011208 VIY 2008 Buahnya Dipetik Tahun Depan

Badan Pusat Stastistik (BPS) belum lama ini mengeluarkan perkiraannya tentang jumlah wisatwan mancanegara (wisman) yang datang ke Indonesia hingga akhir tahun nanti. Jumlahnya berkisar  6,3 – 6,4 juta orang.

 

Angka tersebut berdasarkan kenyataan jumlah   kunjungan wisman periode Januari –  September 2008 yang mencapai 4,5 juta  orang. Sementara hingga    Oktober lalu telah berhasil didatangkan  5,1 juta wisman. Dan untuk periode November -Desember  diperkirakan ada penambahan sekitar 1,2 juta wisman.

 

Berdasarkan catatan periode Januari hingga September, kebanyakan wisman antara lain berasal dari  Singapura (701.161 wisman), Malaysia (481.883 wisman) Jepang  (384.557 wisman)  Eropa dan Rusia (439.872 wisman), China dan Hongkong (239.827 wisman),  Korea Selatan (206.247), serta Amerika Serikat  (282.340 wisman).

 

Jika prediksi dari BPS tersebut terealisasi, dapat dipastikan  target tahun kunjungan Indonesia 2008 (Visit Indonesia Year/ VIY 2008) yang mendatangkan 7 juta wisman tahun ini dengan devisa senilai 6,4 miliar dollar AS  tak tercapai.

 

Namun, tidak demikian dalam pandangan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) Jero Wacik. Pria Bali tersebut beranggapan program VIY 2008 masih sukses. Hal ini karena   target 7 juta wisman sebenarnya merupakan target optimistis alias tertinggi dari departemennya.

 

“Angka tujuh juta tersebut   target optimis. Tetapi, kami juga memiliki target moderat dan minimum. Angka moderatnya  6,5 juta wisman dan minimum sebesar   6 juta wisman,” kilahnya di Jakarta, belum lama ini.

 

Jika melihat  statistik, lanjutnya, terdapat peningkatan jumlah wisman yang datang ke Indonesia dibandingkan tahun lalu. Pada tahun 2007, berhasil didatangkan 5,5 juta wisman dengan nilai devisa sebesar  5,3 miliar dollar AS.

 

Hal itu berarti ada peningkatan sekitar 900 ribu wisman yang membuat negara menerima devisa dari sektor pariwisata tahun ini sekitar 6,2 miliar dollar AS

 

“Peningkatan tersebut datangnya darimana jika tidak ada usaha berupa VIY tersebut,” tuturnya.

 

Dijelaskannya,  selama penyelenggaraan  VIY 2008, hingga  bulan lalu terdapat  84 events di seluruh Indonesia. Sementara kegiatan Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition (MICE) sebanyak  697 events (488 domestik dan 209 internasional).

 

Dirjen Pemasaran Depbudpar Sapta Nirwandar menambahkan, usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempromosikan Indonesia ke luar negeri sudah all out. “Kita berpromosi kemana saja secara rutin. Dan ajang yang ditawarkan lebih beragam di banding VIY sebelumnya,” katanya tanpa menyebut anggaran untuk berpromosi tersebut.

 

Sebenarnya, lanjutnya, dari sisi kualitas terdapat peningkatan wisman yang datang. Hal itu dapat dibuktikan dari jumlah uang yang dikeluarkan. Jika pada tahun lalu per turis per kunjungan menghabiskan dana sebesar 967 dollar AS, maka pada tahun ini naik menjadi 1.178 dollar AS per turis per kunjungan.

 

“Ini kan bukti dari para turis tersebut aware dengan banyaknya tempat yang harus dikunjungi di Indonesia. Jika tidak ada VIY dan promosinya apa ini bisa terjadi”? tanyanya. 

 

Sapta pun optimistis, jika pada akhir tahun ini target tertinggi mendatangkan 7 juta wisman dapat diraih karena pihaknya sedang menyiapkan  strategi  injury time. 

 

Strategi tersebut adalah memfokuskan pemasaran  ke  empat negara yaitu Singapura, Malaysia, China danAustralia.     “Kenapa kita pilih empat negara itu, karena wisman dari empat negara tersebut masih bisa berubah cepat disaat terakhir untuk berwisata baik untuk akhir tahun ataupun akhir minggu,”jelasnya.

 

Destinasi yang akan ditawarkan nantinya yaitu Jakarta-Bandung,Yogya-Solo, Surabaya, Padang, Manado, Makassar, Bali dan Lombok. Sementara  produk pariwisata yang ditawarkan antara lain golf, spa, belanja,kuliner, diving dan musik.   

 

“Kita akan menggandeng   maskapai penerbangan, biro perjalanan wisata, hotel dan asosiasi pariwisata untuk menjalankan strategi tersebut,” tuturnya.

