271108 ICAO : Regulator Lokal Sudah Tunjukkan Kemajuan

Presiden International Civil Aviation Organization (ICAO), Roberto Kobeh Gonzales menegaskan, regulator penerbangan di Indonesia telah menunjukkan komitmen dan kemajuan pesat dalam meningkatkan aspek keselamatan penerbangan sipil.

Kemajuan yang dilihat secara signifikan sejak ditandatanganinya Memorandum Of Understanding (MoU) antara pemerintah Indonesia dan ICAO pada 2007 terlihat dari usaha Departemen Perhubungan (Dephub) untuk memisahkan fungsi regulator dan operator, menambah jumlah inspektur penerbangan, mereformasi badan-badan di bawah direktorat hubungan udara, melakukan transparansi informasi melalui situs dephub.go.id, dan lainnya.

“Sejak MoU ditandatangani tahun lalu, harus diakui banyak kemajuan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia terkait aspek keselamatan di industri penerbangan. Kami sebagai badan regulasi penerbangan internasional, sangat menghargai usaha keras tersebut,” ujar Roberto di Jakarta, Kamis (27/11).

Meskipun sudah ada kemajuan, Roberto tetap menunggu realisasi dari pengesahan Undang-undang penerbangan yang telah mengadopsi berbagai aturan internasional diterapkan di industri penerbangan lokal. “Sebenarnya masalah di Indonesia itu adalah di kapabilitas regulator yang diragukan. Jika regulasi baru memperkuat posisi regulator, menyehatkan maskapai, memajukan pilot, dan lainnya, maka tidak akan ada satu pun negara yang berhak melarang maskapai Indonesia terbang ke negaranya,” tuturnya.

Ketika ditanya tentang bentuk bantuan ICAO pada pemerintah Indonesia berkaitan dengan larangan terbang oleh Uni Eropa, Roberto menyarankan, regulator lokal lebih berkonsentrsai kepada peningkatan kemampuan diri ketimbang memikirkan embargo tersebut dicabut.

“Bagi saya embargo itu hanya penyakitnya. Pemerintah Indonesia harus mencari virus yang menimbulkan penyakit tersebut. Dan sekarang pemerintah sudah berjalan di jalur yang benar,” tegasnya.

Berkaitan dengan digunakannya data temuan ICAO oleh UE untuk dijadikan alasan mengembargo maskapai lokal, Roberto menjelaskan, regulasi organisasi tersebut memungkinkan hal tersebut dilakukan.

“Asalkan temuan tersebut digunakan untuk tujuan menjaga keselamatan, itu boleh dilakukan. Tetapi melihat perkembangan yang dilakukan pemerintah Indonesia , kami juga tidak segan untuk mendorong UE mencabut beleid merek terhadap negara ini,” katanya.

Pernyataan Roberto tersebut seperti membantah ucapan dari Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal selama ini yang selalu menyatakan, anggota ICAO tidak berhak menggunakan temuan lembaga tersebut untuk mengembargo maskapai anggota lainnya.

Roberto melihat, kebijakan UE mengembargo maskapai lokal terbang ke negaranya murni mempertimbangkan aspek keselamatan tanpa ada agenda tersembunyi seperti kepentingan ekonomi. “Ini bukan hambatan non tarif, tidak ada itu. Ini menyangkut nyawa manusia. Jadi, semuanya masih dalam koridor teknis,” katanya.

Pada kesempatan sama, Jusman mengungkapkan, proses pembahasan UU penerbangan terus berjalan bersama parlemen. “Regulasi ICAO sudah diadopsi di RUU tersebut. Diperkirakan Desember 2008, RUU itu sudah bisa diselesaikan,” katanya.

Selain itu pemerintah juga telah membentuk tim transformasi penerbangan sipil yang dinamakan Civil Aviation Transport Team (CATT). Tim tersebut terdiri dari komunitas penerbangan internasional baik otoritas penerbangan asing, dan organisasi profesi internasional.


Tim ini akan memberikan pertimbangan atau nasihat kepada Dephub untuk memperkuat posisi regulator penerbangan lebih otonom, transparan dan kredibel sebagai syarat pencabutan pelarangan terbang Uni Eropa.

Pihak-pihak yang akan dilibatkan antara lain International Civil Aviation Organization (ICAO), Federal Aviation Administration (FAA) Amerika Serikat, CASA Australia, International Safety Study Group (ISSG) yang beranggotakan Airbus, Boeing dan industri penerbangan dan International Air Transport Association (IATA).

Pada kesempatan lain, pengamat penerbangan Suharto Madjid mengatakan, ICAO seharusnya mendorong UE untuk membuka embargonya bagi Indonesia karena sebagai anggota ICAO tidak berhak melakukan hal tersebut.

“Seharusnya Presiden ICAO setelah melihat kemajuan pemerintah Indonesia di lapangan membuat rekomendasi kepada setiap anggotanya. Jangan hanya menghimbau di media massa saja,” katanya. [dni]

281108 Lembaga Pelayanan Udara Akan Berbentuk BLU

planePemerintah akan lebih memilih lembaga pelayanan udara berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) ketimbang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena sudah disetujui oleh parlemen dan sesuai regulasi International Civil Aviation Organization (ICAO).

