaskan dari adanya Peraturan Menteri No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Dalam aturan tersebut memang masalah ijin pendirian menara diserahkan kepada Pemda.

Tetapi, masalahnya regulasi tersebut ditentang banyak pihak sehingga dibutuhkan harmonisasi dalam suatu Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Anehnya, hingga sekarang SKB belum diterbitkan. Sementara Pemda sudah berjalan karena merasa mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Permenkominfo No 2 tersebut.

Selain masalah aturan menara bersama, Merza juga merasakan, ketetapan dari pemerintah untuk menentukan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi terlalu tinggi. Padahal, frekuensi diperlukan operator untuk meningkatkan kapasitas jaringan agar trafik komunikasi yang tinggi dapat terlayani.

Insentif

Melihat kondisi yang ada, Merza merasakan adalah hal yang wajar bagi operator telekomunikasi untuk meminta insentif kepada pemarintah sebelum beban menjadi semakin berat bagi para operator.

Insentif yang diharapkan adalah penurunan BHP Frekuensi dan BHP Penyelenggaraan. Selanjutnya menurunkan sumbangan Universal Service Obligation (USO).

“Sumbangan USO itu wajar diminta turun. Soalnya di sisi lain pemerintah mendesak operator membangun akses telekomunikasi di wilayah terpencil, namun di sisi lain sumbangan USO tetap ada. Harusnya dipilih salah satu bentuk kontribusi operator menyukseskan USO,”

Direktur Utama Indosat Johnny Swandi Sjam menambahkan, pemerintah harus secepatnya merealisasikan janjinya untuk menambah frekuensi sebesar 5 Mhz untuk mengembangkan teknologi 3G jika ingin operator mempertahankan pertumbuhan pelanggan yang positif di tahun depan.

“Tetapi kami harapkan pembayaran biaya untuk mendapatkan frekuensi tambahan tersebut tidak sebesar ketika mendapatkan lisensi beberapa tahun lalu. Jika pungutannya besar, operator akan susah mencari pembiayaannya,” tuturnya.

Secara terpisah, pengamat telematika Moch S Hendrowijono mengakui investasi yang dibutuhkan operator untuk satu pelanggan per BTS mengalami penurunan dibandingkan ketika seluler pertama kali muncul. Jika 10 tahun lalu biaya investasi per pelanggan per BTS sekitar 250 dollar AS, sekarang berubah menjadi sekitar 30 dollar AS.

“Masalahnya investasi menurun, regulasi yang menyulitkan bertambah. Ini karena banyak pihak beranggapan industri ini tergolong ‘seksi’ untuk diperebutkan. Padahal, masa emas itu berangsur hilang karena margin keuntungan mulai menurun,” katanya.

Siapkan Regulasi

Secara terpisah, Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Basuki Yusuf Iskandar mengungkapkan, pemerintah sedang mempersiapkan beberapa kebijakan yang akan dikeluarkan bagi operator untuk menghadapi krisis ekonomi ini. “Kita sedang persiapkan semuanya. Pada waktunya akan diumumkan,” katanya.

Anggota Komite BRTI Heru Sutadi membantah, regulator sebagai pemicu terjadinya perlambatan pertumbuhan telekomunikasi. “Ini lebih akibat krisis global yang jika berlarut akan menyebabkan menurunkan daya beli masyarakat. Tidak tepat disebut ini akibat ullah regulator telekomunikasi,” bantahnya.

Menurut Heru, persoalan operator dengan Pemda merupakan persoalan nasional sebagai buah otonomi daerah yang tidak terlalu sesuai dengan kondisi Indonesia karena semua Pemda mengejar PAD.

“Sasaran dari Pemda tersebut tentunya industri yang banyak menghasilkan uang. Telekomunikasi menjadi sasaran tentu tak dapat dilepaskan dari ulah operator yang membuat citra industri ini ‘Wah” melalui belanja iklan yang besar dan hadiah yang luks bagi konsumen,” katanya.

Heru menegaskan, regulator telekomunikasi selama ini sudah bersahabat dengan industri terbukti dengan dihapuskannya Uji Laik Operasi (ULO) bagi operator eksisting yang ingin mengembangkan jaringan, mempercepat perizinan frekuensi, dan berencana mengubah pungutan BHP dari berbasis izin stasiun radio (ISR) menjadi pita. “Semua itu merupakan bukti dukungan riil regulator bagi operator. Kurang apalagi,” tuturnya.

Pada kesempatan lain, Juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto meminta, operator jika mengalami masalah di lapangan langsung mengkomunikasikannya dengan regulator tanpa harus berpolemik di media massa . “ATSI seharusnya berbicara dengan kami. Regulator selalu pro aktif mendukung operator,” katanya.

Gatot pun menjanjikan, Ditjen Postel akan mengingatkan Pemda-pemda tentang regulasi berkaitan dengan pendirian menara yang bertentangan dengan Permenkominfo No2/2008. “Regulasi tentang menara bersama itu secara tegas menentang adanya monopoli. Jika memang ditemukenali di lapangan, akan kami peringatkan,” janji Gatot.[dni]