 

Wakil Ketua Umum I Asita HM Dahlan Sulaiman Association of The Indonesian Tour & Travel Agencies (Asita) mengakui, upaya yang dilakukan pemerintah untuk mempromosikan Indonesia ke luar negeri sudah optimal.

 

“Sebenarnya tidak ada yang salah. Kondisi internal kondusif dan objek wisata yang ditawarkan sangat banyak. Dan pemerintah pun aktif menggandeng pelaku bisnis dalam setiap aktivitasnya menyukseskan VIY,” tuturnya.

 

Dahlan menduga, melesetnya target tertinggi yang dicanangkan pemerintah tak dapat dilepaskan dari kondisi perekonomian dari negara wisman yang sedang mengalami krisis. “Karena kesulitan keuangan, akhirnya wisman tersebut menunda kedatanganya ke tanah air. Dan ini biasanya terjadi bagi wisman Eropa dan AS yang sedang bermasalah ekonominya,” jelasnya.

 

Pengamat ekonomi Aviliani menyarankan, jika pemerintah ingin optimal mendatangkan wisman ke Indonesia maka jangan lagi terlalu fokus pada benua Eropa dan Amerika. “Di situ sedang krisis. Benua Asia sekarang lebih seksi dibanding kedua benua tersebut,” ungkapnya.

 

Menurut Aviliani,  negara-negara Asia cocok menjadi pasar pariwisata Indonesia karena jumlah penduduk yang besar. Hal itu dibuktikan dengan  pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia masih tinggi yakni  berkisar 4-8 persen, bahkan untuk Jepang dan China bisa mencapai 8 persen.

 

“Pemerintah juga sepertinya melupakan negara Timur Tengah. Padahal dari sisi emosional, wisman dari negara tersebut punya kedekatan dengan Indonesia. Apalagi  di negara-negara tersebut banyak orang kaya,” katanya. 

 

Pada kesempatan lain, pengamat pariwisata I Gede Ardika menilai, tidak berhasilnya VIY 2008 mencapai target tertingginya karena tidak jelasnya tujuan utama dari program tersebut. Hal ini berbeda dengan VIY 1991, dimana pemerintah kala itu tidak berbicara mengenai target mendatangkan wisman, melainkan mempromosikan Indonesia.

 

“VIY 1991 disiapkan selama dua tahun dan pemerintah kala itu mengajak masyarakat berpartisipasi aktif. Dan harus diingat, VIY hanya dijadikan payung dari slogan promosi,” tuturnya.

 

Ardika juga melihat tidak berhasilnya VIY mendatangkan wisman karena ‘barang dagangan’ pemerintah yang dijual tidak fokus. Hal ini berbeda dengan VIY 1991 dimana ada event besar yang dijual dan daerah wisata yang dijual lebih jelas. “Tahun 1991 itu ada festival Istiqlal, hasilnya banyak wisman Timur tengah yang datang. Sekarang kan semuanya mau dijual, akhirnya wisman bingun mau datang kemana,” tuturnya.

 

Kesalahan lain dari pemerintah, menurut Ardika, melupakan para tenaga kerja asing atau orang asing yang telah lama tinggal di Indonesia. “Mereka itu alat pemasaran yang ampuh karena lebih dipercaya oleh para saudaranya. Jika dibuat suatu kelompok dan meminta mereka mempromosikan Indonesia tentu akan lebih ampuh. Selain itu, kelompok ini  juga bisa dirangsang untuk berpergian ke daerah yang belum dikunjunginya,” tuturnya.

 

Sementara itu, Sapta dan Jero menegaskan, pemerintah akan tetap melanjutkan program VIY pada  tahun depan karena beberapa daerah juga sudah mencanangkan program tahun kunjungan  seperti Visit Musi,Visit Batam, dan Visit Bangka Belitung. 

 

Bahkan, pemerintah memasang target  optimis pada tahun depan mendatangkan  8 juta wisman dan target moderat  sekitar 7,5 juta wisman. Sementara target wisatawan nusantara (wisnus) sebesar 226 perjalanan.  Jika target optimis tercapai, diperkirakan akan ada  perolehan devisa sebanyak 8 miliar dolar AS.

 

“Industri pariwisata ini berbeda dengan produk dan jasa lainnya. Industri ini kita berpromosi sekarang, hasilnya dipetik nanti. Jadi, jika VIY dilanjutkan tahun depan, itu artinya pemerintah ingin memetik buah dari tahun ini pada tahun depan. Karena itu target dinaikkan,” tegas Sapta.[dni] 

011208 Mengandalkan MICE dan Wisata Bahari

Pemerintah telah berketetapan program tahun kunjungan wisata alias Visit Indonesia Year (VIY) akan dilanjutkan pada tahun depan. Temanya pun telah ditentukan pada bulan ini yakni wisata   Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition (MICE) dan  wisata bahari. 