Dirjen Perhubungan Udara Budhi Mulyawan Suyitno mengungkapkan, terdapat tiga opsi untuk mengembangkan sistem navigasi udara tunggal di Indonesia . Pertama, membuat BLU untuk mengelola sistem navigasi. Kedua, menyerahkan pengelolaan oleh BUMN, dan ketiga mempertahankan kondisi yanga ada selama ini

Saat ini pengelolaan jasa pelayanan pemanduan lalu lintas udara masih dipegang dua BUMN, yaitu PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II. Ke depan, ketika sistim navigasi tunggal diimplementasikan, maka secara otomatis kewenangan kedua perusahaan itu dalam pelayanan pemanduan lalu lintas udara akan terhapus.

Sistem navigasi tunggal tersebut diyakini akan meningkatkan biaya lintas udara (Overflight service charge) dari 5 sen dollar menjadi 5 dollar per rute penerbangan sehingga bisa menjadi tambahan devisa bagi negara.


“ Kami lebih memilih untuk menggunakan opsi pertama yakni membuat BLU,” ujarnya di Jakarta , Kamis (27/11).

Menurut dia, pilihan yang dibuat pemerintah dengan membentuk BLU adalah menjadikan lembaga tersebut mampu memenuhi kewajiban publiknya, tidak bergantung kepada subsidi pemerintah karena keuntungan yang didapat harus ditanamkan dalam bentuk investasi peralatan, dan karyawannya dibayar secara profesional.

Budhi juga menegaskan, bentuk BLU untuk mengelola pelayanan lalu lintas udara sejalan dengan isi konvensi internasional penerbangan sipil (Chicago Convention) yang digelar Desember 1944 silam. Di mana, saat itu, pemerintah Indonesia ikut menandatanganinya.

Dalam kesepakatan itu disebutkan bahwa keselamatan dan keamanan menjadi tanggungjawab regulator. ”Sehingga jika ada kekurangan dana untuk investasi fasilitas, pemerintah wajib memberikan subsidi langsung,” jelas Budhi.

Budhi menjamin, BLU tersebut akan bekerja secara profesional dan tidak tumpang tindih wewenangnya seperti selama ini karena bertanggung jawab langsung ke Menteri Perhubungan.

Presiden International Civil Aviation Organization (ICAO), Roberto Kobeh Gonzales menambahkan, idelanya lembaga pengelola navigasi udara di bawah kontrol pemerintah karena tidak hanya menangani penerbangan sipil, tetapi juga militer. “Idelanya lembaga itu non profit. Tetapi harus mampu membiayai operasional dan berinvestasi untuk peralatannya,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Presiden Asosiasi Pemandu Lalu Lintas Udara Indonesia (Indonesia Air Traffic Controllers Association/IATCA), Adry Gunawan mengungkapkan, jika lembaga pada badan usaha berbentuk BLU, dikhawatirkan tidak ada pemisahan antara fungsi regulator, operator, investigator, dan auditor.

Hal ini karena menurut aturan pembentukan BLU, lembaga tersebut cukup berada di bawah unit direktorat. “Ini kan artinya berada di bawah Direktorat Jenderal Hubungan Udara (DJU). Artinya sama saja regulator dan operator belum dipisahkan,” tegasnya.

Adry mengingatkan, jika lembaga tersebut berbentuk BLU diragukan akan mampu berinvestasi jangka panjang karena birokrasi untuk menyetujui strategi tersebut sangat panjang. “Padahal di masalah navigasi itu jika radar rusak harus segera diperbaiki. Nah, bagaimana mau diganti kalau harus menunggu dana dari menteri keuangan dulu,” katanya.

Adry pun meragukan, dibentuknya tim transformasi penerbangan sipil Civil Aviation Transport Team (CATT) sebagai advisor pembentukan system navigasi tunggal akan mampu mengakomodasi kepentingan Air Traffic Controller (ATC) karena di badan tersebut lebih sarat perwakilan maskapai.

“Bisnis penerbangan itu isinya maskapai, pengelola bandara, dan ATC. DI CATT itu isinya maskapai semua. Ini maksudnya apa? Bagaimana mau mengakomodasi kepentingan ATC kalau yang menentukan pemain lain,” sesalnya.[dni]

271108 Regulator Berusaha Penuhi Standar Aturan Internasional

a380Regulator penerbangan sipil Indonesia berjanji segera memenuhi aturan penerbangan internasional seiring disahkannya Undang-undang Penerbangan tak lama lagi.

“Alasan dari Uni Eropa masih tidak mencabut embargo itu kan karena mereka menilai ada poin-poin dari aturan internasional yang belum diadaptasi oleh regulasi lokal. Nah, jika UU penerbangan disahkan, secepatnya akan dilakukan ratifikasi,” ujar juru bicara Departemen Perhubungan Bambang S Ervan kepada Koran Jakarta , Rabu (26/11).

Dikatakannya, dalam RUU penerbangan beberapa regulasi internasional sudah diadopsi seperti pemisahan regulator dan operator bandara dan lainnya. “Nanti akan dibentuk Badan Layanan Umum (BLU) untuk pengelolaan navigasi. Begitu juga aturan lainnya,” katanya.

Bambang mengatakan, pemerintah saat ini lebih fokus kepada proses pemenuhan tersebut sementara masalah adanya pembahasan dari UE untuk mencabut pada Februari atau Maret 2009 diserahkan pada negara-negara Eropa itu.

“Yang jelas, besok (Kamis, 27/11) Presiden organisasi penerbangan sipil internasional (ICAO) datang ke Indonesia . Dan kita akan tunjukkan komitmen pemerintah memenuhi aspek keselamatan sesuai standar mereka,” jelasnya.

Secara terpisah, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyarankan, pemerintah untuk lebih fokus memenuhi aspek teknis yang diminta oleh UE ketimbang sibuk berdiplomasi atau melakukan lobi.

“Ini masalah teknis, jangan dicampur adukkan dengan lobi politik. Jika masalah teknis sudah dipenuhi, wajar dilakukan lobi,” jelasnya.

Sebelumnya, otoritar UE mengatakan, diperpanjangnya pencabutan embargo karena diragukannya kemampuan regulator lokal untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh maskapai lokal, tidak adanya pemisahan peran regulator dan operator, serta posisi dari Direktorat Perhubungan Udara yang tidak otonom.

Direktur Operasi Garuda Indonesia Ari Sapari mengatakan, pihaknya untuk larangan terbang tersebut mengikuti kebijakan dari pemerintah. “Kita ikut pemerintah saja. Yang jelas untuk standar keselamatan, Garuda sudah mengantongi sertifikat IOSA dari IATA,” tegasnya.

Sebagai perusahaan, lanjutnya, selama ini kerjasama dengan perusahaan dari Eropa lebih bersifat business to business (B2B).

Garuda sendiri, lanjutnya, akan mendatangkan 25 pesawat Boeing 737 seri 800 NG pada 2009. Pesawat generasi terbaru yang memiliki daya jelajah cukup canggih itu, merupakan bagian dari 50 unit pesawat yang telah dipesat Garuda.


Pesawat yang dikirim langsung dari pabrik Boeing Co itu, nantinya akan melayani penerbangan domestik dan regional yang akan menggantikan sejumlah posisi lain yang usia tehnisnya sudah cukup uzur.25

Sementara dari sisi operasional Garuda akan mengefisienskan konsumsi Avtur. Hal ini karena harga dollar AS yang terus naik memaksa pihaknya perlu menyusun strategi menurunkan biaya operasional. Salah satunya adalah menekan penggunaan bahan bakar avtur hingga 3 persen pada 2009.

”Kalau meilhat angkanya, tiga persen memang kecil. Tetapi eksesnya lumayan besar. Karena dalam komponen struktur operasional Garuda, penggunaan BBM paling besar, mencapai 48 persen,” ujarnya.

Menurut Ari, dalam setahun, Garuda mengkonsumsi sedikitnya 900 juta liter avtur. ”Jika dikalikan 3 persen, berarti kita sudah melakukan efisiensi sekitar 27 juta liter. Ini angka yang signifikan,” jelasnya.

Selain menekan penggunaan BBM, lanjut Ari Sapari, strategi lain yang bakal diterapkan Garuda adalah melakukan efisiensi terkait masalah teknis untuk mendukung upaya pengefisiensian bahan bakar. Di antaranya, mengevaluasi penentuan rute, cara menerbangkan pesawat, serta mendisiplinkan penumpang dalam hal pengaturan bagasi.

Garuda bersama tiga operator lainnya adalah maskapai yang diusulkan regulator untuk dicabut embargonya oleh UE. Tiga maskapai lainnya adalah PT Mandala Airlines, PT Premi Air, dan PT Air Fast.

Secara bisnis bagi Garuda Indonesia madanya larangan terbang tersebut membuat perseroan mengalami kerugian (potential loss) sebesar 13,8 miliar rupiah per bulan.[dni]

271108 Yang Bersaing dan Akan Hengkang

towerTahun depan persaingan di industri telekomunikasi dipastikan tetap akan ketat.
Pelakunya tak bisa dilepaskan dari empat pemain besar, tanpa memandang lisensi yang
dikantonginya. Keempat operator tersebut adalah Telkom grup, Indosat, XL, dan Bakrie
Telecom.

Kenapa hanya empat operator tersebut?. Hal ini karena dari sisi pangsa pasar dan
kekuatan modal, keempat pemain inilah yang sebenarnya mengharu biru di pasar. Telkom
melalui layanan Fixed Wireless Access (FWA) Flexi menguasai 50 persen pangsa pasar
layanan tersebut diikuti oleh Bakrie Telecom.