    

Dirjen Pemasaran Depbudpar, Sapta Nirwandar menjelaskan, diambilnya tema tersebut karena pada tahun depan Indonesia akan melakukan pesta demokrasi (Pemilu) dan menjadi tuan rumah konferensi dunia World Ocean Conference (WOC) di Manado, Sulut.

 

Selain itu juga akan diadakan “2nd International Conference on Intellectual Property and the Creative Industries dan Seminar Nasional Perlindungan dan Pengembangan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional”  di Bali pada 2-4 Desember 2008.

 

“Indonesia telah terbukti bisa menyelenggarakan Mice  terbesar pada tahun lalu melalui konferensi global warming di Bali. Jadi, saya optimistis ini akan berhasil,” tuturnya di kepada Koran Jakarta, akhir pekan lalu.  

 

Pemerintah sendiri telah menetapkan 10 kota yang siap untuk menyelenggarakan MICE yaitu Medan, Batam, Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Surabaya, Bali, Lombok, Makassar dan Manado.

 

Ketua Komite Penyelenggara Indonesia Mice  and Corporate Travel Mart, Panca Rudolf Sarungu menambahkan,  lokasi Mice yang ideal  untuk  Indonesia terletak   di Jakarta dan Bali karena didukung berbagai fasilitas memadai dengan standar internasional.

 

“Soal fasilitas pendukung kegiatan Mice, Indonesia sudah siap, termasuk juga akomodasi pariwisata baik hotel maupun obyek-obyek wisata,”tuturnya. 

 

Ketua Umum Asosiasi Kongres dan Konvensi Indonesia (Indonesia Conference and Convention Association/ INCCA), Iqbal Allan Abdullah mengungkapkan,  berdasarkan data profil wisman yang datang ke Indonesia sebanyak 40,1 persen bertujuan untuk Mice.

 

Menurut Iqbal, Mice merupakan sektor wisata yang tidak sensitif terhadap isu-isu yang mengganggu pariwisata pada umumnya, misalnya keamanan dan terorisme, karena pada umumnya wisman dengan tujuan MICE datang karena tugas dari institusinya.

 

 “Mice dipilih karena pada 2009 ada pemilu dan pilpres yang rentan terhadap keamanan, dan industri wisata yang tidak sensitif terhadap itu adalah Mice,” katanya.

    

Dikatakannya, dampak dari satu kegiatan konferensi adalah nilai pendapatan yang diterima negara karena selama ajang tersebut peserta mengeluarkan uang segar.

 

Untuk satu kegiatan, biasanya menghasilkan devisa bagi negara sekitar satu hingga 10 juta dollar AS. Angka tersebut didapat dari pengeluaran per hari dari para peserta sekitar  100 hingga 500 dollar AS. Sementara untuk wisman yang hanya ingin berlibur  Rata-rata   menghabiskan uang  75 sampai 100 dollar AS per hari. 

 

Untuk program wisata Mice VIY 2009, Iqbal mengatakan pihaknya bersama pemerintah masih dalam tahap menerima masukan dan menggodok usulan tentang program MICE yang akan dilakukan.

 

Sementara itu, Sekjen Gabungan Pengusaha Wisata Bahari  (Gahawisri)  Didien Junaedy  menjelasnkan, untuk mengembangkan wisata bahari, harus dipersiapkan terlebih dulu sumber daya manusianya dan didukung infrastruktur seperti   bandara, pelabuhan, dermaga-dermaga di pulau kecil, juga akses transportasi lainnya. 

    

Selain itu, katanya, daerah-daerah berpotensi wisata bahari juga perlu mengembangkan dan mengemas produk wisata bahari yang bisa dijual. “Wisata bahari harus berbasis masyarakat, dimana keikusertaan  masyarakat itu mutlak perlu,” katanya.

      

“Potensi wisata bahari antara 25 sampai 30 persen dari total devisa pariwisata yang ditargetkan oleh pemerintah berasal dari wisata bahari, dengan catatan pengembangan secara konsisten,” tambah  Didien.

 

Pada kesempatan lain, pengamat pariwisata I Gede Ardika menilai pemerintah harus berhati-hati menjadikan Mice sebagai andalan mendatangkan wisman karena kepastian dari satu kegiatan dilaksanakan telah direncanakan dua tahun sebelumnya.

 

”Rasanya aneh kalau menjadikan Mice sebagai tema pada tahun depan. Ini kan berarti promosi baru dijalankan tahun depan dan hasilnya belum tentu diraih instan,” jelasnya.