Sedangkan di seluler, anak usaha Telkom, Telkomsel, nangkring di posisi pertama
dengan menguasai 50 persen pangsa pasar, disusul Indosat dan XL.

Strategisnya posisi dari para perusahaan itu membuat para analis keuangan selalu
memperhatikan gerak-gerik para operator tersebut sebelum memutuskan untuk
membeli sahamnya sebagai tempat berinvestasi.

XL pada tahun depan telah mengisyaratkan akan memiliki belanja modal sebesar 700
juta dollar AS atau turun sekitar 41,6 persen dibandingkan tahun ini yang mencapai
1,2 miliar dollar AS. Sedangkan Bakrie Telecom mengklaim telah memenuhi belanja
modal sebesar 600 juta dollar AS untuk tiga tahun ke depan.

Sementara Telkom grup dan Indosat masih malu-malu mengungkapkan besaran dari belanja
modalnya. Namun, isyarat penurunan atau flat dikeluarkan oleh para petingginya.
Alasan yang digunakan, pembangunan jaringan tidak lagi menyangkut perluasan
jangkauan, tetapi meningkatkan kapasitas.

“Tahun depan perang tarif belum akan usai hingga kuartal pertama. Perang akan
terus berlanjut, tetapi di sisi lain ada krisis global yang mulai terasa dampaknya.
Inilah yang membuat para operator berhati-hati menetapkan belanja modal untuk tahun
depan,” ujar Direktur Corporate Service Indosat Wahyu Wijayadi kepada Koran
Jakarta, belum lama ini.

Wahyu mengatakan, jika para kompetitornya masih melakukan perang tarif, maka Indosat
akan terus melayani. “Posisi kami nomor dua. Jika nomor satu dan tiga berperang,
kalau hanya diam bisa tergilas. Tetapi di tahun depan itu akan ada satu titik yang
mengakhiri perang dan akhirnya pemilik fundamental yang kuatlah akan mampu
selamat,” tegas Wahyu.

Sementara itu, GM Corporate Communication Telkomsel Aziz Fuedi meminta, persaingan
yang dilakukan tetaplah dalam koridor yang sehat. “Jangan melakukan aksi anarkis
seperti membakar properti milik kompetitor. Bersainglah dalam masalah kualitas dan
inovasi layanan,” tegasnya.

Pada kesempatan lain, juru bicara XL Febriati Nadira mengingatkan, persaingan yang
terjadi sebenarnya tidak hanya terjadi antaroperator, tetapi juga mitra pendukung
seperti para dealer dan outlet. “Biasanya persaingan di kelompok ini dalam
berjualan lebih keras. Sudah merupakan tugas kita sebagai operator mendinginkan
masalah, bukannya memanaskan dengan memblow-up di media massa,” katanya.

Untuk diketahui, Telkomsel dan XL belum lama ini terlibat aksi saling tuding akibat
adanya pembakaran umbul-umbul Telkomsel di Sidikalang, Sumatera Utara, 21 November.
Namun, pihak XL menyangkal dan menganggap bukti yang disodorkan Telkomsel
bertanggal 12 Januari 2008. Bahkan XL balik menuding selama ini Telkomsel pun
sering melakukan kecurangan dan tindak kekerasan kepada karyawan XL di lapangan.
Hengkang
Jika para incumbent sibuk bersaing tahun depan, isu akan adanya investor asing yang
hengkang atau mengurangi sahamnya di operator kecil mulai menghangat menjelang
tutup tahun ini. Isu tersebut hinggap pada Natrindo Telepon Seluler (NTS) dan
Hutchison CP Telecom Indonesia (HCPT) yang notabene sahamnya dikuasai asing.

Menurut eksekutif operator yang enggan disebutkan namanya, Saudi Telecom yang
memiliki 51 persen saham NTS berencana mengurangi kepemilikannya di pemilik merek
dagang Axis tersebut. Kemungkinan penurunan saham milik Saudi telecom sebesar 20
persen. sementara pemilik lain dari NTS Maxis (Malaysia), akan tetap setia
mengawal operator tersebut.

“Investor dari padang pasir tersebut kecewa karena NTS hanya menang di banyaknya
jumlah kanal. Sementara pembangunan infrastruktur sangat sedikit, sehingga jumlah
kanalnya terancam dikurangi oleh regulator,” katanya sumber tersebut.

Jika merujuk pada pernyataan terakhir dari Head of Corporate Startegy & Business
Development NTS Ben Soppit, bisa jadi isu ini benar adanya. Ben mengatakan adanya
penurunan dari belanja modal NTS tahun depan sebesar 20 persen dari 1 miliar dollar
AS tahun ini menjadi sekitar 800 juta dollar AS.

Alasan yang digunakan Ben, pembangunan BTS akhir tahun ini sudah mencapai 3.400 site
dan tahun depan cukup dibangun 3 ribu BTS lagi untuk menjangkau 90 persen dari total
populasi Indonesia. Pernyataan ini tentu menjadi pertanyaan karena Indosat yang
telah menjangkau 90 persen dari total populasi membutuhkan sekitar 13 ribu BTS.

Sementara HCPT yang sahamnya dimiliki Hutchison Telecommunications International Ltd
(HTIL) dengan porsi kepemilikan saham sebesar 60 persen, dan Charoen Pokphand (CP)
Group memiliki 40 persen sisanya diisukan sejak Juni lalu tidak lagi disuntik dana
oleh induknya Hutchison Whampoa Ltd (HWL), perusahaan multinasional berbasis di
Hong Kong. Rencananya, HTIL akan mengurangi sahamnya sebesar 15 persen di HCPT.

Di Hong Kong, masih menurut eksekutif tersebut, operator besar seperti HWL juga
sedang sibuk mengantisipasi krisis global. Sementara HCPT belum juga menunjukkan
kinerja positif setelah 20 bulan beroperasi di Indonesia. Operator ini hanya mampu
memiliki 3,6 juta pelanggan dengan pendapatan rata-rata per pelanggan hanya sekitar
20 ribu rupiah.

“Ini membuat induk usahanya memilih menghentikan pasokan dana sejak Juni lalu,”
katanya.

Ketika dikonfirmasi tentang isu ini, Ben enggan membalas pesan pendek yang
dikirimkan oleh Koran Jakarta hingga artikel ini diturunkan. Sementara Chief
Marketing Officer HCPT, Suresh Reddy membantah keras isu tersebut,”Tidak benar
itu”.

Secara terpisah, Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar menyakini persaingan di tahun
depan tetap akan ketat. Hal itu dibuktikan dengan komitmen para operator besar untuk
membangun daerah terpencil. “Masalah adanya investor hengkang atau merger itu
seleksi alam. Tetapi, hemat saya belum waktunya operator itu merger karena pasar
belum jenuh,” katanya.[doni Ismanto]

271108 Outlook Telekomunikasi 2009: Pertumbuhan Pelanggan Akan Melambat

illustration-orange-handphone-thumb3575446Pada akhir tahun nanti diperkirakan penetrasi layanan telekomunikasi di Indonesia
menembus angka 65 persen dari total populasi penduduk. Jika itu tercapai, maka pada
akhir 2009 akan ada 143 juta nomor aktif yang digunakan oleh penduduk Indonesia.

Prestasi tersebut diraih melalui 11 operator yang beredar di jagat telekomunikasi
Indonesia. Diperkirakan pada tahun 2008 tingkat pertumbuhan pelanggan secara
industri mencapai 30 persen dan menit pemakaian meningkat puluhan kali lipat
dibandingkan tahun sebelumnya akibat penurunan biaya interkoneksi pada April lalu.

Tercatat, menit pemakiaan tertinggi dimiliki oleh XL, dimana hingga kuartal ketiga
lalu pemakaian layanannya meningkat lebih dari 10 kali lipat dari 1,7 miliar
menit pada Juni 2007 menjadi 19,3 menit pada Juni 2008. Disusul berikutnya oleh
Indosat dengan 103 menit per pelanggan per bulan.

Meskipun menit pemakaian dan nomor aktif meningkat, tetapi masa pertumbuhan
pendapatan dua digit sepertinya mulai berlalu pada 2008. Hingga akhir tahun nanti
diperkirakan, pertumbuhan pendapatan tak sedahsyat tahun sebelumnya akibat tarif
retail semakin murah.

“Jika situasi ekonomi masih seperti kuartal keempat 2008, diperkirakan pertumbuhan
pelanggan akan melambat pada tahun depan,” ungkap Ketua Umum Asosiasi
Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Merza Fachys kepada Koran Jakarta, Rabu
(26/11).

Diperkirakan, pada tahun depan tingkat pertumbuhan pelanggan hanya sebesar 20
persen, sementara menit pemakaian akan tetap naik empat hingga lima kali lipat dari
tahun ini. Sedangkan untuk pertumbuhan pendapatan diperkirakan akan flat layaknya
tahun ini. Hal ini berarti masa emas Earning Before Income Tax Depreciation, and
Amortization (EBITDA) margin di atas 50 persen usai sudah.

“Semua ini karena pasar yang disasar nantinya adalah segmen menengah bawah dimana
permainan tarif murah akan mendominasi untuk menggaetnya,” katanya.

Merza juga memperkirakan, mulai tahun depan perang tarif yang marak pada tahun ini
akan mulai mereda seiring besaran dari belanja modal (Capital Expenditure/Capex)
mengerut dibandingkan tahun ini.

“Untuk mendapatkan dana segar sekarang susah karena pembiayaan dari luar negeri
tidak seroyal dulu. Mengandalkan bank lokal juga tidak menarik karena suku bunganya
tinggi,” jelasnya.

Direktur Niaga Telkomsel Leong Shin Loong menambahkan, jika kondisi ekonomi
Indonesia pada tahun depan lebih buruk dibandingkan sekarang, pertumbuhan dari
pelanggan bisa di bawah angka 20 persen. “Semuanya tergantung pada situasi
ekonomi, begitu juga dengan pengadaan Capex,” katanya.