 

Ardika menyarankan, ketimbang sibuk memikirkan datangnya wisman, lebih baik pemerintah memberikan perhatian kepada wisatwan nusantara (wisnus).”Wisnus terbukti sebagai penyelamat Bali seusai pemboman. Begitu juga ketika krisis. Yang datang ke daerah wisata itu semuanya wisnus,” katanya.

 

Dan jika pun ingin membidik wisman, lanjutnya, sebaiknya menggoda pasangan bulan madu (Honey mooner). ”Segmen ini tidak sensitif dengan krisis. Tinggal bagaimana mengemas paketnya saja agar mereka tertarik,” tuturnya.[doni ismanto]

011208 Lembaga Pelayanan Navigasi Udara: BLU Lebih Transparan

Departemen perhubungan menegaskan, dipilihnya lembaga pelayanan navigasi berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) untuk  menjamin transparansi pengelolaan navigasi udara.

 

“Pemerintah memilih bentuk BLU itu bukan tanpa alasan. Itu adalah pilihan terbaik dari yang ada saat ini,” tegas juru bicara Departemen Perhubungan Udara Bambang S Ervan di Jakarta, akhir pekan lalu.

 

Ditegaskannya, meskipun lembaga navigasi berbentuk BLU, tetapi nantinya tidak akan berada di bawah direktorat jenderal hubungan udara, melainkan langsung di bawah menteri perhubungan.

 

“Selain itu akan ada jaminan lembaga tersebut bisa berinvestasi untuk pengembangan peralatan dan menjaga kesejahteraan karyawannya. Dan gaji karyawannya tidak akan turun dari yang mereka dapatkan sekarang,” tuturnya.

 

Saat ini pengelolaan jasa pelayanan pemanduan lalu lintas udara masih dipegang dua BUMN, yaitu PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II. Ke depan, ketika sistim navigasi tunggal  diimplementasikan, maka secara otomatis kewenangan kedua perusahaan itu dalam pelayanan pemanduan lalu lintas udara akan terhapus.

 

Sistem navigasi tunggal tersebut diyakini akan meningkatkan biaya lintas udara (Overflight service charge) dari 5 sen dollar menjadi 5 dollar per rute penerbangan sehingga bisa menjadi tambahan devisa bagi negara.

 

Berkaitan dengan keberatan dari  Asosiasi Pemandu Lalu Lintas Udara Indonesia (Indonesia Air Traffic Controllers Association/IATCA) jika lembaga navigasi berbentuk BLU, Bambang mengatakan, selama ini pihaknya telah berulang kali mengundang asosiasi tersebut untuk berdiskusi, tetapi tidak pernah dipenuhi.

 

“Kita sudah undang mereka membahas soal ini. tetapi tidak dipenuhi. Sepertinya organisasi tersebut sudah ambil posisi untuk menentang pembentukan BLU tanpa mau melihat sisi positifnya,” katanya.

 

Sebelumnya, Presiden  IATCA, Adry Gunawan  mengungkapkan, jika lembaga pada badan usaha berbentuk BLU, dikhawatirkan tidak ada pemisahan antara fungsi regulator, operator, investigator, dan auditor.

 

Hal ini karena menurut aturan pembentukan BLU, lembaga tersebut cukup berada di bawah unit direktorat. “Ini kan artinya berada di bawah Direktorat Jenderal Hubungan Udara (DJU). Artinya sama saja regulator dan operator belum dipisahkan,” tegasnya.

 

Adry mengingatkan, jika lembaga tersebut berbentuk BLU  diragukan akan mampu berinvestasi jangka panjang karena birokrasi untuk menyetujui strategi tersebut sangat panjang. “Padahal di masalah navigasi itu jika radar rusak harus segera diperbaiki. Nah, bagaimana mau diganti kalau harus menunggu dana dari menteri keuangan dulu,” katanya.

 

Pengamat Penerbangan Suharto Madjid mengatakan, jika pemerintah memaksakan lembaga tersebut berbentuk BLU, nantinya bisa mempengaruhi kinerja karyawannya. Selain itu, di Indonesia belum ada sejarah BLU bisa sukses. Contoh kongkrit adalah  amburadulnya manajemen TransJakarta  mengelola Busway. 

 

Menurut dia, mengelola sistem navigasi membutuhkan keseriusan dan investasi yang besar, jika dijalankan oleh badan usaha berbentuk BLU, dikhawatirkan para karyawan menjadi tidak tenang bekerja karena suasana perusahaan tidak kondusif.

 

“Jika badan usaha berbentuk BUMN, ada keterjaminan negara siap menyuntik dana apabila terjadi apa-apa. Tetapi, BLU belum tentu itu terjadi. Bisa saja di tengah jalan nantinya bermasalah,” katanya.[dni]