Telkomsel, ungkap Leong, akan tetap menganggarkan Capex sama dengan tahun ini yakni
sebesar 15 triliun rupiah, meskipun kondisi perekonomian tidak secerah tahun ini.
“Yang harus diperhatikan hanya nilai kurs. Hal ini karena sebagian pembelian
infrastruktur menggunakan dollar AS atau Euro,” katanya.

Pertahankan Pelanggan
Berkaitan dengan strategi dari pengembangan infrastruktur pada tahun depan, Direktur
Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi mengungkapkan, operator akan lebih
menitikberatkan pada peningkatan kapasitas jaringan agar kualitas layanan terjamin.

“Penurunan tarif membuat kualitas layanan dari operator menurun pada tahun ini.
Tahun depan itu titik berat operator adalah menjaga pelanggan yang didapat tidak
hilang, karena itu kapasitas dinaikkan agar menit pemakaiaan yang tinggi dapat
terpenuhi oleh jaringan,” jelasnya.

Merza meminta, dalam mengembangkan dan meningkatkan kapasitas jaringan tersebut,
regulasi yang dibuat oleh pemerintah tidak memberatkan operator. Regulasi yang
dimaksud tidak hanya lansiran Ditjen Postel atau Badan Regulasi Telekomunikasi
Indonesia (BRTI), tetapi dari pemerintah daerah.

“Sekarang semua unsur ingin mengatur sektor telekomunikasi. Untuk membangun satu
BTS, bisa puluhan regulasi yang dipenuhi. Kalau begini namanya operator terkena
ekonomi biaya tinggi,” tukasnya.

Rakhmat mengakui, masalah regulasi akan berdampak juga kepada tarif yang ditawarkan
ke pelanggan karena komponen pembentukan tarif terdiri dari biaya ditambah margin
dan kekuatan investasi.

“Operator akan dipaksa mengurangi margin keuntungan atau mengefisienkan biaya
agar bisa berinvestasi kembali. Tetapi jika ekonomi biaya tinggi dengan regulasi
yang memberatkan, bisa tidak ada operator yang untung,” tuturnya.

Leong mengungkapkan, selain meningkatkan kapasitas, Telkomsel akan tetap
memperluas jaringannya hingga ke pelosok daerah dengan program “Telkomsel Merah
Putih”. “Kita tetap akan memperluas jangkauan. Karena itu saya bilang Capex
tetap dibutuhkan besar akibat membangun infrastruktur di daerah tersebut lumayan
mahal. Terutama untuk menyewa satelit,’ jelasnya.

Gejala Merger
Hal lain yang mungkin terjadi pada tahun depan adalah terealisasinya merger dari
beberapa operator kecil sebagai seleksi alamiah akibat kompetisi yang ketat.

“Tahun depan sepertinya akan terjadi merger. Bisa jadi merger itu dalam bentuk
level kesepahaman. Dan fenomena ini sebenarnya tidak harus ditakutkan, karena dalam
berbisnis itu hal yang biasa,” ungkap Rakhmat.

Merza menambahkan, bagi operator kecil sebenarnya kebutuhan untuk merger mendesak
dilakukan mengingat perbedaan kemampuan infrastruktur dan fundamental dengan tiga
besar (Telkom grup, Indosat, dan XL) sangatlah besar.

‘Ibarat lomba lari, tiga besar itu sudah setengah lapangan. Sementara operator
kecil masih digaris start. Jika mereka merger, tentunya akan bisa menjadi kekuatan
besar untuk mengimbangi incumbent,” jelasnya.

Untuk diketahui, isu merger paling hangat menjelang tutup tahun ini adalah
bergabungnya Mobile-8 dengan Bakrie Telecom. Hal itu dipertegas dengan pernyataan
dari pemilik Mobile-8 yang akan melepas sebagian besar sahamnya untuk membesarkan
Mobile-8. Investor dari Timur Tengah, Jeerash Investment sudah membeli sebagian
saham Mobile-8. Dikabarkan sisanya akan diambil oleh Bakrie Telecom.

Ketika hal ini dokonfirmasikan pada Rakhmat dan Merza yang juga menjabat Direktur
Korporasi Mobile-8, segendang sepenarian keduanya hanya melempar senyum penuh arti
tanpa mau memberikan konfirmasi.

Menurut Merza, merger terpaksa dilakukan karena jumlah operator di Indonesia
terlalu banyak sehingga level kompetisi hanya dirasakan oleh para incumbent.
“Karena itu idealnya jumlah operator itu hanya setengah dari sekarang. Kira-kira
lima atau enam operator sudah cukup,” katanya.

Jika merger terjadi, lanjut Merza, regulator harus secepatnya mempersiapkan regulasi
untuk menjamin pelaksanaannya. “Nanti akan dipertanyakan masalah lisensi dan
penguasaan frekuensi. Sebaiknya regulator sudah mempersiapkan semua itu mulai
sekarang,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto mengakui, regulator
telah memperkirakan akan teradi fenomena merger sejak dua tahun lalu. “Kita sudah
tahu ini akan terjadi. Tetapi regulator tidak akan mengeluarkan regulasi jika isinya
memaksa operator melakukan merger. Biarlah berjalan alami prosesnya secara
bisnis,” katanya.

Namun, tegas Gatot, regulator telah mempersiapkan suatu regulasi khusus berkaitan
dengan lisensi dan frekuensi jika benar ada operator yang akan merger. “Merger ini
kan kasuistis. Nantinya regulasinya akan menyesuaikan dengan yang merger,”
jelasnya.

Sementara itu, pengamat telematika Moch S Hendrowijono mengungkapkan, penetrasi
sebesar 65 persen itu hanyalah nomor yang aktif. Tetapi untuk pertambahan pelanggan
secara riil jauh di bawah itu.

“Angka tepatnya saya tidak tahu, tetapi pasti di bawah besaran nomor aktif. Hal
ini karena operator sekarang mencatat pelanggan berdasarkan aktivasi bukan
pertambahan pelanggan bersih,” katanya.

Menurut dia, masyarakat sangat senang dengan adanya perang tarif promosi yang
dilakukan oleh operator belakangan ini karena bisa menikmati jasa seluler lebih
murah. “Pelanggan pun tidak mau peduli bagaiamana dengan keadaan keuangan operator
yang memaksa mereka perlu merger atau tidak. Pokoknya bisa menggunakan telepon
dengan tarif murah dan layanan berkualitas,” tuturnya.[dni]

261108 Perpanjangan Embargo Akibat Kelalaian Regulator

20_18_2-air-atlanta-boeing-747-200-tf-atb_webDiperpanjangnya larangan terbang (embargo) maskapai penerbangan lokal oleh Uni Eropa (UE) ke wilayah udara kawasan tersebut dapat dilepaskan dari kelalaian regulator yang terlabat membuat rencana perbaikan (corrective plan).

“Corrective plan tersebut baru dibuat oleh regulator pada evaluasi Juli lalu. Dan UE baru mulai membahasnya bulan ini. Jadi, tidak salah kalau embargo diperpanjang karena mereka baru akan membahas rencana yang dibuat bulan ini,” ungkap pengamat kebijakan publik Agus Pambagio kepada Koran Jakarta, Selasa (25/11).

Dikatakannya, pada pembahasan sebelum Juli, UE telah menyarankan pada regulator lokal untuk memenuhi dan membuat perencanaan berkaitan keselamatan penerbangan di Indonesia sesuai aturan otoritas penerbangan sipil internasional. Namun, hal itu tidak dilakukan oleh regulator. “Mereka (regulator) baru membuat corrective plan itu pada presentasi Juli dan itu pun pengiriman datanya mepet. Coba dari dulu dilakukan, bisa saja pencabutan lebih cepat,” katanya.

Menurut dia, dalam corrective plan tersebut seharusnya pemerintah cukup mencantumkan hal-hal yang akan dilakukan beserta tenggat waktu untuk memenuhi regulasi otoritas penerbangan sipil internasional tanpa perlu menunggu Rancangan Undang-undang Penerbangan disahkan. “Terbuka saja kalau sekarang lagi disusun UU penerbangan. Tetapi, ditegaskan kalau kita berkomitmen. UE butuh komitmen tersebut,” tegasnya.

Ditegaskannya, setelah berbicara dengan pejabat UE, terungkap selama ini mereka tidak melihat kurang berkompetensinya operator lokal. “Yang dipermasalahkan itu regulatornya. Jadi, setiap izin terbang yang dikeluarkan regulator lokal itu dipertanyakan, seperti keabsahan log book dan lainya. Itu jelas tercantum dalam situs mereka,” katanya.

Masih menurut Agus, melihat fenomena yang terjadi belakangan ini, besar kemungkinan pembahasan mengenai pencabutan embargo maskapai Indonesia baru terjadi sekitar Februari atau Maret 2009. “Itu pun belum tentu dicabut, kalau regulator tidak memiliki komitmen. Jadi, optimisme yang disemburkan oleh regulator itu tergantung kemampuan memenuhi komitmen,” tandasnya.

Secara terpisah, juru bicara Mandala Airlines Trisia Megawati mengaku kecewa dengan kebijakan yang diambil oleh UE memperpanjang larangan terbang bagi maskapai lokal. Hal ini karena tidak semua maskapai dikelola dengan buruk.

Dicintohkannya, Mandala telah membenahi sisi operasional secara fundamental dengan peremajaan armada pesawat melalui pembelian 30 bnew airbus A320 senilai 1.8 miliar dollar AS dan didukung oleh internasional manajemen yang berpengalaman di maskapai internasional dari berbagai belahan dunia.

Mandala juga tidak mengoperasikan Boeing B737-200 dan bahkan akhir tahun ini akan mempensiunkan Boeing B737-400 sehingga nantinya hanya akan mengoperasikan satu jenis pesawat yaitu Airbus dengan rata-rata usia pesawat yang termuda. “Seharusnya ini dipertimbangkan oleh UE sebelum membuat keuputsan,” tegasnya.

Mandala adalah salah satu maskapai yang diusulkan oleh regulator untuk diperbolehkan terbang ke UE. Maskapai lainnya adalah PT Garuda Indonesia PT Premi Air, dan PT Air Fast.

Sebelumnya, pada situs resmi UE diumumkan embargo bagi maskapai lokal diperpanjang. Selain Indonesia, ada sejumlah negara yang semua maskapainya dilarang melintasi UE yaitu Angola, Equatorial Guinea, Republik Kirgistan, Liberia, Sierra Leone, Swaziland, Republik Demokratik Kongo dan Gabon.

Sementara itu UE juga memberlakukan pelarangan terhadap maskapai-maskapai dalam suatu negara untuk terbang ke wilayah tersebut. maskapai tersebut antara lain, Siem Reap Airways International dari Kamboja, Air Koryo (Korea Utara), Air West (Sudan), Ariana Afgan Airlines (Afganistan), Silverback Cargo Freighters (Rwanda), Ukraine Cargo Airways, Ukraine Mediteranean Airlines dan Volare Aviation, ketiganya dari Ukraina.

Sebenarnya, berlanjutnya embargo tersebut sudah diperkirakan sebelumnya oleh Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal. Beberapa waktu lalu Jusman mengatakan, bila hal yang dipermasalahkan UE adalah masalah berkaitan dengan aturan penerbangan yang saat ini masih direvisi dari RUU Penerbangan, maka pencabutan embargo sulit terlaksana

tahun ini.

Meski demikian, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Budhi Muliawan Suyitno meyakini pelarangan terbang bakal dicabut tahun depan. Hal ini dirasakan setelah Komisi UE telah mulai membuka diri dan terus mengurangi temuan-temuan masalah penerbangan di Indonesia .

“Insya Allah larangan terbang ke Indonesia akan dicabut tahun depan, karena sekarang tinggal sembilan masalah yang masih bisa di nego dan 29 masalah yang berkaitan dengan RUU Penerbangan,” kata Budhi pekan lalu.

UE, jelasnya, bahkan telah mau bekerja sama dalam peningkatan keselamatan. Negara-negara anggota UE juga sudah mulai melakukan kerjasama antar pemerintah terkait dengan peningkatan keselamatan penerbangan di Indonesia.[dni]

251108 Pemerintah Diminta Untuk Menghapus Ekonomi Biaya Tinggi

200711_800px-apec_logo_2003Pemerintah diminta untuk menghapus ekonomi biaya tinggi agar pengusaha lokal mampu bersaing menghadapi perdagangan global.

“Jika pemerintah ingin menghapus semua proteksi seperti permintaan Forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (Apec), sebaiknya persiapkan dulu pengusaha dalam negeri untuk bersaing dengan menghilangkan ekonomi biaya tinggi,” kata Deputy Chairman Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto kepada Koran Jakarta, Senin (24/11).

Dikatakannya, ekonomi biaya tinggi yang menyusahkan pengusaha adalah keterbatasan infrastruktur seperti seretnya pengadaan listrik dan buruknya kondisi jalan raya, serta banyaknya pungutan liar.

“Jika hal semacam itu masih ada, maka pengusaha lokal susah bersaing dengan produk luar negeri nantinya,” tuturnya.

Menurut dia, penghapusan proteksi merupakan hal yang biasa dan harus dilakukan secepat mungkin agar pengusaha bisa mandiri. “Itu hal yang wajar. Jika diberlakukan lebih cepat akan membuat pengusaha siap menghadapi krisis global tahun depan,” katanya.

Ketua Umum Apindo Sofian Wanandi mengingatkan, negara-negara besar tidak sepenuhnya secara konsisten menjalankan pembukaan proteksi. Hambatan non tarif masih dilakukan untuk menghambat barang masuk ke negaranya. Contohnya, Amerika Serikta yang mensyaratkan adanya barang bebas pengaruh terorisme ketika akan diekspor.

“Itu kan hambatan non tarif, karena itu saya bilang mereka mendiskusikan masalah proteksi itu hanya normatif saja. Sementara di Indonesia malah bebas dengan bea masuk yang rendah. Ini harus diwaspadai,”jelasnya.

Secara terpisah Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G Ismi menyarankan, pemerintah Indonesia lebih insentif berbicara bilateral dengan negara tujuan ekspor dibandingkan ikut dalam forum besar. “Berbicara dengan negara yang menjadi tujuan ekspor itu lebih efektis. Selama ini proteksi itu masih ada,” katanya.

Ernovian menyangsikan, pembukaan proteksi akan membuat pasar produk Indonesia akan bertambah.”Tidak akan ada pertambahan pangsa pasar. Sekarang saja lagi krisis,” tegasnya.[dni]